<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/28/rektor-ui-1635388018.jpg" alt="Rektor UI Heri Hermansyah. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Rektor UI Heri Hermansyah. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Universitas Indonesia (UI) mulai melirik sektor properti dalam upaya pengembangan asetnya. Strategi pengembangan aset kampus menjadi kawasan komersial produktif ini digadang-gadang bisa mensubsidi, bahkan menggratiskan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa tidak mampu. Rektor UI Heri Hermansyah mengungkapkan, pemanfaatan aset strategis ini menjadi penting bagi perguruan tinggi untuk mendorong kemandirian keuangan dan kualitas pendidikan. UI sendiri disebutnya memiliki aset strategis, baik dari sisi aset tangible maupun intangible, yang dapat dikembangkan demi kemajuan universitas dan bangsa.&nbsp; Yang mana, jika dikelola dengan tepat, pendapatan dari aset-aset ini dinilai bisa melampaui pemasukan dari UKT yang selama ini menjadi salah satu sumber biaya operasional pendidikan. &ldquo;UI mempunyai potensi aset yang sangat besar untuk meningkatkan pendapatan kampus. Kami memiliki 700 profesor, ribuan doktor, dan aset fisik yang apabila dikelola dengan baik bisa menghasilkan Rp700 miliar,&rdquo; ujarnya usai acara Jalan Sehat UI di Kampus UI Depok, Minggu (27/7). Dia mencontohkan, soal rencana membangun kawasan komersial, seperti SCBD, Jakarta Selatan, di lahan milik UI. Menurutnya, potensi ini terbuka dengan didukung adanya upaya pembukaan exit jalan tol melalui lahan sepanjang 2 kilometer aset kampus. Menindaklanjuti rencana tersebut, pihaknya telah mengajukan izin pada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk membuka akses langsung dari jalan tol tersebut ke kawasan kampus dan rumah sakit UI. Karena menggunakan aset UI, dipastikan tak perlu ada pembebasan atau lahan masyarakat yang terdampak. &nbsp; &ldquo;Apabila aset ini dikelola dengan produktif, itu bisa dipakai membantu mensubsidi UKT mahasiswa,&rdquo; jelasnya. Bahkan, menggratiskan UKT mahasiswa yang tidak mampu menjadi Rp 0,-. Ia menambahkan, keterlibatan investor dan pelaku usaha menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi aset tersebut. Sehingga nantinya dampak besar benar-benar bisa dirasakan oleh kampus, baik itu dalam menciptakan pendidikan berkualitas tinggi hingga biaya kuliah terjangkau untuk mahasiswa. Seperti diketahui, tiap tahun ajaran baru, isu UKT kerap membebani mahasiswa. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) pun telah mewanti-wanti agar tak menjadikan UKT sebagai sumber pendanaan utama perguruan tinggi negeri (PTN), khususnya PTN badan hukum (PTN-BH).&nbsp;

Rektor UI, Heri Hermansyah, ungkap potensi aset mencapai Rp 700 miliar untuk subsidi dan gratiskan UKT mahasiswa tak mampu.

Potensi Aset Capai Rp 700 Miliar, Rektor UI: Bisa Subsidi hingga Gratiskan UKT Mahasiswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/its-ditunjuk-sebagai-penyelenggara-sertifikasi-dosen_m_229456.jpg" alt="ILUSTRASI. UPT Bahasa dan Budaya Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya yang ditunjuk Kemenristekdikti sebagai penyelenggara sertifikasi dosen." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. UPT Bahasa dan Budaya Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya yang ditunjuk Kemenristekdikti sebagai penyelenggara sertifikasi dosen.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sertifikasi Dosen (Serdos) tahun ini bakal berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) memberikan sejumlah fleksibilitas terkait tes hingga kuota yang disediakan. Misalnya, pada tahun ini, tidak ada lagi Tes Kemampuan Dasar Akademik (TKDA) dan Tes Kemampuan Berbahasa Inggris (TKBI). Keduanya resmi dihapuskan sebagai syarat wajib mengikuti serdos. Hal ini tertera dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 53/B/KPT/2025 yang ditandatangani pada tanggal 4 Juni 2025.&nbsp;Direktur Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), Kemendikti Saintek, Sri Suning Kusumawardani mengungkapkan, kebijakan baru ini merupakan respons Kemendikti Saintek terhadap tantangan yang dihadapi peserta. Khususnya, terkait perubahan kebijakan yang signifikan mengenai kelayakan peserta. "Penyederhanaan ini akan secara langsung membuka akses yang lebih luas bagi dosen dari berbagai latar belakang untuk mengikuti proses sertifikasi," ujar perempuan yang akrab disapa Suning tersebut dalam keterangannya, dikutip Senin (9/6). Perubahan kedua, soal pemeringkatan calon peserta yang selama ini paling menonjol. Dalam pembaharuan kebijakan, Ditjen Dikti menetapkan untuk dilakukan pergeseran penilaian ke arah portofolio nyata kinerja dosen. Menurutnya, pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi (PDD-UKTPT) beserta publikasi karya ilmiah dosen kini menjadi komponen evaluasi yang jauh lebih ditekankan dalam menentukan kelayakan peserta.&nbsp;Kabar gembira lainnya, kuota peserta Serdos untuk tahun 2025 bakal lebih besar dari sebelumnya. Yakni, dari sekitar 9 ribu menjadi 15 ribu kuota. Suning optimistis, pelaksanaan Serdos 2025 akan berjalan lebih lancar dan efektif. Kombinasi kebijakan baru yang ada pun diharapkan dapat menjaring lebih banyak lagi dosen-dosen profesional yang kompeten dan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. "Ini adalah wujud nyata komitmen kami, bahwa peningkatan mutu dosen tetap menjadi prioritas utama," tuturnya. Perubahan kebijakan ini disambut dengan positif oleh sejumlah pihak perguruan tinggi. Joko Susilo, perwakilan dari Biro Sumber Daya Manusia Universitas Sumatera Utara (USU), menilai penghapusan syarat TKDA dan TKBI benar-benar menyasar kendala utama yang selama ini dihadapi banyak dosen, terutama yang berasal dari daerah atau bidang studi tertentu. "Dengan digantinya fokus pada portofolio konkret dan karya ilmiah, peluang dosen untuk bisa mengikuti dan lolos Serdos 2025 menjadi jauh lebih besar dan lebih berkeadilan," paparnya.

