<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/22/kemenpppa-306504470.jpg" alt="Hari kemanusiaan: Sekretaris Kemen PPPA Titi Eko Rahayu menghadiri kegiatan hari kemanusiaan di Kawasan Jakarta Pusat, Jumat (22/8). (Caption foto Febry Ferdian/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Hari kemanusiaan: Sekretaris Kemen PPPA Titi Eko Rahayu menghadiri kegiatan hari kemanusiaan di Kawasan Jakarta Pusat, Jumat (22/8). (Caption foto Febry Ferdian/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong>&nbsp;Kasus kematian balita di Sukabumi, yaitu balita Raya mendapat perhatian serius dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Sekretaris Kemen PPPA Titi Eko Rahayu menyebut peristiwa itu sangat memilukan dan menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak anak adalah tanggung jawab bersama.</p> <p>"Ini kasus memilukan. Kami mengingatkan bahwa tanggung jawab melindungi anak ada pada kita semua, bukan hanya keluarganya. Kalau keluarganya tidak mampu, masyarakat harus punya empati dan kepedulian untuk turut memastikan pemenuhan hak anak," tegas Titi di sela kegiatan peringatan Hari Kemanusiaan Sedunia di Kawasan Senin, Jumat (22/8).</p> <p>Dia menambahkan, salah satu orang tua balita tersebut diduga ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa). Hal itu, menurutnya, seharusnya makin mendorong masyarakat sekitar untuk lebih peduli.</p> <p>"Kami dulu sering mengkampanyekan Bersama Lindungi Anak. Artinya anakmu, anakku, adalah anak kita semua," tambahnya.</p> <p>Sebagai langkah konkret, Kemen PPPA menginisiasi Program Ruang Bersama Indonesia di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi seluruh pihak untuk memastikan pemenuhan hak anak.</p> <p>"Dengan Ruang Bersama Indonesia, kita bergerak bersama untuk melindungi hak anak, agar kasus serupa tidak terulang," jelas Titi.</p> <p>Kemen PPPA juga memperingati Hari Kemanusiaan Sedunia yang jatuh pada 19 Agustus dengan tema Melindungi yang Rentan, Membangun yang Tangguh. Titi menegaskan, perempuan tidak boleh hanya dipandang sebagai kelompok rentan dalam situasi bencana.</p> <p>"Perempuan tidak hanya sebagai objek semata. Mereka punya peran yang luar biasa dalam penanganan bencana, bahkan juga memiliki inisiatif-inisiatif untuk melakukan pencegahan bencana," ujarnya.</p> <p>Dia mencontohkan pembangunan ruang ramah perempuan dan anak pascabencana di Sulawesi Tengah tahun 2018, hingga Children's Center yang didirikan bersama UNICEF dan LSM pasca tsunami Aceh 2004.</p> <p>"Ruang itu penting untuk memberikan rasa aman, mencegah terjadinya kekerasan maupun eksploitasi, sekaligus membantu pemulihan psikologis korban," ungkapnya.</p> <p>Karena itu, kata Titi, mainstreaming gender menjadi penting dalam penanganan bencana. "Bukan hanya partisipasi bermakna perempuan dan anak, tetapi juga memastikan kebutuhan spesifik mereka terpenuhi. Misalnya kebutuhan kesehatan reproduksi perempuan dan tumbuh kembang anak," jelas dia.</p>

Kemen PPPA menginisiasi program untuk melindungi hak anak setelah kasus kematian balita di Sukabumi, Jawa Barat.

Soroti Balita Tewas di Sukabumi, Kemen PPPA: Perlindungan Anak, Tanggung Jawab Semua Pihak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/19/dXBsb2Fkcy8yMDI0LzExLzE4Lzk5OWIwNWU4LTk0NTQtNDhjNi1hMDY4LWZkMTJkZWMzY2E1Mi5qcGVn-716937515.jpeg" alt="Audiensi Menkomdigi Meutya Hafid bersama Menteri PPPA Arifah Fauzi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Audiensi Menkomdigi Meutya Hafid bersama Menteri PPPA Arifah Fauzi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Upaya meningkatkan literasi digital tampaknya masih jadi pekerjaan rumah terberat bagi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Literasi digital ini penting ditekankan untuk mencegah dampak negatif dari perkembangan teknologi dan internet di Indonesia seperti misalnya pornografi, kekerasan dan perjudian serta banyak lagi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu yang ditekankan adalah bagi kalangan perempuan dan anak. Oleh karena itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, mengajak Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, untuk berkolaborasi meningkatkan literasi digital bagi perempuan dan anak di Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Meutya Hafid, perempuan dan anak masih sering menjadi korban kejahatan digital. Bahaya lainnya juga mengintai perempuan dan anak yang kurang literasi digitalnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015329531/dpr-sahkan-ruu-daerah-khusus-jakarta-jadi-undang-undang">DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta jadi Undang-Undang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Strategi yang sudah berjalan yaitu literasi digital. Kemkomdigi bersama KemenPPPA akan melibatkan perempuan untuk mendapatkan literasi digital. Dari data yang kami dapatkan, korban terbanyak, baik itu penipuan, transaksi keuangan digital adalah perempuan. Kami terus memasifkan literasi digital, dan semakin berpihak bagi perempuan,&rdquo; ungkap Meutya Hafid di Pressroom Kementerian Komdigi, Jakarta, Senin (18/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kementerian Komdigi bersama Kementerian PPPA akan meningkatkan kapasitas perempuan dan anak dalam memanfaatkan teknologi agar lebih aman. Selain itu, akan meningkatkan konektivitas di daerah pedesaan agar perempuan dan anak dapat lebih berdaya dalam mengakses informasi dan teknologi untuk kesejahteraan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015329520/mahkamah-agung-klaim-tiga-hakim-kasasi-kasus-ronald-tannur-tidak-melanggar-etik">Mahkamah Agung Klaim Tiga Hakim Kasasi Kasus Ronald Tannur Tidak Melanggar Etik</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Perempuan jika mempunyai akses terhadap informasi, saya yakin menjadi perempuan yang berdaya. Hal ini terus kami lakukan dan giatkan ke depan,&rdquo; tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Menteri PPPA Arifah Fauzi menekankan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung program Ruang Bersama Merah Putih bersama seluruh kementerian dan lembaga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami akan fokus agar perempuan dan anak agar tidak mengalami penipuan sehingga perlu ada literasi. Bagaimana menggunakan media sosial secara bijak. Kolaborasi dengan semua pihak akan kami maksimalkan. Selama ini kolaborasi sudah ada dan basic-nya di desa,&rdquo; tegas Arifah.</div>

