<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/18/O7lR5NyAM1rS9btQDo3amXOjwFVtSH8T9nxSh7OU-3419075607.jpg" alt="Ilustrasi siswa sekolah memandang laptop di depan mereka. (Dokumentasi Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi siswa sekolah memandang laptop di depan mereka. (Dokumentasi Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Bantuan laptop Chromebook kembali menyita perhatian publik, setelah Eks Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim tersandung tindak pidana korupsi. Di Surabaya, kurang lebih ada 130 sekolah yang menerima bantuan laptop Chromebook dari Kemendikburistek era Nadiem Makarim. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Yusuf Masruh.&nbsp; "130-an sekolah (yang mendapat bantuan chromebook) dan itu kemarin sudah kami koordinasikan dengan kejaksaan," tutur Yusuf kepada awak media di kompleks Balai Kota Surabaya, Kamis (18/9). Sekolah di Surabaya yang mendapatkan bantuan laptop Chromebook dari Kemendibudristek era Nadiem Makarim, lanjut Yusuf, berbagai jenjang, mulai dari PAUD, SD, SMP negeri dan SMP swasta. "Untuk jumlahnya bervariasi. Kalau yang PAUD itu seingat saya 1 (unit chromebook), soalnya dilihat dari jumlah siswa dan model pelajarannya. Kalau SMP mungkin agak banyak, paling nggak ya 20," imbuh Yusuf. Yusuf memastikan bantuan chromebook yang diberikan ke sekolah-sekolah Surabaya hingga kini masih dipakai dan tidak dikembalikan. Hanya saja untuk keperluan pemeriksaan, chromebook tersebut dibawa ke Kejaksaan. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan sekolah-sekolah di Kota Pahlawan hanya menerima chromebook&nbsp;pada&nbsp;2020. Sementara pada 2022, Pemkot Surabaya menolak bantuan tersebut. "Yang 2020 ada (sekolah di Surabaya yang menerima bantuan chromebook), yang 2022 nggak ada, karena kita tolak ya pada waktu itu karena ada yang tidak sesuai," terang Wali Kota Eri Cahyadi. Sebelumnya, Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan Nadiem Anwar Makarim sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan laptop chromebook. Dari hasil penyelidikan, Mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) era Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut terbukti terlibat dalam dugaan rasuah pada 2019-2022. &rdquo;Dari hasil pendalam, keterangan saksi-saksi dan juga alat bukti yang ada, telah menetapkan tersangka baru dengan inisial NAM (Nadiem Anwar Makarim),&rdquo; ujad Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, Jakarta, Kamis (4/9). Kerugian keuangan negara yang timbul dari kasus korupsi pengadaan TIK (laptop Chromebook pada 2019-2022, yang melibatkan Nadiem Makarim diperkirakan mencapai Rp 1.980.000.000.000 (Rp 1,9 triliun).

Bantuan Chromebook untuk sekolah di Surabaya terpengaruh oleh kasus korupsi Nadiem Makarim, dampak bagi pendidikan

