<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/12/Ilustrasi-jemaah-haji-Indonesia-Media-Center-Haji-2023-3510665200.jpg" alt="Ilustrasi jemaah haji Indonesia. (Media Center Haji 2023)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jemaah haji Indonesia. (Media Center Haji 2023)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Kementerian Agama (kemenag) hari ini telah memberangkatkan kloter pertama jamaah haji pada Minggu (12/5). Pemerintah memberikan kuota jemaah haji 2024 sebanyak 241.000 yang terbagi menjadi dua gelombang. Agar jemaah yang menjalani haji aman, Kemenag memberikan 14 imbauan kepada jemaah. "Kami siapkan imbauan kepada jemaah untuk diperhatikan selama di Tanah Suci, termasuk di Madinah," terang Wiharto. Berikut 14 imbauan untuk diperhatikan jemaah: 1. Tidak membawa uang cash dalam jumlah yang besar saat ke Masjid Nabawi 2. Tidak terpisah dari rombongan 3. Tidak mudah percaya kepada orang yang tidak dikenal 4. Bila terpisah dari rombongan segera ke petugas haji Indonesia yang ditemui. 5. Sampaikan kepada petugas, kendala atau kesulitan yang ada 6. Peduli dan saling menjaga antar jemaah 7. Kurangi aktivitas yang tidak perlu di luar 8. Hindari perselisihan antar jemaah 9. Tidak mengambil foto atau video sembarangan di tempat yang dilarang 10.Jangan membawa barang yang ditemukan yang bukan miliknya 11.Simpan dokumen penting dengan sebaiknya 12.Jangan menerima tamu di kamar hotel 13.Tidak merokok di kamar hotel dan area masjid Nabawi 14.Selalu gunakan identitas jemaah seperti gelang dan nametag ke mana pun. Diberitakan sebelumnya, berdasarkan Rencana Perjalanan Haji (RPH), untuk masa operasional pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Indonesia gelombang pertama dan kedua memakan waktu 30 hari. Adapun untuk proses pemberangkatan jemaah haji Indonesia akan dilakukan dalam dua gelombang utama. Gelombang Pertama Jemaah haji gelombang pertama akan berangkat dari tanah air menuju Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) di Madinah. Pemberangkatan jemaah haji gelombang pertama akan diberangkatkan pada rentang tanggal 12 hingga 23 Mei 2024. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/haji/014642771/jarak-hotel-jemaah-haji-gelombang-1-sangat-dekat-masjid-nabawi">Jarak Hotel Jemaah Haji Gelombang 1 Sangat Dekat Masjid Nabawi</a> &nbsp; Gelombang Kedua Untuk gelombang kedua akan berangkat dari tanah air menuju King Abdul Aziz International Airport (KAAIA) di Jeddah. Pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua diberangkatkan pada rentang tanggal 21 Mei hingga 1 Juni 2024. Sebelum berangkat, jemaah haji akan diharuskan untuk masuk ke asrama pada hari sebelum jadwal keberangkatan mereka.

Berdasarkan Rencana Perjalanan Haji (RPH), untuk masa operasional pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Indonesia jadi 2 gelombang.

