<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/28/image-1-3519744572.jpeg" alt="Menteri Agama, Nasaruddin Umar menyampaikan hasil Sidang Isbat penetapan 1 Zulhijah 1446 H / 2025 (Kemenag RI)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama, Nasaruddin Umar menyampaikan hasil Sidang Isbat penetapan 1 Zulhijah 1446 H / 2025 (Kemenag RI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) secara resmi mengadakan konferensi pers Sidang Isbat awal Zulhijah 1446 Hijriah di Kantor Kemenag, MH. Thamrin, Jakarta pada Selasa, (27/5). Pembacaan hasil sidang disampaikan langsung oleh Menag RI, Nasaruddin Umar yang mana menyampaikan bahwa 1 Zulhijah 1446 H jatuh pada 28 Mei 2025 M. Dengan putusan tersebut maka secara resmi juga menetapkan hari raya Idul Adha 1446 H jatuh pada&nbsp;6 Juni 2025 M. Dalam konferensi pers, Nasaruddin juga menyampaikan bahwa penetapan berpedoman dengan menggunakan metode Rukyatul Hilal, yakni metode menentukan awal bulan dalam perhitungan kalender Hijriah dengan cara merukyah atau mengamati hilal (bulan sabit) secara langsung. Apabila hilal tidak tampak atau gagal terlihat, maka bulan (kalender) akan digenapkan (Istikmal) menjadi 30 hari. Pemerintah melalui Kemenag RI juga menempatkan sebanyak 114 titik pengamatan hilal di berbagai wilayah di Indonesia. Saat prosesi pengamatan hilal, sempat terjadi situasi yang menegangkan lantaran dari laporan pengamatan yang dilakukan di seluruh pelosok tanah air hampir semuanya tidak berhasil melihat hilal. Hingga sampai pada detik-detik akan diputuskan barulah muncul satu laporan dari wilayah Aceh yang menyatakan berhasil melihat hilal. &ldquo;Kami sudah berdoa hingga di detik-detik akhir pengamatan kemudian&nbsp;last minute&nbsp;tiba-tiba mendapat laporan di wilayah Aceh berhasil melihat hilal&rdquo; pungkas Nasaruddin Umar. Dengan laporan tersebut, maka Kementerian dapat menyimpulkan secara resmi bahwa penentuan awal Zulhijah 1446 H jatuh pada Rabu, 28 Mei 2025 M. Keputusan pemerintah RI ini sejalan dengan putusan Muhammadiyah yang sebelumnya juga sudah memastikan 1 Zulhijah 1446 H jatuh pada 28 Mei 2025 M, sehingga penetapan hari raya Idul Adha juga sama yakni jatuh pada 6 Juni 2025. Muhammadiyah sendiri menggunakan metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal yang menetapkan pergantian bulan atau penentuan kalender Hijriah melalui perhitungan hisab tidak dengan pengamatan secara rukyat atau langsung. Selain itu, pemerintah juga melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri antara Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga telah merilis secara resmi terkait Peringatan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025. Melalui rilis resmi SKB 3 Menteri tersebut, ditetapkan bahwa hari libur nasional Idul Adha jatuh pada Jumat, 6 Juni 2025 diikuti dengan cuti bersama Idul Adha pada Senin, 9 Juni 2025. ***

Idul Adha jatuh pada Jumat, 6 Juni 2025 diikuti dengan cuti bersama Idul Adha pada Senin, 9 Juni 2025.