Kementerian Pendidikan Tinggi menghapus syarat tes bahasa Inggris dan meningkatkan kuota peserta sertifikasi dosen.

Sertifikasi Dosen Tahun 2025 Lebih Fleksibel, Tak Ada Tes Kemampuan Berbahasa Inggris

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/03/NhI11JcrEfItkM9FGQV6Ql5Tm3dmLgGt6z4klNio-208159390.jpg" alt="Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikti Saintek Khairul Munadi (tengah). (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)." width="100%">
<figcaption>Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikti Saintek Khairul Munadi (tengah). (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) menyiapkan bantuan penguatan untuk perguruan tinggi swasta (PTS) senilai Rp201 miliar. Bantuan hanya diberikan untuk PTS yang memenuhi kriteria khusus yang telah disiapkan.&nbsp; Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikti Saintek Khairul Munadi menuturkan, alokasi dana ini disalurkan melalui Program Penguatan Perguruan Tinggi Swasta (PP-PTS) tahun 2025. Dana diberikan secara kompetitif. Artinya, melalui seleksi yang dilakukan berdasar proposal yang diajukan masing-masing PTS. &ldquo;Nanti akan dilakukan seleksi berdasarkan panduan yang telah disiapkan,&rdquo; ujarnya dalam acara Peluncuran PP-PTS Tahun 2025, di Jakarta, Selasa (3/6). Program ini diberikan dalam rangka upaya peningkatan mutu, tata kelola, dan juga akses pendidikan di PTS. PTS dinilai menjadi bagian yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, dan teknologi yang unggul. Mengingat, lebih dari 60 persen mahasiswa mengenyam pendidikan tinggi melalui PTS.&nbsp; Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kelembagaan Ditjen Dikti, Kemendikti Saintek, Mukhamad Najib mengungkapkan, bahwa tidak semua PTS bisa menerima bantuan yang disalurkan dalam bentuk infrastruktur pendukung pendidikan ini. Setidaknya ada 15 poin yang jadi syarat bagi PTS yang ingin mengikuti seleksi PP-PTS ini. Diantaranya, PTS harus berbentuk Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi di bawah koordinasi Kemendikti Saintek. Kemudian, PTS telah melakukan pelaporan data kegiatan belajar mengajar melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) dengan persentase minimum 90 persen selama dua tahun terakhir. Untuk PTS hasil penggabungan atau penyatuan yang telah ditetapkan dengan SK Menteri pada tahun 2024 &ndash; 2025, dapat mengusulkan program studi jika PTS asal program studi tersebut sudah memiliki pelaporan PDDIKTI minimal 90 persen selama dua tahun terakhir. Selanjutnya, PTS harus terakreditasi dengan peringkat maksimum B atau Baik Sekali, dengan status akreditasi masih berlaku sampai 31 Desember 2025. Untuk yang sedang dalam proses pengajuan re-akreditasi, maka dapat melampirkan bukti tangkapan layar bahwa permohonan re-akreditasi telah terverifikasi oleh BANPT.&nbsp; Tak hanya itu, jumlah mahasiswa (student body) juga jadi pertimbangan. Misalnya, untuk Akademi Komunitas minimal memiliki 20 mahasiswa, Politeknik dan Sekolah Tinggi minimal 300 mahasiswa, lalu untuk Universitas dan Institut minimal 500 mahasiswa dan paling banyak 5.000 mahasiswa. Selain itu, ada pula syarat khusus di mana PTS bermasalah dilarang ikut seleksi. &ldquo;PTS tidak sedang dikenakan sanksi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berdasarkan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020,&rdquo; ujar Najib. Tak hanya yang tengah dikenakan sanksi oleh Kemendikti Saintek, PTS yang tengah bermasalah di internal, baik itu antar pemangku kepentingan, dan/atau antara pemangku kepentingan internal Badan Hukum Penyelenggara Perguruan Tinggi dan pemangku kepentingan internal PTS juga dipastikan tak bakal lolos seleksi. termasuk, PTS yang sedang tersangkut dalam sengketa hukum.&nbsp; &ldquo;PTS yang kami berikan bantuan ini adalah PTS yang bersih dari sanksi. Dalam arti, PTS yang memang punya komitmen dalam menjalankan proses pembelajaran dengan baik,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Diakuinya, saat ini ada beberapa PTS yang tengah bermasalah ini. Namun dia memastikan jumlahnya sangat sedikit. &ldquo;Dari sekitar 1.500 atau lebih PTS yang eligible untuk mengajukan proposal ini, mungkin tidak sampai 0,005 persen (yang kena sanksi, red),&rdquo; ungkapnya.&nbsp; Selain PTS bermasalah, program studi yang sudah mendapatkan bantuan PP-PTS tahun lalu pun dipastikan tak akan mendapatkan bantuan yang sama di tahun ini. Sehingga, PTS diminta untuk mengajukan bantuan untuk program studi berbeda dalam proposalnya.