Dinas Pendidikan Surabaya Sebut 130 Sekolah Pernah Dapat Bantuan Chromebook Era Nadiem Makarim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/17/PPDB1-4049379000.jpg" alt="Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di DKI Jakarta. Kerjasama antar lembaga dan unsur masyarakat jadi kunci dari kesuksesan pelaksanaannya." width="100%">
<figcaption>Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di DKI Jakarta. Kerjasama antar lembaga dan unsur masyarakat jadi kunci dari kesuksesan pelaksanaannya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian Indonesia tentunya menyimpan berbagai persoalan. Begitu juga terkait dengan pendidikan. Salah satu hal yang tidak bisa dilepaskan dari permasalahan pendidikan di DKI Jakarta adalah terkait dengan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Permasalahan PPDB yang terjadi di daerah-daerah lain seperti daya tampung, pemetaan wilayah zonasi, hunian vertikal, perpindahan penduduk, hingga verifikasi jalur prestasi, menjadi lebih kompleks di DKI Jakarta. Sebab kota ini telah menjadi tempat bertemu dan ruang perpindahan jutaan orang dari berbagai daerah. Di balik kompleksitas persoalan PPDB DKI Jakarta, pelaksanaan tahun 2023/2024 yang telah selesai dilaksanakan pada 11 Juli 2023 lalu dapat dinilai berjalan dengan lancar meskipun masih ada sejumlah kecil aduan dari masyarakat. Lantas apa yang dilakukan Pemerintah DKI Jakarta dalam rangka perbaikan kualitas pelaksanaan PPDB tersebut? Horale, Subkoordinator Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang SMP and SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta menyampaikan beberapa hal yang dilakukan sehingga pelaksanaan PPDB pada tahun 2023 berjalan dengan lancar. Pertama, pelibatan dan kolaborasi dari berbagai pihak dan unsur masyarakat dalam proses penyusunan petunjuk teknis PPDB. &ldquo;Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sejak awal sudah melakukan pemetaan dan analisis jumlah siswa yang akan masuk sekolah, kemudian dibandingkan dengan kuota yang ada. Khusus untuk jalur zonasi, kami melibatkan para RT, RW, Keluarahan, Kecamatan dan Dinas terkait pemetaan zona prioritas 1, 2 dan 3 dari masing-masing daerah, hingga menentukan batas wilayah untuk seleksi zonasi. Jadi tidak hanya mengambil data dari peta saja. Hal ini untuk meminimalisir protes dan permasalahan terkait zonasi, karena sejak awal kita sudah berkolaborasi dengan unsur masyarakat dan dinas terkait lainnya&rdquo; ujar Horale. Horale menambahkan, kerjasama erat antar lembaga dan unsur masyarakat menjadi kunci dari kesuksesan pelaksanaan PPDB. Seperti halnya keterlibatan Dinas Dukcapil terkait Kependudukan dan Dinas Sosial terkait rekomendasi untuk jalur afirmasi. Menurut Horale, pihaknya tidak lagi menerima rekomendasi dari RT atau RW saja, melainkan harus melalui level Dinas Sosial untuk mengeluarkan rekomendasi. Selain itu melibatkan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam terkait pemetaan RT pada sistem jakartasatu.jakarta.go.id dalam pembentukan peta Zonasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Hal senada juga disampaikan oleh Syarif, Ketua Pelaksana PPDB SMAN 3 Jakarta. Syarif menyebutkan pihak sekolah bersama unsur warga sekitar sekolah telah dilibatkan sejak awal dalam pemetaan peserta didik. Unsur warga tersebut diminta untuk langsung turun ke lapangan dalam rangka membantu verifikasi dan validasi data yang ada. Sehingga kolaborasi menjadi salah satu kunci pelaksanaan PPDB yang berkualitas. Yang kedua, lanjut Horale, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta membentuk tim &ldquo;Sidanira&rdquo; (Sistem Data dan Nilai Rapor). Tim ini bertugas melakukan verifikasi. Dalam proses verifikasinya, tim Sidanira juga bekerjasama dengan Induk Organisasi keolahragaan dan induk Organisasi terkait lainnya dalam hal keabsahan sertifikat yang diajukan masyarakat. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/17/PPDB2-1186476012.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> &ldquo;Pemerintah DKI Jakarta telah melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait kriteria mana-mana sertifikat yang diakui, dan mana yang tidak diakui. Dalam pelaksanaan PPDB, tim Sidanira akan menjadi tim independen untuk memverfikasi, melakukan analisa dan memutuskan mana-mana sertifikat dan prestasi yang diakui, tanpa ada intervensi dari Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan lain,&rdquo; terang Horale. Selanjutnya, yang menjadi salah satu kunci terciptanya iklim kondusif pada PPDB DKI Jakarta adalah pelaksanaan PPDB Bersama pada jenjang SMA atau SMK. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Bersama adalah bagian dari PPDB Jakarta yang memungkinkan calon siswa SMA dan SMK memilih sekolah swasta dengan Jalur Afirmasi. Nantinya siswa yang diterima dalam PPDB Bersama akan dibiayai satu kali uang pangkal, serta biaya SPP maksimal selama 3 tahun bersekolah. Siswa yang lolos akan dibiayai oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan dana APBD, seperti dikutip dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor e-0038 Tahun 2023 Tentang PPDB Bersama Tahun Pelajaran 2023/2024. Horale menyampaikan bahwa bahwa pemerintah DKI Jakarta turut berinisiatif untuk melaksanakan PPDB serentak dengan sekolah swasta yang telah sesuai dengan index kualitas, diukur dari sisi akreditasi, sarana prasarana, UKG dan Nilai Ujian Nasional dengan terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh tim penilai. &ldquo;Kami juga melakukan pelatihan dalam rangka peningkatan mutu guru-guru sehingga kualitas sekolah-sekolah tersebut diharapkan bisa merata,&rdquo; terang Horale. Sementara itu, Sri Muryani, Kepala SMPN 103 Jakarta menyampaikan, selain dari sisi regulasi, sisi komunikasi terkait pelaksanaan PPDB juga mengalami peningkatan kualitas. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka posko layanan PPDB 2023 mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Selama proses PPDB berlangsung, Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyediakan layanan informasi dan aduan di media sosial, website, posko luring sebanyak 12 posko dan call center yang bisa diakses oleh masyarakat. Sri menyampaikan, tahun ini pihak sekolah sangat terbantu dengan adanya monitoring dan evaluasi harian yang dilakukan. Setiap pagi dan sore, sekolah mengadakan zoom untuk konsultasi dan eskalasi masalah-masalah yang terjadi, sehingga bisa segera dicarikan solusi sehingga masyarakat bisa terlayani dengan lebih baik. &ldquo;Monitoring dan evaluasi ini dilakukan selama 1 bulan, mulai dari pra pelaksanaan, periode pelaksanaan hingga pasca pelaksanaan PPDB berlangsung,&rdquo; kata Sri. Sri melanjutkan, bahwa sosialisasi juga telah dilakukan secara masif melalui kanal-kanal yang dimiliki Pemda DKI Jakarta. Kemudian sistem online yang sudah terintegrasi antar Dinas dan Lembaga juga memudahkan masyarakat serta pihak sekolah untuk melakukan PPDB sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara, salah seorang Orang tua murid di SMAN 3 Jakarta, Tinneke memberi pandangan terkait pelaksanaan PPDB di DKI Jakarta. Menurutnya, meskipun masih ada yang perlu diperbaiki, secara umum pelaksanaan PPDB telah dilakukan transparan dan sesuai dengan aturan. Ia menambahkan terkait sosialisasi telah dilakukan dengan baik. Tinneke juga merasa terbantu dengan bantuan dari pihak sekolah terkait keterbatasan para orang tua mengakses sistem online. &ldquo;Kami telah diberikan sosialisasi saat anak masih berada di jenjang pendidikan sebelumnya, sehingga orang tua dapat lebih memahami aturan-aturan yang berlaku. Pada prosesnya, kami juga dibantu sekolah terkait sistem onlinenya, bahkan ada posko-posko di sekolah&rdquo;, pungkasnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/17/ppdb3-1580367964.jpg" alt="Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di DKI Jakarta. Kerjasama antar lembaga dan unsur masyarakat jadi kunci dari kesuksesan pelaksanaannya." width="100%">
<figcaption>Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di DKI Jakarta. Kerjasama antar lembaga dan unsur masyarakat jadi kunci dari kesuksesan pelaksanaannya.</figcaption>
</figure> PPDB dengan jalur Zonasi mendorong Guru-guru terus belajar PPDB dengan jalur zonasi bertujuan untuk memastikan setiap anak dari berbagai latar belakang yang berada dalam zona/ wilayah/ area yang telah ditentukan Pemerintah Daerah berdasarkan formula dalam Permendikbudristek Nomor 1 Tahun 2021 mendapatkan hak yang sama dalam mengakses layanan pendidikan khususnya di sekolah negeri. Kebijakan PPDB Zonasi atau kedekatan antara jarak rumah peserta didik dengan sekolah ini menggambarkan keberpihakan dan komitmen pemerintah untuk menghilangkan praktik diskriminasi layanan pendidikan di sekolah negeri khususnya bagi calon peserta didik dengan latar belakang keluarga ekonomi rendah. Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya jalur zonasi adalah penghapusan stigma negatif tentang layanan pendidikan berkualitas yang hanya terpusat pada &ldquo;sekolah favorit&rdquo; saja. Sejalan dengan hal tersebut, juga terjadi pemerataan kualitas siswa. Diharapkan tidak lagi terjadi kastanisasi dimana siswa-siswa dengan indek nilai tinggi, berkumpul hanya di satu sekolah saja. Hal tersebut menjadi input siswa lebih beragam, sehingga perlahan, pemerataan kualitas pendidikan dapat terwujud. Rita Hastuti, Kepala SMA 3 Jakarta menyampaikan dengan input siswa yang menjadi lebih heterogen, memantik guru-guru untuk terus belajar, dan mengembangkan kemampuan, sehingga bisa lebih siap dengan keberagaman murid. Menurutnya, dengan pemerataan kualitas murid, sangat memungkinkan sekolah-sekolah yang selama ini tidak memiliki prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik, kemudian bisa berprestasi. &ldquo;Kita berharap terjadi proses kompetisi yang sehat antar sekolah, dan terjadi proses pembelajaran dan peningkatan kualitas di internal sekolah tersebut,&rdquo; ungkap Rita. &nbsp;