Hasil Sidang Isbat Penentuan Awal Zulhijah 1446 H: Pemerintah Resmi Tetapkan Idul Adha Jatuh Pada 6 Juni 2025, Sama dengan Muhammadiyah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/16/IMG_20240216_144607-4022601904.jpg" alt="Gus Miftah bersama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka." width="100%">
<figcaption>Gus Miftah bersama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pendakwah sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren Ora Aji Sleman Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah menegaskan tidak pernah menyebut Kementerian Agama (Kemenag) soal penggunaan&nbsp;speaker&nbsp;(pengeras suara) saat bulan puasa. "Kemenag RI jangan bawa perasaan (baper), lihat pidato Abah (sapaan Gus Miftah), ada enggak ditunjukkan kepada Kemenag, 'kan enggak ada. Kenapa jadi baper&nbsp;dengan mengatakan Abah asbun (asal bunyi)," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (12/3). Miftah&nbsp;mengatakan hal itu ketika menanggapi pernyataan Jubir Kemenag yang menyebut dirinya asbun dan gagal paham terkait dengan penggunaan&nbsp;speaker&nbsp;pada bulan puasa. Gus Miftah dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada sama sekali dirinya berceramah dengan penyebutan surat edaran Kemenag RI. "Jadi, sekali lagi saya tegaskan, Gus Miftah tidak pernah menyebut surat edaran Kemenag RI terkait dengan pengeras suara karena yang menyarankan soal pembatasan&nbsp;speaker&nbsp;tersebut bukan hanya Menteri Agama," jelasnya. Demi syiar Ramadhan, kata dia, penggunaan&nbsp;speaker&nbsp;harus tetap dilakukan demi mengembalikan suasana bulan puasa pada zaman orang tua dahulu. "Akan tetapi, tetap semua harus ada batasnya dalam penggunaan&nbsp;speaker. Katakanlah sampai pukul 22.00&nbsp;pakai&nbsp;speaker&nbsp;luar. Kemeriahan Ramadhan itu harus dikembalikan seperti masa kecil orang tua kita dahulu, jadi nuansa Ramadhan itu terasa," katanya. Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) menyoroti ceramaah Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah di Bangsri, Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur, beberapa hari lalu, lantaran mengkritisi surat edaran Kemenag terkait dengan imbauan menggunakan&nbsp;speaker&nbsp;dalam selama Ramadhan. Kemenag menyebut Gus Miftah gagal paham lantaran membandingkan imbauan penggunaan&nbsp;speaker&nbsp;itu dengan dangdutan yang menurutnya tidak dilarang, bahkan hingga pukul 01.00. "Gus Miftah tampak asbun dan gagal paham terhadap surat edaran tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala. Karena asbun dan tidak paham, apa yang disampaikan juga serampangan, tidak tepat," kata Juru Bicara Kementerian Agama Anna Hasbie dalam keterangannya seperti dikutip dari situs kemenag.go.id, Selasa (12/3).

Miftah mengatakan hal itu guna menanggapi pernyataan Jubir Kemenag yang menyebut dirinya asbun dan gagal paham.

Tak Terima Disebut oleh Jubir Asbun dan Gagal Paham, Gus Miftah: Kemenag RI Jangan Baper

