<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/19/FotoJet-34-1265169583.jpg" alt="ilustrasi cegah stunting (kemenkopmk.go.id)" width="100%">
<figcaption>ilustrasi cegah stunting (kemenkopmk.go.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus meminta pendamping desa di seluruh tanah air untuk mengawal Dana Desa. Dilansir dari Indonesia.go.id pada Sabtu (19/11), salah satu manfaat dari Dana Desa adalah dapat digunakan untuk penanganan stunting di desa. Oleh karena itu, pihak Kemendes PDTT meminta agar Dana Desa lebih banyak digunakan untuk kegiatan percepatan penurunan stunting. Upaya Kemendes PDTT dalam mendukung percepatan penurunan stunting, selain menggelar kegiatan-kegiatan kesehatan, juga memaksimalkan pemanfaatan Dana Desa. Salah satunya yaitu optimalisasi peran pendamping desa yang saat ini berjumlah sekitar 38 ribu orang yang tersebar di 74.957 desa di seluruh Indonesia. Di antara para pendamping desa tersebut, ada fasilitator generasi sehat dan cerdas yang bertugas mendampingi masyarakat guna meningkatkan akses masyarakat desa terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan. Mereka juga bertugas memberikan pendampingan dan sosialisasi langsung kepada masyarakat dan aparatur desa mengenai pentingnya kesehatan, peningkatan gizi, dan sanitasi. Abdul Halim Iskandar selaku Menteri Desa dan PDTT, meminta aparatur desa memberi perhatian besar pada pencegahan dan penanganan stunting di setiap daerah. Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, misalnya program ketahanan pangan lokal. Program seperti itu justru menggerakkan ekonomi dan memberdayakan masyarakat desa. &ldquo;Dana Desa bisa digunakan untuk apa saja asal berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya masyarakat (SDM),&rdquo; kata Abdul Halim Merujuk data Kemendes PDTT, pemanfaatan Dana Desa untuk kegiatan pencegahan dan penanganan stunting dalam periode 2015-2022 sudah mencapai banyak sasaran. Diantaranya, telah membangun 42.300 posyandu, 1,5 juta unit air bersih, 444.000 unit MCK, dan 14.400 unit polindes atau pondok bersalin desa. Selain itu juga telah dibangun 45,8 juta meter drainase, 66.700 kegiatan PAUD, 76.600 unit sumur, dan 29.000 unit sarana olahraga. Kemudian, mulai tahun 2024 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menegaskan tiga hal prioritas yang wajib diselesaikan dalam memanfaatkan Dana Desa. "Ketiga hal prioritas tersebut, yakni penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) desa, penanganan kasus stunting (kekerdilan pada anak), dan ketahanan pangan,&rdquo; ujar Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Kemenko PMK Helbert Siahaan di Jakarta, Rabu (1/11/2023). Helbert menegaskan kepada lebih dari 3.000 orang perwakilan pemerintah desa dalam rapat sosialisasi mengenai rincian prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2024, yang diselenggarakan Kemendes PDTT. Prioritas tersebut ditentukan secara spesifik supaya lebih memastikan bahwa Dana Desa tahun depan dimanfaatkan secara tepat sasaran dan berguna bagi masyarakat. Dalam RAPBN 2024 pemerintah sudah menganggarkan Dana Desa senilai Rp71 triliun, atau lebih besar 1,42 persen dibandingkan 2023. Sejumlah 75.259 desa di 434 kabupaten kota seluruh Indonesia akan menerima Dana Desa tersebut. Rincian nilai dana tersebut masing-masing terdiri dari Rp68 triliun dana desa reguler, Rp1 triliun dari penganggaran pusat, dan Rp2 triliun dana desa tambahan yang dialokasikan pada tahun berjalan. BLT desa terus direalisasikan karena merupakan instrumen pembangunan masyarakat desa yang juga berkontribusi dalam menurunkan jumlah status desa berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal. Kemendes PDTT mencatat jumlah desa berkembang sampai Oktober 2023 menurun menjadi 28.766 dibandingkan tahun sebelumnya 33.902. Kemajuan tersebut juga tampak pada desa tertinggal yang turun menjadi 7.154 desa dan sangat tertinggal tersisa 4.850 desa. Perubahan iklim yang makin ekstrem membuat pemerintah memberikan perhatian lebih serius terkait ketahanan pangan dan prevalensi stunting. Misalnya, kondisi kekeringan di Papua yang membuat masyarakat desa setempat hari ini untuk pertama kali kesulitan mendapatkan sumber makanan sehingga tidak sedikit anak mengalami kelaparan. &ldquo;Kondisi tersebut harus segera ditindaklanjuti, terlebih Indonesia harus mencapai target angka prevalensi stunting dari 20 persen menjadi 14 persen pada 2024,&rdquo; ungkap Helbert Siahaan. Pemerintah juga telah meluncurkan Dasbor Desa sebagai platform yang digunakan untuk melakukan optimalisasi pembangunan di wilayah pedesaan. Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, dasbor tersebut berfungsi untuk melakukan pengawasan yang berkaitan dengan penyimpangan anggaran di desa.

