<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/11/df6435b7-e36c-42fb-8b3c-f98b46533ca0-1797013154.jpg" alt="Penyerahan SAKIP dan ZI Award bagi K/L hingga Pemerintah Kabupaten dan Daerah di Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (11/2). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Penyerahan SAKIP dan ZI Award bagi K/L hingga Pemerintah Kabupaten dan Daerah di Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (11/2). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kinerja akuntabilitas instansi pemerintah pada 2025 menunjukkan tren positif. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) mencatat mayoritas kementerian/lembaga (K/L) hingga pemerintah daerah telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan predikat minimal baik. Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Putranto, mengungkapkan bahwa pada 2025 telah dilakukan evaluasi aktif terhadap 94 Kementerian/Lembaga, 38 Pemerintah Provinsi, dan 507 Pemerintah Kabupaten/Kota. &ldquo;Data hasil evaluasi menunjukkan bahwa terdapat 94 Kementerian atau Lembaga, artinya 98,95 persen, kemudian 35 provinsi atau 92,11 persen, dan 507 kabupaten atau kota, atau 88,39 persen yang telah mengimplementasikan SAKIP dengan predikat minimal baik,&rdquo; ujar Erwan dalam acara SAKIP dan ZI Award 2025 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (11/2). Tak hanya itu, terdapat peningkatan predikat pada sejumlah instansi pemerintah. Sebanyak 2 instansi pemerintah naik ke predikat A, 11 instansi naik ke predikat BB, 17 instansi naik ke predikat B, dan 1 instansi naik ke predikat CC. Meski demikian, masih ada beberapa instansi yang mengalami penurunan. Tercatat 1 instansi turun ke predikat BB dan 2 instansi turun ke predikat B. Dengan berbagai perubahan tersebut, komposisi predikat SAKIP nasional pada 2025 terdiri atas 3 instansi dengan predikat AA, 31 instansi berpredikat A, 145 instansi berpredikat BB, dan 399 instansi berpredikat B. Sementara itu, masih terdapat 61 instansi yang berada pada rentang predikat CCC hingga D. &ldquo;Kelompok terakhir ini yang masih memerlukan dukungan kita secara intensif agar dapat naik predikat seperti yang lain,&rdquo; tegas Erwan. Dari sisi nilai rata-rata, capaian SAKIP Kementerian/Lembaga pada 2025 berada di angka 73,61 atau naik 0,78 poin dibandingkan 2024. Rata-rata nilai SAKIP pemerintah kabupaten/kota juga mengalami kenaikan menjadi 64,89 atau meningkat 0,91 poin dari tahun sebelumnya. Namun, untuk pemerintah provinsi, rata-rata nilai SAKIP pada 2025 tercatat sebesar 69,05 atau sedikit menurun 1,71 poin dibandingkan 2024. "Penurunan tersebut disebabkan karena adanya penambahan fokus evaluasi pada Pemerintah Provinsi," tukasnya. Untuk diketahui, SAKIP merupakan tools untuk membantu instansi pemerintah dalam mengintegrasikan sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem peninjaman kinerja. Melalui SAKIP, setiap program dan kegiatan dapat terimplementasi dan terukur dampaknya dengan lebih baik, sehingga setiap instansi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan setiap rupiah anggaran yang telah dibelanjakan. &nbsp;

Kementerian PANRB catat 98,95% K/L dan pemerintah daerah telah mengimplementasikan SAKIP 2025. Simak capaian akuntabilitas instansi.

