<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/22/IMG_20250922_100238-1-1758613951.jpeg" alt="Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW PAN) Jawa Barat terkait penjaringan bakal calon pendamping desa yang ditujukan kepada Ketua DPW PAN Kabupaten Cirebon, dan Indramayu. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW PAN) Jawa Barat terkait penjaringan bakal calon pendamping desa yang ditujukan kepada Ketua DPW PAN Kabupaten Cirebon, dan Indramayu. (Antara)</figcaption>
</figure>  JawaPos.com - Ketua Badan Hukum dan Advokasi DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Barat, Susanti Komalasari menyatakan DPW PAN Jabar tidak pernah menginstruksikan dan membuat surat penjaringan bakal calon pendamping desa. &ldquo;Surat tersebut tidak benar. Ketua dan Sekretaris DPW PAN Jawa Barat tidak pernah menandatangani surat tersebut,&rdquo; tegas Santi melalui siaran persnya, Senin (22/9). Sebelumnya beredar surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW PAN) Jawa Barat terkait penjaringan bakal calon pendamping desa yang ditujukan kepada Ketua DPD PAN Kabupaten Cirebon, dan Ketua DPD PAN Kabupaten Indramayu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/016605745/7-manfaat-minyak-kelapa-dari-rambut-sehat-hingga-kulit-mulus-bebas-masalah">7 Manfaat Minyak Kelapa: Dari Rambut Sehat hingga Kulit Mulus Bebas Masalah</a> Dalam surat tersebut, tertulis nama Ketua DPW PAN Jawa Barat Ahmad Najib Qodratullah dan Sekretaris Ivan Fadilla yang tanda tangan serta bercap stempel DPW PAN Jawa Barat, tertanggal 29 Agustus 2025. Adapun, surat bernomor: PAN/10/A/K-S/070/VIII/2025, itu perihalnya penjaringan bakal calon pendamping desa. Isi suratnya dalam rangka penempatan pendamping desa di Kementerian Desa RI, disampaikan bahwa DPW PAN Jawa Barat mendapatkan quota mengisi pendaftaran bakal calon pendamping desa di daerah yang tidak memiliki perwakilan Anggota DPR RI dari PAN. Dalam surat itu juga menyebutkan DPW PAN Jawa Barat meminta kepada DPD PAN Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu melakukan penjaringan dan pendataan daftar nama bakal calon, beserta seluruh dokumen yang diperlukan dari daerahnya masing-masing.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/016605734/rusak-mobil-rekan-kerja-jan-hwa-diana-dan-suami-dituntut-8-bulan-penjara">Rusak Mobil Rekan Kerja, Jan Hwa Diana dan Suami Dituntut 8 Bulan Penjara</a> Santi menegaskan DPW PAN Jawa Barat tak terlibat dalam rekrutmen calon pendamping desa, karena hal itu sudah diatur Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sesuai mekanisme, prosedur dan peraturan perundangan. &ldquo;Hal ini telah disampaikan secara resmi melalui Surat Tertulis kepada DPP PAN perihal klarifikasi dan bantahan surat penjaringan tersebut. Saat ini, DPW PAN Jawa Barat telah membentuk tim Investigasi guna menelusuri perihal surat tersebut,&rdquo; katanya.

Susanti Komalasari menyatakan DPW PAN Jabar tidak pernah menginstruksikan dan membuat surat penjaringan bakal calon pendamping desa.