Upaya meningkatkan literasi digital tampaknya masih jadi pekerjaan rumah terberat bagi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi.

Gandeng Kementerian PPPA, Komdigi Tingkatkan Literasi Digital Bagi Perempuan dan Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/28/Gambar-WhatsApp-2024-02-28-pukul-134826_04cf9610-528699323.jpg" alt="Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA Nahar. (ANTARA/ HO-Kemen PPPA/am.)" width="100%">
<figcaption>Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA Nahar. (ANTARA/ HO-Kemen PPPA/am.)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Nahar mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas PPPA Sumatera Selatan terkait kasus pembunuhan dan asusila terhadap anak perempuan berusia 13 tahun yang ditemukan di tempat pembuangan akhir.</p> <p>Untuk dugaan terhadap empat pelaku anak, Kemen PPPA meminta agar proses hukum dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.</p> <p>"Meski demikian, karena pelakunya masih berusia anak, proses hukumnya perlu memperhatikan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)," tutur Nahar.</p> <p>Disinggung soal kian maraknya kasus kekerasan dengan pelaku anak, Nahar mengatakan, banyak faktor yang dapat memengaruhi hal tersebut. Mulai kondisi ekonomi keluarga, pola asuh, pendidikan, pengaruh teknologi informasi, hingga penyalahgunaan handphone untuk mengakses pornografi.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Untuk itu, penanganannya harus dilakukan secara cepat, terintegrasi, dan komprehensif,&rsquo;&rsquo; ungkapnya.</p> <p>Saat ini, kata dia, pemerintah menyusun dua aturan terkait perlindungan anak di ranah daring. Dua aturan tersebut meliputi rancangan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggara sistem elektronik dalam perlindungan anak. Satu lagi, rancangan perpres tentang peta jalan perlindungan anak di ranah dalam jaringan. Ditargetkan, dua aturan tersebut rampung tahun ini.</p> <p>Sementara itu, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dian Sasmita mengatakan sangat prihatin dengan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan itu. Apalagi, kasus kekerasan seksual yang terjadi di Palembang dilakukan empat anak hingga mengakibatkan seorang anak perempuan meninggal dunia.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Kami mengapresiasi upaya cepat Polres Palembang mengungkap kasus ini. Namun, perlu penanganan yang khusus sesuai prosedur di UU Sistem Peradilan Pidana Anak,&rsquo;&rsquo; ujar Dian Sasmita.</p> <p>Lebih lanjut, Dian mengungkapkan, perilaku pelanggaran hukum oleh anak perlu dilihat dari banyak aspek, terutama yang berpengaruh besar terhadap kehidupan anak. Misalnya, lingkungan keluarga, sosial, serta pendidikan. &rsquo;&rsquo;Apakah anak terpapar kekerasan atau perilaku salah lainnya. Hal ini perlu ditelusuri,&rsquo;&rsquo; ungkapnya.</p> <p>Karena itu, dalam penanganan anak tersebut, lanjut dia, dibutuhkan peran aktif dari PK Bapas untuk susun litmas/penelitian kemasyarakatan dan pekerja sosial untuk laporan sosial. Dengan begitu, aparat penegak hukum mendapat gambaran lebih utuh terkait situasi anak.</p> <p>&rsquo;&rsquo;KPAI juga berharap masyarakat dan media bisa lebih bijaksana dengan tidak menyebarluaskan identitas anak, baik korban, saksi, maupun anak berkonflik hukum,&rsquo;&rsquo; tuturnya.</p> <p class="class-paragraph"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015055680/bikin-video-asusila-sendiri-kirim-ke-rekan-kerja-via-instagram-pelaku-ditangkap-jajaran-polda-metro-jaya">Bikin Video Asusila Sendiri, Kirim ke Rekan Kerja via Instagram, Pelaku Ditangkap Jajaran Polda Metro Jaya</a></strong></p> <p>Untuk pemerintah daerah, dia mendesak agar meningkatkan berbagai upaya pencegahan dan pengurangan risiko kekerasan pada anak. Dengan begitu, anak-anak bisa lebih terlindungi dari segala bentuk kekerasan. <strong>(tyo/mia/c7/bay)</strong></p>

Sikap Kemen PPPA terkait kasus pembunuhan dan asusila terhadap anak perempuan berusia 13 tahun yang ditemukan di tempat pembuangan akhir.