Kemenag Beri 14 Imbauan Kepada Jemaah agar Ibadah Haji Tetap Aman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG-20220802-WA0016.jpg" alt="Caption : Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi dalam Multaqa Lembaga Seni, Budaya, dan Peradaban Islam MUI di Jakarta (2/8). Foto : Hilmi/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Caption : Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi dalam Multaqa Lembaga Seni, Budaya, dan Peradaban Islam MUI di Jakarta (2/8). Foto : Hilmi/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi meminta para pejabat Eselon I dan II Kemenag pusat dan daerah agar mengantisipasi isu fantisme pada tahun politik. Sebab, hal itu bisa memicu kegaduhan publik.  “Isu fanatisme kelompok dan agama yang kerap ber-eskalasi menjadi penyulut konflik, apalagi di tahun-tahun politik, perlu diantisipasi,” kata Zainut, Selasa (7/2).  Zainut menuturkan, dalam suasana bangsa dan negara yang menghadapi dinamika tahun politik, Kementerian Agama sebagai institusi pemerintah yang melayani umat tidak boleh hanya di menara gading. Jajaran Kemenag harus maju ke tengah gelanggang untuk memberikan edukasi kepada warga.  Para pakar dan pemerhati, kata Zainut, menyatakan bahwa agama merupakan salah satu kekuatan potensial dan aktual yang dirasakan pengaruhnya dalam membangun tatanan kehidupan sosial-kebangsaan. Dalam konteks ini, agama merupakan instrumen perekat kehidupan masyarakat dan bangsa yang menyuguhkan alternatif perbaikan pada berbagai aspek kehidupan.  “ASN Kemenag harus mampu mengoptimalkan peran agama sebagai pembangun moral, perekat etnisitas dan nasionalitas dalam kehidupan kenegaraan yang ditegakkan dalam koridor konstitusi,” pesannya.  Menurut Wamenag, Kementerian Agama bukan sekedar tempat bekerja bagi para ASN, tetapi tempat menghasilkan manfaat dan nilai tambah kepada umat, bangsa, dan negara. Seluruh jajaran Kementerian Agama perlu mempertajam analisis dalam membaca fenomena sosial-keagamaan serta meningkatkan kolaborasi dengan multi stakeholder dan seluruh lapisan umat tanpa membedakan satu sama lain.  “Pola pikir dan pola kerja kita semua harus senantiasa mengedepankan nilai-nilai kebersamaan di atas kepentingan pribadi, kelompok atau golongan,” ucapnya.  “ASN Kementerian yang membawa nama agama ini harus mampu menjadi teladan moral melalui pengabdian profesi dan posisi formal di jajaran pemerintahan. Profesionalisme ASN Kementerian Agama di semua lini harus memancarkan integritas, nilai-nilai moralitas dan humanitas,” sambungnya.  Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah mencanangkan 2023 sebagai Tahun Kerukunan Umat Beragama. Untuk itu, gaung tahun kerukunan harus dimasifkan. Muara dari penguatan Moderasi Beragama sebagai program nasional adalah kerukunan umat beragama yang semakin berkualitas dan teruji.  “Isu agama dan keagamaan tahun 2023 dan tahun mendatang, akan sangat dinamis, berwarna dan bergelombang. Ibarat nahkoda dan para awak kapal, kita semua harus pandai membaca ombak dan gelombang samudera agar berlayar sampai ke tujuan,” pungkas Wamenag.

Wamenag: Isu Fanatisme Kelompok Pada Tahun Politik Perlu Diantisipasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/1646714129882.jpg" alt="Ilustrasi pelaksanaan haji. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelaksanaan haji. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, Arab Saudi akan membuka pelaksanaan ibadah haji bagi jamaah luar negeri, termasuk Indonesia pada penyelenggaraan haji 1443 Hijriah atau 2022 Masehi.  "Saya kemarin bertemu Menteri Haji dan Umrah Saudi, saya mendapat penjelasan bahwa akan ada pemberangkatan jamaah haji tahun ini dari luar Saudi," ujar Menag Yaqut dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (21/3) dikutip dari Antara.  Kabar itu disampaikan Yaqut saat menggelar pertemuan dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al-Rabiah di Jeddah, Arab Saudi, Minggu.  Dalam pertemuan itu, Yaqut juga menyinggung masalah kuota haji. Ia berharap Indonesia bisa mendapatkan kuota yang ideal, seiring dengan banyaknya jamaah yang sudah menunggu dan rindu ke Tanah Suci.  Ia menegaskan bahwa Indonesia sudah siap untuk memberangkatkan calon jamaah haji dan yang paling penting Arab Saudi memberikan kepastian soal kuota.  "Saya sampaikan bahwa mungkin kuota haji tahun ini belum normal karena pandemi, namun saya berharap Indonesia dapat alokasi ideal," kata dia.  Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al-Rabiah mengatakan, Pemerintah Arab Saudi akan membuka kesempatan jamaah luar Saudi untuk beribadah haji tahun ini. Apalagi saat ini jamaah umrah dari berbagai negara juga sudah berdatangan dan pelaksanaan berjalan lancar.  Adapun terkait kuota, Tawfiq belum bisa memastikan sebab keputusan bukan dari Kementerian Haji dan Umrah saja. Proses pengambilan keputusan tentang kuota harus melibatkan instansi terkait lainnya di Kerajaan Arab Saudi.  Menurutnya, jumlah kuota tidak akan sama seperti sebelum pandemi. Namun, Arab Saudi tahun ini siap menerima jamaah haji luar negeri dan persiapan terus dilakukan.

