<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/empat-pejabat-pupr-kembalikan-uang-suap-proyek-spam-segini-jumlahnya_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Gedung KPK.(Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung KPK.(Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan delapan tersangka kasus dugaan pemerasan terkait penempatan tenaga kerja asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Pelaksana harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK, Budi Sukmo Wibowo, mengungkap dua dari tersangka itu merupakan mantan direktur jenderal pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja (Dirjen Binapenta dan PKK) Kemnaker.&nbsp; Keduanya, yakni Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker 2020&ndash;2023 Suhartono dan Direktur PPTKA Kemenaker 2019&ndash;2024 yang juga Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker 2024&ndash;2025. Haryanto. "Per 19 Mei 2025, KPK telah menetapkan delapan orang tersangka terkait dengan tindak pidana korupsi yang saya sebutkan," kata Budi Sokmo Wibowo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (5/6). Selain Suhartono dan Haryanto, enam tersangka lainnya yang dijerat KPK, yakni Direktur PPTKA Kemenaker periodr 2017-2019 Wisnu Pramono; Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan PPTKA 2020-2024 dan Direktur PPTKA Kemenaker 2024-2025 Devi Angraeni. Kepala Subdirektorat Maritim dan Pertanian Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tahun 2019-2021 dan Koordinator Bidang Analisis dan Pengendalian Tenaga Kerja Asing Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kemenaker tahun 2021-2025, Gatot Widiartono. Kemudian, tiga staf Direktorat PPTKA pada Direktorat Jenderal Binapenta &amp; PKK Kemenaker 2019-2024 di antaranya, Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad. Budi menjelaskan, kedelapan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka diduga memeras calon tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia. Ia menyebut, total pemerasan yang dilakukan para tersangka mencapai Rp 53 miliar. "Dari pemerasan yang dilakukan dari 2019-2024, KPK telah mengidentifikasi bahwa oknum-oknum di Kemenaker menerima uang kurang lebih Rp 53 miliar," papar Budi. Uang hasil pemerasan itu juga diduga mengalir kepada 85 orang pegawai Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) senilai Rp 8,94 miliar. Namun, KPK saat ini masih menyidik puluhan orang yang diduga menerima aliran uang haram tersebut. "Penyidik menemukan fakta bahwa pemerasan para pemohon RPTKA di Kemnaker sudah dilakukan sebelum tahun 2019 dan hal ini masih terus dilakukan pendalaman," pungkasnya. </div>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan delapan tersangka kasus dugaan pemerasan terkait penempatan tenaga kerja asing (TKA)

KPK Tetapkan Eks Dirjen Binapenta Kemenaker dan 7 Orang Lain Sebaga Tersangka Kasus Pemerasan Tenaga Kerjas Asing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/22/pelantikan-Pejabat-Kemenaker-3196066688.jpg" alt="Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta para pejabat di lingkungan Kemnaker untuk mempercepat program pelaksanaan kegiatan." width="100%">
<figcaption>Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta para pejabat di lingkungan Kemnaker untuk mempercepat program pelaksanaan kegiatan.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta para pejabat di lingkungan Kemnaker untuk mempercepat program pelaksanaan kegiatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu dikatakan usai melantik dan mengambil sumpah dua orang pejabat untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Ruang Tridharma Kemnaker pada Rabu (22/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Lakukan inovasi-inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mampu mendukung tidak hanya internal unit kerja, tetapi juga mendukung unit kerja lain dalam penyerapan anggaran yang optimal, dan dapat langsung bermanfaat oleh masyarakat serta wajib dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku secara akuntabel," ucap Menaker.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Ida, jabatan pimpinan tinggi pratama mempunyai peran krusial sebagai ujung tombak dalam merumuskan dan menentukan eksekusi kebijakan langsung secara teknis serta mengawasi pelaksanaannya, sehingga sangat menentukan pencapaian hasil kerja yang ditargetkan sesuai dengan perjanjian kerja serta kebijakan Menteri Ketenagakerjaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun berharap sebagai pimpinan tinggi yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengawasan internal dapat segera bekerja secara maksimal, bekerja keras, dan bekerja cerdas untuk kemajuan organisasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hilangkan ego-ego pribadi dan unit yang pada akhirnya menghambat kinerja kementerian kita secara keseluruhan," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun dua orang pejabat yang dilantik&nbsp;untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kemnaker ini adalah sebagai berikut:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Anggun Sintana, S.E., M.M sebagai Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kemnaker</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2. Dr. Ir. Abdullah Qiqi Asmara, S.T, IPU sebagai Inspektorat IV Kemnaker</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/22/Pejabat-kemenaker-639811271.jpg" alt="Pelantikan dua pejabat kemenaker." width="100%">
<figcaption>Pelantikan dua pejabat kemenaker.</figcaption>
</figure>

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta para pejabat di lingkungan Kemnaker untuk mempercepat program pelaksanaan kegiatan.