SAKIP 2025 Makin Moncer, Kementerian PANRB Catat 98,95 Persen K/L Raih Predikat Minimal Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/30/ASN-255611258.jpg" alt="Ilustrasi pelaksaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelaksaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) melalui Surat Kepala BKN No 8229/B-KS.04.01/SD/K/2023 telah mengumumkan seleksi CPNS dan PPPK tahun 2023. Berdasarkan website resmi Kemen PANRB, pengumuman seleksi CPNS dan PPPK akan dilakukan oleh setiap instansi pemerintah pada 16-30 September 2023 mendatang. Untuk pendaftaran seleksi CPNS dan PPPK, dimulai sejak 17 September hingga 6 Oktober 2023. Namun, ada beberapa aturan baru terkait seleksi CPNS dan PPPK 2023 ini. Kemen PANRB mengumumkan melalui unggahannya di akun Instagram resmi miliknya @kemenpanrb pada Jumat (15/9). Aturan-aturan baru tersebut di antaranya adalah Keputusan Menteri PANRB No.650/2023. Tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional. Seperti pada jabatan fungsional pemadam kebakaran, membutuhkan persyaratan tambahan berupa surat keterangan sehat dan surat keterangan bukan penyandang disabilitas. Sedangkan jenis sertifikat yang dibutuhkan sebagai tambahan nilai, yaitu; sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani oleh Pejabat Kemendagri dengan bobot nilai tambahan sebanyak 25 persen. Selain itu, untuk jabatan fungsional pemadam kebakaran juga diperlukan sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani oleh minimal Sekretaris Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dengan bobot nilai tambahan 12,5&nbsp;persen. Bisa juga menyertakan Jenis sertifikat lain di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani oleh kepala lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan. Sertifikat tersebut akan mendapat bobot nilai tambahan sebesar 5 persen. Kemudian untuk jabatan fungsional asesor manajemen mutu industri ahli pertama, dibutuhkan persyaratan wajib tambahan berupa Sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001:2015. Sertifikat untuk tambahan nilai bisa berupa Sertifikat Pelatihan SNI ISO/ IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian &ndash; Persyaratan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk, Barang, dan Jasa dengan bobot 25 persen. Lainnya, seperti jabatan fungsional dosen lektor kepala, memerlukan persyaratan wajib tambahan yaitu; pertama, berupa karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi atau karya yang mendapatkan perlindungan hukum oleh negara (granted). Persyaratan wajib tambahan kedua adalah karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional atau yang salah satunya sebagai penulis pertama. Jenis sertifikat yang akan mendapat tambahan nilai dengan bobot 15 persen yaitu Sertifikat Pekerti/ AA (Applied Approach) yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara Pekerti/ AA yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012966447/verifikasi-belum-rampung-pengumuman-formasi-cpns-diperkirakan-mundur">Verifikasi Belum Rampung, Pengumuman Formasi CPNS Diperkirakan Mundur</a> Selain 3 di atas, ada 127 daftar jenis jabatan fungsional lainnya yang masing-masing memiliki persyaratan wajib tambahan serta membutuhkan sertifikat sebagai tambahan nilai. Dalam Surat Keputusan Menteri tersebut juga dijelaskan, bagi jabatan yang memiliki lebih dari satu jenis sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis, peserta seleksi pengadaan PPPK hanya dapat memilih satu jenis sertifikat yang digunakan sebagai tambahan nilai. Untuk calon pendaftar PPPK, diharapkan mengetahui adanya aturan-aturan baru ini agar mendapatkan nilai maksimal saat proses seleksi mendatang.

Kemen PANRB mengumumkan melalui unggahannya di akun Instagram resmi miliknya @kemenpanrb pada Jumat (15/9).