Beredar Surat DPW PAN Jabar Dapat Kuota Calon Pendamping Desa di Kemendes, Begini Klarifikasinya 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/16/kemendes-4003095350.jpg" alt="Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto. (humas Kemendes)" width="100%">
<figcaption>Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto. (humas Kemendes)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Yandri Susanto, mengungkapkan bahwa program desa tematik sudah mulai dijalankan dan akan segera diperluas pada awal tahun 2025. Program ini bertujuan untuk mempercepat swasembada pangan dengan mengembangkan desa-desa yang fokus pada komoditas pangan tertentu, seperti cabai, tomat, melon, ikan nila, dan petelur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Yandri, pada tanggal 15 Januari 2025, bertepatan dengan Hari Desa Nasional, program desa tematik akan resmi dimulai. "Insya Allah, kami akan kick-off desa tematik seperti desa cabai, desa tomat, desa melon, desa ikan nila, dan desa petelur. Kami akan memastikan produksi di desa ini terorganisir dengan baik agar tidak ada overload produksi atau kekurangan produksi," ujarnya di Surabaya, Kamis (19/12) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan desa tematik, Kemendes berharap dapat menghasilkan bahan baku pangan yang cukup untuk mendukung program makan siang bergizi bagi masyarakat. Program ini bertujuan untuk menjadikan desa sebagai pusat ketahanan pangan nasional, bahkan dengan harapan desa bisa menjadi lumbung pangan dunia dalam waktu dekat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yandri juga menekankan bahwa dalam waktu setahun ke depan, Indonesia diharapkan tidak lagi mengimpor sejumlah komoditas pangan seperti garam, jagung, dan beras. "Seperti yang disampaikan Pak Menko Pangan, dalam waktu dekat kita tidak akan impor lagi. Semua kebutuhan tersebut harus bisa dipenuhi dari desa," tegas Yandri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015445483/kemendes-dorong-swasembada-pangan-lewat-program-desa-tematik">Kemendes Dorong Swasembada Pangan Lewat Program Desa Tematik</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Program desa tematik ini merupakan bagian dari upaya besar untuk mewujudkan kemandirian pangan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa. Dengan pemanfaatan potensi lokal yang terencana dengan baik, desa-desa di Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam ketahanan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor.</div>

Yandri Susanto, mengungkapkan bahwa program desa tematik sudah mulai dijalankan dan akan segera diperluas pada awal tahun 2025.

Program Desa Tematik Mulai Jalan, Kemendes Siapkan Desa Sebagai Lumbung Pangan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/17/image-10-525815221.png" alt="Potret anak-anak sekolah sedang bermain di halaman. (Antara/Astrid Faidlatul Habibah)" width="100%">
<figcaption>Potret anak-anak sekolah sedang bermain di halaman. (Antara/Astrid Faidlatul Habibah)</figcaption>
</figure> <div>JawaPos.com -&nbsp;Kebudayaan yang terdapat di desa-desa terpencil di seluruh wilayah Indonesia merupakan warisan yang sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat untuk menjaga dan melestarikannya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Irini Dewi Wanti selaku Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Kemendikbudristek menegaskan untuk kolaborasi yang menjadi hal penting agar budaya yang ada di desa tetap lestari.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Kalau kita ingin melakukan pemajuan kebudayaan ya harus membutuhkan kolaborasi",&nbsp;ucap Irini dikutip dari Antara, Jumat (17/11).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Kolaborasi yang dimaksud oleh Kemendikbudristek seperti menggandeng Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Kolaborasi ini sangat penting untuk menyebarkan dampak baik daripada program yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek berupa Pemajuan&nbsp;Kebudayaan Desa yang telah dilaksanakan sejak 2021 silam.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Program ini berfungsi sebagai memunculkan kesanggupan dari pemerintah daerah, desa, dan masyarakat agar dapat merencanakan pembangunan desa yang ditinjau dari kebudayaan atau disebut&nbsp;bottom up policy.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Sebanyak 230 desa telah bergabung pada program ini melalui tiga proses mulai dari mengenali budaya desa, mengembangkan potensi budaya desa, dan pemanfaatan budaya desa.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Di desa tersebut diberikan fasilitator resmi yang bernama Daya Desa dan bertugas sebagai pendamping masyarakat dalam pelaksanaan program ini.</div> <div>&nbsp;</div> <div>230 desa yang telah mengikuti program ini menjadi&nbsp;pilot project&nbsp;dan diharapkan akan berdampak positif terhadap desa lainnya di seluruh wilayah Indonesia.</div> <div>&nbsp;</div> <div>36 ribu TPP atau Tim Pendamping Profesional juga perlu dilibatkan sehingga program yang dijalankan tetap berjalan sesuai yang diharapkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Memajukan kebudayaan di desa merupakan kewajiban. Oleh sebab itu kerja sama dengan Kemendikbudristek merupakan langkah strategis dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa",&nbsp;ucap Bito selaku Staf Ahli Kemendes PDTT.</div> <div>&nbsp;</div> <div>***</div>

Irini Dewi Wanti selaku Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Kemendikbudristek menegaskan pelestarian budaya.