Menaker Minta Para Pejabat Tinggi Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/image-3.jpg" alt="Ilustrasi Covid-19. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Covid-19. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia telah resmi memutuskan bahwa tenggat akhir pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), adalah tujuh hari sebelum hari raya. Lantas, berapa besaran uang THR yang mesti didapat pekerja?  Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menerangkan, jumlah besaran nilai THR ini bervariasi sesuai dengan masa kerja yang telah dilalui para pekerja itu sendiri. Ada yang berkategori sudah bekerja satu tahun atau lebih dan juga di bawah satu tahun.  "Besarnya THR bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, diberikan THR sebesar satu bulan upah," ujarnya dalam konferensi pers melalui virtual, Selasa (28/3).  Sementara itu, untuk pekerja atau buruh dengan masa kerja di bawah 12 bulan atau satu tahun, Ida menerangkan bahwa hitungan THR-nya mesti secara proporsional. Rumusnya, hitungan masa kerja dibagi 12 bulan, kemudian dikalikan dengan besaran upah selama satu bulan.  "Saya kasih contoh misalnya seorang pekerja upahnya Rp 4 juta dan baru bekerja enam bulan. Maka pekerja tersebut berhak mendapatkan THR dengan perhitungan enam bulan atau dibagi 12 sama dengan setengahnya, lalu dikalikan 4 juta, dari perhitungan tersebut maka kira-kira si pekerja akan mendapat THR dua juta. ini contoh ya," terangnya.  Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia memutuskan bahwa batas akhir pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan oleh perusahaan terhadap pekerja atau buruh adalah 7 hari sebelum hari raya Idulfitri.  "THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan," ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziah dalam konferensi pers lewat virtual, Selasa (28/3).  Ketentuan tersebut diatur, kata Ida, melalui Surat Edaran dengan nomor M/2HK.0400/III/2023 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Fahun 2023 Bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan.  "Kita mengeluarkan kebijakan THR untuk pekerja atau buruh di pedesaan. THR ini dimaksudkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pekerja dalam menyambut hari raya keagamaan," jelasnya.

Berapa Besaran Minimal THR Tahun Ini? Begini Hitungannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Lucia-tenaga-kerja.jpeg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>Seluruh sektor di tanah air terus berusaha mengintergrasikan berbagai sumberdaya baik modal, lahan, teknologi, serta kekayaan intelektual sebagai sumber penciptaan nilai yang pada akhirnya mampu menyerap setidaknya 1,7 juta lulusan sarjana baru setiap tahunnya.  Sebagai catatan, berdasarkan data BKPM, sepanjang sembilan bulan pertama 2022, investasi yang sudah terealisasi mencapai Rp 892,4 triliun. Realisasi investasi tersebut menyerap tenaga kerja hingga 965.122 orang. Sejalan dengan bergairahnya foreign direct investment (FDI) serta Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), BKPM menargetkan penciptaan lapangan kerja baru hingga akhir 2022 mencapai 1,3 juta. Patut diketahui bahwa, angka tersebut naik dibandingkan sepanjang tahun 2021 lalu yang hanya 1,20 juta.  Setiap tahun selalu ada selisih yang tidak sedikit, dimana ketersediaan lapangan kerja tidak serta merta sejalan dengan kebutuhan angkatan kerja setiap tahunnya. Untuk itu, kita perlu merubah paradigma menjadi "TETAP KERJA" instead of "KERJA TETAP", hal ini tidak hanya bagi generasi X, Generasi Y, atau Generasi Z bahkan untuk para kelompok baby boomers yang dihadapkan pada perubahan paradigma baru, intervensi teknologi, dan inovasi yang berkelanjutan pada setiap rantai pasok pada sektor-sektor industri.  