Persiapan Seleksi CPNS dan PPPK 2023, Simak Persyaratan Wajib Tambahan yang Ditetapkan Kementerian PANRB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/1634613642469.jpg" alt="Ilustrasi ASN. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ASN. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) masih menggodok rencana pemindahan ASN ke ibu kota negara (IKN) baru di Penajam Paser, Kalimantan Timur. Salah satu aspek yang dipertimbangkan yakni tunjangan di luar gaji.  Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Alex Denni mengatakan, saat ini masih dibahas ASN yang dipindah apakah akan diboyong bersama keluarganya atau tidak. Sehingga perlu pembahasan tunjangan maupun sarana prasarana yang memadai.  "Hal-hal tersebut yang perlu dibahas dan disinkronkan dengan berbagai instansi terkait dengan rencana skenario pemindahan ASN ke IKN Nusantara," ujar Alex kepada wartawan, Jumat (4/3).  Alex menambahkan, saat ini pihaknya tengah menyusun regulasi mengenai tunjangan bagi ASN yang akan dipindah tugaskan ke IKN Nusantara. Namun, berapa besarannya masih belum diputuskan.  "Tergantung berapa banyak juga kebutuhan untuk di sana. Bisa berupa (tunjangan) transportasi. Kalau di korporasi misalnya tunjangan kemahalan, tunjangan khusus daerah tertentu, dan lain-lain. Nama dan besarannya masih belum bisa kita sampaikan," imbuhnya.  Untuk diketahui, visi IKN baru adalah sebagai kota dunia untuk semua dan sebagai simbol identitas bangsa yang modern dan berstandar internasional. IKN baru dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk menjadi kota paling berkelanjutan di dunia, sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, serta menjadi simbol identitas nasional.  Mengacu pada visi tersebut, konsep kelembagaan dan tata kelola pemerintahan di IKN berlandaskan pada smart governance yang menghasilkan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, dan kolaboratif. Untuk itu, Kementerian PANRB bersama instansi terkait juga tengah melakukan pembahasan intensif dalam rangka simplifikasi proses bisnis, pembangunan ekosistem digital multi-sektor, penguatan koordinasi dan jejaring institusi, dan penataan manajemen ASN melalui pengembangan kompetensi dan pemenuhan kesejahteraan yang relevan.

Akan Dipindah ke IKN, Nominal Tunjangan ASN Belum Diputuskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/1634613642469.jpg" alt="Ilustrasi ASN. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ASN. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) masih menggodok rencana pemindahan ASN ke ibu kota baru di Penajam Paser, Kalimantan Timur. Salah satu aspek yang dipertimbangkan yakni tunjangan di luar gaji.  Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Alex Denni mengatakan, saat ini masih dibahas ASN yang dipindah apakah akan diboyong bersama keluarganya atau tidak. Sehingga perlu pembahasan tunjangan maupun sarana prasarana yang memadai.  ’’Hal-hal tersebut yang perlu dibahas dan disinkronkan dengan berbagai instansi terkait dengan rencana skenario pemindahan ASN ke IKN Nusantara,” ujar Alex kepada wartawan, Jumat (4/3).  Alex menambahkan, saat ini pihaknya tengah menyusun regulasi mengenai tunjangan bagi ASN yang akan dipindah tugaskan ke IKN Nusantara. Namun, berapa besarannya masih belum diputuskan.  "Tergantung berapa banyak juga kebutuhan untuk di sana. Bisa berupa (tunjangan) transportasi. Kalau di korporasi misalnya tunjangan kemahalan, tunjangan khusus daerah tertentu, dan lain-lain. Nama dan besarannya masih belum bisa kita sampaikan," imbuhnya.  Untuk diketahui, visi IKN baru adalah sebagai kota dunia untuk semua dan juga sebagai simbol identitas bangsa yang modern dan berstandar internasional. IKN baru dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk menjadi kota paling berkelanjutan di dunia, sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, serta menjadi simbol identitas nasional.  Mengacu pada visi tersebut, konsep kelembagaan dan tata kelola pemerintahan di IKN berlandaskan pada smart governance yang menghasilkan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, dan kolaboratif.  Untuk itu, Kementerian PANRB bersama instansi terkait juga tengah melakukan pembahasan intensif dalam rangka simplifikasi proses bisnis, pembangunan ekosistem digital multisektor, penguatan koordinasi dan jejaring institusi, dan penataan manajemen ASN melalui pengembangan kompetensi dan pemenuhan kesejahteraan yang relevan. (*)