Kerjasama erat antar lembaga dan unsur masyarakat menjadi kunci dari kesuksesan pelaksanaan PPDB di DKI Jakarta.

Apa yang dilakukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta dalam perbaikan layanan PPDB?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/06/Oase-KIM-1758245462.jpeg" alt="Indonesia berhasil memecahkan Guinness World Records (GWR) melalui pergelaran angklung terbesar di dunia yang diikuti oleh 15.110 peserta di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Sabtu (5/8)." width="100%">
<figcaption>Indonesia berhasil memecahkan Guinness World Records (GWR) melalui pergelaran angklung terbesar di dunia yang diikuti oleh 15.110 peserta di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Sabtu (5/8).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Indonesia berhasil memecahkan Guinness World Records (GWR) melalui pergelaran angklung terbesar di dunia yang diikuti oleh 15.110 peserta di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Sabtu (5/8). Pergelaran akbar ini dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma&rsquo;ruf Amin bersama beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju. Melalui dua lagu medley &ldquo;Berkibarlah Benderaku&rdquo; dan &ldquo;Wind of Change&rdquo; yang dimainkan selama tujuh menit, seluruh peserta berhasil menyuguhkan harmoni musik yang indah. Penilai resmi dari GWR, Sonia Ushirogochi, sebelum menyampaikan pengumuman hasil, mengapresiasi bahwa pergelaran ini menyuguhkan harmoni dari instrumen musik angklung yang indah dan hasil kerja tim yang luar biasa. Saat pengumuman hasil, Sonia mengonfirmasi bahwa pemecahan rekor tersebut berhasil dilakukan dengan jumlah peserta 15.110 orang. Rekor dunia untuk pergelaran angklung terbesar sebelumnya tercipta di Monumen Washington, Washington D.C., Amerika Serikat, pada 9 Juli 2011 dengan melibatkan 5.182 peserta. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/06/Angklung-Rekor-1393554427.jpeg" alt="Pagelaran Angklung yang digagas Oase KIM sukses memecahkan rekor dunia." width="100%">
<figcaption>Pagelaran Angklung yang digagas Oase KIM sukses memecahkan rekor dunia.</figcaption>
</figure> "Per bulan lalu, Indonesia memiliki 124 Guinness World Records. Jakarta punya 13 rekor. Saya dapat pastikan bahwa dengan 15.110 peserta, Anda (Indonesia) telah mencapai pemecahan rekor," ujar penilai resmi Guinness World of Records, Sonia Ushirogochi membacakan hasilnya disambut riuh tepuk tangan seisi stadion. Ketua panitia, Tri Tito Karnavian, yang merupakan Ketua Umum Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) menjelaskan bahwa pergelaran ini adalah prakarsa langsung Ibu Negara Iriana Joko Widodo untuk melestarikan alat musik angklung dan mendukung para seniman yang sempat terdampak saat pandemi. &ldquo;Upaya ini bukanlah hal yang mudah, ini adalah perjuangan dari seluruh pihak yang terlibat. Keberhasilan hari ini adalah hadiah untuk ulang tahun Republik Indonesia ke-78&rdquo;, ungkap Tri. Hal senada diungkapkan oleh Franka Makarim yang mempersiapkan peserta hingga mampu menyuguhkan harmoni yang merdu. &ldquo;Pergelaran ini dipersiapkan dengan serius sejak Oktober 2022 dengan pelibatan berbagai pihak yang telah memberikan waktu, tenaga, dan semangatnya untuk keberhasilan ini,&rdquo; jelas Franka. &ldquo;Para peserta dari berbagai kalangan telah disiplin dan kompak untuk melalui tiga bulan proses pelatihan. Hari ini kita dapat menyaksikan buah dari proses panjang yang telah dilalui, kita berhasil memecahkan rekor dunia GWR,&rdquo; imbuhnya. Peserta pergelaran angklung terbesar di dunia ini datang dari berbagai kalangan, mulai dari pengurus OASE KIM, murid sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah kedinasan, perwakilan kementerian/lembaga, hingga para Ibu Dharma Wanita Persatuan dan Tim Penggerak PKK. &ldquo;Persiapannya lumayan lama. Berbulan-bulan kita persiapan dan itu kita latihan terus dan serius latihan untuk mengejar rekor dunia,&rdquo; kata Renaldi salah satu peserta pemecahan rekor GWR yang merupakan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Peserta lainnya, Dian yang berasal dari Dharma Wanita Persatuan mengungkapkan perasaan senang, bangga, dan merupakan pengalaman berharga menjadi bagian dari pergelaran angklung terbesar di dunia yang berhasil memecahkan rekor GWR. Proses penilaian GWR yang berlangsung selama satu jam, diisi oleh hiburan dari Salma, pemenang Indonesian Idol 2023, Saung Angklung Udjo, dan Kahitna yang mampu melepas ketegangan para peserta dan ikut bernyanyi serta menari bersama. Tidak hanya itu, para undangan, termasuk Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, juga mendapat kejutan untuk bermain angklung bersama seluruh peserta dengan lagu &ldquo;Mengejar Matahari&rdquo;. Perjalanan Penuh Semangat Kolaborasi dibalik Keberhasilan Pemecahan Rekor Dunia Persiapan yang sudah dilakukan sejak Oktober 2022 turut didukung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). &ldquo;Angklung merupakan warisan budaya Indonesia yang sudah diakui UNESCO sejak tahun 2010 dan memiliki nilai-nilai baik pendidikan karakter yang harus dilestarikan dan diturunkan ke generasi selanjutnya. Pergelaran ini diharapkan menjadi momentum untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap alat musik Angklung,&rdquo; jelas Direktur Perfilman, Musik, dan Media Kemendikbudristek, Ahmad Mahendra. Mahendra menambahkan bahwa Kemendikbusristek memfasilitasi 20.060 unit Angklung dan mendistribusikan ke 381 kelompok angklung yang tiap kelompok beranggotakan 40 orang. Menggandeng Saung Angklung Udjo (SAU) sebagai mitra, Kemendikbusritek juga turut menyusun konsep musikalitas, video konduktor, dan pelatihan angklung bagi seluruh peserta. &ldquo;Kami yakin upaya perjuangan bersama ini menjadi pemicu untuk melekatkan budaya pada generasi bangsa dan menginspirasi dunia dalam menghadapi tantangan global,&rdquo; ujar Pimpinan SAU, Taufik Udjo. &ldquo;Selain dilatih langsung oleh tim SAU, kam juga melibatkan 182 orang supervisor yang telah dilatih sebelumnya oleh SAU untuk mendampingi pelatihan mandiri di tiap kelompok. Supervisor ini berasal dari guru seni musik dan seniman angklung dari sanggar atau komunitas,&rdquo; jelas Mahendra. Hotland, salah satu supervisor mengungkapkan rasa bahagia dan bangga menjadi bagian dari pergelaran ini. &ldquo;Senang dan bangga bisa ikut menjadi bagian sejarah rekor dunia Angklung, ini adalah kado ulang tahun Indonesia ke-78,&rdquo; ungkapnya. Sementara itu, Direktur SMA Kemendikbudristek, Winner Jihad mengatakan bahwa Kemendikbudristek bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten mengumpulkan 1.000 peserta yang berasal dari 25 sekolah. &ldquo;Keterlibatan siswa SMA ini merupakan upaya untuk mengenalkan dan menumbuhkan kecintaan angklung ke generasi muda karena banyak nilai baik yang dapat dipelajari dari alat musik ini. Kolaborasi, disiplin, dan kesabaran,&rdquo; imbuh Winner. Kolaborasi dari berbagai pihak yang terlibat ini merupakan semangat positif dalam pengelolaan warisan budaya Indonesia. Angklung memang telah diakui UNESCO sejak 16 November 2010, namun keberlangsungan alat musik asli Indonesia yang telah mendunia ini adalah tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia.

