<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/12/bpjs-arm-1897999718.jpg" alt="Kemdiktisaintek dan BPJS Kesehatan menjalin kolaborasi strategis guna mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di Indonesia. Pertemuan kedua lembaga berlangsung pada Kamis (11/9). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kemdiktisaintek dan BPJS Kesehatan menjalin kolaborasi strategis guna mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di Indonesia. Pertemuan kedua lembaga berlangsung pada Kamis (11/9). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama BPJS Kesehatan menjalin kolaborasi strategis guna mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di Indonesia. Pertemuan kedua lembaga berlangsung pada Kamis (11/9). Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menegaskan pihaknya telah membentuk Tim Percepatan Pemenuhan Dokter Spesialis dan Dokter Umum dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Salah satu langkah cepat yang ditempuh adalah menempatkan peserta program pendidikan spesialis (residen) tahap mandiri dari sejumlah fakultas kedokteran ke daerah-daerah prioritas. Untuk itu, Kemdiktisaintek berharap dukungan BPJS Kesehatan agar para residen dapat terjamin dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). &ldquo;Kami sedang merumuskan bagaimana kolaborasi antar program studi, rumah sakit, masyarakat dan daerah dapat saling memenuhi satu sama lain dengan tetap menjaga serta meningkatkan mutu pendidikan spesialis di Indonesia,&rdquo; ujar Menteri Brian di Gedung BPJS Kesehatan. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menyambut baik inisiatif ini. Menurutnya, tantangan utama ada pada ketersediaan sumber daya manusia. &ldquo;Jadi permasalahan kita ini di sumber daya,&rdquo; jelas Ghufron. Karena itu, BPJS siap berperan dalam memastikan pendanaan bagi residen serta mendukung kelancaran program. Selain pendanaan, kedua pihak juga menilai pentingnya pengembangan sistem informasi terintegrasi untuk pendataan dan pengelolaan dokter spesialis serta subspesialis secara lebih akurat. Skema pembayaran melalui BPJS akan disesuaikan dengan kompetensi serta izin praktik dokter sehingga lebih transparan dan tepat sasaran. Pertemuan ini menjadi tonggak awal penguatan kerjasama antarlembaga negara dan BPJS Kesehatan, dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas pendidikan kedokteran sekaligus memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Semua pihak sepakat untuk memperkuat komunikasi, membenahi sistem, serta memastikan keberlanjutan pendanaan agar program percepatan dokter spesialis dapat berjalan efektif dan memberi manfaat nyata. Agenda ini juga dihadiri oleh Sekretaris Ditjen Dikti serta Satgas Percepatan PPDS Kemdiktisaintek.

Kemdiktisaintek bersama BPJS Kesehatan menjalin kolaborasi strategis guna mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di Indonesia.

BPJS Kesehatan Perkuat Kolaborasi Strategis dengan Kemdiktisaintek  untuk Akselerasi Penambahan Dokter Spesialis di Indonesia