Tunjangan untuk ASN yang akan Dipindahkan ke IKN Belum Diputuskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/PNS-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Aktivitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada hari pertama kerja di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi di Badan Kepegawaian Daerah, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (8/6/2020). PNS di lingkungan Pemprov DKI kembali mulai bekerja di kant" width="100%">
<figcaption>Aktivitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada hari pertama kerja di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi di Badan Kepegawaian Daerah, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (8/6/2020). PNS di lingkungan Pemprov DKI kembali mulai bekerja di kant</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian PAN-RB menyebut, setiap pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) bertanggung jawab terhadap kinerja seluruh bawahannya. Hal itu bertujuan agar semua anggota ASN dapat menerapkan kedisiplinan.  Jika ada bawahan yang terbukti melakukan tindakan yang tidak disiplin ataupun melanggar, seorang atasan harus segera melakukan tindakan. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Otok Kuswandaru mengingatkan, jika ada karyawan yang terbukti melakukan pelanggaran dan atasannya tidak segera melajukan tindakan, maka atasan tersebut juga dapat terkena hukuman.  Bahkan hukumannya bisa lebih berat. "Oleh karena itu, saya ingatkan PNS yang miliki bawahan hati-hati. Ayo tegakkan disiplin, karena itu harus ditegakkan," ujarnya, dalam webinar Rabu (6/10).  Selain itu, Otok juga berpesan, seorang pimpinan juga harus mencegah terjadinya pelanggaran di lingkungan kerjanya dan harus menerapkan kedisiplinan yang kuat. "Karena itulah kewajiban kita juga," ucapnya.  Sementara itu, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Alex Denni menegaskan, penyimpangan sekecil apapun memang tidak bisa dibiarkan. Sebab, orang yang melihat kesalahan namun diam saja, artinya orang itu ikut melakukan kesalahan.  "Itulah sebabnya atasan yang tidak mengambil tindakan terhadap ASN yang melakukan tindakan indisipliner itu dihukum juga," pungkasnya.

Pejabat ASN yang Biarkan Bawahannya Langgar Aturan juga Bisa Dihukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/nebeng.jpg" alt="HAYOOO, KETAHUAN: Para pemudik yang menumpang truk sayur dicegat polisi di checkpoint tol Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Kamis (6/5). (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>HAYOOO, KETAHUAN: Para pemudik yang menumpang truk sayur dicegat polisi di checkpoint tol Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Kamis (6/5). (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menerima laporan masyarakat terkait dengan aparatur sipil negara (ASN) yang nekat mudik. Setidaknya ada 134 laporan yang kini diusut. Pengaduan itu disampaikan masyarakat melalui platform pengaduan nasional SP4N-LAPOR! selama larangan mudik 6–17 Mei 2021.  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo telah meminta tim melakukan pemeriksaan lebih lanjut. ”Jika memang mereka terbukti bersalah, pejabat pembina kepegawaian (PPK) dapat memberikan sanksi,” tegas Tjahjo kemarin (17/5).  Penjatuhan sanksi tersebut, kata dia, merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti bagi Pegawai ASN dalam Masa Pandemi Covid-19. Surat itu secara tegas melarang ASN mudik, kecuali dengan alasan tertentu atas izin tertulis dari PPK. Atau, penugasan yang paling rendah ditandatangani pejabat pimpinan tinggi pratama atau setingkat pejabat eselon II.  Karena itu, dia meminta instansi terkait segera mengklarifikasi pegawainya. Bila ASN yang bersangkutan benar-benar mudik, PPK tidak boleh ragu-ragu menjatuhkan hukuman disiplin. Pemberian hukuman disiplin ini dapat mengacu pada PP 53/2010 tentang Disiplin PNS dan PP 49/2018 tentang Manajemen PPPK. ”Pemberian hukuman disiplin bergantung dari jenis dan dampak pelanggaran,” ungkapnya.  Di sisi lain, pada hari pertama bekerja setelah libur Lebaran kemarin, sejumlah kementerian menyelenggarakan rapid test antigen bagi pegawainya. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), misalnya. Sebanyak 486 pegawai, termasuk 12 pekerja katering dan 6 pramubakti, di-rapid antigen.  ”Hari ini (kemarin, Red) seluruh pegawai di Kemenko PMK di-swab antigen dan hasilnya semua negatif,” jelas Sekretaris Kemenko PMK (Sesmenko PMK) Y.B. Satya Sananugraha.