Perubahan ini adalah fakta, bukan langkah yang bersifat pilihan namun keharusan bagi seluruh industri agar dapat tetap memastikan ketersediaan lapangan kerja dan daya saing di masa mendatang.  Lantas bagaimana yang terdampak dari perubahan? Dalam pengalaman di dunia usaha selama lebih dari 25 tahun, tidak pernah ada perusahaan yang secara sengaja ingin memecat karyawan karena pada dasarnya perusahaan sangat membutuhkan sumber daya manusia yang telah terampil, dan familiar dalam memahami seluk-beluk tantangan operasional setiap perusahaan.  Setiap perusahaan tidak akan mengorbankan learning curve serta operational stability yang telah tercipta di rantai pasok; sehingga jika catatan kecil ini dibaca oleh para karyawan yang terdampak, saya berharap anda tidak perlu putus asa. Proses ini pasti berat, tapi dengan berbagai sumber daya yang tersedia saat ini, kita harus mampu beradaptasi secara cerdas atas segala kemungkinan yang bisa saja terjadi bukan hanya pada angkatan kerja baru, namun juga bagi para pekerja yang mungkin telah mengabdikan waktu dan dedikasinya dalam waktu yang lama.  Badai pemutusan lapangan kerja bukan hal baru, meski berat saya melihat hal ini adalah sebuah keniscayaan ketika ada distrupsi yang masif terjadi apalagi dengan adanya enabler yang mempercepat adanya perubahan tersebut seperti pandemi serta akselerasi kecerdasan buatan (AI). Dengan teknologi yang mumpuni, sistem operasi banyak yang mampu dikerjakan secara otomatis dan melibatkan sedikit sumberdaya manusia.  Pekerjaan-pekerjaan juga sekarang dimungkinan dilakukan dari jarak jauh, sehingga banyak efisiensi dan produktivitas dicapai dengan lebih baik. Penting untuk para angkatan kerja juga melihat secara lebih utuh dan bijaksana, ketika kabar buruk itu hadir maka pikirkan langkah-langkah masa depan sambil memahami betul hak dan kewajiban yang patut anda terima saat perusahaan memutuskan melalukan penyesuaian ketenagakerjaan.  Kewajiban perusahaan adalah memberikan pesangon sesuai dengan regulasi, dan karyawan patut memahami untuk proses hubungan industrial yang dapat tempuh jika memang ada pelanggaran dalam proses pemutusan hubungan kerja. Sebagai contoh terkait dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan Kerja l, diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021.  Bagi perusahaan di Indonesia yang memiliki fundamental dan kepatuhan regulasi yang baik seperti seperti GoTo, Shopee, Unilever Indonesia, LinkAja, dan Indosat; tentu telah berusaha maksimal memenuhi kewajiban sesuai regulasi yang ditetapkan dan didukung oleh ragam program penunjang seperti program pelatihan, jaminan kesehatan waktu tertentu, serta proses match-making di unit-unit usaha lain.  Masyarakat perlu menyadari bahwa, dengan dipenuhinya segala kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan maka sudah tidak ada lagi alasan publik menyerang atau mempertanyakan kredibilitas pelaku usaha secara sepihak apalagi memaksakan kehendak, yang dalam jangka panjang merusak iklim investasi dalam negri.  Pemangku kepentingan justru patut mewaspadai penyalahgunaan proses perjanjian kerja yang menyebabkan terjadinya pengabaian kewajiban perusahaan atau memanfaatkan celah-celah regulasi untuk menggali keuntungan yang tidak berkelanjutan.  Beberapa perusahaan seperti Unilever Indonesia dan Sampoerna pernah memberikan manfaat pelatihan keterampilan atau kewirausahaan untuk mendukung keberlanjutan hidup pasca kehilangan pekerjaan. Hal ini bukan kewajiban, namun sebuah upaya kreatif perusahaan-perusahaan untuk dapat memberikan dukungan yang optimal bagi para karyawan yang terdampak.  