Kemen PPPA Minta Kasus Kekerasan dan Asusila di Palembang Harus Diusut lewat UU Pidana Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/14/JUDI-ONLINE-1-3241815717.jpg" alt="Keinginan Kaya Mendadak, Faktor Utama Meningkatnya Judi Online di Era Modern. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Keinginan Kaya Mendadak, Faktor Utama Meningkatnya Judi Online di Era Modern. (Freepik)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Dampak judi online (judol) tidak hanya terkait materi. Banyak juga kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dipicu oleh judol. Korbannya rata-rata perempuan dan anak.</p> <p>Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat ada enam aduan yang masuk terkait judol. "Semuanya anak dan perempuan yang jadi korban KDRT. Ada juga kasus kekerasan pada anak, penelantaran anak, eksploitasi seksual, dan adiksi yang disebabkan oleh praktik judi online," terang Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Nahar kemarin (20/6).</p> <p>Jumlah sesungguhnya diprediksi jauh di atas angka yang dicatat Kemen PPPA. Sebab, tidak banyak kasus KDRT yang dilaporkan. Para korban rata-rata tak ingin melapor karena malu atau takut.</p> <p>Melihat dampak mengerikan judol, Nahar mendukung upaya pencegahan. Caranya adalah dengan merumuskan kebijakan perlindungan anak di ranah daring, sosialisasi bahaya judi online, hingga mendukung adanya sanksi yang diterapkan. &rdquo;Kami membuka kanal pengaduan kasus perempuan dan anak yang terdampak judi online melalui layanan pengaduan SAPA-129,&rsquo;&rsquo; ucapnya.</p> <p>Untuk mereka yang sudah jadi korban, Kemen PPPA juga menyediakan akses rehabilitasi. Terutama bagi anak yang berhadapan dengan hukum karena judi online. &rdquo;Ini dilakukan karena terkait anak yang memerlukan perlindungan khusus, baik yang melakukan, menjadi korban, dan menjadi saksi,&rsquo;&rsquo; terangnya.</p> <p><strong>Satgas Optimistis</strong></p> <p>Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online optimistis terhadap langkah strategis yang mereka lakukan. Ketua satgas yang juga Menko Polhukam Hadi Tjahjanto yakin, tren judi online segera turun. &rdquo;Saya yakin minggu ini dan minggu depan tren judi online akan turun,&rdquo; kata Hadi. Karena itu, dia meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali membuat laporan pasca satgas bekerja.</p> <p>Kepada seluruh jajaran di Satgas Pemberantasan Judi Online, Hadi meminta mereka fokus dan bekerja optimal. Khususnya untuk menyelamatkan 80 persen pemain judi online yang berasal dari kalangan menengah ke bawah. &rdquo;Mereka yang mainnya Rp 10 ribu sampai Rp 100 ribu. Bayangkan, tukang cat pulang tidak bawa uang hanya karena ingin melipatgandakan pendapatannya, namun habis karena judi online,&rdquo; terang dia. Belum lagi masyarakat yang main judi online dengan uang dari pinjaman online. Hal itu juga menjadi perhatian satgas.</p> <p>Berkaitan dengan aparat TNI-Polri yang ikut main judi online, Hadi memastikan sudah memonitor. &rdquo;Pimpinan TNI dan Polri sudah mengetahui data-datanya, siapa saja (prajurit TNI dan personel Polri) yang main judi online,&rdquo; tegas Hadi. Selain tidak dilibatkan dalam kerja-kerja satgas, mereka telah dibina dan diberi sanksi. Secara khusus, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyatakan bahwa instansinya tidak akan ragu memberikan sanksi kepada prajurit TNI yang kedapatan main judi online.</p> <p>Pada bagian lain, anggota Komisi III DPR I Wayan Sudirta meminta satgas berfokus pada akar masalah. Bukan sekadar menyentuh masalah permukaan. Menurut dia, sejauh ini satgas terlihat menggunakan strategi memerangi demand and supply.</p> <p class="class-paragraph">&rdquo;Pendekatan tersebut tentu tidak salah, tapi aparat juga harus menyisir dari akarnya, yakni si bandar, jaringan, dan kroninya," ujarnya dalam keterangan yang diterima Jawa Pos kemarin. Wayan menyebut, judi online tentu memiliki basis luar jaringan (luring). Jaringan itu diyakini melibatkan banyak pihak. &rdquo;Termasuk pihak yang berasal dari Indonesia sendiri,&rsquo;&rsquo; imbuhnya.</p> <p>Dia berharap satgas tidak sekadar gestur politik. Satgas yang dibentuk lewat Keppres Nomor 21/2924 itu harus benar-benar membantu meniadakan persoalan judi secara komprehensif. &rdquo;Dan memberi manfaat yang terbaik bagi masyarakat," tutur legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.<strong>(lyn/syn/tyo/wan/c6/oni)</strong></p>

Dampak judi online (judol) tidak hanya terkait materi. Banyak juga kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dipicu oleh judi online.