134 ASN Dilaporkan Nekat Mudik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Ketua-KPK-Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/4/2021). KPK menetapkan Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan Pengacara Maskur Husain sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/4/2021). KPK menetapkan Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan Pengacara Maskur Husain sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memilih ‘cari aman’ terkait polemik 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi aparatur sipil negara (ASN). Lembaga antirasuah itu menyerahkan nasib puluhan pegawai tersebut ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).  Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya H. Harefa menjelaskan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Kemen PANRB dan BKN terkait tindak lanjut 75 pegawai itu. Selama belum ada penjelasan dari dua instansi tersebut, kata dia, KPK tidak akan memberhentikan 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) itu.  ”KPK sampai saat ini tidak pernah menyatakan melakukan pemecatan terhadap pegawai yang dinyatakan TMS sampai dengan keputusan lebih lanjut,” kata Cahya dalam konferensi pers di gedung KPK, Rabu(5/5). Sembari berkoordinasi dengan pihak terkait, KPK segera menerbitkan surat keputusan (SK) penetapan hasil asesmen TWK dan menyampaikannya ke pegawai KPK.  Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menambahkan secara umum TWK itu diikuti 1.351 pegawai tetap dan tidak tetap. Dia memperinci, 75 pegawai masuk kategori TMS. Kemudian 1.274 dinyatakan memenuhi syarat (MS). Dan dua orang tidak hadir pada saat sesi wawancara. Tahapan TWK dilakukan sepanjang tanggal 18 Maret sampai 9 April lalu.  Ghufron menjelaskan asesmen itu telah sesuai pasal 5 ayat (4) Peraturan KPK (Perkom) Nomor 1/2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN. Perkom itu merupakan turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41/2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN dan UU Nomor 19/2019 tentang KPK.  Merujuk landasan hukum itu, kata Ghufron, pegawai KPK harus memenuhi beberapa persyaratan agar lulus asesmen TWK. Diantaranya, setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah yang sah. Kemudian tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan atau putusan pengadilan. Syarat berikutnya memiliki integritas dan moralitas yang baik.  Pelaksanaan asesmen TWK itu melibatkan sejumlah instansi. Diantaranya, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Pusat Intelijen TNI AD, Dinas Psikologi TNI AD dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Keterlibatan itu untuk mengukur sejumlah aspek. Diantaranya, aspek integritas, netralitas, dan antiradikalisme.  Ketua KPK Firli Bahuri menambahkan, sejauh ini pihaknya belum bisa mengumumkan ke publik terkait siapa saja 75 nama yang dinyatakan TMS tersebut. Dia berdalih pihaknya menghormati dan menjunjung hak asasi manusia (HAM). ”Kalau kami umumkan tentu akan berdampak pada anak, istri, keluarga, cucu, besan, mertua di kampung halamannya,” kilahnya.  Terkait nama-nama yang beredar, seperti Novel Baswedan dan 6 kepala satuan tugas (kasatgas) penyidik, Firli menyebut nama-nama yang beredar itu bukan bersumber dari KPK. Dia menyebut sejak diterima dari BKN pada 27 April lalu, hasil asesmen TWK itu masih tersegel. ”Jadi kami pastikan tidak ada penyebaran nama-nama itu,” paparnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/04/05/2021/saut-situmorang-pertanyakan-dugaan-puluhan-pegawai-kpk-tak-lulus-asn/?page=all">Saut Situmorang Pertanyakan Dugaan Puluhan Pegawai KPK Tak Lulus ASN</a>  Di sisi lain, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo langsung menanggapi perihal polemik 75 pegawai yang tidak lolos TWK. Tjahjo menyebut dasar tes pegawai itu adalah Perkom Nomor 1/2021. Kemen PANRB, kata dia, tidak ikut dalam proses TWK tersebut. ”Keputusan dari tim wawancara tes, hasilnya diserahkan KPK, ya sudah selesai, kok dikembalikan ke PANRB?,” tanya Tjahjo.