Kemendikbudristek Tegaskan Perlunya Kolaborasi untuk Perkembangan Budaya di Suatu Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/1648705778841.jpg" alt="Ilustrasi desa. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi desa. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sepakat untuk melakukan kerja sama. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antar dua Kementerian tersebut adalah sebagai sebuah upaya untuk menjalankan kebijakan masing-masing kementerian yang memiliki kesamaan visi, yakni terkait Pemajuan Kebudayaan Desa. Dilansir dari&nbsp;kemdikbud.go.id, penandatanganan PKB akan dilakukan pada Rabu (15/11) di Desa Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013277956/unjuk-gigi-dalam-sidang-umum-unesco-ke-42-kemendikbudristek-indonesia-dorong-masa-depan-berkelanjutan">Unjuk Gigi dalam Sidang Umum UNESCO ke-42, Kemendikbudristek: Indonesia Dorong Masa Depan Berkelanjutan</a> Masing-masing pihak akan diwakili oleh Hilmar Farid selaku Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek&nbsp; dan Taufik Madjid sebagai Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT. Lokasi penandatanganan PKB dipilih sesuai dengan waktu pelaksanaan Festival Selayar Denai yang merupakan aktivasi pemanfaatan potensi budaya Desa Denai Lama yang tergabung dalam kegiatan Pemajuan Kebudayaan Desa oleh Kemendikbudristek. &ldquo;Kerja sama ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan, mengaktualisasikan potensi, dan mengonservasi kekayaan budaya yang dimiliki sebagai modal sosial ekonomi masyarakat,&rdquo; kata&nbsp;Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013270394/kemendikbudristek-optimistis-1-juta-guru-asn-pppk-segera-tercapai">Kemendikbudristek Optimistis 1 Juta Guru ASN PPPK Segera Tercapai</a> &ldquo;Caranya adalah dengan mengoptimalisasi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kolektif yang partisipatif, akuntabel, serta mengutamakan kepentingan bersama dalam tatanan sosial yang terstruktur, berprinsip social inclusive, dan kontekstual,&rdquo; tambah Hilmar. Hilmar berharap program ini dapat mendorong setiap desa untuk dapat mempertahankan rasa memiliki akan budaya lokal, dan menjaga kelestariannya untuk generasi mendatang. Hal tersebut dapat diimplementasikan dengan cara mengembangkan serta memanfaatkan kearifan lokal yang ada bersama seluruh masyarakat desa. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/013221226/kemendikbudristek-gelar-temu-seni-musik-sambut-festival-indonesia-bertutur-2024">Kemendikbudristek Gelar Temu Seni Musik, Sambut Festival Indonesia Bertutur 2024.</a> &ldquo;Desa merupakan akar atau asal identitas budaya Indonesia, sekaligus paradigma pembangunan kebudayaan yang harus dimulai dari unit kebudayaan terkecil, yaitu desa,&rdquo; ucap Hilmar. Kerja sama tersebut akan berlangsung selama dua tahun ke depan. Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT, Taufik Madjid, mengatakan program tersebut berfungsi sebagai fasilitas bagi masyarakat. &ldquo;Kerja sama ini menjadi salah satu bentuk usaha untuk memfasilitasi masyarakat agar dapat mengembangkan gagasan-gagasan kontekstual dalam sebuah konsep yang tidak saja partisipatoris tapi juga potensial,&rdquo; ujar Taufik Madjid. Taufik berharap PKB tersebut dapat memelihara hubungan sosial yang melekat pada masyarakat Indonesia, sekaligus terpeliharanya budaya lokal yang mendukung kuat dan tegaknya sebuah bangsa. Program Pemajuan Kebudayaan Desa akan berfokus di 235 desa dari keseluruhan desa di Indonesia. Ratusan desa tersebut akan diberi bimbingan untuk memajukan desanya dengan pendekatan kebudayaan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/humaniora/013214681/masa-kecil-hidup-sederhana-mampu-bangkit-dapat-beasiswa-unggulan-kemendikbudristek">Masa Kecil Hidup Sederhana, Mampu Bangkit Dapat Beasiswa Unggulan Kemendikbudristek</a> Selain itu, program tersebut juga diharapkan dapat melestarikan budaya lokal yang sudah melekat kuat sehingga tidak mudah terkikis oleh kemajuan zaman.

