<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/09/Screenshot_2024-08-09-14-38-17-901_comandroidchrome-edit-2288395743.jpg" alt="Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga di Bendungan Sepaku Semoi, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (9/8/2024). ANTARA/Aji Cakti" width="100%">
<figcaption>Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga di Bendungan Sepaku Semoi, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (9/8/2024). ANTARA/Aji Cakti</figcaption>
</figure> <div class="decsbox">&nbsp;</div> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara atau IKN mengungkapkan, air bersih sudah masuk ke persil-persil di IKN.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014958315/siap-siap-sugih-5-weton-kelompok-gulung-aji-diprediksi-bakal-kaya-raya-dan-hidupnya-akan-mendapatkan-kemuliaan-menurut-kitab-primbon-jawa">Siap-siap Sugih: 5 Weton Kelompok Gulung Aji Diprediksi Bakal Kaya Raya dan Hidupnya Akan Mendapatkan Kemuliaan Menurut Kitab Primbon Jawa</a></strong><br /><br />"Untuk air bersih sekarang sudah masuk ke persil-persil, cuma kita adalah dalam rangka&nbsp;<em>quality assurance</em>&nbsp;memastikan karena ini ada suatu rangkaian untuk mengantarkan air yang mana saat sampai kepada keran itu bisa merupakan air yang bisa langsung diminum, kita harus memastikan," ujar Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat.<br /><br />Danis menyampaikan bahwa kepastian ini akan didapat kalau dilakukan&nbsp;<em>certified</em>&nbsp;oleh pihak ketiga.<br /><br />"Kepastian ini akan didapat kalau kita dilakukan&nbsp;<em>certified</em>&nbsp;oleh pihak ketiga. Hal ini masih memerlukan proses beberapa hari ke depan dan ini sedang berlangsung," katanya.<br /><br />Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) melaporkan sistem pengolahan air baku dari Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sepaku dipersiapkan untuk menyuplai kebutuhan air di IKN hingga satu dekade ke depan.<br /><br />Bendungan Sepaku Semoi yang berjarak sekitar 25 kilometer dari kawasan IKN, kata Danis, memiliki kapasitas 2.500 liter per detik, sedangkan di Intake Sepaku berjarak 15,8 kilometer dari IKN berkapasitas 3.000 liter per detik.<br /><br />Pada tahap awal rencana induk pembangunan IKN 2022-2024, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai memanfaatkan air baku Intake Sepaku berkapasitas 300 liter per detik atau setara 10 persen dari kapasitas yang tersedia.<br /><br />Air baku tersebut saat ini dikelola menggunakan sistem&nbsp;<em>portable water</em>&nbsp;yang memungkinkan pemurnian air hingga bisa diminum langsung dari keran.<br /><br />Ketersediaan air bersih baik untuk pemakaian sehari-hari maupun untuk konsumsi dipastikan akan terdistribusi di Ibu Kota Nusantara (IKN) terutama menjelang upacara HUT ke-79 Republik Indonesia pada Sabtu 17 Agustus 2024. (*)</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara atau IKN mengungkapkan, air bersih sudah masuk ke persil-pers