Dampaknya Besar, Judi Online Rawan Picu KDRT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/13/66_bus_1-794019742.jpg" alt="AKIBAT REM BLONG: Petugas gabungan berusaha mengevakuasi bus Putera Fajar yang mengalami kecelakaan di Ciater, Kabupaten Subang, Sabtu (11/5) tengah malam." width="100%">
<figcaption>AKIBAT REM BLONG: Petugas gabungan berusaha mengevakuasi bus Putera Fajar yang mengalami kecelakaan di Ciater, Kabupaten Subang, Sabtu (11/5) tengah malam.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menolak penghapusan study tour. Desakan itu muncul pasca kecelakaan bus study tour siswa SMK Lingga Kencana, Depok, di Ciater, Subang, pada Sabtu (11/5) lalu.</p> <p>Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kemen PPPA Pribudiarta Nur Sitepu menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah kecelakaan bus pariwisata yang merenggut nyawa belasan pelajar tersebut. Namun, menurutnya, kecelakaan itu tidak dapat menjadi alasan untuk melarang widyawisata. Sebab, hal itu merupakan bagian dari hak anak untuk mendapatkan pendidikan dengan metode pembelajaran di luar kelas.</p> <p>Dia menilai, study tour tersebut justru dapat memperkaya pengalaman pendidikan yang berbeda dan memberikan manfaat kepada siswa. Seperti meningkatkan keaktifan anak dengan melakukan pengamatan langsung dan bertanya secara langsung kepada pengelola.</p> <p>&rdquo;Pelarangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat menyebabkan anak-anak lain tidak dapat menikmati haknya untuk mendapatkan pembelajaran di luar kelas melalui rekreasi yang edukatif,&rdquo; ujar Pribudiarta kemarin (17/5).</p> <p>Apalagi, jika ditelisik lebih jauh, ujar dia, kecelakaan tragis tersebut merupakan akibat dari kelalaian sejumlah pihak dewasa. Mulai dari pihak sekolah yang tidak hati-hati dalam memilih perusahaan penyewaan bus. Lalu, perusahaan bus yang lalai untuk melakukan pemeriksaan berkala terhadap armadanya hingga sopir bus yang tidak melakukan pemeriksaan ulang kelayakan bus.</p> <p>Karena itu, kata dia, musibah yang dialami anak-anak di Ciater harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pihak dalam mencegah terjadinya musibah serupa di kemudian hari. Bukan malah menutup kesempatan anak-anak untuk tetap mendapatkan hak-haknya. <strong>(mia/c17/bay)</strong></p>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menolak penghapusan study tour.

