<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/07/MENDES-PDTT-1213647180.jpg" alt="Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk dana desa tahun ini. Dalam peraturan terbaru yang tertuang dalam Permendes, sebanyak 20 persen dari total anggaran atau sekitar Rp16 triliun dialokasikan khusus untuk program ketahanan pangan atau swasembada pangan. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto menyatakan bahwa dana desa dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan desa tematik yang fokus pada produksi pangan tertentu. "Kami sedang mematangkan modul dan juknis terkait swasembada pangan. Ke depan, akan ada desa-desa tematik seperti desa padi, desa jagung, desa ikan nila, atau desa ayam petelur," jelasnya di Surabaya, Selasa (7/1). Pendekatan pengelolaan dana desa tahun ini mengalami perubahan signifikan. Jika sebelumnya dana tersebut sering digunakan secara langsung untuk bantuan ternak atau bahan pangan, kini pemerintah menekankan pentingnya pengelolaan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau lembaga ekonomi desa lainnya. "Kami tidak ingin dana desa habis begitu saja. Sekarang dana itu harus dikelola agar berkelanjutan. Tahun depan, dana desa bisa ditambah lagi untuk memperkuat modal BUMDes sehingga lebih kokoh secara finansial," tambahnya. BUMDes diharapkan menjadi ujung tombak pengelolaan dana ketahanan pangan, memungkinkan desa memiliki sumber penghasilan tetap yang dapat menopang kebutuhan masyarakat dan meningkatkan ekonomi lokal. Terkait pelaksanaan desa tematik, Kemendes PDT menegaskan bahwa penentuan tema desa diserahkan pada hasil musyawarah desa (musrembangdes). Pemerintah tidak akan menentukan secara spesifik jenis komoditas yang harus dikembangkan di desa tertentu. "Musyawarah desa akan merujuk pada modul dan panduan yang telah kami tetapkan. Dengan demikian, setiap desa dapat memilih komoditas yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokalnya," ujarnya. Jawa Timur, sebagai salah satu provinsi dengan jumlah desa yang besar, diprediksi akan memiliki banyak desa tematik. Dengan adanya program ini, diharapkan terjadi peningkatan produktivitas pangan sekaligus penguatan ekonomi desa di seluruh Indonesia. Alokasi anggaran sebesar Rp16 triliun menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Melalui langkah ini, desa tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga motor penggerak ekonomi berbasis pangan di tingkat lokal. "Desa tematik adalah bagian dari solusi jangka panjang. Kami ingin memastikan dana desa memberikan dampak yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat," pungkas Menteri. Program desa tematik ini diharapkan dapat menjadi inovasi yang mempercepat pencapaian swasembada pangan nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. &nbsp;