Jelang Upacara HUT ke-79 RI, Kemen PUPR Nyatakan Air Bersih sudah Masuk ke Persil-Persil di IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/22/WhatsApp-Image-2024-02-22-at-111007-3380330133.jpg" alt="Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara atau IKN. ANTARA/HO - Kementerian PUPR" width="100%">
<figcaption>Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara atau IKN. ANTARA/HO - Kementerian PUPR</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan progres fisik pekerjaan infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara (IKN) Tahap 1 sejumlah 40 paket telah mencapai 74,87 persen per 15 Februari 2024, dikutip dari <em>ANTARA</em>.<br /><br />"Progres pembangunan IKN Nusantara sesuai dengan rencana dari sisi jadwal pelaksanaan dan target yang telah ditetapkan pemerintah. Saya kira dari sisi waktu pelaksanaan dan target-target pekerjaan masih <em>on schedule</em>," kata Basuki di Jakarta, Kamis (22/2).<br /><br />Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan infrastruktur dasar di IKN sejak awal September 2022, di antaranya konektivitas, penyediaan air baku, sanitasi, dan kantor-kantor pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Pembangunan infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan di KIPP ini yang menjadi modal utama untuk membangun kepercayaan publik dan menarik investor untuk berinvestasi di IKN.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014226418/fadjar-panjaitan-sekda-dki-jakarta-era-fauzi-bowo-hingga-jokowi-tutup-usia">Fadjar Panjaitan, Sekda DKI Jakarta Era Fauzi Bowo hingga Jokowi Tutup Usia</a></strong><br /><br />"Beberapa waktu lalu sudah dilakukan empat seri <em>groundbreaking</em> oleh Presiden Joko Widodo. Misalnya gedung perkantoran, rumah sakit, dan hotel. Kami juga menyambut baik proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan di IKN dilaksanakan dengan tata kelola yang baik," kata Basuki.<br /><br />Sementara itu, Ketua Satgas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Sumadilaga mengatakan pembangunan IKN terbagi menjadi dua batch hingga akhir tahun 2024.<br /><br />Di mana konstruksi untuk batch 1 yang telah berjalan sebanyak 40 paket pekerjaan dengan progres fisik 74,87 persen per 15 Februari 2024. Sementara untuk batch 2, telah berjalan 49 paket pekerjaan dengan progres 24 persen. Untuk keseluruhan 89 paket berjalan, anggaran yang sudah teralokasi sebesar Rp. 68,57 Triliun.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014226402/begini-penjelasan-bmkg-soal-proses-angin-puting-beliung-yang-terjadi-di-rancaekek">Begini Penjelasan BMKG Soal Proses Angin Puting Beliung yang Terjadi di Rancaekek</a></strong><br /><br />"Dalam konteks persiapan pelaksanaan upacara 17 Agustus di kawasan IKN, hampir semua infrastrukturnya masuk Batch 1. Misalnya, Gedung Kantor Presiden, Istana Negara dan Lapangan Upacara sudah mencapai 56,37 persen. Sementara Kantor Presiden sendiri sudah mencapai 74,94 persen," kata Danis Sumadilaga.<br /><br />Selanjutnya untuk pembangunan jalan tol yang menjadi akses utama menuju kawasan IKN, saat ini sudah berjalan pada tiga seksi, yakni Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km dengan progres 70,9 persen, Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,3 km dengan proges 70 persen, dan Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km dengan progres 77,8 persen.<br /><br />"Di samping batch 1 juga sedang <em>on-going</em> batch 2. Salah satu yang cukup strategis, kita sedang menyiapkan pembangunan 47 tower hunian untuk ASN, TNI, dan Polri. Khusus untuk persiapan Upacara 17 Agustus 2024, Insya Allah pada bulan Juli 2024 mendatang, 12 tower hunian selesai dan dilengkapi furniture untuk langsung digunakan," kata Danis Sumadilaga.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014226394/setelah-bikin-orang-panik-dan-berjatuhan-kci-minta-maaf-dan-tutup-eskalator-stasiun-manggarai">Setelah Bikin Orang Panik dan Berjatuhan, KCI Minta Maaf dan Tutup Eskalator Stasiun Manggarai</a></strong><br /><br />Sebagai informasi, Basuki Hadimuljono sebelumnya mendampingi Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Haerul Saleh meninjau progres pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, khususnya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).<br /><br />Kegiatan kunjungan kerja dalam rangka Audit BPK tersebut diawali dari Kota Balikpapan melewati Jalan Tol Akses IKN menuju Jembatan Pulau Balang, hingga Bandara VVIP IKN Nusantara. Selanjutnya menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara dengan meninjau Kantor Presiden dan Lapangan Upacara pada Kawasan Istana Kepresidenan, tower hunian ASN, dan dilanjutkan ke Bendungan Sepaku Semoi.</p>

"Progres pembangunan IKN Nusantara sesuai dengan rencana dari sisi jadwal pelaksanaan dan target yang telah ditetapkan pemerintah,"