Perjanjian Kerja Bersama antara dua Kementerian tersebut adalah sebagai sebuah upaya untuk memajukan kebudayaan desa.

Dukung Kebudayaan Desa, Kemendikbudristek dan Kemendes PDTT Luncurkan Program Bersama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/02/ASN-berakhlak-3927428576.jpg" alt="Kemendes membangun ASN berAKHLAK. Lebih dari 300 pegawai Kemendes PDTT mendapat pelatihan Emotional dan Spiritual Quotient (ESQ), agar arif menjalankan tugas dan melayani masyarakat." width="100%">
<figcaption>Kemendes membangun ASN berAKHLAK. Lebih dari 300 pegawai Kemendes PDTT mendapat pelatihan Emotional dan Spiritual Quotient (ESQ), agar arif menjalankan tugas dan melayani masyarakat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pengembangan dan Informasi (BPI), Kemendes PDTT, menggugah kesadaran core value ASN BerAKHLAK di ACT Consulting besutan motivator terkenal Ary Ginanjar Agustian. Selama sehari, Jumat (1/9), lebih dari 300 pegawai Kemendes PDTT mendapat pelatihan Emotional dan Spiritual Quotient (ESQ), agar arif menjalankan tugas dan melayani masyarakat. Sejak awal tepuk tangan meriah berkali-kali menggelegar di Ballroom Nugraha, Menara 165 Cilandak, Jakarta Selatan. Di kantor pusat ACT Consulting, ini coach Iman G. Herdimansyah memandu seminar dengan penuh semangat, membalut suasana hangat pada seluruh pegawai Kemendes PDTT. Sekretaris Badan Pengembangan dan Informasi, Fince Decima Hasibuan, mengatakan, seminar ini wajib diikuti seluruh pegawai berstatus aparatur sipil negara (ASN) maupun di luar ASN di lingkungan BPI. "Ini bagian dari upaya revolusi mental, agar seluruh pegawai dari semua lini terampil menerapkan karakter ASN BerAKHLAK," katanya. Core Values ASN titik tonggak penguatan ASN pada birokrasi pemerintah pusat dan daerah. Substansi karakter yang dikembangkan meliputi pegawai yang Berorientasi, Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. "Pembangunan karakter merupakan langkah utama membentuk ASN BerAKHLAK. Ciri penting ASN BerAkhlak tidak hanya berfokus pada struktur dan sistem kerja saja, namun pembenahan utama yang perlu sebenarnya kesadaran dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri," tegas&nbsp;coach Iman. Coach Iman berulangkali menyampaikan perlunya bertanya pada pribadi sendiri, yaitu siapa saya? Di mana saya? Dan, mau ke mana saya? Pertanyaan itu berulangkali diujarkan coach Iman. Tujuannya selalu mengingat untuk membentuk karakter manusia yang berkepribadian baik. Ia mengutip ungkapan Ever more people today have the means to live, but no meaning to live for. Ungkapan itu selaras dengan kenyataan, bahwa jumlah ASN semakin meningkat, namun kerapkali lupa akan tugas dan sumpah yang diucapkan pada awal menjabat. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan sebuah pembentukan karakter, yang menyadarkan kembali pola pikir positif.&nbsp;Coach Iman juga menyampaikan tujuh hal yang menghambat pribadi menjadi ASN BerAKHLAK, yaitu prasangka negatif, prinsip hidup, pengalaman, kepentingan, sudut pandang, pembanding dan literatur. Ketujuh hal ini perlu dihilangkan pada pribadi masing-masing, sehingga bisa memunculkan nurani murni yang baik dalam pembentukan karakter ASN BerAKHLAK. Nurani muruni akan menghilangkan tabiat buruk, sehingga muncullah energi positif dalam pribadi setiap pegawai. Fince berharap kegiatan ini benar-benar turut membentuk ASN BerAKHLAK. "Diharapkan ke depan Kemendes PDTT menjadi instansi yang dibangun dengan pegawai kepribadian baik, sehingga memberikan pelayanan kepada masyarakat desa secara prima," ujarnya.