Indonesia berhasil memecahkan Guinness World Records (GWR) melalui pergelaran angklung terbesar di dunia yang diikuti oleh 15.110 peserta.

Diprakarsai Ibu Negara,  Kolaborasi Pagelaran Angklung Indonesia Pecahkan Rekor Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/12/STKIP-PURNAMA-3139537336.jpg" alt="Tampak luar STKIP Purnama PTS yang dicabut izin pendirian perguruan tingginya oleh Kemendikburistek (Royyan/jawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Tampak luar STKIP Purnama PTS yang dicabut izin pendirian perguruan tingginya oleh Kemendikburistek (Royyan/jawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Cat bernuansa hijau muda-krem mendominasi gedung tempat belajar-mengajar Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan (STKIP) Purnama di Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari luar gerbang, cat gedung itu tampak sudah banyak yang terkelupas. <div dir="auto">STKIP Purnama merupakan salah satu dari 23 perguruan tinggi swasta yang izin pendirian perguruan tingginya dicabut oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-ristek).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pantauan JawaPos.com di lokasi, warna hitam bekas lumut dan air membuat cat itu tampak lebih berantakan. Sementara itu, plang tulisan STKIP Purnama yang terbuat dari kayu tampak ditempel jauh dari gerbang utama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01912240/jokowi-diyakini-tegak-lurus-dengan-keputusan-pdip-dukung-ganjar-pranowo">Jokowi Diyakini Tegak Lurus dengan Keputusan PDIP Dukung Ganjar Pranowo</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Papan nama dengan dominasi warna biru itu menempel di belakang salah satu ruangan di gedung yang paling tinggi. Tulisannya hanya samar-samar terlihat "KAMPUS STKIP PURNAMA Jalan Tirtayasa V Kebayoran Baru JAKARTA".</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, di dalam gedung tak banyak aktivitas yang terjadi. Beberapa karyawan Yayasan Purnama yang memiliki SMP hingga SMK itu masih terlihat ada di dalam kelas. Namun begitu, semua karyawan itu tak ada yang terlibat dalam kegiatan STKIP Purnama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun kelas pembelajaran kampus itu terletak di ujung gedung tersebut. Terlihat pintu kayunya sudah banyak yang keropos dan dalam keadaan terkunci. Lorong-lorong ruangan itu tampak kumuh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sudah dari tahun lalu STKIP gak beroperasi," kata salah satu penjaga kampus yang gabung dengan SMP-SMA itu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ditanya alasan tak beroperasi, ia mengaku tak tahu dan tak mau menjawab pertanyaan dari JawaPos.com lebih lanjut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencatat ada 52 perguruan tinggi yang melakukan pelanggaran sepanjang 2022-2023. Dari jumlah tersebut, 23 di antaranya dijatuhi sanksi pencabutan izin operasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kampus-kampus nakal itu diketahui dari laporan masyarakat. Sejak Mei tahun lalu, ada 53 pengaduan kasus perguruan tinggi yang masuk ke Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek. Ada yang mengadukan kampus yang menjalankan kuliah fiktif. Ada juga yang melaporkan praktik jual beli ijazah, penyimpangan pemberian beasiswa KIP kuliah, layanan tidak sesuai standar pendidikan tinggi, dan konflik yayasan sehingga perkuliahan tidak kondusif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Plt Dirjen Diktiristek Kemendikbudristek Nizam turut prihatin atas kasus pencabutan izin operasional PTS tersebut. &rdquo;Janganlah tujuan mulia penyelenggara pendidikan tinggi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dicemari manipulasi data,&rdquo; katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

STKIP Purnama merupakan salah satu dari 23 perguruan tinggi swasta yang izin pendirian perguruan tingginya dicabut Kemendikburistek.