Per 15 Februari, Progres IKN Tahap 1 Capai 74,8 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/21/jalan-tol-solo-jogja-4161333061.jpg" alt="Jalan Tol Solo-Jogja bakal dibuka fungsional pada Libur Nataru 2023/2024." width="100%">
<figcaption>Jalan Tol Solo-Jogja bakal dibuka fungsional pada Libur Nataru 2023/2024.</figcaption>
</figure> <p style="font-weight: 400;"><strong>JawaPos.com</strong>- Tidak terasa waktu liburan akhir tahun 2023 sudah semakin mendekat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dapat memastikan bahwa jalan yang akan dilewati masyarakat akan memberikan kelancaran dan kenyamanan.</p> <p style="font-weight: 400;">Arus lalu lintas saat libur Natal tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) biasanya terpantau cukup padat. Akan tetapi pemerintah akan mengantisipasinya dengan memaksimalkan sejumlah ruas jalan tol dan juga jalan nasional.</p> <p style="font-weight: 400;">Menurut pernyataan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, jalan tol operasional yang sudah disediakan untuk mendukung kelancaran libur Nataru ini panjangnya mencapai 2.816 km.</p> <p style="font-weight: 400;">Tak hanya itu, jalan tersebut juga sudah dilengkapi dengan fasilitas Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) sebanyak 132 TIP.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/013318381/pekerjaan-terganggu-akibat-laptop-lemot-berikut-7-tips-yang-bisa-dilakukan-untuk-mengatasinya">Pekerjaan Terganggu Akibat Laptop Lemot? Berikut 7 Tips yang Bisa Dilakukan untuk Mengatasinya</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Pembangunan jalan tol baru hingga akhir tahun 2023 ditargetkan sepanjang 410 km. Sampai November 2023, jalan tol yang sudah dioperasikan sepanjang 218 km, sisanya sepanjang 192 km akan dapat dioperasikan atau difungsikan pada Natal 2023 dan Tahun Baru 2024,&rdquo; jelas Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja Persiapan Nataru, Selasa (21/11).</p> <p style="font-weight: 400;">Inilah rincian jelas terkait jalan tol dan jalan nasional yang dapat digunakan oleh masyarakat. Jalan tersebut sudah tersebar luas di wilayah Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan.</p> <p style="font-weight: 400;">Untuk saat ini, jumlah jalan tol di Pulau Jawa yang beroperasi adalah 1.782 km dengan 92 TIP. Sedangkan penambahan ruas tol operasional di Pulau Jawa ada sekitar 110,3 km. Beginilah rincian lengkapnya:</p> <ol> <li style="font-weight: 400;">Tol Cinere- Jagorawi: Seksi 3A Kukusan- Jc. Krukut dan Ramp 4,5 JC Krukut (3,5 km) dan Seksi 3B JC Krukut- Cinere (2,2 km)</li> <li style="font-weight: 400;">Tol Bekasi- Cawang- Kampung Melayu: Seksi 2A &amp; 2A Ujung (Jakasampurna- Marga Jaya) (4,9 km)</li> <li style="font-weight: 400;">Tol Cimanggis- Cibitung: Seksi 2A Jatikarya- Cikeas (3,8 km) dan Seksi 2B Cikeas- Cibitung (19,6 km)</li> <li style="font-weight: 400;">Tol Serpong- Cinere: Seksi 2 Pamulang- Cinere (3,6 km)</li> <li style="font-weight: 400;">Tol Cibitung- Cilincing: Seksi 4 IC.Tarumajaya- JC. Cilincing (7,3 km)</li> <li style="font-weight: 400;">Tol Pasuruan- Probolinggo: Seksi 4A Probolinggo Timur- Gending (9,1 km)</li> <li style="font-weight: 400;">Tol Ciawi- Sukabumi: Seksi 2 Cigombong- Cibadak (11,1 km)</li> <li style="font-weight: 400;">Tol Cileunyi- Sumedang- Dawuan: Seksi 4- 6 Cimalaka- Dawuan (29,2 km)</li> <li style="font-weight: 400;">Tol Semarang- Demak: Seksi 2 Sayung- Demak (16 km)</li> </ol> <p style="font-weight: 400;">Di luar jumlah 110,3 km juga ada beberapa penambahan beberapa ruas tol yang akan mulai diaktifkan. Seperti Tol Jakarta Cikampek II Selatan: ruas Kutanegara- Sadang (8,5 km) dan Tol Solo- Yogyakarta- NYIA dengan ruas Kartasura- Karanganom (13 km).</p> <p style="font-weight: 400;">Sedangkan untuk jalan nasional Pulau Jawa yang siap digunakan sepanjang 4.581 km. Terdiri dari Jalan Lintas Utara 1.130 km (mantap 96 persen), Lintas Tengah 1.091 km (mantap 97 persen), Lintas Selatan 817 km (mantap 94 persen) dan Lintas Pantai Selatan 1.543 km (mantap 93 persen).</p> <p style="font-weight: 400;">Untuk Pulau Bali, sudah siap pada Tol Bali- Mandara sepanjang 10,1 km dan untuk ruas jalan nasional yaitu sepanjang 364, 6 km. Jalan tersebut terdiri dari Lintas Utara dan Selatan (mantap 99,5 persen).</p> <p style="font-weight: 400;"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/013318352/dapat-penghargaan-aktris-utama-paling-ngetop-cut-syifa-kenang-perankan-tokoh-syifa">Dapat Penghargaan Aktris Utama Paling Ngetop, Cut Syifa Kenang Perankan Tokoh Syifa</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">Sedangkan jalan tol Trans Sumatera yang beroperasi yaitu sepanjang 865 km &nbsp;dengan 38 TIP. Untuk penambahan ruas tol operasional di Pulau Sumatera ada sekitar 285,3 km. Beginilah rincian lengkapnya:</p> <ol> <li style="font-weight: 400;">Tol Sigli-Banda Aceh:&nbsp;Seksi 5-6 Blang Bintang-Kutubaru-Baitussalam (12,7 km)&nbsp;dan&nbsp;Seksi 1 Padang Tiji-Seulimeum (24,67 km)</li> <li style="font-weight: 400;">Tol Binjai-Langsa:&nbsp;Seksi 2 Stabat-Kwala Bingai (7,5 km)&nbsp;dan&nbsp;Seksi 2 Kwala Bingai-Tanjung Pura (19,1 km)</li> <li style="font-weight: 400;">Tol Simpang Indralaya-Muara Enim:&nbsp;Seksi Indralaya-Prabumulih (63,5 km)</li> <li style="font-weight: 400;">Tol Indrapura-Kisaran:&nbsp;Seksi 1 Indrapura-Lima Puluh (15,1 km)&nbsp;dan&nbsp;Seksi 2 Lima Puluh-Kisaran (32,1 km)</li> <li style="font-weight: 400;">Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat:&nbsp;Seksi 1 Tebing Tinggi-JC.Indrapura dan Seksi 2 Segmen JC.Indrapura-SS Indrapura (28 km)&nbsp;serta&nbsp;Seksi 3 dan 4 Tebing Tinggi-Pematang Siantar (28 km)</li> <li style="font-weight: 400;">Tol Pekanbaru-Padang:&nbsp;Ruas Bangkinang-Pangkalan Tahap 1 (24,7 km)</li> </ol> <p class="class-paragraph" style="font-weight: 400;">Sedangkan untuk ruas jalan nasional sepanjang 7.467 km. Terdiri dari Jalan Lintas Barat 2.531 km (mantap 94 persen), Lintas Timur 2.624 km (mantap 97 persen), dan Lintas Tengah 2.311 km (mantap 94 persen).</p> <p style="font-weight: 400;">Di pulau Sumatera, beberapa tol seperti Kuala Tanjung- Tebing&nbsp;Tinggi-Parapat (71 km), Tol Bangkinang-Tanjung Alai (25 km), dan Tol Binjai-Langsa Seksi Kuala Bingai-Tanjung Pura (19 km) juga akan beroperasi selama libur Nataru.</p> <p style="font-weight: 400;">Untuk&nbsp;Pulau Kalimantan,&nbsp;ada Tol Balikpapan-Samarinda dengan panjang 97 km&nbsp;yang&nbsp;sudah beroperasi. Sedangkan ruas&nbsp;jalan nasional di Pulau Kalimantan sepanjang 5.563 km, terdiri dari Lintas Utara, Tengah, dan Selatan&nbsp;(mantap 87,5 persen).</p> <p style="font-weight: 400;"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/013317607/transjakarta-operasikan-22-bus-listrik-di-dua-rute-fasilitas-lebih-ramah-untuk-disabilitas">TransJakarta Operasikan 22 Bus Listrik di Dua Rute, Fasilitas Lebih Ramah untuk Disabilitas</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">Untuk&nbsp;Sulawesi, terdapat jalan tol operasional sepanjang 62 km,&nbsp;terdiri atas&nbsp;Tol Ujung Pandang/Makassar Seksi 1-3 (10,1 km), Tol Makassar Seksi 4 (11,6 km), dan Tol Manado-Bitung (39,8 km).</p> <p style="font-weight: 400;">Sedangkan penambahan&nbsp;ruas tol operasi/fungsional akses Makassar New Port tahap 1 dan 2 (3,2 km). Secara keseluruhan, Sulawesi memiliki ruas jalan nasional yang siap digunakan sepanjang 18.782,8 km&nbsp;(mantap 92, 9 persen).</p> <p style="font-weight: 400;">Pemerintah akan terus mengoptimalkan penggunaan beberapa ruas jalan untuk menghadapi arus lalu lintas liburan Nataru.</p> <p style="font-weight: 400;">Amalia Lathifah Utami</p>