Cari Aman, KPK Lempar Nasib 75 Pegawainya ke Kemen PANRB dan BKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/asisten-virual.jpeg" alt="Ilustrasi: Penggunaan asisten digital Google Assistant. (TechSpot). " width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Penggunaan asisten digital Google Assistant. (TechSpot). </figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PANRB) mengaku, sedang mempersiapkan sebanyak empat aplikasi umum sebagai implementasi transformasi digital di lingkup Kementerian/Lembaga. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN-RB Rini Widyantini memaparkan, langkah tersebut sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengharapkan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya.  "Mudah-mudahan akhir 2020 ini sudah bisa kita luncurkan aplikasi umum yang memang akan kita integrasikan," ujarnya dalam diskusi virtual, Rabu (12/8).  Rini menuturkan, pihaknya terbuka untuk melakukan integrasi jika ada K/L lain yang punya aplikasi umum serupa. Misalnya, aplikasi umum bidang manajemen kegiatan pemerintah, yang akan mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, dan kinerja.  Selain itu, aplikasi umum bidang kepegawaian, aplikasi umum bidang kearsipan, dan aplikasi umum bidang pengaduan masyarakat. Ketiga aplikasi ini nanti akan dikoordinasikan oleh Kementerian PANRB.  "Mudah-mudahan selesai 2020, dan kita berencana akan rilis Oktober," imbuhnya.  Sementara untuk aplikasi umum yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat, Rini mengungkapkan, aplikasi tersebut sudah hampir rampung. "Yang sekarang dikenal dengan Lapor, ini yang paling sudah siap. Kita sedang menunggu yang berkaitan dengan manajemen security-nya yang sedang disusun oleh BSSN," pungkasnya.  https://www.youtube.com/watch?v=vaOm1LMayR4

Transformasi Digital, 4 Aplikasi Kemen-PANRB Dirilis Akhir Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/SERTIJAB-MENDAGRI_MIFTAHULHAYAT-9.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama pejabat lama Tjahjo Kumolo saat serah terima jabatan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden Joko Widodo resmi melantik Tito Karnavian menjadi Menteri Dalam Negeri dalam jajaran Kabinet Indone" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama pejabat lama Tjahjo Kumolo saat serah terima jabatan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden Joko Widodo resmi melantik Tito Karnavian menjadi Menteri Dalam Negeri dalam jajaran Kabinet Indone</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah melakukan pemetaan alih jabatan struktural ke fungsional. Pertengahan tahun ini, alih jabatan tersebut ditargetkan selesai.  Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menjelaskan, akselerasi penyederhanaan birokrasi melalui lima tahap. Pertama, adalah identifikasi jabatan administrasi pada unit kerja. Kemudian, melakukan pemetaan jabatan dan pejabat administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi.  Ketiga, memetakan jabatan fungsional yang bisa ditempati oleh pejabat yang terdampak penyederhanaan birokrasi. Setelah itu, lanjut Tjahjo, menyelaraskan tunjangan jabatan fungsional dengan tunjangan jabatan administrasi. Dan, menyelaraskan kelas jabatan administrasi ke jabatan fungsional.  Meski demikian, ada beberapa jabatan yang tidak bisa dialihkan. "Jabatan yang tidak terdampak penyederhanaan adalah yang memiliki tugas dan fungsi sebagai Kepala Satuan Kerja dengan kewenangan penggunaan anggaran atau pengguna barang/jasa," kata politisi PDI Perjuangan itu.  Jabatan lain yang tidak terdampak penyederhanaan yakni jabatan dengan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan otoritas, legalisasi, pengesahan, persetujuan dokumen, atau kewenangan kewilayahan. Sekretaris KemenPAN-RB Dwi Wahyu Atmaji menerangkan, pihaknya telah memetakan pengalihan jabatan.  Ada 141 jabatan eselon III dan IV yang dialihkan ke fungsional. Rinciannya, 52 pejabat eselon III beralih sebagai pejabat fungsional Ahli Madya. Serta sebanyak 89 pejabat eselon IV beralih sebagai pejabat fungsional Ahli Muda.  "Jadi, hanya satu jabatan eselon III yang tersisa, yakni Bagian Tata Usaha dan Layanan Pengadaan dan dua jabatan eselon IV yaitu, Subbagian Protokol dan Subbagian Rumah Tangga yang tidak terkena penyederhanaan birokrasi," terang Atmaji.  Penyederhanaan pejabat struktural hingga dua level sesuai dengan salah satu prioritas kerja Presiden RI Joko Widodo. Dengan struktur yang sederhana, harapannya perizinan investasi akan lebih cepat dan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat serta daerah.  "Tantangan berikutnya adalah memastikan transformasi ini sesuai yang diinginkan Presiden," beber Atmaji.  Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Setiawan Wangsaatmaja menjelaskan formulasi kebijakan, pemetaan jabatan di instansi pemerintah, serta implementasi pengangkatan jabatan fungsional ditargetkan selesai pada Juni 2020. Setelah itu, hingga Desember 2020 akan dilakukan pengangkatan jabatan fungsional di kementerian/lembaga, serta pemetaan dan pengangkatan pejabat fungsional di daerah.

