<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/16/20230516_100504-01-950448737.jpeg" alt="Kanwil Kemenag Jabar sebut 4.000 jamaah calon haji belum lunasi Bipih." width="100%">
<figcaption>Kanwil Kemenag Jabar sebut 4.000 jamaah calon haji belum lunasi Bipih.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat (Kanwil Kemenag Jabar) menyatakan, sebanyak 4.460 jamaah calon haji reguler asal Jawa Barat belum melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 Hijriah/2023 Masehi. &rdquo;Memang untuk pelunasan biaya haji itu diperpanjang sampai 19 Mei, progres sampai saat ini ada penambahan 200 orang yang melunasi. Total yang belum melunasi ada 4.460 orang,&rdquo; kata Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Ajam Mustajam seperti dilansir dari Antara di Kota Bandung, Selasa (16/5). Berdasar data dari Kementerian Agama, total kuota&nbsp;jamaah calon haji asal Jawa Barat 38.296 orang. Sedangkan total kuota cadangan&nbsp;jamaah calon haji asal Jawa Barat 11.617 orang. Menurut Ajam, hingga saat ini, total&nbsp;jamaah calon haji murni/regular yang sudah melunasi sebanyak 33.866 orang. Dia khawatir jika hingga perpanjangan waktu yang ditentukan&nbsp;jamaah calon haji regular asal Jawa Barat belum juga melunasi biaya haji. &rdquo;Kuota yang tersisa akan diberikan kepada kuota nasional atau daerah lain. Jadi kalau nanti banyak&nbsp;jamaah calon haji regular yang tidak bisa melunasi biaya haji, kami malah khawatir akan berdampak pada penentuan kuota selanjutnya,&rdquo; ujar Ajam Mustajam. Dia menegaskan, penetapan kuota&nbsp;jamaah calon haji didasarkan pada prinsip asas keadilan. Sehingga, daftar tunggu haji di wilayah Jawa Barat, perbedaannya tidak terlalu mencolok di setiap kabupaten/kota. &rdquo;Paling yang perbedaan itu hanya sampai satu hingga dua tahun, tidak sampai hingga belasan tahun. Karena prinsipnya kuota haji itu dihitung dari jumlah penduduk,&rdquo; terang Ajam Mustajam. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat (Wagub Jabar) Uu Ruzhanul Ulum meminta kepada jamaah calon haji untuk menyiapkan diri, khususnya mental dan fisik, sebelum pergi melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. &rdquo;Saya berharap kepada para calon haji yang awal sekarang berangkat ataupun yang kedua, ketiga, yang pertama siapkan mental. Yang Kedua siapkan fisik karena ibadah haji adalah ibadah fi'li. Kalau bahasa fikih bukan ibadah qauliah,&rdquo; kata Wagub Uu Ruzhanul Ulum. Wagub Uu menyampaikan alasan mengapa&nbsp;jamaah calon haji harus mempersiapkan mental dan fisik. Sebab, dua hal tersebut menjadi salah satu aspek yang penting dan saling terhubung dalam pelaksanaan ibadah haji. &nbsp; &nbsp;

Kanwil Kemenag Jabar menyatakan, sebanyak 4.460 jamaah calon haji reguler Jawa Barat belum melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih)