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/28/Gambar-WhatsApp-2024-02-28-pukul-131034_c610106b-151857952.jpg" alt="Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag M. Ali Ramdhani (ANTARA/HO-Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag M. Ali Ramdhani (ANTARA/HO-Kemenag)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; &nbsp;Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia (RI), M. Ali Ramdhani, menegaskan dalam pondok pesantren tidak boleh ada &lsquo;ruang gelap&rsquo; dan seluruh penyelenggaraan sektor pendidikan. Mengutip Antara, Rabu (28/2), ia mengatakan penyelenggaraan pendidikan dengan tidak adanya &lsquo;ruang gelap&rsquo; dapat mencegah terjadinya kekerasan berupa seksual, fisik, dan verbal. "Salah satu keinginan besar kita dalam hal ini adalah terutama di kekerasan seksual dan termasuk perundungan, itu tidak boleh ada ruang gelap di pondok pesantren," ujarnya. Menurutnya &lsquo;ruang gelap&rsquo; ialah kiasan seperti adanya relasi kuasa yang kuat antara santri dengan kiai maupun pimpinan pesantren yang acap kali menjebak santri tidak dapat memberitahu siapa pun termasuk orang tua. Ia menuturkan jika ruang privat bukanlah membatasi pesantren untuk menutup diri demi kelancaran pembelajaran, melainkan harus ada transparansi dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, lembaga pendidikan pun juga tidak boleh memutus komunikasi antara santri dengan orang tua. "Mudah-mudahan dengan tidak ada ruang gelap ini, kita mencoba membangun hubungan yang baik. Walaupun relasi kuasa itu baik tetapi tidak ada ruang-ruang kekerasan dari senior ke junior," kata dia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014381914/miris-begini-kronologi-santri-banyuwangi-yang-tewas-dianiaya-seniornya-pengasuh-pondok-pesantren-buka-suara">Miris! Begini Kronologi Santri Banyuwangi yang Tewas Dianiaya Seniornya, Pengasuh Pondok Pesantren Buka Suara</a> Ali Ramdhani meyakini dengan hilangnya &lsquo;ruang gelap&rsquo; di lembaga penyelenggara pendidikan dapat menekan angka kekerasan. Ia pun menanggapi kasus kekerasan yang dilakukan oleh santri senior di pondok pesantren Al Ishlahiyah di Kediri yang mengakibatkan seorang santri meninggal. Ia mengimbau agar orang tua lebih cermat dalam memilih pesantren untuk anaknya menempuh pendidikan. "Bagaimana kita memilih pondok pesantren tentu saja yang perlu dijadikan pertimbangan adalah yang pertama pesantren tidak boleh memutuskan hubungan antara orang tua dan santri," ucapnya. Ia mengatakan pendidikan yang baik lahir dari ekosistem yang baik. Selain itu, proses pembelajaran tidak hanya lahir dari produk pesantren tetapi juga proses pembinaan dari orang tua. "Dan orang tua memiliki hak yang kuat untuk memantau setiap perkembangan dari sisi fisik, dari sisi pengetahuan dan dari sisi semua aspek yang menyangkut anaknya, apalagi anak ini belum dewasa," katanya. Dalam kasus ini, Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, Mohammad As&rsquo;adul Anam, menuturkan, pihaknya telah melakukan penyelidikan. "Tempat kejadian itu ada di Pondok Al Hanifiyyah, bukan Pondok Al Ishlahiyyah. Tapi, korban belajar di MTs Sunan Kalijogo di Pondok Al Islahiyyah. Keberadaan pondok pesantren tersebut belum memiliki izin operasional pesantren," katanya, Selasa (27/2). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014380672/soal-santri-meninggal-akibat-dianiaya-pimpinan-ponpes-al-ishlahiyyah-kediri-tegaskan-bukan-di-pesantrennya">Soal Santri Meninggal Akibat Dianiaya, Pimpinan Ponpes Al Ishlahiyyah Kediri Tegaskan Bukan di Pesantrennya</a> Ia juga mengatakan jika operasional pesantren tersebut telah berlangsung sejak 2014 di Dusun Kemayan, Desa Kranding, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Lokasi tersebut berdekatan dengan Pesantren Al Islahiyyah. Selain itu, Kapolres Kediri Kota, AKBP Bramastyo Priaji, mengatakan, telah menangkap empat pelaku yang diduga terlibat dalam kasus perundungan tersebut di Pesantren Mojo dan menindaklanjuti laporan keluarga. Walaupun laporan diterima di Banyuwangi, Polres Kediri Kota tetap menyelidiki dengan melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Pengasuh PPTQ Al Hanifiyyah Mayan Mojo, Fatihunada mengaku dirinya tidak tahu kejadian itu. Pada Jumat (23/2) ia tiba-tiba diberi laporan jika santrinya itu sudah meninggal dunia. "Saat itu saya capai dan dibangunkan. Saya dapat laporan anak itu jatuh terpeleset di kamar mandi. Saat itu juga tidak muncul dugaan dan saya tidak sempat melihat karena mengurus ambulans dan keperluan untuk berangkat ke sana (Banyuwangi)," kata Gus Fatih, sapaan akrabnya. ***

Kemenag tegaskan tidak boleh ada lagi ‘ruang gelap’ terkait kasus kekerasan berupa seksual, fisik, dan verbal di lingkungan pendidikan.