Kabar Gembira, Arab Saudi Akan Buka Pelaksanaan Ibadah Haji Tahun Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/ilustrasi-logo-kemenag.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) menargetkan hingga 2021, program percepatan vaksinasi tahap 1 dan 2 tuntas menyentuh seluruh ASN dan keluarga besar Kemenag Pusat. Hal ini disampaikan Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19 Kemenag sekaligus Kepala Biro Umum Setjen Kemenag Fesal Musaad.  Sesuai arahan Menag Yaqut Cholil Qoumas, vaksinasi ASN Kemenag Pusat dan keluarga harus tuntas pada tahun 2021. Upaya ini dilakukan sebagai ikhtiar Kemenag dalam melindungi keluarga besar ASN dari pandemi Covid-19.  "Target vaksinasi harus tuntas tahun ini dan tidak bisa ditunda-tunda lagi. Saya minta kepada jajaran Gugus Tugas dan seluruh sekretaris unit eselon I untuk meningkatkan koordinasi, sinergi dan kolaborasi dalam update dan validasi data yang akan divaksin," ujar dia dalam keterangannya, Senin (20/9).  "Saya perlu tegaskan sesuai arahan Gus Menteri, vaksinasi ini tidak hanya bagi ASN Kemenag dan pegawai melainkan juga buat keluarga. Saya akan monitor dan update data ini 1x24 jam agar program percepatan vaksinasi ini tuntas sesuai target dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat," tandas Fesal.  Sebagai Ketua Gugus Tugas, Fesal juga mengajak ASN untuk terus menerapkan dan mengkampanyekan protokol kesehatan dan disiplin 5M. "Mari terus kita kampanyekan disipilin 5M yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Serta ditambah satu lagi, melangitkan doa," tegas dia. (*)

Kemenag Targetkan ASN dan Keluarga Tervaksinasi sampai Akhir 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/ilustrasi-logo-kemenag.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) mengajak para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan 5M dalam berkegiatan ekonomi di masa pandemi. Mulai dari memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan serta embatasi mobilisasi dan interaksi.  ’’Kepada seluruh UMKM, saya mengingatkan dan mengajak untuk mari kita terus berdisiplin menerapkan 5M yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan interaksi, serta menjauhi kerumunan dalam berkegiatan ekonomi di masa pandemi ini agar pandemi tak berlangsung semakin panjang,’’ terang Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag Sukoso dalam keterangannya, Kamis (18/2).  Sukoso menambahkan, dengan kesadaran semua pihak untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan 5M, maka pandemi dapat lebih cepat diakhiri. Ini tentunya akan berdampak pada pemulihan ekonomi, termasuk industri halal.  Ia juga menyampaikan di masa pandemi karena adanya pembatasan aktivitas interaksi fisik, maka berdampak pada aktivitas perekonomian. UMKM, yang merupakan segmen paling besar dalam keragaan ekonomi nasional sekitar 98 persen menjadi yang sangat terdampak pandemi ini.  Kata dia, kondisi ini telah menjadi concern pemerintah melalui strategi kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilaksanakan secara simultan dengan upaya pengendalian pandemi Covid-19. Terkait Jaminan Produk Halal (JPH), salah satunya adalah dengan program fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMK melalui anggaran Kemenag.  Sukoso turut mengingatkan dengan memasuki era pasar global seperti sekarang ini, industri halal harus mampu menangkap peluang captive market. “Di era pasar global di mana peluang captive market yang jelas-jelas telah terbuka di depan mata kita jangan sampai kita lewatkan begitu saja,” pesan dia.  ’’Ini harus kita optimalkan, untuk bagaimana agar industri halal nasional kita dapat mewarnai kehidupan tak hanya di Indonesia namun juga di dunia. Sebagaimana motto yang sering saya tegaskan, Halal Indonesia untuk Masyarakat Dunia,’’ sambungnya.  Karenanya, pelaku UMKM perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan usahanya. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi atau digitalisasi dalam memasarkan produknya. ’’Digitalisasi menjadi bagian yang sangat penting saat ini untuk menjawab kondisi pandemi ini,’’ tandas Sukoso. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=pAXIMRK7kwc  &nbsp;