Program desa tematik diharapkan menjadi inovasi guna mempercepat swasembada pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kemendes PDT Dorong Desa Tematik untuk Wujudkan Swasembada Pangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/24/JKT-MENDES-PDT-YANDRI-FED-1JPG-3210487717.jpg" alt="Menteri Desa dan PDT Yandri . (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Desa dan PDT Yandri . (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Yandri Susanto, menekankan pentingnya kolaborasi antara anggota DPRD, kepala desa, dan masyarakat dalam menyukseskan program desa tematik. Program ini bertujuan untuk mempercepat tercapainya swasembada pangan melalui pemanfaatan potensi desa yang fokus pada sektor-sektor tertentu, seperti pertanian, peternakan, dan perikanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yandri menjelaskan bahwa program desa tematik melibatkan koordinasi antara anggota DPRD dari berbagai tingkat, baik provinsi, kabupaten/kota, maupun kepala daerah terpilih. "Saya minta kepada anggota DPRD dari PAN untuk berkolaborasi dengan kepala desa dan masyarakat desa guna menyukseskan swasembada pangan melalui desa tematik," ujar Yandri di Surabaya, Kamis (19/20) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui kolaborasi ini, desa-desa dapat lebih mudah menentukan fokus utama mereka, misalnya desa cabai, desa nila, atau desa petelur. Ini bertujuan untuk menyediakan bahan baku yang mendukung program makan siang bergizi di seluruh Indonesia. Yandri menegaskan bahwa anggota DPRD memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai potensi desa karena mereka langsung bersinggungan dengan masyarakat desa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu dukungan utama untuk program desa tematik adalah alokasi dana desa yang sangat besar, mencapai Rp71 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp16 triliun dianggarkan khusus untuk mendukung ketahanan pangan. Dana desa ini diharapkan dapat dimaksimalkan melalui badan usaha milik desa (BUMDes) untuk mempercepat program swasembada pangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015442545/putri-zulkifli-hasan-membuka-workshop-pan-di-surabaya-fokus-wujudkan-swasembada-pangan-2027">Putri Zulkifli Hasan Membuka Workshop PAN di Surabaya, Fokus Wujudkan Swasembada Pangan 2027</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu yang lebih tahu kondisi desa adalah anggota DPRD dan kepala desa. Mereka tahu potensi desa masing-masing, sehingga kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan dana desa digunakan dengan tepat dan maksimal," jelas Yandri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yandri menambahkan bahwa program desa tematik sudah mulai berjalan dan diharapkan pada tahun 2025, semakin banyak desa yang terlibat dalam program ini. Untuk itu, pihaknya telah merencanakan peluncuran resmi desa tematik pada Januari 2024. "Kami akan memulai dengan desa-desa tematik seperti desa cabai, desa nila, desa tomat, dan desa petelur. Kami ingin memastikan bahwa produksi bahan pangan di desa-desa ini tidak mengalami overload atau kekurangan," kata Yandri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Program ini bertujuan untuk menjadikan desa-desa di Indonesia sebagai pusat ketahanan pangan, bahkan berharap dalam waktu dekat, desa dapat menjadi lumbung pangan dunia. "Kami bertekad agar dalam waktu setahun ke depan, kita tidak lagi impor komoditas seperti beras, jagung, dan garam. Semua kebutuhan ini bisa dipenuhi dari produksi desa," tegas Yandri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui desa tematik, Kemendes berharap bisa mendorong pertumbuhan ekonomi desa sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan memanfaatkan dana desa secara efisien dan melibatkan seluruh pihak, desa dapat menjadi motor penggerak swasembada pangan di Indonesia.</div>

Yandri Susanto, menekankan pentingnya kolaborasi antara anggota DPRD, kepala desa, dan masyarakat dalam menyukseskan program desa tematik.

Kemendes Dorong Swasembada Pangan Lewat Program Desa Tematik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/12/wapres-3973254461.jpg" alt="Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Ma" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Ma</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Ma'ruf Amin memberikan penghargaan kepada PLN Indonesia Power (PLN IP) yang terbukti berhasil tingkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program berkelanjutan. Sebanyak 14 penghargaan berhasil diborong PLN IP pada ajang Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengembangan Desa Berkelanjutan (PDB) Awards Tahun 2024 yang digelar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menyampaikan apresiasinya atas program CSR yang telah dijalankan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan Swasta maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dalam mencapai target pembangunan serta dapat bermanfaat bagi masyarakat pedesaan. "Saya mengapresiasi BUMN, Perusahaan Swasta, dan BUMDes, yang terus berkomitmen dalam aktivitas CSR-nya serta terus membantu pemerintah dalam mencapai target pembangunan," ujar Ma'ruf, dalam keterangannya dikutip Minggu (12/5). Sementara itu, Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan bahwa kehadiran Unit Pembangkit PLN Indonesia Power tidak hanya memberikan jaminan keandalan pasokan listrik saja, namun tentunya juga membawa manfaat lain bagi masyarakat. "PLN IP hadir untuk berkontribusi nyata kepada bangsa dan negara, baik dari sisi pemenuhan kebutuhan listrik maupun kesejahteraan masyarakat," kata Edwin. Menurut Edwin, PLN Indonesia Power telah melaksanakan sejumlah program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah Menyusur Mangrove Berdayakan Masyarakat dan Alam Raya (Menyama Braya), serta Ketahanan Pangan Keluarga Usir Stunting (Ketapang Kuning). "Kedua program tersebut telah terbukti membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik dari sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi," tutur Edwin. Atas kontribusi PLN Indonesia Power dalam membangun lingkungan sekitar pembangkit korporasi pun dianugrahi berbagai kategori penghargaan dalam ajang CSR &amp; Pengembangan Desa Berkelanjutan (PDB) Award 2024. "Penghargaan ini selayaknya tidak membuat puas dan bangga yang berlebih, namun hal ini akan menjadi booster bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja serta memberikan manfaat lebih bagi masyarakat," ungkap Edwin. Penghargaan di bidang CSR ini merupakan apresiasi kepada perusahaan BUMN, swasta dan BUMDes yang berkontribusi dalam program pembinaan, pendampingan dan pengembangan desa melalui program CSR. Adapun penghargaan yang diborong oleh 12 Unit PLN Indonesia Power pada ajang CSR &amp; PDB Awards 2024 yaitu sebanyak 14 trophy, diantaranya: 1. PT PLN Indonesia Power UBP Priok - PREMIUM GOLD 2. PLN Indonesia Power UBP Priok - GOLD 3. PT PLN Indonesia Power UBP Bali PLTDG Pesanggaran - GOLD 4. PT PLN Indonesia Power UBP Jabar 2 Pelabuhan Ratu - GOLD 5. PT PLN Indonesia Power UBP Banten 3 Lontar - GOLD 6. PT PLN Indonesia Power UBP Semarang - GOLD 7. PT PLN Indonesia Power UBP Keramasan UP Indralaya - GOLD 8. PT PLN Indonesia Power UBP Keramasan UP Keramasan - GOLD 9. PT PLN Indonesia Power UBP Jeranjang - GOLD 10. PT PLN Indonesia Power UBP Jeranjang - SILVER 11. PT PLN Indonesia Power UBP Kamojang UP Lahendong - SILVER 12. PT PLN Indonesia Power UBP Labuan - SILVER 13. PT PLN Indonesia Power UBP Bali UP Pemaron - SILVER 14. PT PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pemeliharaan (UBH) - BRONZE