Lebih dari 300 pegawai Kemendes PDTT mendapat pelatihan Emotional dan Spiritual Quotient (ESQ), agar menjadi ASN berAKHLAK.

Badan Pengembangan dan Informasi Kemendes Bangun Karakter ASN BerAKHLAK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/image_6483441-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) memandang perlu upaya serius untuk membangkitkan kembali aspal Buton agar dapat seperti dulu. Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry menilai aspal Buton harus dikelola agar punya daya saing yang kuat melawan aspal-aspal sintetis yang lain. Karena itu dukungan teknologi pemrosesan, logistic, transportasi, dan perdagangannya harus diperkuat.  "Pada intinya pengguna kan ingin aspal yang berkualitas dan harganya komeptitif. Untuk itu di sektor produksi perlu didukung dengan teknologi yang bagus dan kami di (Kementerian) Perdagangan mendukung dengan sistem logistik, pemasaran, dan akses pasar yang luas," ujarnya dalam keterangannya, Selasa (1/6).  Jerry mengungkapkan, aspal Buton sangat terkenal sejak zaman kolonial Belanda hingga nama Buton selalu dikaitkan dengan aspal. Namun pada perkembangannya aspal sintetis lebih banyak digunakan sehingga aspal Buton agak menurun penggunaannya. Bupati Buton La Bakry bertekad untuk membangkitkan kembali aspal Buton.  Menurutnya, aspal Buton dikenal dengan kualitas yang bagus dan durability yang lama. Ia berharap pemerintah pusat mengembalikan Kembali kejayaan aspal Buton sehingga bisa memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat.  Jerry sendiri melihat perlunya kerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintahan seperti Kementerian Desa (Kemendes) dan pihak swasta untuk masalah ini. "Kita mulai dari yang dekat dulu. Di Kemendes kan ada dana desa. Kita tanya, bisa nggak salah satu penggunaan dana desa adalah untuk pembangunan infrastruktur yang memakai aspal Buton?" imbuhnya.  Sementara Direktur Promosi dan Investasi Desa Kemendes Supriyadi menilai, sangat memungkinkan bahwa penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur memakai aspal Buton. Bahkan menurutnya jika itu diwujudkan maka dana desa akan lebih bermanfaat bagi masyarakat.  Pasalnya menurutnya, aspal Buton juga merupakan produk daerah. Dengan memakai aspal Buton untuk pembangunan jalan di desa-desa berarti perputaran dana desa akan kembali ke daerah. Sehingga, antar daerah bisa saling mendukung dalam mengoptimalkan penyerapan dana desa tersebut.  "Dana desa kembali ke desa, dan bahkan bisa bermanfaat maksimal untuk pembangunan daerah," pungkasnya.