Dukungan yang optimal bukan berasal dari orasi keras di depan pabrik, tapi proses mediasi yang sehat yang didukung komitmen untuk memenuhi kewajiban serta komitment dan niat baik perusahaan. Pemerintah juga telah memberikan jaring pengaman sosial bagi tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan dan jaminan kehilangan pekerjaan yang saat ini berlaku pasca disahkannya UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.  Selanjutnya, Twitter pada hari Sabtu, 12 November 2022, mulai memberhentikan sebagian besar staf kontraknya secara sepihak. Seperti banyak perusahaan, staf Twitter terdiri dari campuran karyawan penuh waktu serta pekerja kontrak yang bekerja untuk pihak ketiga. Twitter telah memotong jumlah karyawan kontrak yang tidak ditentukan di berbagai bidang, termasuk moderasi konten.  Banyak karyawan kontrak itu berstatus tak pasti sejak Twitter memangkas separuh stafnya awal bulan ini, dengan beberapa tidak tahu harus melapor kepada siapa, karena rekan mereka di dalam perusahaan telah diberhentikan. Beberapa karyawan kontrak, sementara itu, khawatir tentang pembayaran selama dua minggu terakhir karena sejumlah karyawan kontrak berakhir dengan tim tanpa karyawan Twitter penuh waktu, sehingga tidak ada yang menandatangani kartu waktu kerja mereka.  Untuk itu, penting untuk rekan-rekan karyawan menggunakan mekanisme bipartit dan tripartit secara bijaksana dan memastikan adanya moderasi yang sehat selama proses transisi itu berlangsung. Seperti yang saya utarakan dalam judul, mari Menakar Produktivitas dari KERJA TETAP Menuju TETAP KERJA.  *Lucia merupakan Human Capital Expert/ International Sertified Organization Transformation

Potret Tantangan Ketenagakerjaan Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/image-1-1-3.jpg" alt="Suasana kantor Campuspedia yang menempati fasilitas Koridor Co-working Space yang disediakan Pemerintah Kota Surabaya. rafika/jawapos.com" width="100%">
<figcaption>Suasana kantor Campuspedia yang menempati fasilitas Koridor Co-working Space yang disediakan Pemerintah Kota Surabaya. rafika/jawapos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melalui Direktur Bina Penyelegaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Ditjen Binalavotas dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) telah melakukan inspeksi mendadak ke Campuspedia yang berlokasi di Surabaya.  Sidak dilakukan terkait viralnya curhatan seorang peserta magang di Campuspedia yang digaji hanya Rp 100 ribu per bulan dan didenda Rp 500 ribu jika resign.  Direktur Pemagangan Ali Hapsah mengatakan, dari hasil sidak tersebut, tim Binwasnaker dan K3 memastikan bahwa informasi yang beredar terkait pemberian gaji yang kecil dan pemberlakuan denda kepada peserta magang adalah benar.  "Dari penjelasan CEO Campuspedia, saudara Akbar Maulana, kita mendapatkan informasi bahwa memang benar apa yang beredar sebagaimana diinformasikan, tapi hal yang berkaitan dengan denda 500 ribu itu memang diakui pernah terjadi seperti itu," ujarnya dalam keterangan yang diterima JawaPos.com, Minggu (31/10).  Namun, kata Ali, dengan adanya kejadian tersebut, pihak Campuspedia menyadari bahwa tindakannya tidak tepat dan berencana mengembalikan kembali dana denda yang telah diterimanya kepada peserta magang.  "Ada niat baik dari mereka untuk mengembalikan dana itu kepada orang-orang yang pernah memberikan. Namun, meskipun ada (aturan) denda, tidak serta merta denda itu dibayarkan oleh peserta magang. Ada yang membayarkan, ada yang tidak membayarkan," ujarnya.  