Kemendikti Saintek alokasikan Rp201 miliar untuk PTS, hanya bagi yang memenuhi kriteria. PTS bermasalah tidak diperbolehkan ikut seleksi.

Kemendikti Saintek: PTS Bermasalah Dicoret dari Penerima Bantuan PP-PTS 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/24/1000547530-3863010237.jpg" alt="Ilustrasi tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN. (freepik.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN. (freepik.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Kepastian soal tunjangan kinerja (tukin) bagi para dosen aparatur sipil negara (ASN) di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) diapresiasi. Langkah ini dinilai sebagai komitmen tegas pemerintah dalam upaya penguatan peran dosen sebagai pilar utama pengembangan pendidikan tinggi dan kemajuan ilmu pengetahuan di Tanah Air. Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek (Adaksi) menilai terbitnya Perpres19/2025 merupakan momen bersejarah bagi profesi dosen di Indonesia, mengingat selama ini dosen belum pernah mendapatkan tunjangan kinerja yang serupa. Ini adalah momentum kedua setelah regulasi Sertifikasi Dosen (Serdos) yang diinisiasi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Adaksi&nbsp;menyampaikan apresiasi yang setulus-tulusnya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, atas komitmen beliau dalam memperkuat kesejahteraan dosen melalui kebijakan pengaturan Tunjangan Kinerja (Tukin)," ujar Koordinator Nasional&nbsp;Adaksi, Anggun Gunawan pada Jawa Pos, Rabu (16/4). Anggun mengaku, pihaknya sangat menghargai kesungguhan pemerintah dalam mengakselerasi realisasi kebijakan Tukin Dosen ASN di lingkungan Kemendikti Saintek ini. Hal ini tecermin melalui taklimat yang melibatkan sinergi tiga kementerian, yaitu Kemendikti Saintek, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian PAN-RB. Menurutnya, keterlibatan langsung para menteri terkait menjadi bukti nyata bahwa pemerintah serius memastikan kebijakan ini diterapkan secara merata, adil, dan sesuai tujuan.&nbsp;Meski begitu, ada catatan terkait kepastian tukin ini. Khususnya, proses pencairan. Sebagian besar dosen berharap skema pencairan Tukin dilakukan secara bulanan, meskipun proses penilaian kinerja tetap berjalan dalam siklus semesteran. "Pola ini diyakini dapat memberikan kestabilan pendapatan bagi dosen sekaligus menjaga kualitas pengukuran kinerja yang akuntabel dan berkala," ungkapnya. Karenanya, Adaksi pun berharap mengusulkan pemerintah membuka ruang dialog dalam proses perumusan Peraturan Menteri (Permen) tentang Tukin Dosen dan petunjuk teknis (juknis) pembayaran tukin ini. Keterlibatan ini dipandang penting untuk menghindari kesalahpahaman di tingkat pelaksana dan meminimalkan munculnya keresahan akibat kebijakan yang kurang selaras dengan dinamika kebutuhan di lapangan. Terlebih, dengan target pencairan tukin pada Juli 2025, dikhawatirkan akan adanya sejumlah tantangan implementasi kebijakan ini di lapangan. Sebab, terdapat variasi kalender akademik antar perguruan tinggi, kesiapan pengisian Beban Kerja Dosen (BKD), serta pemahaman tenaga administrasi dan keuangan kampus tentang skema perhitungan tukin. Hal ini diminta untuk bisa turut diantisipasi pemerintah. Catatan lain berkaitan dengan ketentuan selisih antara tukin dan Sertifikasi Dosen (Serdos). Anggun mengungkapkan, ada kegelisahan mengenai aturan ini di internal Adaksi. Pasalnya, perhitungan nilai tukin yang didasarkan pada selisih tunjangan profesi (Serdos) dinilai kurang signifikan dalam menaikkan penghasilan dosen, khususnya bagi dosen dengan jabatan fungsional Asisten Ahli dan Lektor. "Kondisi ini berpotensi mendorong para dosen muda untuk mencari tambahan penghasilan di luar kampus agar dapat memenuhi kebutuhan hidup layak," jelasnya. Oleh karena itu,&nbsp;Adaksi mendorong pemerintah agar segera memberikan penjelasan regulatif yang utuh serta sosialisasi skema perhitungan yang jelas. Dalam jangka panjang, lanjut dia,&nbsp;Adaksi berharap skema tunjangan kinerja ini dapat menjadi regulasi permanen dan berlaku merata tanpa adanya klasterisasi berdasarkan status perguruan tinggi. Pasalnya dengan situasi pengelompokan saat ini, terdapat perbedaan nyata soal tunjangan ini.&nbsp;Adaksi sendiri mencatat, hingga kini, banyak dosen dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun dosen di PSDKU PTN BLU Remunerasi yang belum menerima hak remunerasi secara layak. "Hak tukin seharusnya melekat pada individu dosen sebagai ASN, bukan pada klasifikasi institusi," tegasnya. Selain itu, ia juga berharap, nominal tukin bisa ditingkatkan ke depan. Sehingga, dosen dapat sepenuhnya fokus pada pengembangan akademik dan pengabdian di homebase, tanpa harus mencari penghasilan tambahan di luar.

