<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/28/TtKBoMiHcdk4SP6qLHR8oLSvItMQMSu55GF6eG8m-3614990833.jpg" alt="Mediasi pasca pembubaran aktivitas jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) di sebuah rumah di wilayah Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah pada Minggu (27/7). (Padang Ekspres)" width="100%">
<figcaption>Mediasi pasca pembubaran aktivitas jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) di sebuah rumah di wilayah Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah pada Minggu (27/7). (Padang Ekspres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Sumatera Barat (Sumbar) meminta masyarakat bijak menyikapi insiden di Padang Sarai, Kota Padang, terkait pembubaran ibadah jemaat Kristen dan dugaan perusakan rumah doa, pada Minggu (27/7). Plt Kakanwil Kemenag Sumbar, Edison menyampaikan keprihatinan atas peristiwa tersebut. Ia menegaskan pentingnya penyelesaian persoalan secara damai dan sesuai hukum. &ldquo;Kita sangat menyesalkan adanya peristiwa ini dan tindakan yang jauh dari norma-norma dalam hidup bersosial di masyarakat. Kita ini negara hukum, semua persoalan bisa diselesaikan dengan musyawarah dan aturan yang berlaku,&rdquo; kata Edison dalam keterangannya, Senin (28/7). Menurut Edison, insiden yang terjadi bukanlah konflik bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), melainkan murni persoalan sosial kemasyarakatan. Ia mengapresiasi respons cepat Pemerintah Kota Padang dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menangani situasi tersebut secara damai dalam waktu singkat. &ldquo;Kami memberikan apresiasi kepada Wali Kota Padang, Kakan Kemenag Kota Padang, FKUB, Forkopimcam Koto Tangah, serta tokoh masyarakat yang telah melakukan pertemuan dan menyepakati langkah-langkah konstruktif untuk menjaga suasana harmonis,&rdquo; ucapnya. Edison menjelaskan, mediasi antara warga Nias dengan warga RT 02 Teratai Indah dilaksanakan di Kantor Camat Koto Tangah hanya dalam waktu tiga jam sejak kejadian.&nbsp; Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk hidup berdampingan secara damai dan mengakui bahwa permasalahan ini tidak berkaitan dengan isu agama atau etnis. Hasil mediasi merekomendasikan beberapa poin penting, di antaranya komitmen warga keturunan Nias untuk menjalin hubungan harmonis dengan warga lokal serta penegasan bahwa insiden ini tidak boleh dikaitkan dengan isu SARA. Lebih lanjut, Edison juga mengimbau para pemuka agama agar terus membina masyarakat dalam semangat kebersamaan dan toleransi. &ldquo;Walaupun berbeda suku, bahasa, dan agama, namun Allah Tuhan Yang Maha Esa menegaskan bahwa Islam sejatinya menjadi rahmat bagi seluruh alam,&rdquo; pungkasnya.

Kemenag Sumbar meminta masyarakat bijak dalam menyikapi insiden kerukunan di Padang Sarai, Kota Padang, demi menjaga harmoni.