Wapres menyampaikan apresiasinya atas program CSR yang dijalankan BUMN dan BUMDes untuk membantu pemerintah mencapai target pembangunan.

Serahkan 14 Penghargaan untuk PLN IP, Wapres Apresiasi Kontribusi BUMN, BUMDes, dan Swasta Bantu Capai Target Pembangunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/11/des-1360693661.jpg" alt="Wapres Ma&rsquo;ruf Amin didampingi Mendes PDTT A. Halim Iskandar dan Ketua ISSF Sudarmanto menyerahkan penghargaan kepada perwakilan dari MHU, Muslim Gunawan." width="100%">
<figcaption>Wapres Ma&rsquo;ruf Amin didampingi Mendes PDTT A. Halim Iskandar dan Ketua ISSF Sudarmanto menyerahkan penghargaan kepada perwakilan dari MHU, Muslim Gunawan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberi apresiasi kepada sejumlah perusahaan yang dinilai berjasa dalam Pengembangan Desa Berkelanjutan (PDB). Salah satunya, diberikan kepada PT Multi Harapan Utama (MHU) yang merupakan bagian dari MMS Group Indonesia (MMSGI). Puncak penganugerahan penghargaan digelar di Hotel Westin Jakarta pada Selasa 7 Mei 2024. Acara ini diselenggarakan oleh Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). PT Multi Harapan Utama (MHU) meraih Kategori Emas (Gold) pada kategori kemandirian ekonomi dalam Program Pemberdayaan BUMDes Payang Sejahtera. Sementara untuk kategori karya tulis perseorangan, MHU berhasil meraih predikat Excellent untuk Program CSR Berkelanjutan di Bumi Mahakam. Penghargaan diberikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia (RI), Ma&rsquo;ruf Amin didampingi oleh Sudarmanto, Ketua ISSF, serta A. Halim Iskandar, Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) kepada perwakilan dari MHU, Muslim Gunawan. Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas misi MMSGI yang diimplementasikan oleh MHU dalam memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan melalui beragam program CSR berkelanjutan serta memberikan solusi inovatif. General Manager Mining Support MHU, Wijayono Sarosa mengatakan bahwa penghargaan ini menjadi apresiasi sekaligus menjadi motivasi MHU untuk terus melakukan yang terbaik dalam pelaksanaan kegiatan CSR yang memiliki dampak sistemik, salah satunya dalam melakukan pembinaan dan pengembangan desa yang berkelanjutan. Sendy Greti, CEO MMSGI, mengatakan bahwa MMSGI sebagai perusahaan induk yang memiliki komitmen keberlanjutan selalu berupaya untuk bersinergi dengan anak usahanya untuk terus berkontribusi melalui beragam program CSR yang berpotensi membawa dampak positif bagi pertumbuhan perekonomian dan kehidupan masyarakat lokal. Penghargaan CSR dan PDB Award 2024 diikuti 93 perusahaan dan lembaga ini diberikan berdasarkan serangkaian penilaian yang dilakukan oleh Kemendesa PDTT bekerja sama dengan ISSF. Kriteria penilaian meliputi dokumen program yang diajukan, presentasi, maupun penilaian lain dalam pelaksanaan kegiatan CSR oleh perusahaan. &nbsp; ==== Tentang Multi Harapan Utama (MHU) PT Multi Harapan Utama (MHU) merupakan perusahaan pertambangan batubara yang berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. MHU ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan kegiatan pertambangan batubara (eksplorasi dan operasi produksi), berdasarkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (dikenal dengan IUPK) sebagai perpanjangan dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi Pertama. MHU memulai eksplorasi pertama pada tahun 1987, dilanjutkan dengan produksi pada tahun 1992. MHU menandatangani Amandemen PKP2B pada bulan April 2017 dan telah diberikan IUPK pada bulan April 2022. Untuk informasi lebih lanjut mengenai MHU, silakan kunjungi situs web resminya di www.mhucoal.co.id &nbsp;