Kemen PPPA Tolak Penghapusan Study Tour

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rekomendasi-kdei-taipei-soal-kuliah-magang-hentikan-program-iac_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Ruang Kuliah" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Ruang Kuliah</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri atas pengusutan kasus dan penangkapan pelaku TPPO dengan modus pengiriman mahasiswa magang ke Jerman ini.</p> <p>Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA Ratna Susianawati mengungkapkan, pihaknya sebagai koordinator subgugus tugas pencegahan TPPO akan terus berupaya melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk Kemendikbudristek.</p> <p>Dari informasi yang disampaikan Kemendikbudristek, kata Ratna, program ferienjob yang berarti program kerja paro waktu saat musim libur di Jerman ternyata bukan merupakan bagian program dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Memang ferienjob pernah diusulkan masuk MBKM, tetapi ditolak karena kalender akademik di kampus Indonesia sangat berbeda dengan yang berlaku di Jerman. &rdquo;Kemenaker juga menyatakan bahwa program tersebut tidak memenuhi kriteria magang di luar negeri,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Di sisi lain, Kemen PPPA juga berupaya melakukan kampanye secara masif melalui berbagai inovasi dan kolaborasi terkait perlindungan dan pemenuhan hak pekerja, terutama program magang, dari kekerasan dan TPPO. Para mahasiswa yang jadi korban, lanjut Ratna, menandatangani kontrak tanpa mengerti bahasa yang digunakan. Mereka juga tidak mendapatkan gaji secara utuh karena harus membayar biaya talangan untuk proses keberangkatan ke Jerman.</p> <p>&rdquo;Terlebih, mereka berangkat ke Jerman tanpa sepengetahuan dan rekomendasi dari kementerian. Di mana para agen pengirim dan mahasiswa tersebut tidak ada dalam sistem Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI),&rdquo; paparnya.</p> <p>Ratna menjelaskan, terkait magang, pemerintah sudah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satu permasalahan yang kerap muncul adalah masalah upah dari yang seharusnya. Bahkan, ada kasus yang tidak diberi upah sama sekali.</p> <p>Karena itu, lanjut Ratna, masyarakat perlu memahami bahwa proses perekrutan, pengiriman tenaga kerja, sampai kontrak kerja harus dilaksanakan melalui prosedur dan aturan yang sesuai sehingga tidak berpotensi terjadinya TPPO. &rdquo;Dengan keberangkatan kerja yang terdata, negara dapat memberikan perlindungan secara utuh kepada warga negaranya,&rdquo; tutur dia.</p> <p>Namun, tanggapan berbeda disampaikan Direktur Eksekutif Migrant Watch Aznil Tan. Dia mempertanyakan alasan setiap kasus ketenagakerjaan migran selalu dilabeli TPPO. Terbukti, tidak terbukti memenuhi unsur TPPO seakan menjadi urusan nomor sekian. Sementara si korban dan pelaku sudah telanjur distempel oleh kepolisian sebagai kejahatan perdagangan manusia.</p> <p>&rdquo;Apakah kasus itu hanya masalah ketenagakerjaan, pidana umum, kasus keimigrasian, atau kasus perlindungan pekerja Migran Indonesia, pihak kepolisian dengan enteng menjerat pelakunya sebagai TPPO,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Aznil mengutip pemberitaan dari perwakilan Indonesia di Jerman pada 6 Desember 2023 melalui laman indonesianembassy.de. Dari sana diketahui, mahasiswa peserta ferienjob mengalami sejumlah hal. Di antaranya, kontrak antara peserta dan agen penyalur hanya ditulis dalam bahasa Jerman tanpa terjemahan.</p> <p class="class-paragraph">Kemudian, ketidakjelasan jenis pekerjaan dan tempat kerja masing-masing peserta sebelum berangkat ke Jerman, kontrak kerja antara peserta dan pemberi kerja tidak disampaikan sebelum peserta tiba di Jerman, hingga jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pihak agen rekrutmen.</p> <p>Aznil menilai laporan pengaduan yang masuk ke KBRI Berlin, KJRI Frankfurt, atau KJRI Hamburg tersebut bisa dikelompokkan kategori masalah ketenagakerjaan dan prosedural penempatan. Bukan kategori TPPO yang keji pada harkat dan martabat manusia.</p> <p>&rdquo;Karena ada tiga unsur yang bisa dinyatakan TPPO, maka dari unsur tujuan eksploitasi pada mahasiswa sangat lemah. Apalagi, program ferienjob adalah program resmi pemerintah Jerman yang dilindungi hak-hak pekerja,&rdquo; paparnya. <strong>(tyo/mia/wis/c9/ttg)</strong></p>

Kemen PPPA mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri atas pengusutan kasus dan penangkapan pelaku TPPO dengan modus pengiriman mahasiswa magang.