Dosen ASN berharap tunjangan kinerja cair bulanan untuk stabilitas pendapatan dan kualitas pengukuran kinerja yang akuntabel.

Dosen Harap Tukin Cair per Bulan, Bukan per Semester

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/15/VZ83i1l620GSSIP8CmPfUYRx036xkdUxp2CAW27Q-3500186956.jpg" alt="Taklimat Media tentang Tukin dosen ASN Kemendikti Saintek di Jakarta, Selasa (15/4). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Taklimat Media tentang Tukin dosen ASN Kemendikti Saintek di Jakarta, Selasa (15/4). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tunjangan kinerja dosen Aparatur Sipil Negara atau Tukin dosen ASN di bawah lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek) ditargetkan akan cair pada Juli. Hal ini seiring dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (27/3). Mendikti Saintek Brian Yuliarto memastikan pencairan tukin dosen ASN akan dilakukan setelah ada penilaian kinerja selama satu semester, terhitung Januari-Juni 2025. "Untuk tahun ini kita baru bisa melihat potret satu semester di bulan Juni. Sebagaimana sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya, kita targetkan pencairan baru bisa bulan Juli untuk yang penilaian kinerja satu semester ini," kata Brian dalam Taklimat Media di Jakarta, Selasa (15/4). Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa besaran tukin dosen yang disesuaikan dengan kinerja selama satu semester. Ini dilakukan karena dosen berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Penilaian itu, kata Brian, akan berpatokan pada tri dharma perguruan tinggi. Seperti penerbitan jurnal, pengabdian masyarakat, hingga menjadi kepanitiaan dalam pengembangan institusi. "Jadi kinerjanya akan kita lihat dan dosen ini berbeda dengan pekerjaan pekerjaan lain, dalam arti tidak bisa kita melihat snapshoot satu bulan-satu bulan, karena dia bukan tenaga kerja yang hadir dan bekerja di kantor kemudian pulang," jelas Brian. "Misalnya dia menerbitkan jurnal, melakukan pengabdian masyarakat, dia menjadi kepanitiaan dalam pengembangan institusi, itu tidak bisa dilihat per bulan," sambung dia. Lebih lanjut, Brian juga membeberkan dalam waktu dekat pihaknya akan menerbitkan Peraturan Mendikti Saintek yang menjadi aturan turunan dari Perpres Nomor 19 Tahun 2025. Dalam Permendikti Saintek, kata Brian, pihaknya akan mengatur bahwa kinerja dosen yang menjadi dasar pemberian tukin akan dilihat selama satu semester. Hal itu pula yang akan menjadi pembeda, antara dosen dan pegawai non dosen. "Dalam peraturan yang sedang kita susun itu kita akan memotret capaian kinerja atau prestasi itu setiap satu semester. Karena itu windows yang kita perhatikan bisa mengukur kinerja dosen, jadi sedikit berbeda dengan tukin pegawai lainnya yang memang bukan sebagai dosen," tutur Brian Yuliarto.