PT MHU meraih Kategori Emas (Gold) pada kategori kemandirian ekonomi dalam Program Pemberdayaan BUMDes Payang Sejahtera.

Kembangkan CSR Pengembangan Desa Berkelanjutan, Kemendes PDTT Apresiasi Langkah PT Multi Harapan Utama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/09/pertagas-4-3027018520.jpg" alt="The Best Achievement yang diperoleh Pertagas OEJA melalui programnya Kidung Tanggulangin telah berhasil membina masyarakat mengatasi permasalahan lingkungan." width="100%">
<figcaption>The Best Achievement yang diperoleh Pertagas OEJA melalui programnya Kidung Tanggulangin telah berhasil membina masyarakat mengatasi permasalahan lingkungan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; PT Pertamina Gas (Pertagas), sebagai afiliasi Sub Holding Gas Pertamina, berhasil memborong lima penghargaan pada ajang CSR dan Pengembangan Desa Berkelanjutan (PDB) Award 2024, pada Selasa (7/5) . Akan ini diselenggarakan oleh Indonesia Social Sustainabilty Forum (ISSF) bekerja sama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Pertanian, dan sejumlah kementerian lainnya. Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas kontribusi Pertamina Gas di sekitar wilayah operasionalnya melalui implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam mendukung Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak perekonomian desa. Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia (RI), Ma'ruf Amin kepada Muhammad Baron selaku Corporate Secretary Pertagas yang meraih Penghargaan Kategori Excellent Individu mewakili peran strategis manajemen Pertagas dalam mendukung pembangunan desa dan Pertamina Gas Operation East Java Area (OEJA) sebagai The Best Achievement Gold atas keberhasilannya dalam membina masyarakat melalui program Kidung Tanggulangin Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin dalam arahannya menyampaikan apresiasi kepada BUMDES, perusahaan, dan seluruh pihak yang ikut berpartisipasi dalam mencapai target pembangunan pemerintah pusat.&nbsp;"Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan memiliki peranan penting dalam pembangunan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan,"&nbsp;ujar Ma'ruf Amin. "Melalui berbagai inisiatif, Pertamina Gas berkomitmen untuk terus mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan memperkuat kemitraan multi-stakeholder, Pemerintah Desa sebagai pemilik wilayah, BUMDes sebagai kelembagaan ekonomi desa dan stakeholder terkait lainnya di seluruh wilayah operasi dalam upaya penerapan CSR yang berkelanjutan," kata Corporate Secretary Pertagas, Muhammad Baron usai penerimaan penghargaan. The Best Achievement yang diperoleh Pertagas OEJA melalui programnya Kidung Tanggulangin telah berhasil membina masyarakat mengatasi permasalahan lingkungan dan membina pasien kesehatan jiwa (KESWA) melalui terapi kejiwaan dengan metode menanam yang telah memberikan multiplier effect kepada masyarakat di Kecamatan Tanggulangin. Selain itu, sebanyak dua penghargaan kategori Gold juga diraih oleh Pertagas melalui area operasinya yaitu Operation West Java Area (OWJA) dengan program Perisai Jaga Bumi dan Operation South Sumatera Area (OSSA) dengan program PUSAKA Tani serta kategori Silver yaitu Operation Kalimantan Area (OKA) dengan program Program Kampung Bersama yang diserahkan secara langsung oleh Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar. Program Perisai Bumi Pertagas OWJA yang meraih Kategori Gold melalui program penanggulangan eduwisata berbasis kebencanaan berhasil mengatasi bahaya abrasi pantai dengan geotube, dan menjadikan satu-satunya wisata edukasi yang dikelola masyarakat dengan konsep wisata tanggap bencana. Selain itu, program ini juga berhasil menghidupkan kembali rantai ekonomi di wilayah pantai rembat Sementara Pertagas OSSA yang juga meraih Kategori Gold melalui program Pusaka Tani telah memberikan multiplier effect terhadap masyarakat di Desa Sidomulyo melalui berbagai aktivitas sirkular ekonomi seperti budidaya jamur dari tangkos sawit, perikanan, tanaman pekarangan, produk olahan, dan desa wisata. Selain itu, Pertagas OKA dengan programnya Kampung Bersama mampu memperluas keberlanjutan program di wilayah masyarakat penyangga hutan di Desa Martadinata, Kutai Timur melalui aktivitas ekowisata dan pertanian berkelanjutan. Melalui program-program CSR, Pertagas berkomitmen untuk terus mendukung Kemandirian desa yang berdampak langsung bagi perekonomian masyarakat di sekitar wilayah operasi.