Kemenag Ajak Pelaku UMKM Terapkan 5M Dalam Kegiatannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/ilustrasi-logo-kemenag.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kemenag Muhamad Ali Ramdhani meminta materi soal Ujian Sekolah Pendidikan Agama Islam (PAI) harus mengandung nilai-nilai moderasi beragama. Ini merupakan upaya pemerintah dalam pengarusutamaan moderasi beragama di sekolah.  “Penguatan konten moderasi beragama pada sekolah harus mengedepankan nilai-nilai integritas, solidaritas, dan tenggang rasa. Nilai-nilai dasar ini adalah bagian penting dari upaya mengembangkan pendidikan agama Islam yang rahmatan lil ‘alamin,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Jumat (12/2).  Ia juga mengingatkan jajarannya untuk cermat dalam proses penyusunan soal Ujian Sekolah PAI. Salah satunya dengan menghindari konten yang menyinggung SARA maupun hal yang bersifat khilafiyah.  “Saya minta agar Direktur PAI dan para Kabid PAIS/PAKIS/PENDIS dapat melakukan pendampingan kepada para guru PAI agar mereka dapat menyiapkan materi ujian yang tidak mengandung konten yang mengarah pada SARA maupun khilafiyah (perbedaan madzhab),” pinta Dhani.  Ia pun minta jajaran pendidikan islam di tingkat kanwil, seperti Kepala Bidang PAIS/PAKIS/PENDIS dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan para kepala dinas pendidikan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.  Berdasarkan Surat Edaran Kemendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan. Salah satu syarat kelulusannya adalah dengan melaksanakan ujian akhir sekolah atau madrasah.  Direktur Pendidikan Agama Islam (PAI) Rohmat Mulyana Sapdi, menjelaskan bahwa sekalipun ujian madrasah menjadi wewenang satuan pendidikan, Direktorat PAI tetap menyiapkan petunjuk teknis ujian sekolah PAI sebagai bagian dari pengendalian mutu.  Disusunnya Juknis Ujian Sekolah PAI, bertujuan untuk mendukung kelancaran, ketertiban dan keamanan penyelenggaraan Ujian Sekolah Mata Pelajaran PAI dan Budi Pekerti.  “Panduan yang ada tidak berorientasi mengatur secara detail penyelenggaraan US PAI akan tetapi lebih fokus pada norma umum pelaksanaan serta penyiapan kisi-kisi soal saja. Juknis ini kita desain dengan mempertimbangkan situasi saat ini, sehingga beberapa hal seperti capaian pembelajaran dan level kognisi sudah kita sesuaikan,” tegasnya. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Y1ydvvAO4bs