Pencairan tunjangan kinerja dosen ASN ditargetkan pada Juli 2025, dengan penilaian kinerja setiap semester

Perpres Telah Terbit, Tukin Dosen ASN di Kemendikti Saintek Ditargetkan Cair Juli 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/15/kemenristek-1866488502.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini. (Zalzilatul Hikmia/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini. (Zalzilatul Hikmia/Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini angkat bicara soal isu mundurnya ratusan peserta yang lolos seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) tahun anggaran 2024. Ia mengatakan, masih akan mengecek data lengkapnya. Rini mengaku, sudah mendengar terkait isu mundurnya ratusan CPNS formasi dosen Kemendikti Saintek ini. Dari info yang didengarnya, ada sekitar 700 orang yang mundur. "Tapi kami tentunya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu (jumlah pastinya, red)," ujarnya disela sosialisasi Peraturan Presiden nomor 19 Tahun 2025 di Kantor Kemendikti Saintek, Jakarta, Selasa (15/4). Pasalnya, hingga kini proses pengisian daftar riwayat hidup (DRH) dalam rangka pengusulan nomor induk pegawai (NIP) masih terus berjalan di seluruh instansi pemerintah.&nbsp;Menurutnya, sebagian besar alasan mereka mundur berkaitan dengan penempatan atau penugasan yang didapatkan. Diduga, penempatan tidak sesuai harapan. Karenanya, dia mengingatkan kembali, bahwa sebagai calon CPNS harus siap ditempatkan di mana saja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sejak awal. "Tetapi memang yang perlu diperhatikan ini memang masalah penempatan ataupun penugasan yang akan mereka dapatkan (sebagai PNS, red)," ungkapnya. Rini melanjutkan, pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait hal ini. Ia pun meminta Mendikti Saintek Brian Yuliarto untuk melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap calon CPNS yang mengundurkan diri dari formasi dosen Kemendikti Saintek. "Termasuk dampaknya terhadap pengisian formasi dosen di perguruan-perguruan tinggi," jelasnya. Sebagai informasi, isu mundurnya ratusan calon CPNS ini ramai di media sosial X. Dari lembar pengumuman nomor: 5590/A.A3/KP.01.01/2025 tentang pembatalan kelulusan peserta pada seleksi penerimaan CPNS Kemendikti Saintek yang tersebar, diketahui ada 653 peserta yang mengundurukan diri sebagai CPNS Kemendikti Saintek Anggaran 2024 di masa akhir pengisian DRH dalam rangka pengusulan NIP. Kemudian, terdapat 61 peserta yang dianggap mengundurkan diri sebagai CPNS Kemendikti Saintek tahun anggaran 2024 karena tidak dapat menyelesaikan pegisian DRG sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Banyak spekulasi yang muncul terkait mundurnya ratusan peserta yang sejatinya sudah lolos seleksi ini. Antara lain soal penempatan yang tidak sesuai ekspektasi hingga pertimbangan gaji dan tunjangan. Namun, sejatinya, di laman resmi SSCASN sejak awal sudah disampaikan jenis formasi yang dibuka lengkap bersama penjelasan singkat soal jobdesk hingga perkiraan jumlah gaji. Termasuk, aturan penempatan sesuai kebutuhan.

Ratusan peserta CPNS Kemendikti Saintek mundur, MenPANRB Rini Widyantini akan cek data dan alasan mundur terkait penempatan dan gaji.