Kemenag Sebut 4.460 Jamaah Calon Haji Jawa Barat Belum Lunasi Biaya Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jamaah-haji-paling-banyak-berisiko-kena-hipertensi_m_231949.jpg" alt="Ilustrasi jamaah haji lansia di Tanah Suci menjalani perawatan karena risiko tinggi kesehatan seperti darah tinggi atau hipertensi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jamaah haji lansia di Tanah Suci menjalani perawatan karena risiko tinggi kesehatan seperti darah tinggi atau hipertensi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Barat menyatakan, sebanyak 40 persen dari 38.723 orang calon jamaah haji tahun ini masuk kategori lanjut usia atau lansia. ”Mungkin kami, ke Pak Karo (Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Jawa Barat Barnas Adjidin), pokoknya bareng-bareng lah memberikan yang terbaik,” kata Kepala Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Barat Ajam Mustazam seperti dilansir dari Antara. Untuk itu, lanjut dia, pihaknya mengusulkan sarana penunjang tambahan seperti ambulans di embarkasi haji kepada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Jawa Barat. ”Kalau kami hanya tersedia cuma ada dua. Kita minta bantuan, mau pinjam,” ucap Ajam Mustazam. ”Kemudian ambulansnya yang bisa melakukan tindakan karena jarak Asrama Haji Indramayu ke Bandara Kertajati lumayan jauh. Kalau ada jamaah haji yang khawatir memerlukan perawatan di perjalanan kan bisa segera ditangani,” lanjut Ajam. Sebelumnya, Menteri Agama sudah mengeluarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) RI Nomor 189 Tahun 2023 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1444 H/2023 M. Kuota Jawa Barat 38.723 jamaah yang terdiri atas 36.361 jamaah, 1.935 jamaah lansia, 136 pembimbing KBIH, dan 291 petugas haji daerah. Sementara itu, jumlah jamaah haji khusus 17.680 orang, terdiri atas 16.128 jamaah haji tahun berjalan dan 177 jamaah lansia, serta 1.375 petugas haji khusus. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Jawa Barat Barnas Adjidin memastikan pihaknya mengacu misi Jabar Juara dalam pelaksanaan ibadah haji 2023. ”Kami bersama Kanwil Kemenag Jawa Barat akan bahu membahu, memberikan upaya terbaik dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini,” ujar Barnas Adjidin. Barnas menjelaskan, alasan mengapa pemerintah melibatkan Asrama Haji Indramayu dan Bandara Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka dalam pelaksanaan ibadah haji 2023. ”Karena ini salah satu pelayanan, jangkauan dari kabupaten/kota tidak terlalu jauh. Misalnya Kabupaten Cirebon, itu lumayan jauh kalau harus embarkasi Bekasi, tapi kalau ke Indramayu kan lebih dekat,” ucap Barnas.

40 Persen Calon Jamaah Haji Lansia, Kemenag Jabar Tambah Ambulans

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG_20220720_183959.jpg" alt="Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombespol Ibrahim Tompo. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombespol Ibrahim Tompo. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat mulai menyelidiki satu perusahaan travel diduga ilegal. Perusahaan itu dinilai menyebabkan 46 calon haji (calhaj) furoda dideportasi dari Arab Saudi.  Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombespol Ibrahim Tompo menyebut, sejauh ini, pihaknya belum mendapat laporan dari calon haji atau pihak yang dirugikan atas adanya deportasi itu. Namun, penyelidikan tetap dilakukan.  ”Nah memang sampai sekarang belum ada laporan polisi yang dibuat tetapi kita tetap melakukan penyelidikan, pendalaman,” kata Ibrahim seperti dilansir dari Antara di Bandung.  Dia mengatakan, pihaknya melakukan penyelidikan untuk mencari bukti dan petunjuk terkait dugaan pidana. Jika terdapat unsur pidana, polisi bakal melakukan penindakan.  Hingga kini, lanjut dia, polisi belum melakukan pemeriksaan saksi terkait kasus tersebut. Namun tak menutup kemungkinan perusahaan travel yakni PT Alfatih bakal turut dipanggil untuk diperiksa.  ”Nanti kalau pendalamannya matang tahap-tahapnya akan kita lalui untuk pemeriksaan-pemeriksaan,” tutur Ibrahim.  Lokasi kantor PT Alfatih itu diketahui berada di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Namun perusahaan tersebut nyatanya tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) di Kanwil Kemenag Jawa Barat.  Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Barat pun mengimbau kepada masyarakat atau calon haji yang merasa dirugikan perusahaan travel itu agar melaporkan ke pihak kepolisian.