Kementeria PUPR memastikan bahwa jalan yang akan dilewati masyarakat akan memberikan kelancaran dan kenyamanan selama libur Nataru.

Menjelang Libur Nataru, Kementerian PUPR Optimalkan Jalan Tol dan Nasional

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/15/IMG-20231114-WA0013-4053375972.jpg" alt="Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan regulasi penerapan sistem pembayaran tol nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) akan segera terbit. Adapun kini, revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sudah berada di meja Presiden Joko Widodo dan tinggal menunggu pengesahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sudah ada di meja Pak Presiden (regulasi penerapan sistem pembayaran tol nirsentuh MLFF)," kata Menteri PUPR saat ditemui di Hotel The Westin, Jakarta, Selasa (14/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Basuki memastikan bahwa regulasi tersebut bisa rilis sebelum uji coba dilakukan. Meskipun kehadiran regulasi itu akan diberlakukan jika sudah beroperasi di luar masa uji coba.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/013287146/ekspansi-bisnis-anak-usaha-trans-power-marine-beli-armada-senilai-rp-12-triliun">Ekspansi Bisnis, Anak Usaha Trans Power Marine Beli Armada Senilai Rp 1,2 Triliun</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Basuki optimistis regulasi penerapan sistem pembayaran tol nirsentuh akan ditandatangani Presiden Jokowi setelah kembali ke Indonesia usai kunjungan kerja di Washington DC.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kan Pak Presiden minggu ini pulang, kan bisa (ditandatangani). PP itu kan untuk <em>law enforcement</em> dan sebagainya, kalau ini kan trial," lanjutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, dalam revisi PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol ada aspek yang berkaitan dengan penegakan hukum. Termasuk konsekuensi jika ada penalti terhadap pengguna tol yang tidak melakukan pembayaran saat MLLF diberlakukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013287138/salurkan-bantuan-rp-1-miliar-untuk-palestina-lewat-lazisnu">Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar untuk Palestina Lewat LazisNU</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nantinya, revisi PP tersebut akan menjadi turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun jika PP tersebut telah terbit, maka Kementerian PUPR Akan membuat regulasi turunan berikutnya, yakni Peraturan Menteri (Permen) PUPR sebagai aturan pelaksanaannya.</div>

Basuki Hadimuljono memastikan regulasi penerapan sistem pembayaran tol nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) akan segera terbit.