Ujian Madrasah Pendidikan Agama Hindari Konten yang Menyinggung SARA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/moeldoko-singgung-soal-200-penceramah-rekomendasi-kemenag_m_216374.jpeg" alt="Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko" width="100%">
<figcaption>Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Staff Kepresidenan Moeldoko menyinggung polimek daftar peceramah yang direkomendasikan Kementerian Agama. Menurut dia, rekomendasi daftar penceramah itu untuk mengisi beberapa instansi pemerintah, terutama di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebelum daftar penceramah dipublikasi, ada berbagai aduan terkait kebingungan memilih penceramah. "Kemarin ada kebijakan dari menteri agama tentang 200 penceramah. Saya ingin klarifikasi walaupun menteri sudah mencabut," kata Moeldoko saat menjadi pengisi acara Inspirasi Ramadan di Masjid Salman Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Selasa (29/5). Menurut dia, ada berbagai aduan dari Kementerian dan BUMN, sehinggan pihaknya meminta direkomendasikan penceramah yang cocok untuk lingkungannya. Sebab, lanjutnya, hasil survei yang diterima Moeldoko, ada ceramah yang dinilai bermuatan radikal. Maka, dilakukan pendataan untuk dijadikan rekomendasi di lingkungan BUMN. Dalam laporannya itu prosentasinya sangat tinggi, untuk itu ada beberapa permintaan dari kementerian dan BUMN terkait rekomendasi nama pencermah. "Pak Menteri Agama (Lukman Hakim Saifuddin) tolong beri kami rekomendasi siapa-siapa yang bisa kita undang untuk ceramah di kementerian kami," ujarnya. Setelah dipublikasikannya 200 nama pencermah, tib-tiba menjadi perbincangan yang kontroversi. Padahal, tidak seperti yang dijelaskan atau dipikirkan sebagian masyarakat. Karena hal itu, merupakan untuk dijadikan acuan di lingkungan BUMN yang sebelumnya meminta rekomendasi nama penceramah. "Wah, ini beritanya seolah-olah 200 orang sebagai penceramah. Padahal tidak seperti itu, sebenarnya kepentingan internal untuk BUMN," pungkasnya. Untuk diketahui, beberapa waktu lalu, daftar 200 nama penceramah yang dibuat Kemenag menuai kontroversi. Karena dianggap tindakan yang blunder sehingga akan berdampak dan dikhawatirkan memecahbelahkan kesatuan dan kerukunan antarumat. Namun akhirnya, pihak kemenag mengklarifikasi dan mencabut daftar yang berisi 200 nama penceramah yang bisa dijadikan referensi untuk mengisi tausiah di masyarakat.

Moeldoko Singgung Soal 200 Penceramah Rekomendasi Kemenag

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ikadi-sumbar-rekomendasi-dan-sertifikasi-mubalig-tidak-perlu_m_216286.jpeg" alt="Ketua Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Sumatera Barat (Sumbar), Urwatul Wusqa" width="100%">
<figcaption>Ketua Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Sumatera Barat (Sumbar), Urwatul Wusqa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polemik 200 nama mubalig yang dirilis Kementerian &lrm;Agama (Kemenag) masih menjadi pembicaraan. Daftar nama tersebut dianggap tidak tepat. Bahkan, justru kuputusan tersebut bisa memecah belah umat. Ketua Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Sumatera Barat (Sumbar), Urwatul Wusqa mengatakan, seharusnya kebijakan tersebut tidak ada. Sebab, Indonesia memiliki ribuan mubalig yang tersebar dari seluruh daerah NKRI. Urwatul menilai, mustahil Kemenaga bisa mendata ribuan mubalig dengan istilah rekomendasi. Apalagi, tidak jelas dasar dan alat ukur Kemenag dalam menetapkan mubalig tersebut layak mendapatkan rekomendasi. "Karena keputusan itu, masyarakat heboh dan mempertanyakan, kenapa ustad itu dan ini tidak masuk daftar. Setelah buncah, Menag kembali berstatmen, jika boleh mengundang mubalig di luar yang 200 itu. Kan heran, ini sama saja memecah belah umat dan masyarakat kecewa," kata Urwatul saat dihubungi Selasa (29/5). Ke depan, lanjut Wusqa, pihaknya meminta tidak ada lagi istilah rekomendasi mubalig seperti yang telah diperbuat Kemenag beberapa waktu lalu. "Ya, meski tujuannya mengantisipasi ceramah yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Tapi, seharusnya Kemenag melakukan pemantauan dulu. Setelah itu panggil ustad yang dianggap melenceng berceramah itu, bukan malah melakukan istilah mubalig yang direkomendasikan," katanya. Wusqa juga mengomentari rencana Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk melakukan sertifikasi mubalig. Menurutnya, banyak hal yang perlu dikaji lebih jauh untuk hal tersebut. Seperti, tolak ukur mubalig yang dinilai layak itu seperti apa dan bagaimana. "Makanya, saya nilai tidak perlu ada istilah mubalig rekomendasi dan mubalig bersertifikasi," kata Urwatul Wusqa.