Kemenag Sumbar Minta Masyarakat Bijak Sikapi Isu Kerukunan di Padang Sarai Kota Padang, Klaim Bukan konflik SARA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Pembelajaran-Tatap-Muka-Di-Sekolah-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Siswa saat mengikuti kegiatan belajar sacara tatap muka dengan kapasitas 50 persen di Sekolah Dasar Negeri 014 Pondok Labu, Jakarta Selatan, Jumat (4/2/2022). Presiden Jokowi meminta pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dievaluasi, terutama di 3 pro" width="100%">
<figcaption>Siswa saat mengikuti kegiatan belajar sacara tatap muka dengan kapasitas 50 persen di Sekolah Dasar Negeri 014 Pondok Labu, Jakarta Selatan, Jumat (4/2/2022). Presiden Jokowi meminta pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dievaluasi, terutama di 3 pro</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Sumatera Barat (Sumbar) Helmi mengungkapkan madrasah di wilayahnya telah menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dengan memegang lima prinsip.  Ia menyampaikan, prinsip yang diterapkan untuk PTM terbatas ini dilaksanakan demi lancarnya pelaksanaan pembelajaran ditengah pandemi yang masih mewabah di negeri ini. "Pertama, PTM terbatas ini memberikan hak anak untuk belajar dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan bagi peserta didik maupun tenaga pendidik dan kependidikan kita," ujar dia, Rabu (9/2).  Yang kedua, pelaksanaan PTM Terbatas bersifat dinamis yang disesuaikan dengan kondisi penyebaran Covid-19 serta tetap berpedoman kepada kebijakan pemerintah daerah. Selanjutnya, Kemenag juga memberikan opsi dan mengakomodir keinginan orang tua wali muridnya jika tetap menginginkan anaknya untuk memgikuti pembelajaran jarak jauh.  "Keempat, penerapan protokol kesehatan yang ketat terus kami laksanakan dengan pengawasan berkala untuk memberikan rasa aman bagi peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan bahkan orang tua wali murid," imbuhnya.  Prinsip kelima menurut Helmi, penerapan pelaksanaan PTM Terbatas di Sumatera Barat memaksimalkan pelaksanaan vaksinasi bagi seluruh peserta didik dan tenaga kependidikan sesuai anjuran pemerintah demi keamanan dan kenyamanan bersama.  Adapun, Kepala Subdirektorat Kurikulum dan Evaluasi Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah (Direktorat KSKK) Kemenag Ahmad Hidayatullah menuturkan bahwa dalam PTM terbatas, setiap tenaga pendidik perlu melakukan inovasi agar pembelajaran dapat dilaksanakan dengan maksimal meskipun pandemi masih melanda.  "Banyak siswa yang mungkin baru tau keadaan sekolahnya setelah sekian lama belajar daring. Di sini peran para tenaga pendidik untuk meramu setiap materi menjadi menarik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai tapi tetap aman, nyaman walaupun dilaksanakan dalam kondisi pandemi," pungkas Ahmad.