Begini Kondisi STKIP Purnama, PTS yang Dicabut Izinnya oleh Kemendikburistek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/nadiem-antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) merancang insentif untuk guru yang ditempatkan di daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T) agar mereka lebih semangat mengajar.  "Itu yang sedang kami coba rancang apa saja insentif yang bisa dilakukan agar guru jauh lebih semangat," kata Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim di sela meninjau pembelajaran tatap muka (PTM) di SD Negeri Dasan Baru, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis (7/10).  Pria yang akrab disapa Mas Menteri itu mengatakan salah satu yang dilakukan untuk memotivasi semangat guru daerah 3T adalah memberikan tunjangan daerah khusus. Itu adalah salah satu program yang terus berjalan.  "Itu tunjangan yang signifikan untuk daerah-daerah khusus, tapi kita akan melihat ke depannya apalagi yang bisa kita lakukan agar guru-guru dan kepala sekolah mau pindah ke daerah-daerah yang membutuhkan guru," ujarnya.  Selain merancang insentif, kata Mas Menteri, pihaknya juga membuka formasi guru penempatan daerah 3T. Menurut dia, ada perbedaan jumlah orang yang mau mengajar dengan jumlah kebutuhan guru di daerah 3T. "Kita tidak bisa memaksa guru mau lokasi di mana, tapi ada perbedaan jumlah orang yang mau di situ dengan jumlah kebutuhan," katanya.  Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB Aidy Furqan juga mengakui masih kekurangan guru SMA dan SMK di daerah 3T. Untuk itu, pihaknya akan menyebar para guru P3K secara merata ke daerah-daerah terpencil yang masih kekurangan.  Begitu juga dengan yang tidak lolos sebagai P3K akan diupayakan menjadi tenaga pendidik di daerah pelosok melalui guru daerah yang ditugaskan oleh gubernur. "Nanti kalau yang tidak lulus jadi P3K, kami akan proses melalui guru daerah yang ditugaskan oleh Gubenur seperti hasil ujian kompetensi guru beberapa waktu lalu," katanya. (*)  &nbsp;

Kemendikbudristek Rancang Insentif untuk Guru di Daerah 3T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/PTM-Surabaya-4.jpg" alt="TAAT PROKES: Siswa sedang mendengarkan penjelasan guru saat pelaksanaan PTM terbatas di SMPN 1 Surabaya. Dinkes Kota Surabaya melakukan uji usap secara berkala untuk mendeteksi potensi persebaran Covid-19 pada siswa dan guru. Sedangkan dispendik meminta s" width="100%">
<figcaption>TAAT PROKES: Siswa sedang mendengarkan penjelasan guru saat pelaksanaan PTM terbatas di SMPN 1 Surabaya. Dinkes Kota Surabaya melakukan uji usap secara berkala untuk mendeteksi potensi persebaran Covid-19 pada siswa dan guru. Sedangkan dispendik meminta s</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Iwan Syahril mengatakan, revolusi industri 4.0 menjadi momentum perubahan ekosistem pendidikan. Hal itu bisa terwujud dengan memanfaatkan teknologi.  "Revolusi Industri 4.0 merupakan sebuah momentum terjadinya perubahan besar dalam penggunaan teknologi pada ekosistem pendidikan di Indonesia," jelasnya dalam webinar Menuju Transformasi Digital Pamong Belajar Wujudkan Merdeka Belajar dikutip, Jumat (1/10).  Menurutnya, penggunaan teknologi untuk ekosistem pendidikan harus terjadi menyeluruh. Para guru juga harus tergerak untuk belajar berbagi dan berkolaborasi melakukan eksperimentasi dengan menggunakan teknologi.  Ia pun menyebut guru yang mampu mengambil bagian dari perubahan dan proses ekosistem pendidikan itu sebagai pamong belajar. Dia berharap pamong belajar mengambil peran yang nyata.  "Pamong belajar hadir sebagai pendidik yang tangguh pada sektor non formal dan informal dengan menunjukkan semangat juang untuk beradaptasi walaupun dengan segala kondisi yang tidak mudah dan penuh keterbatasan," imbuh Iwan.  Ia meyakini transformasi pendidikan dapat terjadi. Khususnya apabila mindset dan pola pikir guru bergerak untuk memanfaatan teknologi dalam pembelajaran. "Melakukan transformasi pendidikan, pemanfaatan teknologi menjadi poin penting dalam transformasi," tutupnya.