Ia menjelaskan, para peserta magang di Campuspedia merupakan para mahasiswa. Pemagangan dan dilakukan dalam rangka meningkatkan kompetensinya.  Menurutnya, pemagangan yang dilakukan oleh orang yang lagi mencari ilmu, seperti mahasiswa itu tidak terkait dengan perhatian - perhatian (concern) Kementerian Ketenagakerjaan. Sebab sebagaimana pemagangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020, yakni pemagangan menyasar para pencari kerja dan pekerja untuk meningkatkan kompetensinya.  "Sehingga dalam konteks ini sebenarnya kurang relevan dengan concern kita. Meskipun demikian, kita tetap memberikan arahan agar aturan yang ada di Permenaker bisa menjadi acuan, sehingga hasil yang diharapkan dari proses magang itu betul-betul bisa didapatkan," jelasnya.  Selain itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada industri yang bersedia menjadi penerima magang karena program pemagangan merupakan bagian dari pelatihan vokasi yang bertujuan mengatasi persoalan ketenagakerjaan.  "Sebagaimana ditekankan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, pemagangan sangat penting untuk menyiapkan tenaga kerja dengan kompetensi yang sesuai tuntutan pasar kerja," ucapnya.  Ia menambahkan, agar pemagangan yang dilakukan industri berjalan dengan benar, yakni sesuai Permenaker Nomor 6 Tahun 2020, Kemnaker sangat membuka diri dan siap membantu industri dalam hal memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan, seperti merancang proses pemagangan dan menyiapkan mentornya yang bersertifikat.  "Intinya pemagangan ini bukan sesuatu yang dilarang, tetapi sesuatu yang kita dorong, tapi dengan syarat kita dalam melaksanakannya sesuai dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2020," pungkasnya.

Viral Anak Magang Digaji Rp 100 Ribu, Kemenakertrans Sidak Campuspedia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/13-pemda-dapat-penghargaan-hanif-sdm-harus-melek-teknologi_m_.jpg" alt="Menakertrans Hanif Dhakiri, saat memberikan sambutan beberapa waktu yang lalu" width="100%">
<figcaption>Menakertrans Hanif Dhakiri, saat memberikan sambutan beberapa waktu yang lalu</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Ketegakerjaan dan Transmigrasi (Kemenakertrans) memberikan penghargaan kepada daerah-daerah yang berprestasi dalam pembangunan ketenagakerjaan. Penghargaan diberikan dalam acara yang bertajuk Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (INTEGRA) 2018. Ada 19 kategori penghargaan yang diserahkan kepada 13 pemerintah daerah sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian pembangunan ketenagakerjaan di masing-masing daerah. Menaker M Hanif Dhakiri mengatakan, pemerintah ke depan akan semakin fokus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Bagaimanapun, SDM yang terampil menjadi kunci untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. &ldquo;SDM juga harus melek teknologi. Jika SDM di Indonesia melek teknologi, maka ekonomi kita bisa tumbuh hingga 7 persen,&rdquo; ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Selasa (20/11). Berdasarkan data, pembangunan ketenagakerjaan selama empat tahun terakhir menunjukan kemajuan yang cukup baik. Di antaranya, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 67,26 persen, tingkat pengangguran berada yang rendah yakni 5,34 persen, serta tingkat pekerja yang bekerja sektor formal mencapai 43,16 persen. &ldquo;Karena itu, Indonesia memiliki modal yang cukup kuat untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia sebagaimana hasil riset McKinsey Global Institute yang