Kemenag RI Pastikan Tak Ada ‘Ruang Gelap’ untuk Kekerasan di Pondok Pesantren Usai Kasus Perundungan Terjadi Kembali di Kediri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/10/1b35186c-2642-45ef-af06-a0ab97f9c78a-1516197475.jpeg" alt="Fasilitator Bimtek Bidang Layanan Haji Lansia Kemenag RI Slamet." width="100%">
<figcaption>Fasilitator Bimtek Bidang Layanan Haji Lansia Kemenag RI Slamet.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Calon jemaah haji berusia di atas 95 tahun yang berangkat tahun ini mencapai 555 orang. Kemenag RI telah menyiapkan sejumlah langkah untuk memberikan layanan khusus kepada jemaah lansia. Berdasarkan data di Kemenag RI, sebanyak 7.680 jamaah berusia 85-94 tahun. Selanjutnya, usia 75-84 sebanyak 12.812 jemaah. Terbanyak, usia 65-74 sejumlah 45.796 jemaah. Total jemaah lansia 66.943 orang. Fasilitator Bimbingan Teknis Bidang Layanan Haji Lansia Kemenag RI Slamet mengatakan, tahun ini pemberangkatan haji mengambil tema Ramah Lansia. Sebab jumlah calon jemaah yang telah lansia cukup besar. Kemenag RI telah menyiapkan sejumlah strategi. Antara lain penyiapan petugas haji yang khusus melayani lansia, fasilitas yang mendukung lansia, dan tahapan yang memudahkan lansia. "Kita juga membangun komunikasi sesama jemaah," katanya. Selain itu juga mengedukasi para lansia dengan manasik-manasik yang mengedepankan kemudahan-kemudahan, keringanan-keringanan atau ruqsoh-ruqsoh yang memudahkan jemaah lansia. Menurut Slamet, ternyata banyak alternative-alternatif ibadah haji yang penuh dengan kemudahan-kemudahan Kemenag juga membuat simbol-simbol dan papan arahan untuk peduli lansia. Simbol itu disebar di setiap embarkasi. Yang paling membedakan, tahun ini ada struktur yang khusus menangani jemaah lansia. Struktur ini membawahi petugas layanan khusus lansia. Di setiap sektor nantinya ditempatkan 10 petugas khusua menangani lansia. 10 orang ini bukan petugas utama tapi dia adalah konsolidator, komunikator, dan koordinator.

Calon jemaah haji berusia di atas 95 tahun yang berangkat tahun ini mencapai 555 orang. Kemenag RI telah menyiapkan sejumlah langkah.