Revolusi Industri Jadi Momentum Krusial Perubahan Ekosistem Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Merdeka-Belajar-Dirjen-GTK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menghadirkan kanal media khusus budaya yang dinamakan Indonesiana. Ini bertujuan untuk mewadahi, mengintegrasikan serta mempromosikan karya dan ekspresi budaya masyarakat Indonesia.  Kanal Indonesiana diluncurkan sebagai Merdeka Belajar Episode ke-13, yakni Merdeka Berbudaya. Kanal ini dapat diakses melalui laman indonesiana.tv, siaran televisi jaringan Indihome saluran 200 (SD) dan 916 (HD), serta Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan TikTok kanal Indonesiana TV.  Mendikbudristek Nadiem Makarim menuturkan, Kanal Indonesiana merupakan salah satu upaya mewujudkan visi pemajuan kebudayaan, yakni Indonesia bahagia berlandaskan keanekaragaman budaya yang mencerdaskan, mendamaikan dan menyejahterakan.  Ia memaparkan, Indonesia adalah negara pertama di dunia yang memiliki Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) untuk mengukur pemajuan kebudayaan. Dalam mengukur IPK, aspek yang dinilai adalah warisan budaya, ketahanan sosial budaya, pendidikan, ekonomi budaya, gender, budaya literasi, dan ekspresi budaya.  “Skor IPK mengalami kenaikan dari 2018 ke 2019, namun nilai aspek ekspresi budaya masih rendah, yakni 37,14 dari rentang nilai 0 sampai dengan 100. Sebab, media yang menjadi sarana pembelajaran, wadah ekspresi, dan interaksi budaya Indonesia masih terbatas. Sudah saatnya bangsa ini memiliki pustaka keragaman budaya Indonesia yang berkualitas,” ujar dia dalam siaran YouTube Kemendikbud RI, Minggu (5/9).  Kemendikbudristek, kata dia menghadirkan Kanal Indonesiana karena belum adanya media resmi dari Indonesia yang menjadi wadah diplomasi budaya secara internasional. Padahal, negara-negara maju sudah memiliki media kebudayaan terintegrasi yang menjadi sarana diplomasi budaya.  Adapun kanal-kanal kebudayaan asing yang didukung pemerintah di negara maju antara lain, Arirang TV yang didukung Kementerian Budaya, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan dan BBC Culture yang merupakan saluran radio, televisi, ﬁlm, laman, dan kanal digital yang didukung Sekretariat Negara Bidang Digital, Media, dan Olahraga Inggris.  “Jika kita berupaya untuk memajukan kebudayaan, kita tidak dapat bergantung pada cara-cara lama. Seperti misalnya pertunjukan langsung di atas panggung atau parade kebudayaan. Kita harus memanfaatkan teknologi yang memungkinkan promosi kebudayaan secara lebih luas,” jelasnya.  Nadiem menegaskan pentingnya bagi Indonesia untuk memiliki media promosi budaya yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong. Hal ini juga kunci dalam menciptakan kanal budaya yang inklusif dan relevan, serta menumbuhkan rasa kepemilikan bersama atas kebudayaan Indonesia yang luar biasa kaya.  “Kanal Indonesiana bermitra dengan masyarakat, serta para pelaku dan komunitas seni budaya, karena partisipasi masyarakat adalah,” katanya.

Kemendikbudristek Hadirkan Merdeka Belajar 13 Dukung Pemajuan Budaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/mendikbud-nadiem-target.jpg" alt="Mendikbudristek Nadiem Makarim (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Mendikbudristek Nadiem Makarim (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengatakan, pandemi mempercepat adaptasi terhadap sistem dan teknologi digital. Sebab, sebagian besar pembelajaran dilakukan secara jarak jauh sehingga para guru dan murid terpacu untuk menguasai teknologi.  Dengan demikian, diharapkan digitalisasi sekolah dapat lebih cepat terwujud. Di mana salah satu tujuannya adalah mempermudah akses pada materi belajar yang lebih variatif serta bisa membuat pembelajaran lebih menarik dan dinamis.  “Kita harus bisa mengubah tantangan ini menjadi kesempatan, di mana murid dan guru bisa belajar dari sumber manapun. Untuk itu, digitalisasi sekolah menjadi salah satu program terpenting kita, baik penyediaan TIK-nya, maupun pembuatan platform-platform digital gratis untuk guru dan siswa kita,” ungkap Nadiem dikutip, Senin (23/8).  Dalam jangka pendek, target terbesar Kemendikbudristek adalah mengubah sekolah-sekolah menjadi lebih gesit dalam merespons perubahan yang diakselerasi pandemi.  “Pekerjaan rumah besar kita adalah menciptakan suatu proses pembelajaran yang inovatif. Itu bukan hanya pekerjaan rumah Kemendikbudristek, tetapi seluruh masyarakat, termasuk orang tua, pemerintah daerah, dan terutama para guru di sekolah kita,” imbuhnya.  Sementara itu, Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Lenny N Rosalin mengungkapkan, dampak pandemi yang kerap ditemui adalah anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua mereka, baik karena dirawat di rumah sakit atau pusat isolasi ataupun meninggal dunia.  Pihaknya telah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mencari pengasuh anak alternatif/pengganti bagi korban pandemi, sehingga proses belajar mengajar tetap bisa dilakukan.  “Kami melakukan pencarian pengasuh ini sambil melakukan healing terhadap anak korban pandemi, bekerja sama dengan himpunan psikolog. Kita belajar bersama dengan tetap jaga jarak, tapi yang paling penting jangan sampai meninggalkan pendidikan,” ungkap Leny.  Kementerian PPPA mengapresiasi inovasi berbagai pemangku kepentingan di berbagai daerah yang memastikan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dapat terjaga. “Inovasi juga sangat dibutuhkan bagi daerah, jadi tidak selalu bergantung pada pemerintah. Yang penting kita juga terus melakukan evaluasi terhadap proses ini,” tandasnya.