Kemen PPPA Apresiasi Bareskrim Bongkar Kasus Dugaan TPPO Mahasiswa ke Jerman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/08/Unjuk-Rasa-Hari-Perempuan-Internasional-Dery-Ridwansah-5-1271754434.jpg" alt="Ratusan perempuan tergabung dalam dari berbagai organisasi melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta, Jumat (8/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Ratusan perempuan tergabung dalam dari berbagai organisasi melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta, Jumat (8/3/2024).</figcaption>
</figure> <p>International Women&rsquo;s Day (IWD) 2024 mengusung tema besar Inspire Inclusion. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menjadi bagian dari IWD sejak 1975 menerjemahkan campaign tersebut dalam berbagai perayaan bertajuk Investing in Women: Accelerate Progress di seluruh dunia. Seberapa besarkah peran perempuan dalam mewujudkan pemerintahan inklusif di Indonesia?</p> <p><strong>KEMENTERIAN</strong> Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat bertambahnya peran perempuan dalam politik Indonesia. Belakangan, ada banyak perempuan yang menduduki jabatan strategis pemerintahan. Kendati kenaikannya belum signifikan, capaian itu layak dicatat sebagai kemajuan.</p> <p>Meski demikian, Kemen PPPA masih punya tugas berat untuk terus menyosialisasikan pengarusutamaan gender kepada lembaga-lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. &rdquo;Masih ada bias gender dalam pemahaman sebagian pejabat mengenai peran perempuan di jabatan-jabatan strategis,&rdquo; kata Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum Kemen PPPA Iip Ilham Firman kepada Jawa Pos kemarin (9/3).</p> <p>Dia menjelaskan, salah satu bentuk bias gender yang dimaksudkannya adalah stereotipe. Sebagian besar pejabat masih menganggap laki-laki lebih pantas menduduki posisi-posisi tertentu ketimbang perempuan. Ada berbagai alasan yang dikemukakan untuk mengecilkan peran perempuan hanya karena dia terlahir bukan sebagai laki-laki.</p> <p>Di tingkat daerah, misalnya. Jabatan kepala dinas PU dan permukiman atau kepala dinas perhubungan hampir selalu dipercayakan kepada laki-laki. Alasan utamanya adalah jabatan itu terlalu &rdquo;keras&rdquo; dan terlalu berat untuk diemban perempuan. Padahal, aparatur sipil negara (ASN) perempuan punya kompetensi yang sama dengan laki-laki untuk menjadi kepala dinas PU dan permukiman atau kepala dinas perhubungan.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/08/Unjuk-Rasa-Hari-Perempuan-Internasional-Dery-Ridwansah-4-2802722729.jpg" alt="Ratusan perempuan tergabung dalam dari berbagai organisasi melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta, Jumat (8/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Ratusan perempuan tergabung dalam dari berbagai organisasi melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta, Jumat (8/3/2024).</figcaption>
</figure> <p>Kompetensi perempuan, menurut Iip, kemudian dikesampingkan lantaran jenis kelamin semata. Perempuan menjadi korban diskriminasi gender. Situasi yang sama terjadi di tingkat jabatan politik seperti gubernur atau bupati dan wali kota.</p> <p>Data KPU dalam pilkada 2020 mencatat, ada 159 perempuan yang mendaftar dalam kontestasi politik daerah. Jumlah pendaftar laki-laki mencapai 1.323 calon. &rdquo;Baru 10,73 persen perempuan yang ikut berpartisipasi,&rdquo; ungkap Iip. Namun, jumlah itu sudah lebih baik ketimbang persentase pada tahun-tahun sebelumnya.</p> <p>Terpisah, data Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pada semester I 2023 menunjukkan tren yang unik. Untuk jabatan pemerintahan kategori lower-level dan pengawasan, jumlah perempuan masih relatif seimbang dengan laki-laki. Namun, pada level yang lebih tinggi seperti administrator ke atas, jumlah laki-laki mendominasi. Untuk jabatan pimpinan tinggi (JPT) utama, misalnya. Ada tujuh posisi yang diisi laki-laki dan hanya dua yang diisi perempuan. Demikian pula JPT madya. Sebanyak 546 pejabatnya adalah laki-laki dan hanya 90 pejabat perempuan.</p> <p>Kondisi itulah yang membuat Kemen PPPA terus menyosialisasikan pengarusutamaan gender. Khususnya untuk mendorong tumbuhnya jumlah perempuan yang duduk di jabatan strategis. Salah satu caranya adalah meminta pemimpin daerah untuk tetap melakukan asesmen terukur dan penilaian yang sesuai dengan perundangan terkait promosi jabatan.</p> <p class="class-paragraph">&rdquo;Tentu dengan tidak mendasarkannya pada bias gender. Jadi, akan semakin terbuka kesempatan bagi perempuan untuk mengakses jabatan-jabatan strategis di level birokrasi,&rdquo; papar Iip.</p> <p>Peluang itu tentunya juga harus didorong hingga ke level pemimpin. Duduknya Sri Wahyuni sebagai Sekdaprov Kalimantan Timur atau Hevearita Gunaryanti Rahayu sebagai wali kota Semarang menjadi sinyal baik menuju pemerintahan yang inklusif. Sebelumnya, ada Khofifah Indar Parawansa yang memimpin Jawa Timur dan Tri Rismaharini yang memimpin Surabaya.</p> <p>Iip mengungkapkan, pemimpin perempuan punya daya tarik tersendiri di mata publik. Penelitian Cakra Wikara Indonesia 2021 mencatat beberapa ciri kepemimpinan perempuan. Salah satunya adalah kemampuan menerapkan pembenahan birokrasi secara gradual. Pemimpin perempuan juga punya ketelitian dan sikap hati-hati. Mereka juga relatif lebih taat pada peraturan yang berlaku.</p> <p>&rdquo;Di beberapa daerah, para pemimpin perempuannya juga memperhatikan kesejahteraan pegawainya,&rdquo; ungkap Iip. Selain itu, pemimpin perempuan tak segan menghukum jika memang pegawainya melakukan kesalahan. Kombinasi sifat dan karakter itu menjadi potensi besar sekaligus kekuatan perempuan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas. <strong>(elo/c14/hep)</strong></p>

Hari perempuan internasional mengusung tema inspirasi inklusif. Kini perempuan bisa menjadi pemimpin, tetapi mereka dihadapkan bias gender.