Kemendes PDTT meminta agar Dana Desa lebih banyak digunakan untuk kegiatan percepatan penurunan stunting.

Utamakan Penanganan Stunting, Ini 3 Prioritas Dana Desa Tahun 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/26/SORONG-124366561.jpg" alt="Kemendes PDTT berkolaborasi dengan Pemkab Sorong menggelar kegiatan pelatihan bagi ASN dan pelaku usaha dalam Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik." width="100%">
<figcaption>Kemendes PDTT berkolaborasi dengan Pemkab Sorong menggelar kegiatan pelatihan bagi ASN dan pelaku usaha dalam Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berkolaborasi dengan Pemkab Sorong menggelar kegiatan pelatihan bagi ASN dan pelaku usaha dalam Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik terkait transformasi pengadaan barang/jasa kebutuhan pemerintah setempat. Selama ini pengadaan di Kabupaten Sorong dilakukan dengan belanja langsung dan dengan memanfaatkan e-katalog. Pemanfaatan marketplace mitra Toko Daring Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) bertujuan agar mempermudah syarat administrasi yang harus dilengkapi oleh pelaku usaha yang dalam hal ini adalah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil (UKM) di Kabupaten Sorong. &ldquo;Dari sejumlah 62 daerah tertinggal di seluruh Indonesia, Kabupaten Sorong terpilih sebagai daerah yang pertama kali oleh Ditjen PPDT disosialisasikan terkait pengadaan digital. Kami berharap kegiatan ini segera dapat direplikasi di 61 daerah tertinggal lainnya di Indonesia&rdquo; ujar Desman Armando Gurning, Kepala Sub-Bagian Tata Usaha dan Ketua Pokja Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus, Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Kegiatan peningkatan kapasitas ASN dan pengusaha lokal di Sorong, dikuti oleh 14 Dinas Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah kabupaten Sorong, dan 30 badan usaha/ pengusaha lokal, yang terdiri dari 10 Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), 10 koperasi dan 10 UKM. &ldquo;Kami mendukung transformasi pengadaan digital di lingkungan pemerintah Kabupaten Sorong. Semoga program ini bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi pengusaha kecil di Sorong, dan dapat mewujudkan transparansi pengadaan di Pemkab Sorong.&rdquo; ungkap Agata F. Tenau Kepala Bidang Perekonomian dan SDA, Bappelitbangda Kabupaten Sorong. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari kerja sama antara Kemendes PDTT, Pemkab Sorong dan Mbizmarket, platform marketplace mitra Toko Daring LKPP, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa. CEO dan Co-Founder Mbizmarket, Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan mengaku senang dapat mendukung Kabupaten Sorong dalam transformasi pengadaan digital. "Kami berharap platform marketplace Mbizmarket dapat berperan sebagai salah satu alat kontrol yang efektif dari setiap transaksi pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemkab Sorong," pungkasnya. &nbsp;

Kabupaten Sorong terpilih sebagai daerah yang pertama kali oleh Ditjen PPDT disosialisasikan terkait pengadaan digital.