IKADI Sumbar: Rekomendasi dan Sertifikasi Mubalig Tidak Perlu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/berharap-indonesia-mendapat-tambahan-kuota-haji_m_100149.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPR berharap kepergian Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin ke Arab Saudi tidak sia-sia. Selain bisa mengembalikan kuota haji untuk tahun 2017, diharapkan juga mampu meyakinkan kerajaan Arab Saudi agar memberikan tambahan kuota mencapai 250 jamaah. Ketua Komisi VIII DPR RI, Ali Taher mengaku, kabar pengembalian kuota haji Indonesia sudah beredar. Namun, kebenarannya belum bisa dipastikan. &rdquo;Kepergian Menteri Agama ke Arab Saudi memang untuk membahas soal besaran kuota tersebut. Tapi untuk kepastian berapa jumlah kuota haji Indoensia tahun ini akan ditentukan pada April nanti,&rdquo; ujarnya kepada wartawan, kemarin. Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, pembahasan besaran jumlah kuota jamaah haji akan terus menjadi sorotan lantaran proyek renovasi dan perluasan Masjidil Haram sudah hampir selesai. Kuota jamaah haji yang sekarang masih dipotong 40 persen sudah seharusnya dikembalikan seperti semula. &rdquo;Kami sangat berharap kuota bisa dikembalikan seperti semula. Kalau hal itu terwujud, antrean untuk berhaji dari berbagai daerah bisa dikurangi secara signifikan,&rdquo; tukasnya. Selain itu, lanjut Ali, Komisi VIII tetap berusaha agar kuota haji dapat ditambah dengan mendorong pemerintah melobi Organisasi Kerjasama Islam (OKI) agar bisa menyerap kuota haji dari negara-negara yang tidak maksimal menyerap kuota haji. Sehingga, penambahan kuota itu dapat mencapai 250 ribu orang per tahun. &rdquo;Penambahan jatah kuota ini masuk akal bila pemerintah mampu melobi negara-negara lain seperti Filipina, Kamboja, Timor Leste, Thailand, Kamboja, bahkan Fiji agar bersedia memberikan sisa kuota haji yang tidak terpakainya itu kepada Indonesia. Untuk mencapai target ini jelas harus mendapat dukungan diplomasi dari pemerintah yang sangat serius,&rdquo; kata Ali Taher. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Deding Ishak menambahkan, pihaknya meminta pemerintah melobi pemerintah Arab Saudi untuk memberikan kuota haji lebih bagi Indonesia. Pasalnya, Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin akan kembali membahas kuota haji Indonesia tahun 2017, dengan pemerintah Arab Saudi. &rdquo;Kalau memang kita kembali pada kuota sebelum renovasi 210 ribu menjadi hal yang sangat mungkin. Kita minta Arab Saudi beri kuota lebih pada Indonesia. Karena Indonesia adalah negara paling banyak kirimkan jemaah hajinya,&rdquo; kata Deding. (aen/nas/yuz/JPG)

Berharap Indonesia Mendapat Tambahan Kuota Haji

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kemenang

Berita Terkini