Regulasi Penerapan Sistem Pembayaran Tol Nirsentuh MLFF Segera Terbit, Menteri Basuki: Sudah di Meja Pak Presiden

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/07/BASUKI-352152.jpg" alt="Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (Istimewa)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Kementerian Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengusulkan anggaran belanja untuk tahun 2024 sebesar Rp 128,15 triliun. Adapun unit dengan anggaran terbesar, yakni Direktorat Jenderal Bina Marga yang mencapai Rp 49 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami mengusulkan Ditjen Sumber Daya Air Rp 44 triliun, Ditjen Bina Marga Rp 49 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp 27 triliun, Ditjen Perumahan Rp 6,191 triliun," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (7/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01706275/timnas-sepak-bola-indonesia-batal-konvoi-di-surabaya-agendanya-diubah-jadi-begini">Timnas Sepak Bola Indonesia Batal Konvoi di Surabaya, Agendanya Diubah Jadi Begini</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, Sekretariat Jenderal sebesar Rp 568 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp 91,2 miliar, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar Rp 159 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Ditjen Bina Konstruksi sebesar Rp 578 miliar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp 425 miliar, dan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah sebesar Rp 141 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Basuki juga mengatakan bahwa anggaran di Bina Marga ke depan mungkin akan bertambah jumlahnya. Hal ini disebabkan adanya dana Inpres perbaikan jalan yang akan dikeluarkan baik pada tahun 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/01706261/2-kali-mangkir-polisi-akan-lakukan-upaya-paksa-hadirkan-si-kembar-rihana-rihani">2 Kali Mangkir, Polisi Akan Lakukan Upaya Paksa Hadirkan Si Kembar Rihana Rihani</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di Bina Marga ini kelihatannya tetap sama dengan anggaran tahun 2023 namun 2024 masih ada (tambahan) selain inpres jalan daerah yang sedang diajukan sebesar Rp 32,7 termasuk juga dengan inpres 2024 yang akan ada tambahannya," jelas Basuki.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada tahun 2023, Kementerian PUPR akan memprioritaskan kontrak tahun jamak atau <em>multi years contract</em>, kemudian Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi dan Rehabilitasi (OPOR), dan direktif presiden. Adapun tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada Tahun 2024 yaitu '<em>Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan 7 Prioritas Nasional'</em>.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01706268/jokowi-ajak-orang-kaya-di-singapura-tinggal-di-ikn-nusantara">Jokowi Ajak Orang Kaya di Singapura Tinggal di IKN Nusantara</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prioritas lainnya, yakni memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, kemudian membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Prioritas terakhir yakni memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Basuki juga memaparkan bahwa realisasi anggaran 2023 per 4 Juni 2023 sebesar Rp 31,98 triliun atau 22,70 persen dari total anggaran dengan progres fisik sebesar 24,95 persen, lebih tinggi dari realisasi keuangan tahun 2022 sebesar 19,21 persen dari total anggaran dan progres fisik sebesar 22,03 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/01706263/eri-cahyadi-jelaskan-tiga-poin-jawab-polemik-konvoi-timnas-di-surabaya">Eri Cahyadi Jelaskan Tiga Poin Jawab Polemik Konvoi Timnas di Surabaya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun dukungan anggaran infrastruktur IKN pada tahun 2023 sebesar Rp 26,67 triliun. Jumlah itu terdiri dari bidang sumber daya air sebesar Rp 1,14 triliun; bidang bina marga sebesar Rp 9,72 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu, bidang cipta karya sebesar Rp 11,58 triliun; bidang perumahan Rp 4,2 triliun; dan bidang bina konstruksi Rp 0,03 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01706264/viral-ancam-kombes-hengki-haryadi-hercules-ada-sedikit-spontanitas-dan-di-luar-kesadaran">Viral Ancam Kombes Hengki Haryadi, Hercules: Ada Sedikit Spontanitas dan di Luar Kesadaran</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami laporkan bahwa untuk di IKN sekarang ini ada pekerja sekitar 8.000 orang, 30 persen adalah tenaga lokal yang sudah kami berikan pelatihan-pelatihan dan sertifikasi tenaga kerjanya," ujar Basuki.</div>

Kementerian Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengusulkan anggaran belanja untuk tahun 2024 sebesar Rp 128,15 triliun.