Polda Jabar Selidiki Kasus 46 Calhaj Furoda yang Dideportasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/WhatsApp-Image-2021-11-16-at-17.56.56.jpg" alt="Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menahan tersangka korupsi dana BOS berinisial AK. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menahan tersangka korupsi dana BOS berinisial AK. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat menahan seorang tersangka berinisial AK. Aparatur sipil negara (ASN) di Kanwil Kementerian Agama Jabar itu diduga melakukan korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) lebih dari Rp 8 miliar.  Asisten Pidana Khusus Kejati Jawa Barat Riyono mengatakan, AK adalah ketua Kelompok Kerja Madrasah (KKM) untuk madrasah ibtidaiyah (MI) gelembungkan anggaran untuk penggandaan soal-soal ujian bagi siswa MI.  ”Penyidik berkesimpulan bahwa terhadap AK layak dimintai pertanggungjawaban secara pidana sehingga pada hari ini (16/11) ditetapkan sebagai tersangka,” kata Riyono seperti dilansir dari Antara di Kejati Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (16/11).  Riyono menjelaskan, tindak pidana korupsi itu terjadi pada tahun anggaran 2017–2018 di lingkungan Kemenag Jabar. Kemenag pusat pada saat itu, telah mengucurkan anggaran dana BOS untuk setiap sekolah.  Anggaran dari dana BOS itu untuk membiayai kegiatan penggandaan soal-soal ujian, seperti penilaian akhir semester (PAS), penilaian akhir tahun (PAT), try out (TO), ujian sekolah berstandar nasional (USBN), dan ujian akhir madrasah berstandar nasional (UAMBN).  ”Dalam praktiknya, yang seharusnya dana itu dikelola masing-masing sekolah, tetapi selanjutnya dikoordinasi KKM yang diketuai AK,” tutur Riyono.  Selanjutnya, pengurus KKM tingkat Jabar yang diketuai AK mengarahkan kepada KKM tingkat kabupaten dan kota agar proyek tersebut dikerjakan salah satu pihak swasta. ”Setelah itu, disepakati harganya. Ternyata harga di-markup (penggelembungan anggaran),” terang Riyono.  Selain itu, diduga juga ada kesepakatan antara KKM dan pihak swasta itu untuk melakukan cashback setelah proyek penggandaan soal ujian itu rampung.  ”Ini bisa dibayangkan berapa besarnya per siswa, kemudian dikali ribuan siswa, dan itu angka-angka ini sudah di-markup,” papar Riyono.  Setelah proyek itu rampung, kata dia, pengurus KKM mendapat cashback dari CV MCA dengan modus hibah perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). ”Jadi, setidaknya dalam perkara ini ada uang negara yang terbagi secara cuma-cuma itu sebesar Rp 8.039.596.420,00,” ujar Riyono.  Saat ini, pihaknya masih melakukan penyelidikan lanjutan untuk menghitung kerugian negara secara riil dari dugaan tindak pidana korupsi tersebut. ”Kerugian rillnya itu sedang dilakukan penghitungan negara oleh BPKP. Akan tetapi, angka dalam bentuk cashback itu Rp 8 miliar,” ucap Riyono.  Kepada AK, kejaksaan menjerat dengan pasal 2, pasal 3, pasal 11 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kejati Jabar Tahan ASN Kemenag Diduga Korupsi Dana BOS Rp 8 Miliar

kemenag Jabar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kemenag Jabar

Berita Terkini

Kemenag Sebut 4.460 Jamaah Calon Haji Jawa Barat Belum Lunasi Biaya Haji

40 Persen Calon Jamaah Haji Lansia, Kemenag Jabar Tambah Ambulans

Polda Jabar Selidiki Kasus 46 Calhaj Furoda yang Dideportasi

Kejati Jabar Tahan ASN Kemenag Diduga Korupsi Dana BOS Rp 8 Miliar

Download Aplikasi JawaPos.com