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/24/1000547530-3863010237.jpg" alt="Ilustrasi tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN. (freepik.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN. (freepik.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Angin segar bagi para pegawai dengan jabatan fungsional dosen seluruh PTN Satker dan BLU yang belum remunerasi. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) akhirnya menyepakati jika tunjukan kinerja (tukin) bisa dicairkan setiap bulan, bukan enam bulan sekali. Hal ini tercantum dalam petunjuk teknis (juknis) tata cara penghitungan dan pembayaran tunjangan kinerja (tukin) yang dikeluarkan oleh Kemdiktisaintek. Juknis ini sendiri merupakan tindak lanjut atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemdiktisaintek. Juknis tersebut langsung disosialisasikan pada pihak-pihak terkait guna meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme baru pemberian tukin dosen yang mulai berlaku tahun 2025.&nbsp;Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Khairul Munadi menuturkan, sosialisasi telah digelar sejak minggu lalu. Selain menjelaskan soal juknis, ditekankan pula bahwa pemberian tukin ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja dosen, meningkatkan profesionalisme dan budaya kerja berorientasi capaian, meningkatkan kesejahteraan dosen, serta mendukung reformasi birokrasi dan pencapaian kinerja institusi. "Ini juga agar bisa diimplementasikan dengan tepat sasaran di masing-masing Perguruan Tinggi dan LLDikti," paparnya dalam keterangannya Rabu (21/5). Direktur Sumber Daya Kemendikti Saintek Sri Suning Kusumawardani menjelaskan, dalam juknis ini, penilaian kinerja dosen dilakukan setiap semester. Namun, kemudian dibuat linimasa agar tunjangan kinerja dosen dapat dibayarkan setiap bulan. Besaran tukin sendiri terdiri atas dua komponen utama, yakni kinerja dasar (60 persen), yang meliputi pemenuhan rencana kerja dosen/SKP yang telah disetujui atasan, hasil laporan kinerja dan beban kerja dosen (LKD/BKD) dengan status 'Memenuhi', pada bidang pengajaran paling sedikit dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), rubrik penilaian, dan nilai akhir setiap mata kuliah yang sudah diampu, serta kehadiran sesuai tugas sesuai LKD/BKD. Kemudian, komponen kinerja prestasi (40 persen), yang dihitung berdasarkan kategori capaian kinerja prestasi yang sudah dibuat tabel butir capaian kinerja prestasi untuk masing-masing jabatan fungsional. Persyaratan pemenuhan kinerja prestasi untuk dosen asisten ahli, lektor, dan lektor kepala, dapat memilih salah satu komponen prestasi pada aspek bidang pendidikan/pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, atau pengembangan institusi. Sedangkan, dosen dengan jabatan fungsional profesor wajib memenuhi 2 aspek prestasi di luar kewajiban khusus pada jabatan akademiknya, yang terdiri atas aspek bidang penelitian (wajib) dan salah satu dari aspek lainnya. "Tukin dihitung dengan mengurangi nilai tunjangan profesi pada jenjang jabatan terkait. Khusus untuk Guru Besar/Profesor, tunjangan kehormatan tidak menjadi faktor pengurang dalam perhitungan tunjangan kinerja," jelasnya. Suning menekankan, agar perguruan tinggi dan LLDIKTI memastikan tidak terjadi pembayaran ganda terkait hal ini. Kemudian, perguruan tinggi dan LLDIKTI harus melakukan evaluasi kinerja secara berkala, dan memperhatikan mekanisme pemotongan tunjangan bagi dosen yang hasil evaluasinya belum memenuhi standar kinerja. Kedua instansi tersebut juga diwajibkan untuk menjaga integritas akademik dalam proses pencapaian kinerja dan mengenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.&nbsp;Dia pun kembali menyampaikan, jika pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme dosen melalui kebijakan tunjangan kinerja yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Diharapkan kebijakan ini dapat mendorong tercapainya tujuan reformasi birokrasi serta peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyepakati pencairan tunjangan kinerja dosen setiap bulan.