555 Calon Jamaah Haji Indonesia Berusia di Atas 95 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/BIOBATERAI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kepulangan Muhammad Faiq Rofiqi di sekolahnya, Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Ulama (MTs NU) Gresik, Kamis (2/12) mendapat sambutan tidak seperti biasa. Siswa dan guru berjajar di sekolah yang berlokasi di Trate tersebut. Irama hadrah dan dendang salawat mengiringi. Juga, dikalungi mawar.  Sambutan semarak itu bukan tanpa alasan. Sebab, Faiq baru saja mendapatkan juara I dalam kompetisi guru dan tenaga kependidikan (GTK) Kemenag RI. Penghargaan itu membanggakan lantaran Faiq menyisihkan ratusan peserta dari sekolah-sekolah besar se-Indonesia. Bahkan, sekolah madrasah negeri.  Kompetisi itu digelar dalam puncak peringatan Hari Guru Nasional 2021 di Jakarta. Alumnus Universitas Brawijaya tersebut meraih juara untuk kategori laboran. Dia berhasil mempersembahkan satu karya inovasi, biobaterai.  "Bagi saya ini prestasi luar biasa, karena pesertanya itu dari seluruh Indonesia. Para nominator lainnya juga luar biasa semua. Banyak yang dari Madrasah Aliyah Negeri (MAN)," ujar Faiq.  Di MTs NU Trate, Faiq adalah guru Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Sebetulnya, dia tidak menyangka karyanya menyedot perhatian dewan juru hingga dinobatkan sebagai pemenang. Biobaterai diciptakan dari bahan daur ulang sampah. Karena itu, lebih ramah lingkungan. “Fungsinya sebagai media pembelajaran anak didik dalam pelajaran IPA,” katanya.  Untuk memfungsikan alat penghasil arus tersebut, caranya mudah. Cukup menghubungkan kabel pada tembaga dan besi yang ada. Agar bisa menciptakan arus, ada cairan khusus yang diletakan di sebuah alat. Faiq memakai bekas kaleng rokok. Selanjutnya, diukur tegangan dan arusnya. Lalu, lampu akan menyala sendiri.  ‘’Untuk membuat alat ini sebenarnya tidak lama. Hanya satu hari. Kalau proses penelitiannya kurang lebih butuh waktu enam bulan,” terang Faiq.  Setelah mendapat penghargaan, dia mengaku tidak lantas berpuas diri. Faiq juga berencana mendaftarkan karyanya itu ke lembaga hak paten. Tidak menutup kemungkinan, biobaterai itu akan digandakan lebih banyak. Tujuannya, sebagai bisa menjadi percontohan. Baik guru dan para siswa. ‘’Rencana akan diurus hak paten dan digandakan. Dalam rangka supaya bermanfaat,” imbuhnya.  Ketua Perguruan Pendidikan NU Trate (PPNUT) Gresik Elvi Wahyudi mengungkapkan, pihaknya juga sangat bangga salah seorang guru di sekolahnya berhasil meraih juara di kompetisi GTK Kemenag RI. ‘’Kami semua teramat bahagia. Sampai-sampai meneteskan air mata. MTs ini bisa memunculkan juara nasional. Bukan hanya membawa nama sekolah, tapi juga Kabupaten Gresik.” ucap dia.  Capaian prestasi tersebut, lanjut Wahyudi, mesti dapat dipertahankan. Selain itu, dapat menginspirasi guru-guru lain. Baik di sekolahnya maupun di sekolah lain. ‘’Pesan saya, terus berinovasi. Sesuai tema HGN, guru peduli maka mencerdaskan negeri,’’ pungkasnya.

Juara Nasional GTK, Salawat Iringi Kepulangan Guru MTs NU Gresik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/udg-hindu.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Setelah tertunda selama satu tahun lebih, Utsawa Dharmagita (UDG) ke-14 akan kembali digelar Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI. Acara akan diadakan secara hybrid, yakni menggabungkan acara live dengan penonton terbatas dan menyiarkannya juga secara daring pada bulan Oktober mendatang.  Dirjen Bimas Hindu, Tri Handoko Seto dalam keterangan resminya menyampaikan bahwa saat ini Tim Panitia sedang melakukan taping video peserta UDG ke beberapa provinsi untuk keperluan penjurian.  “Proses taping video seharusnya dilakukan pada bulan Juni kemarin, tapi tertunda kembali karena pandemi. Bulan September ini kita lanjutkan lagi,” ungkapnya, Selasa (7/9).  Tri Handoko juga mengungkapkan, keputusan dilaksanakannya UDG ke-14 secara hybrid adalah bentuk adaptasi dan responsif Ditjen Bimas Hindu terhadap situasi pandemi Covid-19 yang masih terjadi di Indonesia.  “Diputuskan hybrid salah satunya kita ingin menjaga semangat kompetisi para peserta, karena mereka sudah melakukan persiapan dan pelatihan sejak tahun 2020,” sambungnya.  Di tahun 2021 ini, terdapat tujuh kategori lomba UDG yang diperlombakan, yaitu Membaca Sloka, Membaca Palawakya, Membaca Kakawin, Dharmawacana Bahasa Indonesia, Dharmawacana Bahasa Inggris, Menghafal Sloka, dan kategori yang baru diperlombakan adalah Nyanyian Keagamaan.  “Meskipun dilaksanakan secara hybrid, kita berharap itu tidak mengurangi esensi dan semangat dalam berkompetisi. UDG kita harapkan tetap bisa menjadi wadah bakat dan kreasi generasi Hindu,” tutupnya

Sempat Tertunda, Utsawa Dharmagita 2021 akan Digelar Secara Hybrid

kemenag ri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kemenag ri