Ratusan Peserta Calon CPNS Kemendikti Saintek Mundur, Begini Kata MenPANRB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/28/wamendikti-saintek-2280359396.jpg" alt="Wamendikti Saintek Stella Christie. (Humas Kemendikti Saintek)" width="100%">
<figcaption>Wamendikti Saintek Stella Christie. (Humas Kemendikti Saintek)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Proses penyaluran beasiswa program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk semester genap ini terus berjalan. Hingga kemarin, penyaluran sudah mencapai 83,5 persen. Kepala Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Henri Tambunan menyampaikan, realisasi pencairan KIP-Kuliah untuk semester genap tahun 2025 telah mencapai Rp 6,36 triliun atau setara 83,5 persen. Henri Tambunan meminta perguruan tinggi segera mengajukan pencairan penerima KIP Kuliah yang belum diusulkan, khususnya untuk calon penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang lulus Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). &ldquo;Sehingga, pencairan dapat dilakukan dengan tepat waktu,&rdquo; ujarnya dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (27/3). Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendikti Saintek) Stella Christie menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan tinggi. Karenanya, perlu dipastikan bahwa bantuan KIP Kuliah diberikan secara tepat sasaran. &ldquo;Tujuan dari KIP Kuliah ini adalah untuk memberikan akses pendidikan tinggi. Pada tahun ini, kami telah mendesain kembali sistem penyaluran KIP Kuliah bersama Tim pengelola di PPAPT Kemdiktisaintek untuk memastikan peningkatan ketepatan sasaran,&rdquo; jelasnya. Dia menekankan, bahwa Kemendikti Saintek membuka akses yang sebesar-besarnya kepada siswa-siswi Indonesia yang membutuhkan bantuan negara untuk bisa berkuliah. Termasuk, bagi mereka yang berprestasi dan layak untuk bisa mengenyam perguruan tinggi untuk bisa mendapatkan bantuan pembiayaan dari negara. &ldquo;Negara sangat ingin berpartisipasi untuk tentu saja memberikan yang terbaik,&rdquo; ujarnya. Sesjen Kemdiktisaintek Togar juga menghimbau perguruan tinggi memberikan penundaan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk calon penerima KIP Kuliah jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) tahun 2025. KHususnya, untuk peserta SNBT hingga pengumuman hasil seleksi pada tanggal 25 Mei 2025 mendatang. Kemdikti Saintek sendiri telah menyampaikan Daftar Calon Penerima KIP Kuliah yang Lulus SNBP kepada 120 PTN di seluruh Indonesia dalam bentuk file unduhan di sistem KIP Kuliah. Selanjutnya perguruan tinggi diminta untuk melakukan proses verifikasi dan validasi (verval) data calon penerima KIP Kuliah dalam bentuk wawancara atau survei terhadap siswa. Di mana, detail teknisnya telah tercantum Keputusan Sekjen nomor 7/A/KEP/2025 tanggal 25 Februari 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi kemudian melaporkan hasilnya ke PPAPT sebelum 23 April 2025 untuk menentukan kelayakan sebagai penerima KIP Kuliah dari jalur SNBP. &ldquo;Perguruan tinggi tetap memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi dan validasi ekonomi yang harus dilakukan secara cermat dan transparan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, status calon penerima KIP Kuliah dapat dibatalkan,&rdquo; katanya. Perguruan tinggi juga diwajibkan untuk melakukan pemutakhiran data mahasiswa calon penerima KIP Kuliah ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) sebelum proses penetapan penerima KIP Kuliah dilakukan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kabinet-merah-putih/015794218/kemenpora-dan-ggn-foundation-perkuat-kolaborasi-dengan-pbb-unoct-untuk-keamanan-acara-olahraga-global">Kemenpora dan GGN Foundation Perkuat Kolaborasi dengan PBB (UNOCT) untuk Keamanan Acara Olahraga Global</a> Togar mengungkapkan, pemerintah memastikan bahwa mekanisme penetapan penerima KIP Kuliah tetap sama seperti tahun sebelumnya, namun dengan tambahan informasi terkait kelayakan ekonomi di formulir penetapan. Melalui kebijakan ini, Kemdikti Saintek berharap KIP Kuliah dapat terus menjadi sarana untuk meningkatkan akses dan kesempatan pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. (mia)

Kemendikti Saintek berhasil melakukan pencairan beasiswa KIP Kuliah semester genap mencapai 83,5 persen atau dengan total Rp 6,36 triliun.