Kemendag Ajak Konsumen Kurangi Penggunaan Aspal Sintetis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/com-PEMBANGUNAN-JEMBATAN-CIASAHAN-PASCA-BANJIR-BANDANG_sofyansyahradar-bogor_Radar-Bogor.jpg" alt="--PEMBANGUNAN JEMBATAN CIASAHAN PASCA BANJIR BANDANG-- Siswa Sekolah Dasar (SD) melewati jembatan bambu yang akan dibangun kembali setelah peletakan batu pertama, di Kampung Ciasahan, Desa Sukamaju, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu" width="100%">
<figcaption>--PEMBANGUNAN JEMBATAN CIASAHAN PASCA BANJIR BANDANG-- Siswa Sekolah Dasar (SD) melewati jembatan bambu yang akan dibangun kembali setelah peletakan batu pertama, di Kampung Ciasahan, Desa Sukamaju, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) melakukan sinergi dalam pembangunan desa. Adapun, sinergi itu disepakati dalam bentuk nota kesepahaman (MoU).  Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kemendikbud, Nizam mengatakan bahwa pihaknya di sini mengambil peran dalam menghadirkan pendidikan ke dalam desa.  "Sebagai bentuk nyata dalam mebangun desa dengan menghadirkan kampus ke desa, jadi kampus membangun desa melalui berbagai program yang sudah kita siapkan bersama," kata dia dalam Penandatanganan Kesepahaman Bersama dan Pengukuhan Pengurus Forum PERTIDES, Rabu (10/2).  Nizam menuturkan bahwa nantinya para mahasiswa akan hadir di desa untuk mempelajari permasalahan di lingkungan tersebut. Harapannya, hal ini akan memberikan dampak baik bagi desa yang menjadi praktik itu.  "Semoga berdampak signifikan kepada kemajuan desa kita. Baik pengentasan kemiskinan, peningkatan penghasilan petani. Demikian pula dengan pendataan desa yang masih menjadi peer besar kita," imbuh dia.  Pasalnya, menurut dia desa ke depannya membutuhkan teknologi untuk membantu dan menyelesaikan permasalahan di desa. Peran mahasaiswa dalam mengedukasi pemanfaatan teknologi kepada masyarakat desa akan sangat besar.  "Pemetaan desa secara digital, adek-adek mahasiswa dengan kemampuan teknologinya tentu bisa mengatasi hal tersebut. Kemudian bebagai macam program yang harus kita wujudkan dengan bergotong royong," jelas Nizam.  Harapannya, dengan ini SDM di lingkungan desa juga akan semakin berkembang dan siap menghadapi era revolusi industri 4.0. "Menjadikan masyarakat lebih dewasa dan semakin menjadi contoh bagi dunia," tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ENNPTlvM9TQ