Nadiem Sebut Pandemi Adalah Pengelolaan Tantangan Jadi Kesempatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/MENPORA-ZAINUDDIN-AMALI2.jpg" alt="Menpora Zainudin Amali/Istimewa" width="100%">
<figcaption>Menpora Zainudin Amali/Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menyoroti soal kurikulum pendidikan yang diberikan kepada para atlet muda yang masih bersekolah. Ia berharap ada pembedaan dengan siswa reguler.  Contohnya adalah, sekolah khusus olahraga (SKO) Ragunan, Jakarta Selatan yang masih menggunakan kurikulum nasional dalam pembelajarannya. Padahal treatment yang diberikan harusnya berbeda.  "Kalau seperti ini, bisa dibayangkan jika ada ujian sekolah dan pertandingan yang bersamaan waktunya. Ini bisa jadi yang satu jeblok (nilai) dan satu anjlok (bertanding), makanya butuh kurikulum sendiri khusus untuk atlet," ujar Zainudin dalam telekonferensi pers, Kamis (5/8).  Selain itu, ia menilai bahwa prestasi di bidang olahraga dapat dikonversi untuk akademik. Seperti yang dialami oleh Cokorda Rai Adi Pramartha yang meraih gelar doktor di universitas Australia.  "Sudah seharusnya prestasi di bidang olahraga bola basket dikonversi oleh perguruan tinggi, sehingga dia bisa mendapat gelar doktor," tuturnya.  Adapun terkait dengan rekrutmen para atlet, pihaknya juga bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memiliki akses ke setiap daerah atau sekolah yang menjadi sumber lahirnya atlet unggul.  "Kita juga memantau lewat big data Telkom, seperti butuh anak tinggi di mana adanya, kita sudah kerjasama," tambahnya.  "Nanti Kementerian BUMN akan mencari perusahaan-perusahaan di BUMN yang bagus untuk menjadi bapak angkat bagi cabor-cabor unggulan ini sehingga pembinaan berkesinambungan dan terus menerus," tandas Menpora.

Menpora Minta Kurikulum Sekolah untuk Atlet Perlu Dibedakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/mendikbud-nadiem-target.jpg" alt="Mendikbudristek Nadiem Makarim (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Mendikbudristek Nadiem Makarim (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan episode terbaru dari program Merdeka Belajar. Merdeka Belajar Episode ke-11 ini bernama program Kampus Merdeka Vokasi.  "Ini hari yang sangat menggembirakan bagi kami di Kemendikbudristek, karena hari ini kita meluncurkan berbagai macam program dibawah kampanye Kampus Merdeka Vokasi," kata Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam peluncuran Merdeka Belajar 11: Kampus Merdeka Vokasi secara daring, Selasa (25/5).  Hal ini merupakan wujud keseriusan pemerintah untuk melakukan transformasi di perguruan tinggi vokasi. Jadi, perguruan tinggi vokasi ini didorong untuk semakin teringegrasi dengan dunia kerja.  "Kami ingin memastikan ada keseriusan mengenai transformasi di perguruan tinggi vokasi dan karena itu kita menyediakan berbagai program unggulan yang diharapkan semakin membesar setiap tahunnya," terang Nadiem.  Ia menyampaikan bahwa harapannya dari program ini adalah para lulusan vokasi dapat langsung bekerja setelah mendapatkan pembekalan, baik di politeknik maupun pendidikan tinggi vokasi. Bukan hanya mendapat pekerjaan di berbagai macam industri secepat mungkin, tapi juga menerima upah yang layak.  "Ini adalah esensi daripada objektif atau gol dari pada visi Kampus Merdeka Vokasi, kita ini lulusan kompeten, kita ingin lulusan produktif dan kita ingin lulusan kompetitif," ujarnya.  Nadiem menyebut Kampus Merdeka Vokasi memiliki dua program utama. Pertama Dana Kompetitif Kampus Vokasi (Competitive Fund Vokasi). Dengan subprogramnya adalah Program SMK-D2 Jalur Cepat dan Peningkatan Program D3 menjadi Sarjana Terapan.  Kemudian, program kedua yang tersedia, yakni Dana Padanan Kampus Vokasi (Matching Fund Vokasi). Dalam program ini perguruan tinggi vokasi didorong untuk menciptakan Pusat Unggulan Teknologi, Hilirisasi Produk Purwarupa dan Startup Kampus Vokasi.

Kemendikbudristek Luncurkan Merdeka Belajar 11 Kampus Merdeka Vokasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kemendikburistek

Berita Terkini