Juknis Penghitungan dan Pembayaran Tukin Dosen Keluar, Tukin Dipastikan Cair Tiap Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/24/IMG-20250223-WA0048-3255738522.jpg" alt="Mendikti Saintek Brian Yuliarto. (Humas Kemendikti Saintek)" width="100%">
<figcaption>Mendikti Saintek Brian Yuliarto. (Humas Kemendikti Saintek)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah secara resmi telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Aturan yang secara resmi telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto ini menjadi payung hukum resmi untuk memberikan tukin dosen ASN di bawah naungan Kemendiktisaintek. Mendikti Saintek Brian Yuliarto menargetkan tukin dosen ASN akan cair pada Juli 2025. Ia memastikan bahwa pencairan tukin dosen ASN akan dilakukan setelah adanya penilaian kinerja selama satu semester, terhitung Januari-Juni 2025. "Untuk tahun ini kita baru bisa melihat potret satu semester di bulan Juni. Sebagaimana sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya, kita targetkan pencairan baru bisa bulan Juli untuk yang penilaian kinerja satu semester ini," kata Brian dalam Taklimat Media di Jakarta, Selasa (15/4). Lantas, berapa besaran tukin dosen ASN Kemendiktisaintek? Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan bahwa tukin dosen ASN di Kemendiktisaintek ini akan melengkapi tunjangan profesi yang selama ini sudah diterima. Namun, Menkeu memastikan bahwa besaran tukin yang akan dibayarkan kepada dosen ASN di bawah Kementerian Diktisaintek merupakan selisih dari tunjangan profesi. "Besaran tukin merupakan selisih tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya (jika sudah menerima tunjangan profesi)," ujar Sri Mulyani. "Jika besaran tunjangan profesi lebih besar dari yang diberikan tukin, maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi. Jika tukin lebih besar dari tunjangan profesi, maka selisih itu yang akan menjadi tukin dosen ASN," sambungnya. Sebagai contoh, apabila seorang guru besar berdasarkan penilaian selama satu semester layak memperoleh tunjangan kinerja sebesar Rp 19.280.000 per bulan atau setara tukin pegawai Kemendiktisaintek kelas jabatan 15. Sedangkan, guru besar tersebut sudah biasa menerima tunjangan profesi senilai Rp 6.737.200 per bulan. Maka, tukin dosen ASN yang akan diterima guru besar tersebut sebesar Rp 12.542.800 per bulan. Angka tersebut merupakan selisih dari tunjangan profesi yang biasa diterimanya. Lantaran peraturan turunan dari Perpres Nomor 19 Tahun 2025 masih dirumuskan oleh Kemendiktisaintek, setiap dosen ASN berpeluang untuk memperoleh tukin paling besar Rp 33,24 juta setara dengan tukin kelas jabatan 17 di Kemendiktisaintek. Lebih lengkap berikut ini daftar tukin pegawai ASN Kemendiktisaintek: Tukin kelas jabatan 17: Rp 33.240.000 Tukin kelas jabatan 16: Rp 27.577.500 Tukin kelas jabatan 15: Rp 19.280.000 Tukin kelas jabatan 14: Rp 17.064.000 Tukin kelas jabatan 13: Rp 10.936.000 Tukin kelas jabatan 12: Rp 9.896.000 Tukin kelas jabatan 11: Rp 8.757.600 Tukin kelas jabatan 10: Rp 5.979.200 Tukin kelas jabatan 9: Rp 5.079.000 Tukin kelas jabatan 8: Rp 4.595.150 Tukin kelas jabatan 7: Rp 3.915.950 Tukin kelas jabatan 6: Rp 3.510.400 Tukin kelas jabatan 5: Rp 3.134.250 Tukin kelas jabatan 4: Rp 2.985.000 Tukin kelas jabatan 3: Rp 2.898.000 Tukin kelas jabatan 2: Rp 2.708.250 Tukin kelas jabatan 1: Rp 2.531.250.

Pemerintah terbitkan Perpres baru, tunjangan kinerja dosen ASN Kemendiktisaintek cair Juli 2025, simak besaran dan rincian tunjangan.