Realisasi Pencairan KIP-Kuliah Semester Genap Capai 83,5 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/24/IMG_20250106_122412-3553442014.jpg" alt="Karangan bunga di depan kantor Kemendikti Saintek sebagai bentuk protes atas keterlambatan pembayaran tukin dosen selama lima tahun. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Karangan bunga di depan kantor Kemendikti Saintek sebagai bentuk protes atas keterlambatan pembayaran tukin dosen selama lima tahun. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kabar tunjangan kinerja (tukin) dosen berstatus aparatur sipil negara (ASN) yang selama lima tahun belum dibayarkan Kemendikti Saintek, menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Tidak sedikit kalangan akademisi yang menagih haknya melalui dunia maya. Menggelar aksi demonstrasi, hingga mengirim karangan bunga ke kantor Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek). Pakar kebijakan publik Universitas Airlangga (Unair) Prof Jusuf Irianto menilai bahwa permasalahan tukin dosen ASN berkaitan erat dengan aspek legal formal dan proses birokrasi yang masih berlangsung. &rdquo;Jadi ini adalah persoalan legal formal dan proses birokrasi yang harus dilakukan secara prudent (bijaksana) agar sesuai dengan peraturan yang berlaku,&rdquo; tutur Prof Jusuf kepada JawaPos.com, Jumat (24/1). Saat ini, Kemendikti Saintek dan Komisi X DPR RI telah menyepakati anggaran tukin dosen ASN sebesar Rp 2,5 triliun. Anggaran tersebut bahkan sudah mendapat lampu hijau dari Kementerian Keuangan. Dengan anggaran tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyampaikan ada 33.957 dosen berstatus Aparatur Sipil Negara, yang akan menerima tunjangan kinerjanya pada 2025. Merujuk Keputusan Mendikbud Ristek No. 447/P/2024, dosen berstatus ASN seharusnya mulai menerima tukin pada awal 2025. Mereka berhak memperoleh tukin dengan besaran sesuai jabatan fungsionalnya. Dosen ASN jabatan fungsional asisten ahli dengan kelas jabatan 9 mendapat tukin sebesar Rp 5 juta per bulan, lektor Rp 8,7 juta per bulan, lektor kepala Rp 10,9 juta per bulan, dan guru besar atau profesor Rp 19,2 juta per bulan. Pakar Kebijakan Publik Unair Prof Jusuf, kemudian menyoroti dampak perubahan nomenklatur terhadap sistem penggajian dan tunjangan dosen. Peraturan yang dirilis menteri sebelumnya, Nadiem Makarim, tidak dibarengi dengan atau tanpa disertai Perpres. &rdquo;Perbedaan nomenklatur inilah yang membuat keruwetan dalam pembayaran tukin. Akibatnya, tukin tidak dapat dibayarkan (sejak lima tahun yang lalu,&rdquo; imbuh Prof Jusuf. Mekanisme pembayaran tukin selama ini diatur dalam UU 15 Tahun 2014 tentang ASN. Kemudian terbit turunan, Permenpan RB 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN sebagai dasar pembayaran tukin dosen ASN. &rdquo;Menurut saya perlu ada Perpres (Peraturan Presiden) agar anggaran tukin dapat dialokasikan serta didukung dokumen petunjuk teknis (juknis) untuk proses pencairan tukin,&rdquo; tandas Jusuf Irianto, guru besar FISIP Unair itu.

tunjangan kinerja dosen berstatus ASN yang selama lima tahun belum dibayarkan Kemendikti Saintek, menjadi perbincangan hangat

Pakar Kebijakan Publik: Birokrasi Berbelit Penyebab Tukin Dosen ASN Tak Cair Selama 5 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/24/1000547530-3863010237.jpg" alt="Ilustrasi tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN. (freepik.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN. (freepik.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) telah menyiapkan tiga opsi untuk melunasi tunggakan tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN. Tunjangan itu belum dibayarkan selama lima tahun. Untuk opsi pertama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikti Saintek Togar M Simatupang mengatakan, pembayaran tukin dosen ASN membutuhkan anggaran senilai Rp 2,8 triliun. Pada opsi ini, pemberian tukin diprioritaskan untuk dosen ASN di Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (Satker) Kementerian dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU), yang belum memiliki remunerasi. Remunerasi adalah istilah untuk mendefinisikan penghasilan berupa gaji, tunjangan, bonus, dan insentif yang diterima, berdasar tingkat tanggung jawab dan tingkat profesionalisme dosen terkait. Opsi kedua adalah tukin dengan total anggaran Rp 3,6 triliun. Opsi ini memprioritaskan dosen ASN di PTN Satker dan PTN BLU yang sudah memiliki remunerasi, tetapi besarannya masih di bawah besaran tunjangan kinerja (tukin). &rdquo;Lebih besar (dari opsi pertama) karena kita ambil selisih, ini sudah dipraktikkan di Kementerian Keagamaan, (Kementerian) Kesehatan,&rdquo; ujar Togar seusai menghadiri rapat kerja Komisi X DPR di Jakarta, Kamis (23/1). Terakhir, yaitu opsi ketiga, Kemendikti Saintek membutuhkan total anggaran Rp 8,2 triliun untuk mencairkan tunjangan kinerja (tukin) seluruh dosen berstatus ASN atau sekitar 81 ribu orang. Merujuk Keputusan Mendikbud Ristek No. 447/P/2024, dosen berstatus ASN seharusnya mulai menerima tukin pada awal 2025. Mereka berhak memperoleh tukin dengan besaran sesuai jabatan fungsionalnya. Dosen ASN jabatan fungsional asisten ahli dengan kelas jabatan 9 mendapat tukin sebesar Rp 5 juta per bulan, lektor Rp 8,7 juta per bulan, lektor kepala Rp 10,9 juta per bulan, dan guru besar atau profesor Rp 19,2 juta per bulan.