meramalkan Indonesia menjadi negara ekonomi terbesar ke-7 di dunia pada tahun 2030,&rdquo; terang Hanif. Dalam menentukan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) 2018, pihaknya mengukur 9 indikator utama dan 22 sub indikator IPK. Dari pengukuran tersebut, diperoleh daerah-daerah yang mendapatkan IPK tertinggi dari berbagai kategori yang sekaligus menjadi penerima penghargaan dalam INTEGRA 2018, antara lain: Provinsi Dengan Urusan ketenagakerjaan Besar Terbaik Pertama : Sulawesi Selatan Terbaik kedua &nbsp;: Jawa Timur Terbaik Ketiga &nbsp;: Jawa Tengah Provinsi Dengan Urusan Ketenagakerjaan Sedang Terbaik Pertama : Kalimantan Timur Terbaik Kedua &nbsp;: DKI Jakarta Terbaik Ketiga &nbsp;: D.I. Yogyakarta Provinsi Dengan Urusan Ketenagakerjaan Kecil Terbaik Pertama : Sulawesi Tengah Terbaik Kedua &nbsp;: Kalimantan Utara Terbaik Ketiga &nbsp;: Sulawesi Utara Provinsi Dengan Akselerasi Indeks Terbaik Pemenang &nbsp;: Sulawesi Utara Provinsi Dengan Indikator Utama Perencanaan Tenaga Kerja Terbaik Pemenang &nbsp;: D.I. Yogyakarta Provinsi Dengan Indikator Utama Penduduk dan Tenaga Kerja Terbaik Pemenang &nbsp;: Bali Provinsi Dengan Indikator Utama Kesempatan Kerja Terbaik Pemenang &nbsp;: DKI Jakarta Provinsi Dengan Indikator Utama Pelatihan Dan Kompetensi Kerja Terbaik Pemenang &nbsp;: Kalimantan Selatan Provinsi Dengan Indikator Utama Produktivitas Tenaga Kerja Terbaik Pemenang &nbsp;: DKI Jakarta Provinsi Dengan Indikator Utama Hubungan Industrial Terbaik Pemenang &nbsp;: Sumatera Barat Provinsi Dengan Indikator Utama Kondisi Lingkungan Kerja Terbaik Pemenang &nbsp;: Jawa Tengah Provinsi Dengan Indikator Utama Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja Terbaik Pemenang &nbsp;: Jawa Barat Provinsi Dengan Indikator Utama Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terbaik Pemenang &nbsp;: DKI Jakarta

13 Pemda Dapat Penghargaan Hanif: SDM Harus Melek Teknologi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-ump-kemenakertrans-bukan-ditolak-buruh-tapi-said-iqbal_m_.jpg" alt="Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri" width="100%">
<figcaption>Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polemik terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2019 yang dinilai sesuai dengan PP 78/2015 terus dikritisi oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Dia menilai upah yang ditetapkan tidak sesuai dengan kebutuhan hidup di ibu kota. Menanggapi hak itu, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyampaikan keberatan jika Said Iqbal terus mengatasnamakan buruh. Padahal menurutnya, Said tidak memahami konsekuesi kenaikan upah jika dinaikkan terlalu tajam. "Jangan bilang ditolak buruh, tapi ditolak Said Iqbal itu harus dibedakan. Lah kalau dia kan untuk mau-maunya sendiri," tegas Hanif di Gedung Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Jumat (2/11). Menurutnya, Said tidak memikirkan warga yang belum bekerja. Hanif mengajak Said untuk berpikir bahwa kenaikan yang terlalu tinggi akan berdampak pada pemecatan paksa para buruh dan yang belum bekerja akan kesulitan mendapat pekerjaan. "Dia memang mikirin yang belum kerja? Kalau nanti upahnya terlalu tinggi dan PHK banyak, dia nyalahin siapa? Nyalahin pemerintah lagi. Lah kok enak," terangnya. Maka dari itu, Hanif meminta agar para buruh dapat berpikir cerdas terkait kenaikan UMP. Sebab, sesuai dengan PP 78 tahun 2015 buruh telah diupayakan naik gajinya di semua daerah Indonesia. "Genjot upah setinggi-tingginya nanti begitu pengusaha nggak kuat bayar upah melakukan PHK salahin lagi pemerintah. That's not fair," tandasnya.