Kementerian PUPR Usulkan Anggaran Rp 128,15 T dalam RAPBN 2024, Paling Besar Ditjen Bina Marga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG_20220424_113903.jpg" alt="Pemudik yang mengendarai motor melintas di Jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat, Minggu (24/4). Khaerul Izan/Antara" width="100%">
<figcaption>Pemudik yang mengendarai motor melintas di Jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat, Minggu (24/4). Khaerul Izan/Antara</figcaption>
</figure> <p><strong>Antisipasi Titik Rawan</strong></p> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Sejumlah ruas jalan nasional, terutama di Jawa, mendapat perhatian lebih untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2023. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan sejumlah antisipasi dengan percepatan penyelesaian pekerjaan hingga penyiapan posko siaga.</p> <p>Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengungkapkan, kondisi jalan nasional di Pulau Jawa sepanjang 4.858 km saat ini dalam kemantapan 92 persen. Bina marga hingga kini tengah memfokuskan penanganan beberapa ruas. Di antaranya, akses Pelabuhan Merak, Pelabuhan Ciwandan, jalur pantura, dan penggantian Jembatan Callender Hamilton. &rdquo;Penanganan akses jalan menuju Pelabuhan Merak berupa pelebaran dan penataan bahu Jalan Cikuasa bawah dan atas,&rdquo; tuturnya kemarin (9/4).</p> <p>Progres penanganan Jalan Cikuasa bawah sepanjang 500 m sudah mencapai 40 persen. Sedangkan Cikuasa atas sepanjang 980 m mencapai 65 persen. &rdquo;Target penanganan setelah Lebaran 2023 meliputi pelebaran Jembatan Langon A dan penambahan lajur dari oprit flyover Merak sampai pintu pelabuhan,&rdquo; terang staf ahli menteri bidang teknologi industri dan lingkungan tersebut.</p> <p>Di akses ke Pelabuhan Ciwandan yang menjadi dermaga feri tambahan untuk melayani penyeberangan Jawa&ndash;Sumatera, lanjut Endra, Pemkot Cilegon turut melakukan perbaikan serta pengaspalan jalan dan jembatan pada Jalan Aat Rusli. Akses menuju Ciwandan juga dapat melalui Jalan Nasional Raya Anyer dengan kemantapan jalan saat ini sekitar 90 persen. &rdquo;Saat ini sedang dilakukan pelebaran bahu jalan selebar 2 meter kiri dan 2 meter kanan dari Cilegon ke Pasauran sepanjang 5,8 km. Pada H-10, kami targetkan selesai 4 km di sisi kiri dan 800 m di sisi kanan,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Dia menambahkan, penanganan juga dilakukan terhadap jalan yang sempat terdampak banjir di pantura Jawa. Khususnya pada ruas Kudus&ndash;Pati&ndash;Rembang&ndash;Bulu. Penanganan dilakukan dengan cara menimbun dan memasang sandbag untuk mencegah air masuk ke badan jalan. Ditargetkan, pada H-10 penanganan tersebut selesai. &rdquo;Sementara penanganan longsoran pada ruas Tomo, Sumedang, saat ini sudah fungsional untuk jalur Lebaran 2023,&rdquo; kata Endra.</p> <p>Untuk mengantisipasi titik rawan bencana, pihaknya telah menyiapkan 62 posko mudik di Pulau Jawa yang tersebar pada setiap provinsi. Yakni, 8 posko di Banten, 23 posko di Jawa Barat, 22 posko di Jawa Tengah dan DI Jogjakarta, serta 9 posko di Jawa Timur.</p> <p>&rdquo;Seluruh jalan nasional H-10 kita lakukan penghentian pekerjaan (kecuali rutin, Red), tidak boleh ada alat berat. Sementara untuk jalur pantura, perbaikan jalan berlubang ditargetkan sudah selesai,&rdquo; ucapnya.</p> <p>Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugianto mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya terus mematangkan pengoperasian Pelabuhan Ciwandan, Banten. Baik itu terkait akses jalan ke pelabuhan maupun penataan area keberangkatan, dermaga, kapal pengangkut, keamanan, dan lainnya. &rdquo;Pada lintasan Ciwandan&ndash;Bakauheni akan dilayani sebanyak 12 unit kapal Roro, sedangkan lintasan Ciwandan&ndash;Panjang akan dilayani tiga unit kapal milik Pelni dan PT ALP,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Pelabuhan Ciwandan, kata Hendro, bukan alternatif. Tetapi, akan beroperasi bersamaan dengan pelabuhan penyeberangan lainnya selama arus mudik Lebaran, khususnya bagi pengguna sepeda motor dan truk logistik.</p> <p>Di sisi lain, untuk memastikan kendaraan yang akan beroperasi saat angkutan Lebaran laik jalan, Kemenhub menggencarkan pemeriksaan kendaraan atau ramp check. Baik untuk bus antarkota antarprovinsi (AKAP), antarkota dalam provinsi (AKDP), maupun pariwisata. &rdquo;Ramp check dilakukan mulai 27 Februari 2023 hingga 17 April 2023 di terminal bus AKAP dan AKDP, pool bus pariwisata, dan kawasan pariwisata,&rdquo; jelas Kepala Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Pitra Setiawan.</p> <p>Kegiatan ramp check tidak hanya memeriksa kondisi kendaraan. Tetapi juga mengecek awak kendaraan. Termasuk dari sisi administrasi seperti kepemilikan SIM, STNK, dan kir. &rdquo;Sejauh ini dari hasil sementara, rata-rata telah memenuhi syarat teknis, akan tetapi belum melengkapi alat-alat pengamanan darurat,&rdquo; kata dia. Misalnya, alat pemukul kaca, alat pemadam, dongkrak, dan kotak obat. &rdquo;Itu kita lakukan peneguran. Kecuali pelanggaran berat, maka kita stop untuk beroperasi,&rdquo; imbuh Pitra.</p> <p>Sementara itu, Kakorlantas Polri Irjen Firman Santyabudi menjelaskan, Operasi Ketupat 2023 dimulai pada 17 April. Pada hari yang sama, semua petugas dikerahkan untuk melakukan pengamanan arus mudik. &rdquo;Petugas sudah di lapangan pada 17 April. Perwira pengawas dan jajaran siaga di seluruh jalan tol,&rdquo; paparnya.</p> <p>Menurut dia, masyarakat perlu mengetahui bahwa akan diberlakukan rekayasa lalu lintas seperti one way, contraflow, dan penerapan ganjil genap. &rdquo;Masyarakat silakan mengikuti perkembangan, ikuti arahan petugas,&rdquo; katanya.</p> <p>Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Brigjen Aan Suhanan mengatakan, sebanyak 142.211 personel gabungan dikerahkan ke 2.787 pos pelayanan, pos pengamanan, dan pos terpadu. &rdquo;Pos tersebut berada di jalan tol, akses dan tempat wisata, jalur mudik, serta pelabuhan,&rdquo; paparnya. <strong>(gih/wan/idr/c7/fal)</strong></p>

Kementerian PUPR melakukan sejumlah antisipasi dengan percepatan penyelesaian pekerjaan hingga penyiapan posko siaga.