Segini Besaran Tukin Dosen ASN Kemendiktisaintek, Paling Besar Rp 33,24 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/12/madlazim-70905591.jpg" alt="MADLAZIM" width="100%">
<figcaption>MADLAZIM</figcaption>
</figure> Pasca pelantikan Kabinet Merah Putih, insan pendidikan menanti keputusan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) perihal kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Apakah dilanjutkan, dimodifikasi, atau justru dihentikan. Jika mengacu pada pidato Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro saat serah terima jabatan beberapa waktu lalu, ditegaskan bahwa program MBKM tetap dilanjutkan dengan sejumlah perbaikan yang diperlukan. Menurut penulis, langkah perbaikan perlu dilakukan. Sebab, kebijakan yang diluncurkan pada 24 Januari 2020 itu bukan &rdquo;produk&rdquo; final, melainkan &rdquo;produk&rdquo; yang terus berkembang sehingga membutuhkan sejumlah penyempurnaan. Tidak bisa dimungkiri, di balik angin perubahan perguruan tinggi dan manfaatnya bagi mahasiswa, kebijakan MBKM juga menimbulkan tantangan. Terutama terkait dengan kompetensi inti program studi. Kompetensi inti program studi merupakan keterampilan utama yang harus dimiliki setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan yang ditempuh. Pada beberapa prodi, kompetensi inti mencakup keahlian teknis serta pengetahuan mendalam yang berkaitan langsung dengan profesi yang akan ditekuni lulusan. Program MBKM yang memungkinkan mahasiswa belajar di luar kurikulum tradisional menuntut perguruan tinggi mengurangi SKS atau waktu kuliah bagi mata kuliah inti. Tantangannya adalah bagaimana memastikan mahasiswa menguasai kompetensi inti plus mengikuti MBKM. Integrasi Program-SKS Ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan agar MBKM bisa membekali mahasiswa dengan pengalaman nyata yang dibutuhkan dunia usaha dan industri serta kompetensi inti program studi yang mumpuni. Melalui MBKM, perguruan tinggi didorong mengintegrasikan program-program eksternal seperti magang dan proyek independen ke dalam kurikulum. Beberapa program studi menyesuaikan jumlah SKS untuk memungkinkan mahasiswa mengikuti MBKM tanpa memperpanjang masa studi. Namun, pengurangan SKS untuk mata kuliah inti menimbulkan tantangan tersendiri, terutama bagi program studi yang sangat bergantung pada keterampilan teknis atau teoretis khusus. Misalnya, program studi teknik menghadapi dilema ketika waktu pembelajaran untuk laboratorium atau praktik dikurangi. Kendati demikian, terdapat cara untuk mempertahankan kompetensi inti dengan memadukan metode pembelajaran blended. Hal itu memungkinkan mahasiswa tetap bisa mengakses materi kunci secara intensif meski durasi pertemuan berkurang. Salah satu upaya untuk mempertahankan kompetensi inti ialah memastikan kegiatan MBKM yang diambil mahasiswa relevan dengan bidang studi mereka. Pada program studi pendidikan, misalnya, mahasiswa diarahkan untuk memilih kegiatan mengajar di sekolah atau mengikuti proyek di bidang pendidikan agar keterampilan pedagogis mereka tetap terasah. Peran Pembimbing Evaluasi dampak MBKM terhadap kompetensi inti memerlukan peran aktif dosen pembimbing. Di beberapa perguruan tinggi, dosen pembimbing berperan dalam memberikan arahan, menetapkan target kompetensi, serta melakukan evaluasi rutin terhadap mahasiswa. Melalui bimbingan itu, mahasiswa tetap memperoleh panduan untuk mencapai learning outcomes yang mendukung kompetensi inti. Dosen juga memastikan mahasiswa yang mengikuti program MBKM menjalani kegiatan yang selaras dengan tujuan akademik dan profesional dari program studi mereka. Dengan begitu, meski belajar di luar kampus, mahasiswa tetap berada dalam koridor pengembangan kompetensi utama. Agar kompetensi inti tetap terjaga, perguruan tinggi perlu melakukan asesmen terstruktur untuk kegiatan MBKM. Bisa melalui evaluasi ketercapaian kompetensi yang relevan yang dinilai melalui rubrik kompetensi yang disesuaikan dengan bidang studi. Misalnya, mahasiswa yang menjalani magang di bidang teknik atau vokasi dievaluasi berdasar kemampuan problem-solving, project based learning, analisis teknis, serta penerapan teori ke dalam praktik. Rekomendasi Setidaknya, ada beberapa rekomendasi untuk memastikan kegiatan MBKM juga memperkuat kompetensi inti. Pertama, penyesuaian kurikulum yang lebih adaptif. Kurikulum program studi perlu dirancang agar MBKM tidak mengorbankan kompetensi inti. Misalnya, menambahkan modul pembelajaran blended atau proyek singkat yang memperdalam keterampilan spesifik. Kedua, pengembangan kemitraan strategis dengan industri dan organisasi terkait. Melalui kemitraan, perguruan tinggi bisa memastikan mahasiswa memperoleh pengalaman yang memperkuat kompetensi inti sesuai dengan kebutuhan industri dan bidang ilmu. Ketiga, peningkatan peran dosen pembimbing dan supervisi lapangan. Dosen pembimbing perlu dibekali panduan yang lebih komprehensif agar dapat mengarahkan mahasiswa secara efektif. Perguruan tinggi bisa menyediakan pelatihan tambahan bagi dosen pembimbing. Keempat, pengumpulan feedback secara berkesinambungan dari mahasiswa dan mitra MBKM. Untuk terus memperbaiki pelaksanaan MBKM, feedback dari mahasiswa dan mitra sangatlah penting.&nbsp;(*) <hr /> *) MADLAZIM, Guru besar Fakultas Matematika dan IPA; wakil rektor I bidang akademik Universitas Negeri Surabaya (Unesa)

Pasca pelantikan Kabinet Merah Putih, insan pendidikan menanti keputusan Kemendiktisaintek perihal kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Refleksi-Rekomendasi MBKM untuk Kabinet Merah Putih