Tjahjo Kumolo Targetkan Penyederhanaan Birokrasi Rampung Tengah Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/khofifah.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan pemimpin perubahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Selasa (10/12). (Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan pemimpin perubahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Selasa (10/12). (Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan pemimpin perubahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Selasa (10/12). Selain itu, Pemprov Jatim juga menjadi instansi penerima predikat terbanyak wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).  Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyerahkan langsung penghargaan tersebut kepada Khofifah. Perempuan 54 tahun itu dinilai memiliki komitmen besar mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.  Dia juga dinilai berhasil membangun zona integritas secara masif. WBK/WBBM diberikan kepada unit kerja pelayanan yang berkomitmen memberantas korupsi serta meningkatkan kualitas pelayanan.  Tak ayal, ada enam unit pelaksana teknis (UPT) Jatim menyandang predikat WBK/WBBM. Yakni, UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jombang (Badan Pendapatan Daerah Jatim), UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Jember (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jatim), dan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Kemudian, UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jatim), Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Surabaya, dan RSU Jiwa Menur Surabaya.  "Ini pertama kali Pemprov Jatim mendapatkan anugerah WBK/WBBM. Kemudian yang terbanyak dari seluruh provinsi," ungkap Khofifah di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Selasa (10/12).  Menurut dia, predikat tersebut merupakan pencapaian yang monumental. Melengkapi predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) laporan keuangan Pemprov Jatim Oktober lalu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  Nantinya, enam UPT tersebut akan menjadi contoh bagi instansi lainnya. Menumbuhkan suasana kompetisi bergerak menuju perubahan dan perbaikan birokrasi. Terutama dari sisi pelayanan.  "Sehingga masyarakat Jatim akan terus mendapatkan pelayanan yang lebih cettar (cepat, efektif, efisien, tanggap, transparan, akuntabel, dan responsif," ucap Khofifah.  Mantan Menteri Sosial tersebut mengaku untuk meraih predikat penghargaan tersebut tidak mudah. Butuh manajemen dan kemauan yang solid untuk melakukan perubahan. Mewujudkan pelayanan publik dan pemerintah yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).  "Di sisi lain, penghargaan ini adalah amanah yang berat untuk bisa menjaga dan meningkatkan. Butuh komitmen mulai kepala daerah beserta seluruh jajarannya. Ditunjang manajemen penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja," bebernya.  Dia yakin mampu menciptakan tata kelola good and clean governance sehingga menyejahterakan seluruh masyarakat Jawa Timur.

Gubernur Jatim Raih Penghargaan Pemimpin Perubahan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kemen panrb

Berita Terkini