Pengarusutamaan Gender Menuju Pemerintahan yang Inklusif, Bias Gender Masih Menghantui Kepemimpinan Perempuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/24/kekerasan-seksual-172988940.jpg" alt="Ilustrasi kekerasan seksual pada anak. (Dok.Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kekerasan seksual pada anak. (Dok.Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Sepanjang 2023, angka kekerasan terhadap anak mengalami kenaikan tajam. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Nahar menyebut kenaikan itu mencapai tiga kali lipat dari tahun sebelumnya.</p> <p>Angka tersebut diperoleh dari hasil evaluasi catatan pengaduan kasus dari layanan SAPA 129. Disebutkan, pada 2023 jumlah kasus mencapai 2.797. Naik nyaris 200 persen dari 2022 yang sebanyak 957 kasus. Mirisnya, tingginya angka kekerasan terhadap anak pada 2023 tersebut baru sampai November. Artinya, ada data Desember yang masih diolah.</p> <p>Nahar mengungkapkan, pada Januari&ndash;Oktober 2023, pengaduan didominasi kasus kekerasan seksual. Kemudian, pada Oktober&ndash;November 2023, paling banyak pengaduan soal kekerasan fisik/psikis.</p> <p>Jumlah anak yang menjadi korban dalam dua kasus kekerasan itu mencapai ribuan. Untuk kekerasan fisik/psikis, korbannya sebanyak 1.078 anak. Sedangkan korban kekerasan seksual sebanyak 938 anak.</p> <p>Pengaduan terbanyak berasal dari wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah. &rdquo;Dominasi kekerasan fisik atau psikis disebabkan bertambahnya jumlah korban akibat kasus perundungan,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Nahar menyampaikan, pengaduan yang masuk ke SAPA 129 telah ditangani hingga 100 persen. Baik itu penjangkauan, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, maupun pendampingan korban. Dia mengakui, besarnya angka kekerasan terhadap anak menjadi tantangan luar biasa yang perlu diatasi secara komprehensif. Apalagi, saat ini kekerasan tidak hanya terjadi di ranah luring, tapi juga di ranah daring.</p> <p>&rdquo;Tantangan ini pun semakin diperkuat dengan tuntutan kebutuhan anak untuk melakukan berbagai aktivitasnya di ranah daring,&rdquo; tuturnya. <strong>(mia/c7/oni)</strong></p> <p><strong>Anak Rentan Jadi Korban</strong></p> <ul> <li>Terdapat 15.120 aduan kasus kekerasan terhadap anak sepanjang Januari hingga November 2023.</li> <li>Anak perempuan paling banyak menjadi korban. Yakni, 12.158 anak.</li> <li>Kasus kekerasan seksual menempati urutan pertama dari jumlah korban terbanyak sejak 2019 hingga 2023.</li> <li>Laporan kekerasan seksual mencapai 9.142 kasus.</li> <li>Laporan kekerasan fisik mencapai 3.514 kasus.</li> </ul> <p><strong>Sumber:</strong><em> Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA)</em></p>

Sepanjang 2023, angka kekerasan terhadap anak mengalami kenaikan tajam. Pada 2023 jumlah kasus mencapai 2.797.

Naik 3 Kali Lipat, Kasus Kekerasan terhadap Anak Capai 2.797 Sepanjang 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/07/Screenshot_20231207-182445-1716312659.jpg" alt="Rumah kontrakan tempat kejadian tewasnya 4 anak yang diduga dibunuh ayahnya. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Rumah kontrakan tempat kejadian tewasnya 4 anak yang diduga dibunuh ayahnya. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div class=""> <div id=":154" class="ii gt"> <div id=":153" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Warga Jagakarsa, Jakarta Selatan dikejutkan dengan penemuan empat jenazah anak. Para korban ditemukan tewas di dalam kamar, dengan kondisi terkunci.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Betul, 4 orang. Ada 4 orang penemuan mayat di dalam kamar. Untuk sementara masih dilakukan penyelidikan," ucap Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menanggapi kasus tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) terus memantau penanganan kasus tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013448649/jokowi-tegaskan-sinergitas-pengusaha-dan-pemimpin-daerah-tingkatkan-investasi-di-luar-pulau-jawa">Jokowi Tegaskan Sinergitas Pengusaha dan Pemimpin Daerah Tingkatkan Investasi di Luar Pulau Jawa</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami melakukan upaya koordinasi. Salah satunya agar kasus bisa dimonitor untuk memastikan prosesnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku," kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen-PPPA Nahar, Kamis (7/12) seperti dikutip dari Antara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Nahar, tim penyidik juga telah berkoordinasi untuk memastikan pendampingan terhadap ibu korban berinisial D yang sedang dirawat di RSUD Pasar Minggu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">D diduga mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh sang suami berinisial P yang juga merupakan terduga pelaku pembunuhan keempat anaknya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nahar meminta pihak Kepolisian mengusut tuntas kasus dugaan pembunuhan oleh P terhadap anak dan dugaan KDRT pada istrinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013448635/pertamina-patra-niaga-perkenalkan-upaya-mendorong-penurunan-emisi-karbon-dan-tingkatkan-ekonomi-nelayan-pada-cop-28-dubai">Pertamina Patra Niaga Perkenalkan Upaya Mendorong Penurunan Emisi Karbon dan Tingkatkan Ekonomi Nelayan pada COP 28 Dubai</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami berharap kasus ini bisa diungkap secepat mungkin dan kami berharap sanksi ketentuan pidana yang berkaitan dengan KDRT lalu penganiayaan dan perlindungan anak bisa menjadi acuan dalam proses penyidikan," ujar Nahar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga mendorong masyarakat untuk ikut berperan dalam membantu penyidik melakukan pendalaman terkait kasus tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian jika nanti ada yang dibutuhkan, misalnya, kebutuhan ahli atau kebutuhan pendampingan lainnya, kami akan memberikan dukungan melalui mekanisme yang kami miliki," pungkas Nahar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada Sabtu (2/12), Polsek Jagakarsa menerima laporan KDRT dengan P sebagai terlapor. Namun, pihaknya belum melakukan pemeriksaan karena korban, yakni D dilarikan ke rumah sakit dan P beralasan sedang menunggu keempat anaknya di rumah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian pada Rabu (6/12), Polsek Jagakarsa menerima laporan warga terkait terciumnya bau tak sedap yang sangat menyengat dari rumah P dan D.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013448635/pertamina-patra-niaga-perkenalkan-upaya-mendorong-penurunan-emisi-karbon-dan-tingkatkan-ekonomi-nelayan-pada-cop-28-dubai">Pertamina Patra Niaga Perkenalkan Upaya Mendorong Penurunan Emisi Karbon dan Tingkatkan Ekonomi Nelayan pada COP 28 Dubai</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat petugas mendatangi TKP, P ditemukan dalam keadaan terlentang dengan luka pada bagian tangan serta terdapat pisau di tubuhnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Polisi kemudian mengecek bagian kamar dan menemukan empat jasad anak-anak berjejer di tempat tidur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasus penemuan empat jasad tersebut kemudian ditangani oleh Polres Jakarta Selatan dan kini naik status dari penyelidikan ke penyidikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Nahar meminta pihak Kepolisian mengusut tuntas kasus dugaan pembunuhan oleh P terhadap anak dan dugaan KDRT pada istrinya.