"Melalui berbagai inisiatif, Pertamina Gas berkomitmen untuk terus mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat desa," kata Baron.

Dukung Pembangunan Desa, Pertagas Raih Lima Penghargaan di 'CSR dan PDB Award 2024'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/07/WAP-110447779.jpg" alt="Wapres K.H. Ma&rsquo;ruf Amin pada acara Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengembangan Desa Berkelanjutan Awards 2024 di The Westin Hotel,&nbsp;Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22A, Jakarta, Selasa (7/4)." width="100%">
<figcaption>Wapres K.H. Ma&rsquo;ruf Amin pada acara Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengembangan Desa Berkelanjutan Awards 2024 di The Westin Hotel,&nbsp;Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22A, Jakarta, Selasa (7/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pembangunan desa menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah guna mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Sebab, sebagai lingkup pemerintahan terkecil, desa memegang peran penting penggerak pembangunan ekonomi masyarakat. Keterlibatan elemen desa dalam aktivitas ekonomi harus ditingkatkan, salah satunya melalui pelibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). &nbsp; &ldquo;Sejalan dengan arahan Presiden terkait perlunya penguatan Badan Usaha Milik Desa, saya meminta agar perusahaan negara dan swasta yang beroperasi di desa-desa, untuk dapat menyertakan BUMDes dan BUMDes Bersama (BUMDesma) dalam aktivitas bisnisnya, agar ekonomi desa melaju lebih cepat,&rdquo; tutur Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma&rsquo;ruf Amin dalam sambutannya pada acara Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengembangan Desa Berkelanjutan Awards 2024 di The Westin Hotel,&nbsp;Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22A, Jakarta, Selasa (7/4). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013450232/sambut-hbt-ke-73-kemendes-pdtt-tabur-bunga-di-makam-pionir-transmigrasi">Sambut HBT Ke-73, Kemendes PDTT Tabur Bunga di Makam Pionir Transmigrasi</a> &nbsp; Lebih lanjut Wapres menyampaikan, pelibatan BUMDes dan BUMDesma merupakan bentuk dukungan konkret yang sejalan dengan upaya pemerintah dalam menghadapi tantangan global, salah satunya tentang isu keberlanjutan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk itu, pelibatan kedua lembaga ini diharapkan dapat memaksimalkan potensi yang ada di daerah, baik pontensi sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. &nbsp; &ldquo;Dengan adanya penyaluran dana desa, serta didukung program CSR yang dilaksanakan BUMN dan perusahaan swasta, diharapkan semakin memperkuat sumber daya pembangunan desa berkelanjutan.&rdquo; Imbuh Wapres. &nbsp; Melihat manfaat dan kebaikannya yang besar ini, Wapres pun berpesan, agar jumlah BUMDes dan tanggung jawab sosial perusahaan untuk desa dapat berkelanjutan sehingga ekonomi masyarakat dapat terus meningkat tidak hanya di tingkat perkotaan tapi hingga ke desa. &nbsp; &ldquo;Ke depan, peningkatan jumlah BUMDes dan pengembangan kapabilitas sumber daya manusianya perlu terus didorong sebagai salah satu strategi pengembangan ekonomi perdesaan,&rdquo; pungkasnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013282052/dukung-kebudayaan-desa-kemendikbudristek-dan-kemendes-pdtt-luncurkan-program-bersama">Dukung Kebudayaan Desa, Kemendikbudristek dan Kemendes PDTT Luncurkan Program Bersama</a> &nbsp; Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar melaporkan bahwa pemerintah telah merancang kebijakan eksploratif untuk pengembangan BUMDesa. Kerja sama tersebut melibatkan sinergi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah. Asosiasi BUMDesa, dan Perguruan Tinggi. Ia pun berharap, upaya yang dilakukan ini dapat memajukan tingkat hidup masyarakat khususnya melalui aspek ekonomi. &ldquo;Semoga Allah SWT meridai semua usaha kita dalam mengembangkan BUMDesa dan ekonomi warga desa,&rdquo; harapnya. &nbsp; Sebagai informasi, CSR dan Pengembangan Desa Berkelajutan Awards 2024 diberikan kepada perusahaan dan lembaga lainnya seperti lembaga kemasyarakatan serta perorangan atas jasanya dalam membantu percepatan pembangunan desa melalui pelibatan dan pengembangan BUMDes/BUM Desma maupun kegiatan CSR lainnya. Pada tahun 2024 ini, jumlah peserta yang ikut serta meningkat dari yang sebelumnya 60 kandidat peserta dan 54 yang lolos mendapatkan penghargaan. Saat ini bertambah menjadi 100 kandidat peserta dan 93 diantaranya lolos mendapatkan penghargaan. Adapun panel juri terdiri dari beberapa Kementerian seperti Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pertanian, dan Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) yang terdiri dari gabungan akademisi dari berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta, pakar, serta praktisi CSR dan Keberlanjutan. &nbsp; Hadir dalam acara ini, Ketua Umum ISSF Sudarmanto, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Madya di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, serta para penerima penghargaan CSR dan Pengembangan Desa Berkelanjutan Awards 2024. &nbsp; Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brahma.