Perbaikan Jalan Pantura Tuntas H-10 Lebaran, Kemen PUPR Siagakan 62 Posko Mudik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Maket-Perumahan-6.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) menggandeng pengembang untuk mendorong penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR). Khususnya, kemudahan pembiayaan kepada kalangan milenial yang ingin memiliki tempat tinggal.<br /> <br /> Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis KC BNI Fatmawati Oktorisman mengatakan, portofolio KPR mencapai Rp 51,2 triliun per Juni 2022. Jumlah tersebut naik 7,5 persen secara tahunan. Sementara itu, target pertumbuhan KPR sepanjang tahun ini bisa di atas 8 persen.<br /> <br /> Strategi pemasaran yang dilakukan adalah menawarkan tenor KPR lebih panjang. Tujuannya, memudahkan kaum milenial memiliki rumah yang terkendala uang muka.<br /> <br /> "Kalau dulu maksimum masa cicilan 15 tahun, sekarang jadi lebih panjang hingga 25 tahun. Bahkan, bisa hingga 30 tahun," kata Oktorisman Senin (5/9).<br /> <br /> Sementara itu, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI kemarin (5/9), pemerintah menambah anggaran subsidi perumahan menjadi Rp 25,18 triliun pada 2023. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna menuturkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun anggaran (TA) 2023 menambah kuota penerima bantuan pembiayaan perumahan melalui program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Dari 200 ribu unit pada TA 2022 menjadi 220 ribu unit pada TA 2023.<br /> <br /> "Program FLPP 2023 akan didampingi dengan program subsidi bantuan uang muka (SBUM) dengan jumlah 220 ribu unit sebesar Rp 890 miliar dan program subsidi selisih bunga (SSB) sebanyak 754.004 unit senilai Rp 3,46 triliun," paparnya.<br /> <br /> Tahun depan pemerintah juga akan menyalurkan bantuan subsidi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) senilai Rp 4,64 triliun untuk 54.924 rumah. Dengan demikian, total target penyaluran bantuan subsidi perumahan TA 2023 sebanyak 274.924 unit senilai Rp 34,17 triliun. Bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) Rp 29,53 triliun dan dana masyarakat Rp 4,64 triliun.<br /> <br /> Dia berharap, fasilitas kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan itu dapat meningkatkan akses dan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap pembiayaan perumahan layak huni.

Permudah Milenial Punya Rumah, BNI Tawarkan KPR Tenor hingga 30 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/TANDA-TANGAN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com- </strong>Realisasi anggaran Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) tahap pertama telah berlangsung kemarin (19/4). Ada 155 desa di Jatim yang menandatangani komitmen program padat karya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI itu.<br /> <br /> Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas Haeruddin C. Maddi menjelaskan, ada sebanyak 930 desa yang menjadi sasaran P3-TGAI. Nah, dari jumlah itu, 155 desa di antaranya bakal menjadi yang pertama melaksanakan program.<br /> <br /> "Sebanyak 155 desa itu terbesar di beberapa kabupaten. Di antaranya Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Nganjuk dan Jombang," terang Haeruddin seusai acara penandatanganan perjanjian kerjasama P3-TGA di Surabaya.<br /> <br /> Program tersebut bakal menggerakkan banyak tenaga kerja desa. Per lokasi proyek ditarget bakal menyerap hingga 15-20 orang. Dengan besaran anggaran per desa sebesar Rp 194 juta. Jika ditotal, anggaran yang dikucurkan untuk program ini mencapai Rp 180 miliar.<br /> <br /> Haeruddin menyebut program padat karya itu bakal berjalan selama empat bulan. Targetnya Agustus mendatang peremajaan dan pembangunan irigasi baru di lokasi yang sudah ditentukan bisa selesai. Dengan demikian, manfaat P3-TGAI tahun anggaran 2022 itu bisa dinikmati masyarakat dan mampu mengairi 150 hektare sawah di setiap lokasi.<br /> <br /> "Memang tujuan utama program ini dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Program ini mampu meningkatkan ekonomi rakyat. Sektor pertanian sebagai salah satu sektor strategis akan bangkit," paparnya.<br /> <br /> Dalam realisasi P3-TGAI, lanjut dia, BBWS Brantas turut melibatkan Polda dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Haruddin menyebut, kedua instansi itu akan melakukan upaya preventif untuk menutup celah peluang dan risiko tindak pidana korupsi dan mencari solusi soal pengadaan barang dan jasa yang lebih efisien.<br /> <br /> "Kami ingin membuktikan bahwa program ini benar-benar program sosial padat karya. Membantu petani dan masyarakat desa saat masa pandemi," ujarnya.<br /> <br /> Sementara itu, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Jatim I Putu Gede Astawa menyebut, pihaknya secara khusus akan mendampingi dan mengawasi jalannya P3-TGAI. Harapannya, pelaksanaan sesuai dengan tenggat waktu, tepat sasaran dan mutu yang telah disyaratkan. Monitoring secara berkala bakal dilakukan selama program padat karya berlangsung.<br /> <br /> "Kegiatan ini mesti dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan profesional. Kami mengimbau agar selalu hati-hati dan hindari perbuatan melawan hukum yang mengarah ke terjadinya tindak pidana korupsi," katanya.<br /> <br /> Kegiatan melawan hukum yang dimaksud antara lain mengalihkan pekerjaan pembangunan irigasi ke pihak ketiga. Selain itu, melakukan pungutan liar untuk kegiatan P3-TGAI, memalsukan data untuk memperoleh pencairan dana, peruntukan anggaran tidak sesuai posnya, hingga mark up nominal anggaran.<br /> <br /> "Jika hal-hal seperti itu kami temukan, maka proses secara hukum yang akan berjalan," ucapnya.