Kemendikti Saintek telah menyiapkan tiga opsi untuk melunasi tunggakan tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN

Kemendikti Saintek Siapkan Tiga Opsi untuk Lunasi Tunggakan Tukin Dosen ASN, Ini Rinciannya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/23/dikti-mendkes-3063181627.jpg" alt="Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro dan Menkes Budi Gunadi Sadikin melakukan penandatanganan panitia PPDS, Rabu (22/1/2025). (Humas Kemendikti Saintek)" width="100%">
<figcaption>Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro dan Menkes Budi Gunadi Sadikin melakukan penandatanganan panitia PPDS, Rabu (22/1/2025). (Humas Kemendikti Saintek)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Seleksi masuk peserta didik Program Pendidikan Dokter Spesialis/Sub Spesialis (PPDS) akan lebih transparan. Tahun ini, bakal ada panitia khusus untuk seleksi bersama penerimaan PPDS. Tim ini merupakan hasil kesepakatan bersama antara Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Penandatanganan itu bertujuan untuk memperkuat komitmen Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) dan Kementerian Kesehatan dalam menjalankan UU No.17/2023 tentang Kesehatan dan PP No. 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.17/2023. Untuk diketahui, upaya kolaborasi dalam akselerasi pemenuhan dokter dan dokter spesialis yang merata di seluruh wilayah Indonesia telah dilakukan sejak tahun 2022 melalui Keputusan Bersama Mendikburistek dan Menkes tentang Peningkatan Kuota Penerimaan Mahasiswa Program Sarjana Kedokteran, Program Dokter Spesialis, dan Penambahan Program Studi Dokter Spesialis melalui Sistem Kesehatan Akademik. Upaya itu dinilai telah menghasilkan peningkatan yang cukup signifikan. Saat ini sudah terdapat kurang lebih 350 program studi dokter spesialis/subspesialis dan menghasilkan lebih dari 4.000 lulusan per tahun. Kendati demikian, Mendikti Saintek Satryo menegaskan bahwa peningkatan kapasitas produksi itu perlu diimbangi dengan strategi pendayagunaan dan distribusi yang efektif berbasis kebutuhan di setiap wilayah. Kemudian, untuk masalah akses, kuantitas, dan kualitas PPDS perlu kerja sama yang lebih nyata dalam bentuk panitia seleksi bersama calon peserta PPDS. &ldquo;Kolaborasi antar kementerian dan stakeholders perlu diperkuat untuk memperbaiki kualitas pendidikan kedokteran dan kesehatan secara sistemik, tentu dengan mengedepankan upaya bersama-sama untuk kepentingan nasional dan masyarakat,&rdquo; ungkapnya, Rabu (22/1). Nantinya, kata dia, panitia bersama ini tak hanya melibatkan pejabat terkait di kedua kementerian. Tapi juga mengikutsertakan semua fakultas kedokteran dan rumah sakit pendidikan yang menyelenggarakan program studi PPDS. Dalam UU No.17/2023 tentang Kesehatan, penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis dilakukan oleh Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) bekerja sama Perguruan Tinggi (PT). Sebagai tahap awal, saat ini telah terjalin kerja sama antara 6 RSPPU dengan 4 PT Mitra yang mendapatkan penugasan. Yakni, RSJPD Harapan Kita, RSAB Harapan Kita, dan RS Kanker Dharmais dengan FK Universitas Indonesia; RS Mata Cicendo dengan FK Universitas Padjadjaran; RS Pusat Otak Nasional dengan FK Universitas Airlangga; dan RS Ortopedi Soeharso dengan FK Universitas Sebelas Maret. Terkait tata cara seleksi, Mendikti Saintek dan Menkes dalam waktu dekat akan menetapkan petunjuk teknis tata cara seleksi yang harus disusun oleh Panitia Seleksi Bersama. Tata cara ini dibuat sebagai jaminan pemenuhan prinsip objektif, berbasis kompetensi dan prestasi, transparan, berorientasi pada kebutuhan, berbasis teknologi yang terintegrasi dengan sistem informasi. Meski demikian, penerimaan peserta didik untuk PPDS ini akan mempertimbangkan afirmasi untuk pemerataan distribusi di setiap wilayah. &ldquo;Seleksi nasional untuk peserta didik PPDS harus dapat meningkatkan akses yang berkeadilan, dengan tetap berpegang teguh pada kualitas dan kepentingan keselamatan masyarakat,&rdquo; ungkapnya. Komite Bersama Kemendikti Saintek dan Kemenkes selanjutnya juga akan menerbitkan berbagai kebijakan prioritas untuk peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan di Indonesia. Termasuk jaminan pemenuhan hak dan kewajiban PPDS sesuai dengan amanah UU Kesehatan. &ldquo;Tahun 2045 adalah target untuk Indonesia Emas, tapi saya juga ingin menambahkan sebuah target yaitu Indonesia Sehat 2045, dengan mengoptimalkan upaya preventif untuk kesehatan masyarakat Indonesia,&rdquo; tegasnya. (mia)

Demi Pemerataan sebaran dokter spesialis di wilayah Indonesia, Kemendikti Saintek dan Kemenkes membentuk Panitia PPDS.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kemendikti Saintek

Berita Terkini