Keterlibatan elemen desa dalam aktivitas ekonomi harus ditingkatkan melalui pelibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Percepat Ekonomi Desa, Wapres Minta Pelibatan BUMDes dalam Aktivitas BUMN dan Swasta Ditingkatkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/24/DESA-TERTINGGAL-777246075.jpg" alt="Kepala BPI Kemendes PDDT, Ivanovich Agusta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala BPI Kemendes PDDT, Ivanovich Agusta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (BPI DTT) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengumumkan perkembangan desa sepanjang 2015 &ndash; 2023. Kepala BPI Kemendes PDDT, Ivanovich Agusta, mengungkapkan jumlah desa sangat tertinggal berkurang 8.603 desa. Sebelumnya 13.453 desa menjadi 4.850 desa. Kemudian desa tertinggal berkurang 26.438 desa, dari 33.592 desa menjadi 7.154 desa. Semantara itu, Desa Berkembang bertambah 5.884 desa. Bermula dari 22.882 desa menjadi 28.766 desa. Selain itu, Indeks desa yang terus tumbuh yakni Desa Maju dan Desa Mandiri bertambah. Dari Indeks desa yang terangkum, sebagian besar desa sangat tertinggal paling banyak berada di Papua. &ldquo;Indeks desa membangun tahun ini kami fokus memperbaiki Papua. Karena banyak desa di Papua yang masih masuk dalam kategori desa sangat tertinggal,&rdquo; terangnya. Regulasi dana desa yang akan dialokasikan tahun ini sebesar Rp 71 triliun untuk 75.259 desa di 434 kab/kota. Dana desa disalurkan pada dua tahap. Pencairan untuk desa mandiri diberikan 60% tahap pertama dan 40% tahap kedua. Sedangkan 40% cair pada tahap pertama dilanjutkan 60% pada tahap kedua bagi selain desa mandiri. Beberapa kebijakan dana desa yang digulirkan harus memenuhi syarat sebagai berikut. Digunakan untuk BLT Dana Desa 0% - 25% dari pagu dana desa, ketahanan pangan minimal 20%, operasional pemerintah desa maksimal 3%, rehab kantor desa maksimal 10% dari pagu dana desa dan disetujui melalui musyawarah desa. &ldquo;Dan dana desa harus digunakan juga untuk penanganan stunting,&rdquo; ungkap Ivanovich. Pada poin dana desa yang akan digunakan untuk ketahanan pangan. Terhitung nilai minimal dana desa 2024 untuk ketahanan pangan sebesar Rp 14,2 triliun. Dapat dimanfaatkan untuk jalan usahatani, irigasi desa (kuarter), lantai penjemuran padi, sumur bor, benih dan penanaman, peternakan unggas dan ternak kecil, lumbung, dan embung, serta perikanan darat. &ldquo;Aturan dan regulasi mengharuskan minimal 20% dana desa untuk ketahanan pangan,&rdquo; kata Ivanovich. &nbsp;

Regulasi dana desa yang akan dialokasikan tahun ini sebesar Rp 71 triliun untuk 75.259 desa di 434 kab/kota.