Soal UMP, Kemenakertrans: Bukan Ditolak Buruh, Tapi Said Iqbal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/agar-tki-tak-dihukum-mati-lagi-pemerintah-jangan-salah-langkah_m_199190.jpeg" alt="Ilustrasi pos Tenaga Kerja Indonesia di Bandara Soekarno Hatta." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pos Tenaga Kerja Indonesia di Bandara Soekarno Hatta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengamat Hubungan Internasional Hikmahanto Juwana menilai, Pemerintah Indonesia tak perlu memutuskan hubungan diplomasi dengan Arab Saudi. Hal ini terkait dengan imbas hukuman mati Tenaga Kerja Indones (TNI) asal Madura. Pasalnya, Arab Saudi memiliki kedaulatan dalam mengatur hukum di negaranya sendiri.&nbsp;Karena itu, pemerintah Indonesia tidak bisa mencampuri keputusan yang dilakukan pemerintah Arab Saudi.&nbsp; "Langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia sudah tepat dengan memanggil duta besar Arab Saudi dan menyampaikan protes. Kita harus menghargai kedaulatan setiap negara," ujar Hikmahanto, Senin (26/3).&nbsp; Guru Besar Universitas Indonesia (UI) ini juga menyarankan, sebaiknya pemerintah tidak salah langkah apalagi sampai berniat memutus hubungan kedua negara.&nbsp; Jika hal itu sampai terjadi, maka yang rugi adalah Indonesia. Apalagi, kata dia, hubungan dua negara terlihat makin mesra setelah kunjungan Raja Arab Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud. "Semua pihak harus melihat masalah ini secara proporsional. Tidak perlu sampai memutuskan hubungan diplomatik yang justru malah merusak hubungan kedua negara," jelasnya. Hikmahanto Juga menyatakan, Konvensi Wina 1963 tak mengatur sanksi pemberian notifikasi hukuman mati warga negara asing (WNA).&nbsp;Jadi, dengan alasan itu, Arab Saudi tak perlu menginformasikan tentang eksekusi mati TKI Muhammad Zaini Misrin kepada pemerintah Indonesia.&nbsp; Namun, Hikmahanto menjelaskan, dengan alasan kemanusiaan mestinya negara manapun yang menganut hukuman mati harus menyampaikan notifikasi kepada negara asal WNA itu.&nbsp; Selain rasa kemanusiaan, kedua negara punya hubungan baik yang telah terjalin berpuluh-puluh tahun. &ldquo;Karena itu, sudah sepantasnya Pemerintah Arab Saudi memberi notifikasi kepada Pemerintah Indonesia terlebih dulu,&rdquo; paparnya.&nbsp; Diektahui, berdasarkan Hukum Internasional merujuk pada Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Kekonsuleran (Konvensi Wina 1963), Indonesia dan Arab Saudi telah menjadi anggota melalui aksesi masing- masing pada tanggal 4 Juni 1982 dan 29 Juni 1988. Dalam pasal 36, kata dia, mengatur tentang pemberian notifikasi bagi negara yang menangkap dan menghukum mati warga negara asing (WNA) kepada pemerintah negara asalnya.&nbsp; "Sayangnya dalam Konvensi Wina itu tidak mengatur sanksi bagi negara yang tidak memberikan notifikasi. Itulah lemahnya hukum internasional, ada pelanggaran, tapi tidak diberikan sanksi," pungkas Hikmahanto.&nbsp;

Agar TKI Tak Dihukum Mati Lagi, Pemerintah Jangan Salah Langkah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/demi-nasib-tki-sbmi-desak-eksekutif-dan-legislatif-bisa-sinergi_m_198956.jpeg" alt="Sejumlah aktivis dan buruh migran melakukan aksi damai di depan Kedutaan Arab Saudi Jakarta Selasa (20/3)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah aktivis dan buruh migran melakukan aksi damai di depan Kedutaan Arab Saudi Jakarta Selasa (20/3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mendesak pemerintah baik dari kalangan eksekutif dan legislatif untuk bersinergi melindungi TKI di luar negeri. &ldquo;Sudah saatnya bersinergi Jangan saling menyalahkan dan lepas tanggung jawab. Jika lembaga negara hanya mementingkan kepentingan golongan, maka cita-cita untuk melindungi buruh migran hanya angan-angan belaka,&rdquo; ujar Sekretaris Jenderal SBMI Bobby Alwi kepada JawaPos.com, Senin (26/3). Bobby menjelaskan, pemerintah melalui eksekutif atau legislatif harus satu suara untuk mendesak pemerintah Arab Saudi agar bersedia melakukan pertemuan membahas perlindungan TKI yang dituangkan dalam Memorandum of Agreement (MoA).