Kemenag Sumbar Terapkan 5 Prinsip Pelaksanaan PTM Terbatas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kemenag-sumbar-belum-juga-jatuhkan-sanksi-travel-bmp_m_200598.jpeg" alt="Pimpinan Kanwil Kemenag Sumatera Barat (Sumbar) saat meminta klarifikasi pihak perjalanan haji dan umroh PT Bumi Minang Pertiwi (BMP) atas peristiwa penelantaran jamaah umroh asal Sumbar di Mekah dan Malaysia di Kantor Kemenag Sumbar, Minggu (1/4)." width="100%">
<figcaption>Pimpinan Kanwil Kemenag Sumatera Barat (Sumbar) saat meminta klarifikasi pihak perjalanan haji dan umroh PT Bumi Minang Pertiwi (BMP) atas peristiwa penelantaran jamaah umroh asal Sumbar di Mekah dan Malaysia di Kantor Kemenag Sumbar, Minggu (1/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Empat hari pasca ribut-ribut soal penelantaran jamaah umroh asal Sumbar di Mekah dan Malaysia, biro perjalanan haji dan umroh PT Bumi Minang Pertiwi (BMP) akhirnya memenuhi panggilan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Sumatera Barat (Sumbar), Minggu (1/4). Pemanggilan tersebut bertujuan untuk meminta klarifikasi perusahaan terkait yang diduga menelantarkan 121 jamaah. Baik yang telah berada di Mekah, maupun yang tengah menunggu proses keberangkatan di Malaysia. Kepala Kanwil Kemenag Sumbar Hendri mengatakan, pihaknya masih harus mempelajari hasil pertemuan hari ini sebelum menjatuhkan tindakan terhadap PT BMP. Pihaknya memandang, kedatangan BMP memenuhi panggilan Kemenag Sumbar adalah sebuah itikad baik yang menunjukkan BMP bertanggungjawab atas pemulangan dan penjadwalan ulang bagi jamaah umroh yang sudah menyelesaikan pembayaran. "Hasil klarifikasi pihak perusahaan ini kami pelajari dulu masalahnya seperti apa. Setelah itu, baru kita ambil kesimpulan," katanya pada sejumlah wartawan, Minggu (1/4). Pemberian sanksi tentu akan dilakukan jika memang PT BMP terbukti lalai dalam mengakomodir hak para jamaah umroh. Sementara itu, Direktur Utama PT BMP, Edi Kurniawan menjelaskan, jika permasalahan yang membuat jamaah terlantar bermula dari proses konfirmasi deposit atas tiket yang terkendala. Menurutnya, pihak BMP sudah menyerahkan deposit untuk pembayaran tiket pesawat jamaah pada sebuah biro perjalanan di Malaysia. Namun, karena satu dan lain hal, pihak biro perjalanan di Malaysia tidak mengkonfirmasi pembayaran tiket tersebut.&nbsp; "Terkait tiket, ada rekanan kami di Malaysia, kami sudah deposit tiket tapi tidak mereka konfirmasi. Nah ini sudah kami jelaskan kepada jamaah untuk dipahami. Kami akan bertanggungjawab kepada jamaah dan melakukan reschedule ulang," jelas Edi usai. Pihak BMP, kata Edi, memastikan bahwa seluruh jamaah akan dipulangkan paling lambat tanggal 5 April 2018 mendatang. Beberapa hari ke depan akan dilakukan pemulangan bagi jamaah yang masih berada di Malaysia. Senin (2/4) besok akan dipulangkan satu grup dari Malaysia. Menyusul kemudian, tiga grup dipulangkan pada Selasa (3/4) dan satu grup lagi pada Kamis (5/4). "Seluruh jamaah yang tertunda keberangkatannya akan dijadwalkan ulang pada bulan Oktober, November, dan Desember 2018," kata Edi. Sebelumnya, 84 orang jamaah asal Sumatera Barat terkatung-katung di Mekah, Arab Saudi. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Vicky Masril, 30, salah seorang jamaah yang turut menunaikan ibadah umrah bersama PT Bumi Minang Pertiwi (BMP). Melalui pesan WhatsApp Vicky menuturkan, dia bersama 83 orang jamaah lainnya tidak bisa masuk kamar hotel Elaff Almashar, Mekkah. "Sejak tadi malam (waktu setempat), kunci hotel kami diblokir. Kami tidak bisa masuk. Alasannya, pihak PT BMP tidak membayar sewa hotel," kata Vicky melalui pesan WhatsApp-nya kepada JawaPos.com, Kamis (29/3) sore.