Kemendes PDTT Dorong Percepatan Pengadaan Digital di Daerah Tertinggal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/TRANS1.jpg" alt="Proses penyerahan 32 Kepala Keluarga (KK) transmigrab untuk ditempatkan di Satuan Permukiman Transmigrasi Kapitan Meo, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Minggu (24/4/2022)." width="100%">
<figcaption>Proses penyerahan 32 Kepala Keluarga (KK) transmigrab untuk ditempatkan di Satuan Permukiman Transmigrasi Kapitan Meo, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Minggu (24/4/2022).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah 32 Kepala Keluarga (KK) telah resmi ditempatkan di Satuan Permukiman Transmigrasi Kapitan Meo, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Minggu (24/4/2022).  Peresmian itu ditandai dengan penyerahan kunci rumah penempatan transmigrasi pola pugar tersebut.  Proses penyerahan bertepatan dengan Acara Puncak Hari Ulang Tahun ke-9 Kabupaten Malaka di Lapangan Umum Kota Betun, Malaka.  Bupati Malaka Simon Nahak berserta Forkompimda didampingi Direktur Fasilitasi Penataan Persebaran Kawasan Transmigrasi Anto Pribadi secara simbolis menyerahkan kunci rumah para transmigran itu.  Penyerahan kunci rumah juga disaksikan Kepala Dinas Kopnakertrans Provinsi NTT, Silvia R. Pekujawang, Kepala Dinas Nakertrans Kabupatan Malaka, Vinsen Babu, serta masyarakat umum yang turut hadir memeriahkan HUT Kabupaten Malaka.  Transmigran yang ditempatkan di Kapiten Meo merupakan penduduk berasal dari Kabupaten Malaka yang terdiri dari 25 KK ditempatkan di Satuan Permukiman (SP) Pugar dan 7 KK selebihnya ditempatkan di SP Baru.  Bupati Malaka Simon Nahak mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi melalui Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang telah membangun satuan permukiman Kapiten Meo di Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur dengan fasilitas umumnya hingga transmigran dapat menjalankan kehidupannya secara baik dan memanfaatkan lahannya serta melakukan usaha dibidang pertanian dan peternakan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/TRANS2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Beberapa fasilitas umum yang telah dibangun adalah jalan poros, rumah petugas, embung dan sarana air bersih.  "Program transmigrasi ini sangat sesuai dengan visi Kabupaten Malaka yaitu Terwujudnya Kabupaten Malaka yang Berbudaya, Berkarakter, Mandiri, Berakhlak dan Berkeadilan yang Sejahtera”, ujar Simon.  Simon berharap para transmigran mampu menjaga dan merawat rumah serta fasilitas umum dengan baik, menjalani hidup bertransmigrasi dengan semangat kebersamaan, gotong royong, mengembangkan kualitas diri, mengolah lahan, menjaga kelestarian lingkungan, serta keamanan dan ketertiban, sehingga lokasi transmigrasi Kapiten Meo dapat tumbuh jadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sesuai potensi yang dimiliki.  Sebelumnya, Wakil Bupati Malaka, Louise Lucky Taolin, beserta Direktur FP3KT dan Kadis Kopnakertrans Provinsi NTT menemui 32 transmigrasi itu untuk memberi motivasi sekaligus menyerahkan bantuan perbekalan serta pemenuhan catu pangan berupa beras dan non beras untuk 12 bulan kedepan.  Direktur Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi Anto Pribadi mengatakan, kunci sukses transmigran itu cukup dengan bekal BAKSO.  BAKSO yaitu Berdoa, Ambisi, Kerjasama, Sabar, dan Optimis. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar mendapat kekuatan lahir dan batin. Ambisi, agar dapat merubah kehidupan yang lebih baik di tanah harapan.  Kerjasama, harus dapat bekerjasama dengan tetangga, masyarakat sekitar dan petugas lapangan di satuan permukiman.  "Sabar, karena di lokasi transmigrasi banyak tantangan, hambatan, dan godaannya sehingga harus sabar untuk menjadi sukses yang lebih besar lagi. Dan O adalah Optimis”, kata Anto saat memberi motivasi.  Selain kunci sukses yang dimiliki transmigran, lanjutnya, satuan permukiman transmigrasi diharapkan dapat dengan cepat menjadi pusat pertumbuhan dengan berorientasi pada konsep pembangunan SDGS yang dapat menggeliatkan ekonomi dengan berkolaborasi dengan desa sekitar, hingga pada akhirnya dapat mewujudkan desa yang berdikari dan Pancasilais.  Hak normatif yang diterima transmigran selain rumah tinggal dan jamban keluarga (RTJK) serta Lahan Usaha, transmigran juga diberikan bantuan perbekalan berupa sandang, peralatan pertanian, peralatan pertukangan, alat tidur, dan alat dapur, serta Pembangkit Listrik Tenaga Surya Portable.

HUT Malaka, 32 KK Transmigran Terima Kunci Rumah

Kemendes PDTTT

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kemendes PDTTT

Berita Terkini

Utamakan Penanganan Stunting, Ini 3 Prioritas Dana Desa Tahun 2024

Kemendes PDTT Dorong Percepatan Pengadaan Digital di Daerah Tertinggal

HUT Malaka, 32 KK Transmigran Terima Kunci Rumah

Download Aplikasi JawaPos.com