&nbsp; Menurut Bobby, pemerintah RI dan Arab Saudi sudah menyetujui membuat payung hukum atau peraturan tentang perlindungan TKI. Hasilnya, pada 2015 sebenarnya pemerintah Arab Saudi sudah menyerahkan draft MoA kepada pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan.&nbsp; "Draft itu itu sebenarnya sudah cukup lengkap untuk melindungi para TKI. Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan sudah mengganggap lengkap draft tersebut," kata Bobby.&nbsp; Kemudian, setelah dipelajari oleh pemerintah, draft MoA tersebut diserahkan ke DPR untuk dibahas. Tapi, ternyata MoA itu tersendat di DPR lantaran alotnya pembahasan di fraksi dan banyaknya kepentingan antar fraksi di DPR.&nbsp; "Sampai sekarang draft tersebut tidak jelas nasibnya. Pembahasan di DPR sangat alot dan banyak kepentingan, padahal MoA itu sangat menjamin perlindungan dan keamanan bagi TKI," ungkapnya.&nbsp; Hal itulah yang sangat disayangkan, apalagi draft itu, kata Bobby, mengatur tentang hak dan kewajiban para buruh migran.&nbsp; "Karena itu, sudah satnya semua lembaga negara harus bersinergi, hilangkan semua ego sektoral untuk melindungi nasib TKI. Pemerintah harus kembali merumuskan ulang MoA bersama Arab Saudi," pungkasnya.

Demi Nasib TKI, SBMI Desak Eksekutif dan Legislatif Bisa Sinergi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/agar-hukuman-mati-tak-terjadi-lagi-ini-saran-sbmi-untuk-pemerintah-ri_m_198640.jpeg" alt="Aksi teaterikal hukum pancung yang diperagakan saat aksi mengencam hukuman mati Arab Saudi pada TKI." width="100%">
<figcaption>Aksi teaterikal hukum pancung yang diperagakan saat aksi mengencam hukuman mati Arab Saudi pada TKI.</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mendesak pemerintah Indonesia untuk segera melakukan pertemuan bilateral dengan Arab Saudi. Tujuannya guna membahas perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).&nbsp; Sekretaris Jenderal SBMI Bobby Alwi menyatakan, pihaknya merasa khawatir kasus hukuman mati TKI Zaini Misrin oleh pemerintah Arab Saudi akan terulang lagi. &ldquo;Untuk mengantisipasi agara kasus serupa tidak terjadi lagi, sudah seharusnya pemerintah segera melakukan pertemuan dengan pemerintah Arab Saudi. Saya pikir lebih cepat lebih baik. Karena ini terkait nasib TKI,&rdquo; ujar Bobby melalui keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Sabtu (24/3).&nbsp; Bobby menilai, karena pentingnya masalah perlindungan TKI, maka sebaiknya tak perlu lagi diselesaikan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU). Tapi, harus kepada peraturan yang lebih mengikat.&nbsp; "Pemerintah kedua negara harus segera bertemu dan melakukan perjanjian yang lebih mengikat antara kedua belah pihak. Sekali lagi ini agar jangan sampai hukuman mati terulang kembali," kata Bobby.&nbsp; Menurut Bobby, dengan adanya Memorandum of Agreement (MoA) antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi, diharapkan nasib TKI di negara-negara yang penempatan kerja lebih terjamin. Karena MoA itu mengatur teknis bagaimana hak dan kewajiban bagi TKI. &ldquo;Dengan demikian, pemerintah Indonesia dapat memperkuat pengawalan keamanan bagi TKI di luar negeri,&rdquo; harapnya. Lebih lanjut Bobby juga mengakui, pihaknya selama ini mendukung pemerintah untuk terus melakukan negosiasi bilateral ke negara-negara tujuan TKI. &ldquo;Tentu kita semua berharap ada regulasi yang bisa menciptakan sistem tata kelola dan perlindungan TKI yang lebih baik," pungkasnya.&nbsp;

Agar Hukuman Mati Tak Terjadi Lagi, Ini Saran SBMI untuk Pemerintah RI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kemenakertrans

Berita Terkini