Kemenag Sumbar Belum Juga Jatuhkan Sanksi Travel BMP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ombudsman-minta-kemenag-sumbar-serius-tangani-jamaah-umroh-terlantar_m_200310.jpeg" alt="Plt Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Adel Wahidi" width="100%">
<figcaption>Plt Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Adel Wahidi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus penelantaran jamaah umroh asal Sumatera Barat (Sumbar) oleh PT Bumi Minang Pertiwi (BMP) di Makkah, Arab Saudi dan Malaysia mendapat perhatian Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sumbar. Ombudsman RI mewanti-wati Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sumbar untuk segera menindaklanjuti kasus penelantaran jamaah umroh oleh PT BMP. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Adel Wahidi mendesak Kementerian Agama agar segera membuka layanan aduan terkait masalah ini. Serta, melakukan berkoordinasi dengan pihak biro perjalanan umroh yang bersangkutan untuk mencari solusi secepatnya. "Kami sesalkan ini terjadi. Perjalanan umroh memang dilakukan oleh swasta. Tapi, pelaksanaannya diatur dan diawasi oleh pemerintah. Kejadian ini mengindikasikan lemahnya pengawasan," jelas Adel Jumat (30/3). Ia mengeungkapkanm, pihak Ombudsman sendiri memang belum menerima laporan terkait hal ini. Kendati begitu, pihaknya berinisiatif untuk melakukan investigasi terhadap kasus yang menimpa ratusan jamaah umroh asal Sumbar. Dari penelusuran Ombudsman, tiket untuk penerbangan menuju Arab Saudi bahkan belum dipesan ketika sebagian jamaah sudah terbang ke Kuala Lumpur. Akibatnya, puluhan jamaah tertahan di Malaysia tersebut selama beberapa hari. Adel mengingatkan, mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 8 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Jadwal penerbangan menuju dan dari Arab Saudi harus diurus oleh biro perjalanan dengan memperlihatkan bukti tiket. "Dalam hal ini, Ombudsman menduga telah terjadi penyimpangan ketentuan dari PMA (Peraturan Menteri Agama) oleh biro perjalanan," kata Adel. Kanwil Kemenag Sumbar lanjut Adel, perlu mencatat dan menindaklanjuti masalah ini dan memastikan biro perjalanan yang bersangkutan yakni PT BMP menunaikan kewajibannya terhadap jamaah umroh. Jika terbukti melanggar, biro perjalanan bisa saja dikenai sanksi. Kasus ini juga mendapat perhatian Kanwil Kemenag Sumbar. Pihak Kemenag mengaku, telah berupaya meminta klarifikasi perusahaan terkait peristiwa tersebut. Selaini itu, Kemenag juga telah memanggil pimpinan PT BMP pada Kamis (29/3). Hanya saja, pimpinan agen travel umroh tersebut hingga kini masih berada di Jakarta. "Kami sudah berkoordinasi dan melakukan pemanggilan. Namun Dirut BMP di Jakarta. Sepertinya mengurus kasus ini. Insyaallah, secepatnya kami bertemu dan membahas peristiwa ini," kata Kepala Kanwil Kementerian Agama Sumbar Hendri. Dari catatan Kanwil Kemenag Sumbar, ada 121 jamaah umroh tertahan di Kuala Lumpur, Malaysia akibat administrasi menuju dan selama berada di Arab Saudi belum rampung dibayarkan pihak biro perjalanan PT BMP. Dari jumlah itu, 90 orang jamaah telah dipulangkan pada Kamis (29/3) dan Jumat (30/3) ini oleh biro perjalanan mitra BMP. Sisanya, akan diupayakan pemulangannya menggunakan jasa biro perjalanan di Kuala Lumpur. "Sedangkan 200 orang tertahan di Arab Saudi. Namun sudah dikoordinasikan dengan KJRI. Diupayakan juga pemulangannya. Tapi intinya kami harus panggil dulu Dirut BMP ini," tandas Hendri. Seperti diketahui, 84 orang jamaah umroh asal Sumbar terlantardi Makkah, Arab Saudi. Puluhan jamaah itu tidak dapat masuk ke kamarnya karena pihak PT BMP belum membayar hotel Elaff Almashar tempat mereka menginap. Akibatnya mereka tidak bisa masuk ke kamar hotel mereka. Labih parahnya lagi, para jamaah diminta untuk membayarkan uang sewa hotel sebesar 60.000 riyal setara Rp300 juta.

Ombudsman Minta Kemenag Sumbar Serius Tangani Jamaah Umroh Terlantar

kemenag sumbar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kemenag sumbar

Berita Terkini

Kemenag Sumbar Minta Masyarakat Bijak Sikapi Isu Kerukunan di Padang Sarai Kota Padang, Klaim Bukan konflik SARA

Kemenag Sumbar Terapkan 5 Prinsip Pelaksanaan PTM Terbatas

Kemenag Sumbar Belum Juga Jatuhkan Sanksi Travel BMP

Ombudsman Minta Kemenag Sumbar Serius Tangani Jamaah Umroh Terlantar

Download Aplikasi JawaPos.com