Realisasi Dana P3-TGAI Tahap Pertama untuk 155 Desa di Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/go-jek-swadaya-beri-kesempatan-mitra-driver-miliki-rumah-lewat-kpr_m_.jpg" alt="Ilustrasi pembangunan rumah siap huni" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembangunan rumah siap huni</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat, ada sebanyak 57 ribuan rumah <em>ready stock</em> atau siap huni yang belum terjual. Hal tersebut karena imbas pandemi yang menurunkan daya beli masyarakat di sektor perumahan.<br /> <br /> “Berdasarkan data kami sampai dengan hari ini, terdapat 57.621 unit rumah <em>ready stock</em> yang belum terjual," kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam sebuah webinar, Jumat (4/2).<br /> <br /> Iwan memaparkan, konsumsi masyarakat yang lemah sepanjang pandemi, mempengaruhi minat dalam pembelian rumah. Sehingga penyerapan hunian rumah baru khususnya untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sangat terdampak.<br /> <br /> “Rumahnya tersedia, harga juga sesuai dengan <em>cost</em>-nya. Tetapi, ini diakibatkan daya beli masyarakat yang menurun pada situasi pandemi Covid-19," ucapnya.<br /> <br /> Serapan di sektor properti yang menurun, lanjutnya, juga dipengaruhi oleh prioritas masyarakat yang berubah. Sebab, selama pandemi masyarakat cenderung lebih mengutamakan pembelian barang kebutuhan pokok dan alat-alat kesehatan.<br /> <br /> “Perubahan-perubahan ini membuat masyarakat pertahankan uang untuk keperluan lain serta kesehatan, sehingga untuk pembelian rumah menjadi berkurang," tuturnya.<br /> <br /> Iwan menambahkan, sepanjang pandemi terjadi perubahan gaya hidup masyarakat yang mempengaruhi sektor ritel. Seperti yang tadinya berbelanja secara langsung ke pusat perbelanjaan beralih ke belanja online.<br /> <br /> "Sektor ritel banyak berubah, misalnya mulai bergeser ke belanja online. Sektor kuliner dari yang punya restoran atau rumah makan, bergeser ke menggunakan aplikasi,” pungkasnya.

57 Ribu Rumah Siap Huni Belum Terjual Akibat Daya Beli Lesu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IKN-Kaltim-Zaking-JPcom.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Pemerintah akan memindahkan ibu kota Indonesia dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim). Adapun, rencana pembangunan ditargetkan rampung pada 2024 mendatang.<br /> <br /> Namun, yang menjadi pertanyaan adalah soal kondisi kontur tanah yang menurun-menanjak di lokasi Ibu Kota Negara (IKN) baru ini, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran bagi sejumlah pihak, karena berbahaya.<br /> <br /> Mengenai hal tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa tidak akan ada perubahan soal kontur tanah tersebut. Hal ini demi menjaga keasrian alam dari wilayah itu sendiri.<br /> <br /> "Nggak (diubah), kita ikuti kontur, kita jaga betul alamnya. Jadi kita ikuti kontur, tidak ada papras-papras (meratakan tanah, Red)," ungkap dia di Guest House Bupati Penajam Paser Utara, Kaltim, Kamis (27/1).<br /> <br /> Ketika ditanya apakah berbahaya atau tidak, menurutnya adalah tidak. Sebab, berdasarkan kajian yang dilakukan, kontur tanah seperti itu akan lebih memudahkan untuk pembangunan konstruksi.<br /> <br /> "Saya lihat di Ankara (Turki), itu persis seperti ini, secara arsitektur ini lebih bagus, orang arsitek malah seneng liat <em>landscape</em> ini," ucapnya.<br /> <br /> Selain itu, perihal perpindahan ibu kota ini, pemerintah telah mengkaji lebih jauh apa dampak dari hal tersebut. "Itu dipelajari oleh Bappenas, kenapa harus pindah, desain urban itu oleh PUPR. Referensi kota banyak sekali, ada Astana (Kazakhstan), Washington (Amerika Serikat), Ankara (Turku), Canberra (Australia)," pungkas Basuki.

Jalan IKN Naik-Turun, Menteri PUPR Tegaskan Tak Ada Perataan Tanah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kemen pupr

Berita Terkini