BPI Kemendes Catat Desa Tertinggal Berkurang 26.438 Desa Sepanjang 2015-2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/08/KEMENDES-PDTT-1258656436.jpg" alt="Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kemendes PDTT Danton Ginting Munthe saat ziarah dan tabur bunga di Makam Pionir Transmigrasia di Indramayu, Kamis (7/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kemendes PDTT Danton Ginting Munthe saat ziarah dan tabur bunga di Makam Pionir Transmigrasia di Indramayu, Kamis (7/12/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggelar ziarah dan tabur bunga di Kompleks Makam Pionir Transmigrasi di Kecamatan Sukra, Indramayu, Jawa Barat, Kamis (7/12/2023). Prosesi tabur bunga dipimpin oleh Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kemendes PDTT Danton Ginting Munthe. Kegiatan tabur bunga di Kompleks Makam Pionir Transmigrasi ini merupakan agenda rutin dalam menyongsong Hari Bhakti Transmigrasi (HBT) yang tahun ini telah memasuki ke-73 tahun. Kemendes PDTT mengambil tema HBT Ke-73 'Transmigrasi Satukan Negeri' yang direncanakan akan dipusatkan di Kabupaten Lampung Timur pada 12 Desember 2023. Hari Bhakti Transmigrasi diperingati setiap tanggal 12 Desember. Bila menilik sejarah, makam ini berawal dari peristiwa pada 11 Maret 1974, hari berduka bagi sejarah panjang transmigrasi di Indonesia yang sudah berjalan sejak 1905. Pada saat itu, rombongan transmigran asal Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah yang menuju Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Rumbia di Lampung mengalami peristiwa memilukan. Satu dari enam bus pengangkut 70 transmigran asal Kecamatan Andong, Boyolali, mengalami kecelakaan. Para Transmigran yang meninggal dalam peristiwa tersebut, kemudian ditetapkan sebagai "Pionir Pembangunan Transmigrasi" karena merupakan bagian dari rombongan transmigran pertama di Indonesia yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi. Saat berziarah dan tabur bunga di makam pionir transmigrasi, Dirjen Danton Ginting Munthe yang bertindak sebagai inspektur upacara menyampaikan bahwa kegiatan ini antara lain sebagai momen refleksi untuk mengingat peristiwa penting dalam sejarah pembangunan transmigrasi di tanah air. "Ini menjadi bukti komitmen Kementerian Desa dan PDTT dalam terus menggelorakan program transmigrasi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang tidak perlu diragukan lagi," tegas Danton. Konsep transmigrasi pada dasarnya menjadi upaya pemerintah untuk memindahkan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain di dalam suatu negara dengan tujuan pengembangan daerah tertentu.

Konsep transmigrasi menjadi upaya pemerintah memindahkan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan pengembangan daerah.