Kemen PPPA Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Tewasnya 4 Anak di Jagakarsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/22/pemilu_ramah_anak-3047996831.jpeg" alt="Kemen PPPA mendukung Pemilihan Umum yang ramah anak. (kemenpppa.go.id)" width="100%">
<figcaption>Kemen PPPA mendukung Pemilihan Umum yang ramah anak. (kemenpppa.go.id)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyerukan kepada semua peserta Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Gubernur, Bupati/Walikota, dan masyarakat untuk menciptakan suasana Pemilihan Umum yang ramah anak.</p> <p>Dilansir dari kemenpppa.go.id pada Rabu (22/11), Sekretaris Kemen PPPA, Pribudiarta N Sitepu menyebutkan Kemen PPPA telah berkomitmen untuk mendukung Pemilu yang ramah anak.</p> <p>Hal tersebut diwujudkan Kemen PPPA bersama Kementerian Dalam Negeri, KPAI, KPU, dan Bawaslu yang baru saja melakukan penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang Ramah Anak.</p> <p>&ldquo;Harapan saya bahwa kegiatan ini dapat memperkuat sinergi dan komitmen kita semua untuk mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan Anak Indonesia, termasuk dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024,&rdquo; kata Pribudiarta.</p> <p>Pribudiarta mengatakan kemeriahan menyambut pesta demokrasi lima tahunan, Pemilu dan pemilihan serentak pada Tahun 2024 mulai terasa.</p> <p>Namun, satu hal yang perlu diingat dan menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemilu adalah komitmen dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak harus tetap menjadi prioritas oleh semua pihak.</p> <p>Hal-hal tersebut termasuk di antaranya kegiatan kampanye, proses pemilu, penghitungan suara, dan atau sengketa hasil pemilu.</p> <p>&ldquo;Perlu kesadaran semua pihak, termasuk seluruh peserta pemilu dan pemilihan serentak agar tidak melibatkan anak untuk kepentingan politik, misalnya dalam penyelenggaraan kampanye terbuka ada lontaran yel-yel dengan nada menghujat, umpatan, fitnah dan kampanye hitam merupakan hal-hal yang sering terjadi dalam kampanye,&rdquo; ucap Pribudiarta.</p> <p>Dalam sesi diseminasi dan diskusi bersama peserta, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, Nahar mengingatkan SEB terkait pemilu ramah anak tersebut merupakan yang kedua kalinya diselenggarakan oleh Kemen PPPA, KPAI, KPU, dan Bawaslu setelah sebelumnya pada tahun 2019.</p> <p>Kemudian, pada tahun 2023 diperkuat dengan adanya keterlibatan Kementerian Dalam Negeri untuk implementasinya.</p> <p class="class-paragraph">Komitmen tersebut adalah bentuk keberpihakan Negara terhadap upaya perlindungan anak, terutama dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024.</p> <p>Nahar mengungkapkan dari hasil diskusi bersama para pihak penandatangan, yang juga melibatkan keterwakilan dari Forum Anak, disepakati 11 poin bentuk penyalahgunaan anak dalam pemilu dan pemilihan serentak yang perlu menjadi perhatian seluruh pihak yang terlibat.</p> <p>&ldquo;Diperlukan komitmen dan upaya lintas sektor untuk mengoptimalisasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak yang ramah anak dengan memperhatikan pemenuhan dan perlindungan hak anak,&rdquo; ujar Nahar.</p> <p>SEB tersebut penting untuk dapat diwujudkan bersama dalam proses kampanye hingga penghitungan suara dalam pemilu dan pemilihan serentak 2024, Nahar menyimpulkan.</p>

KemenPPPA menyerukan kepada seluruh para peserta Pemilu untuk menciptakan suasana Pemilihan Umum yang ramah anak.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kemen pppa

Berita Terkini