Kemendikbud, Kemendes, dan Kemendagri Lakukan MoU Demi Bangun Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sudah-tuntas-cbc-curiga-kasus-blbi-digoreng-lagi_m_226305.jpg" alt="Founder Bumi Global Karbon (BGK), Foundation, Achmad Deni Daruri menilai, dari seluruh bank nasional, kinerja BTN dalam menjalankan transformasi berkelanjutan paling unggul." width="100%">
<figcaption>Founder Bumi Global Karbon (BGK), Foundation, Achmad Deni Daruri menilai, dari seluruh bank nasional, kinerja BTN dalam menjalankan transformasi berkelanjutan paling unggul.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyusunan Laporan Keberlanjutan atau Sustainability Report (SR) di setiap desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangatlah penting. Pasalnya hal itu diyakini bisa mendorong Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia secara terukur, akurat, kredibel dan objektif.  Founder Bumi Global Karbon (BGK), Ahmad Deni Daruri mengatakan, SR Desa dan BUMdes harus disusun berdasarkan standar pelaporan keberlanjutan yang telah digunakan oleh hampir 80 persen dunia internasional, yaitu Global Reporting Initiative (GRI) Standard dan akan dihubungkan serta memenuhi 17 tujuan dari SDGs.  "SR Desa ini juga merupakan bentuk perwujudan dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)," kata Deni dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Kamis (19/11). <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/04/08/2020/perangi-covid-19-kemendes-pdtt-bikin-gerakan-maskerisasi-desa/">Perangi Covid-19, Kemendes-PDTT Bikin Gerakan Maskerisasi Desa</a></li> </ul> Ia juga menjelaskan, SR yang disusun harus mengulas terkait emisi gas rumah kaca, penggunaan energi, konsumsi air hingga kebijakan anti korupsi. Selain itu, harus juga mengulas nilai ekonomi langsung yang didistribusikan, investasi infrastruktur, pendekatan terhadap pajak , perekrutan karyawan, pelatihan karyawan, dan masyarakat lokal.  "Kami berharap Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) untuk segera mewujudkan penyusunan SR Desa ini," ujar Deni.  Karena dengan dimulainya penyusunan SR Desa untuk 74.953 Desa dan BUMDes di tahun 2020, lanjut Deni, diharapkan baseline emisi gas rumah kaca Desa dapat terukur, dan Indonesia dapat mencapai karbon netral pada tahun 2030. "Jika ini bisa direalisasikan, Indonesia akan lebih cepat dibandingkan Jepang dan Korea, yang menargetkan karbon netral di 2050," ujarnya.  Hal ini, kata Deni, sekaligus mendukung pencapaian pengurangan 29 persen emisi gas rumah kaca dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan luar negeri sampai dengan 2030. "Ini sesuai dengan komitmen Indonesia pada Nationally Determined Contribution dan Perjanjian Paris," ujarnya.  Lebih lanjut, Deni menegaskan, SR Desa dapat mewujudkan desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan desa, desa layak air bersih, desa ramah lingkungan dan tahan akan perubahan iklim secara terukur, objektif, kredibel serta akurat.  "Ini juga selaras dengan tujuan SDGs. Namun, pelaksanaan harus dapat komitmen kuat dari pemerintah," tegas Deni.  Sebelumnya, Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar, mengatakan, agar SDGs Nasional bisa terwujud, harus diturunkan menjadi SDGs Desa. SDGs Desa diharapkan sebagai acuan untuk pembangunan desa tahun 2020-2024.  Namun, ia tetap memberikan keleluasaan kepada pemerintah desa untuk menentukan arah pembangunan desa yang sesuai dengan kondisi faktual di desa.  “SDGs Global dan SDGs nasional tidak mengatur tentang kearifan lokal dan adat istiadat di desa. Makanya, diturunkan dalam SDGs Desa. Kami tambah satu poin tentang kearifan lokal, agar pemerintah desa membangun desanya sesuai dengan kearifan lokal yang ada,” tegas Abdul Halim.

SR Desa Percepat Keberhasilan SDGs Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/bansos-gresik.jpg" alt="CEPAT SALURKAN: Penyerahan BLT dari dana desa di wilayah Kecamatan Cerme. (Camat Cerme for Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>CEPAT SALURKAN: Penyerahan BLT dari dana desa di wilayah Kecamatan Cerme. (Camat Cerme for Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) melarang penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) diberikan secara rapel. Sehingga, penyaluran bantuan tetap dilakukan selama tiga bulan kepada seluruh keluarga miskin yang terdampak pandemi Covid-19.  "BLT tidak boleh di rapel. Jadi, waktu (penyaluran) tetap tiga bulan," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam video conference, Selasa (2/6).  Menurutnya, jika BLT diberikan dengan sistem rapel dapat memicu penyelewengan atau pelanggaran. Salah satu yang dikhawatirkan adalah penggunaan dana BLT yang digunakan untuk pembiayaan kebutuhan bukan prioritas sehingga bertentangan dengan manfaat utama yang bertujuan untuk pembiayaan bahan pangan bagi keluarga miskin.  Dengan demikian, penyaluran BLT Dana Desa tetap diberikan sebesar Rp600 ribu per bulan bagi setiap penerima manfaat. Adapun durasi waktu penyaluran tetap selama tiga bulan.  Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan adanya kenaikan nilai Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD) semula Rp1,8 juta menjadi Rp2,7 juta per Keluarga. Ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.  Aturan tersebut memberikan penambahan jangka waktu pemberian BLT-DD dari tiga bulan menjadi enam bulan, dimana tiga bulan pertama bantuan dicairkan sebesar Rp600.000 per KPM, kemudian tiga bulan berikutnya sebesar Rp300.000 per KPM.  Namun, Abdul Halim mengklarifikasi, aturan Nomor 50/PMK.07/2020 terkait penambahan nilai BLT-DD masih bersifat antisipasi. Artinya penyaluran masih tetap diberikan dalam jangka waktu tiga bulan sebesar Rp600.000 untuk setiap bulannya.  Menurutnya, aturan tersebut memiliki fungsi yang sama dengan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yaitu, sebagai rujukan untuk mengantisipasi kondisi darurat terkait perekonomian desa. Namun, sampai saat ini pihaknya belum berkenan untuk mengimplementasikan aturan tersebut.  Seandainya, terpaksa aturan kenaikan nilai BLT-DD dilakukan, kata dia, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari presiden Jokowi. Mengingat PMK ini disusun untuk mengantisipasi dampak terburuk dari wabah covid-19 terhadap perekonomian desa.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=DuaTjEJ5u7U  https://www.youtube.com/watch?v=XU6K0gS38vs  https://www.youtube.com/watch?v=__FkQULTeEY