Sambut HBT Ke-73, Kemendes PDTT Tabur Bunga di Makam Pionir Transmigrasi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/10/IMG-20231010-WA0005-3882009878.jpg" alt="Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal saat memberi sambutan pada di Kemendesa PDTT pada Selasa(10/10)." width="100%">
<figcaption>Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal saat memberi sambutan pada di Kemendesa PDTT pada Selasa(10/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyatakan percepatan pembangunan desa dan daerah tertinggal membutuhkan peran aktif dari pemerintah daerah (pemda). Baik&nbsp;tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. &rdquo;Kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memiliki basis agenda yang serupa, fokus menjawab tantangan lapangan yang serupa,&rdquo; kata Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar&nbsp;pada Forum Sinergitas Kebijakan dan Implementasi Pembangunan serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Antara Pusat dan Daerah dilansir dari Antara, Selasa (10/10). Dia menyebutkan jumlah desa sangat tertinggal sejak 2015 hingga saat ini telah berkurang 8.603 desa. Pada awalnya desa sangat tertinggal berjumlah 13.453 desa menjadi 4.850 desa pada 2023. Pengurangan juga terlihat pada jumlah desa tertinggal yang saat ini 7.154 desa, sedangkan sebelumnya 33.592 desa. Keberhasilan tersebut, kata dia, tidak akan mungkin tercapai bila tidak ada kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang salah satunya terlihat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa&nbsp;pada 2023 mencapai Rp 124 triliun&nbsp;dengan sumbangan pemerintah&nbsp;kabupaten/kota Rp 47 triliun dan pemerintah provinsi Rp 4 triliun, yang artinya pemprov, pemkab, dan pemkot turut berinvestasi dalam pembangunan desa hingga 41 persen. Oleh karena itu, Gus Halim sapaan&nbsp;Abdul Halim Iskandar menjelaskan,&nbsp;kolaborasi antara Kemendes PDTT dan pemerintah daerah hingga 2030 masih difokuskan untuk memenuhi sasaran&nbsp;Sustainable Development Goals&nbsp;(SDGs)&nbsp;Desa, sedangkan pada 2031 hingga 2045, sinergi diprioritaskan untuk penguatan posisi desa dalam visi Indonesia Emas 2045. &rdquo;Selain melalui kesepakatan dokumen, sinergitas harus dijalin sehari-hari melalui komunikasi intensif antara kementerian dan lembaga pada tingkat pusat dengan Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Dinas Transmigrasi, baik provinsi maupun kabupaten/kota,&rdquo; ujar Gus Halim. Dalam kaitannya dengan Indonesia Emas 2045, Kemendes PDTT memiliki sejumlah target, di antaranya jumlah nol persen untuk kategori desa sangat tertinggal dan desa tertinggal, 100 persen untuk kategori desa maju dan mandiri, serta jumlah nol untuk daerah tertinggal.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertingg dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar optimis menyongsong Indonesia 2045

Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal menurun, Abdul Halim Iskandar Optimistis Songsong Indonesia Emas 2045

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/10/KEMENDES-PDTT-2931636169.jpg" alt="Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dalam Forum Sinergitas Kebijakan dan Implementasi Pembangunan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi antara Pusat dan Daerah, Jakarta, Selasa (10/10)." width="100%">
<figcaption>Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dalam Forum Sinergitas Kebijakan dan Implementasi Pembangunan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi antara Pusat dan Daerah, Jakarta, Selasa (10/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan, percepatan pembangunan desa dan daerah tertinggal sangat membutuhkan peran aktif dari pemerintah daerah (Pemda) tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Menteri yang disapa Gus Halim itu mengajak pemerintah daerah untuk terus berkolaborasi dan bersinergi. Terbukti, dari total Rp124 triliun APBDes pada 2023 yang berasal dari dari kabupaten/kota mencapai Rp47 triliun atau setara 38 persen. Sedangkan yang berasal dari provinsi senilai Rp4 triliun atau 3 persen. &ldquo;Kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memiliki basis agenda yang serupa, fokus menjawab tantangan lapangan yang serupa,&rdquo; kata Gus Halim saat memberi pengarahan dalam forum Sinergitas Kebijakan dan Implemensi Pembangunan serta Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Antara Pusat dan Daerah di Jakarta, Selasa (10/10/2023). Kolaborasi antara Kemendes PDTT dengan pemerintah daerah hingga 2030 fokus untuk memenuhi sasaran SDGs Desa.&nbsp; Gus Halim mengungkapkan, di saat dunia pesimistis dengan target SDGs global pada 2030, Indonesia justru sangat optimistis karena telah dibreakdown hingga ke level desa. Sepanjang 2031 hingga 2045 sinergi akan fokus untuk menguatkan posisi desa dalam visi Indonesia Emas 2045. Dengan rincian 0 persen desa sangat tertinggal, 100 persen desa maju dan mandiri, 100 persen BUMDesa Maju, nol daerah tertinggal dan 100 persen kawasan transmigrasi berdaya saing. &ldquo;Selain melalui kesepakatan dokumen, sinergitas harus dijalin sehari-hari melalui komunikasi intensif antara Kementerian dan Lembaga pada tingkat pusat dengan Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Transmigrasi baik provinsi maupun kabupaten/kota,&rdquo; papar Profesor Kehormatan Unesa Surabaya itu. Forum Sinergitas Kebijakan dan Implemensi Pembangunan serta Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Antara Pusat dan Daerah tersebut dihadiri oleh Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Kepala Dinas Transmigrasi provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Gus Halim hadir didampingi Kepala BPI Ivanovich Agusta, Dirjen PEID Harlina Sulistyorini, Dirjen PPKTrans Danton Ginting, dan Plt Dirjen PPDT Rafdinal.

Percepatan pembangunan desa dan daerah tertinggal sangat membutuhkan peran aktif dari Pemda tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kemendes pdtt

Berita Terkini