Rawan Pelanggaran, Kemendes Larang Pemberian BLT Sistem Rapel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Untitled.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Warga miskin di 8.157 desa dari 76 kabupaten telah menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, baik melalui penyaluran tunai maupun nontunai. Total anggaran bersumber Dana Desa yang telah disalurkan mencapai sekitar Rp 70 miliar.  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menyampaikan, penyaluran nontunai (cashless) tetap dalam bentuk rupiah yang ditransfer langsung ke rekening penerima. "Yang tunai, door to door, dikirim ke rumah penerima manfaat, tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Saya bersyukur hari ini sudah mulai cair, walaupun keputusan BLT Dana Desa ini baru diambil beberapa hari lalu," katanya dalam video conference, Senin (27/4).  BLT Dana Desa merupakan salah satu jaring pengaman sosial (social safety net) yang disediakan pemerintah untuk masyarakat terdampak Covid-19. Sasarannya adalah warga miskin di perdesaan yang belum terjaring pengaman sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (Kartu Sembako), bansos tunai Kemensos, serta Program Kartu Prakerja.  Abdul Halim meminta Bupati/Wali Kota, maupun Kepala Desa/Lurah, dan perangkatnya tidak mempersulit penyaluran BLT Dana Desa ini. Meski begitu, validitas data penerima harus tetap dijaga agar tidak tumpang tindih dengan bantuan lainnya.  Merujuk aturan Kemendes, pendataan dilakukan berbasis RT oleh tiga orang. Alasannya adalah agar ada kesamaan persepsi tentang warga yang layak dikatakan miskin. Selain itu karena Kemendes percaya bahwa masyarakat desalah yang lebih tahu kondisi warga di desanya masing-masing.  "Agar tidak terjadi overlapping, ada rujukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," imbuh Abdul Halim.  Ada rumus atau patokan untuk penyediaan BLT Dana Desa ini. Pertama, untuk desa yang memiliki Dana Desa di bawah Rp 800 juta per tahun, maka anggaran yang dialokasikan untuk BLT Dana Desa maksimal 25 persen dari Dana Desa.  Kedua, untuk desa yang memiliki Dana Desa Rp 800 juta-Rp 1,2 miliar per tahun, maka anggaran yang dialokasikan untuk BLT Dana Desa maksimal 30 persen. Terakhir, untuk desa yang memiliki Dana Desa di atas Rp 1,2 miliar per tahun, maka anggaran yang dialokasikan untuk BLT Dana Desa maksimal 35 persen.  Meski ada rumusnya, Abdul menyampaikan, bukan berarti patokan tersebut tidak bisa dikembangkan. "Misalkan, di satu daerah yang terdampak banyak, maka bisa dikembangkan (lebih dari 35 persen Dana Desa) asal ada persetujuan Bupati/Wali Kota, datanya valid dan memang dibutuhkan. Sisi kemanusiaan harus dikedepankan dalam konteks ini," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=4iQdkZgB-i4  https://www.youtube.com/watch?v=qhR5BNOKrmE  https://www.youtube.com/watch?v=AAzfQ4DYCzs

Mendes: Penyaluran BLT Dana Desa Jangan Overlapping dengan Bansos Lain

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kemendes

Berita Terkini