<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/25/Selain-Bahasa-Indonesia-1221648442.jpg" alt="Bahasa &ndash; Bahasa yang diresmikan di Konferensi umum UNESCO / DOk. Kemenlu." width="100%">
<figcaption>Bahasa &ndash; Bahasa yang diresmikan di Konferensi umum UNESCO / DOk. Kemenlu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Bahasa Indonesia saat ini sudah ditetapkan sebagai bahasa resmi di dalam konferensi umum UNESCO. Penetapan bahasa Indonesia telah dilakukan saat sesi Pleno Konferensi Umum yang ke &ndash; 42 UNESCO yang bertempat di markas besar UNESCO, Perancis, pada Senin (20/11) lalu. Dilansir dari Kemenlu dan Radar Kudus, bahasa Indonesia sebelumnya sudah diusulkan oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Perancis dan juga Wakil Delegasi Tetap Republik Indonesia pada bulan Januari 2023 lalu.&nbsp;&nbsp; Kedua pihak tersebut meneruskan usulan kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud. Setelah rangkaian tersebut, akhirnya ada pertemuan antara Wakil Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO, Kemenlu, dan juga Kemendikbudristek untuk melakukan rancangan strategi serta penyusunan proposal. Selanjutnya, proposal disetujui untuk nantinya dibahas saat siding umum yang ke &ndash; 42 UNESCO tepatnya pada tanggal 7-22 November 2023. Penetapan bahasa Indonesia ini menjadi penanda akan dipakainya bahasa nasional ini di dalam siding hingga penggunaan pada dalam dokumen konfrensi umum. Namun selain bahasa Indonesia, negara mana saja yang bahasa nya digunakan di dalam konferensi umum UNESCO? Berikut&nbsp;adalah daftar bahasa yang dipakai di dalam konferensi umum UNESCO, selain bahasa Indonesia. 1.&nbsp;Bahasa Inggris Bahasa Inggris merupakan bahasa dengan jumlah penutur yang paling banyak di dunia. Bahasa ini dijadikan bahasa resmi oleh 45 negara serta memiliki jumlah penutur hingga 1,45 miliar orang. 2. Bahasa Mandarin Bahasa Mandarin mempunyai jumlah penutur asli mencapai 1,31 orang. Bahasa ini juga populer di berbagai negara dengan dibuktikan jumlah penutur yang ada di luar Tiongkok sejumlah 1,4 miliar orang. 3. Bahasa Rusia Bahasa Rusia ini memiliki penutur sebanyak 117,72 juta orang sehingga membuatnya juga diresmikan sebagai bahasa resmi dalam konferensi UNESCO. 4. Bahasa Perancis Bahasa Perancis dalam skala dunia sudah dipakai oleh 98,4 juta orang. Dan digunakan sebagai bahasa resmi di 39 negara. Menjadikan bahasa ini sebagai bahasa resmi di dalam konferensi umum UNESCO. 5. Bahasa Spanyol Bahasa Spanyol sendiri sudah digunakan sebanyak 117,43 juta orang di dunia. Bahasa Spanyol ini juga dijadikan sebagai bahasa resmi oleh 21 negara dengan jumlah penutur tingginya berada di Meksiko 6. Bahasa Hindi Bahasa Hindi adalah bahasa resmi dari India. Penyebaran warga India di berbagai negara termasuk Indonesia sendiri, membuat bahasa ini cukup menjadi populer dan tidak asing didengar oleh banyak masyarakat. 7. Bahasa Arab Bahasa Arab sendiri sudah dijadikan sebagai bahasa resmi oleh 25 negara di daerah Timur Tengah dan juga daratan Afrika Utara. Dan jumlah penutur bahasa Arab ini di dunia mencapai 327 juta orang. 8.&nbsp;Bahasa Italia Bahasa Italia ini juga digunakan sebagai bahasa resmi di Negara Swiss. Di daratan Eropa, jumlah penutur dari bahasa Italia telah mencapai 68 juta orang. 9.&nbsp;Bahasa Portugis Bahasa Portugis digunakan pada beberapa negara seperti Portugal, Brazil, Angola, Mozambik, dan lain-lain. Jumlah penutur bahasa Portugis ini diperkirakan ada sekitar lebih dari 223 juta orang. Itulah beberapa sejumlah daftar bahasa &ndash; bahasa di berbagai negara yang dijadikan sebagai bahasa resmi saat konferensi umum UNESCO. ***

Bahasa Indonesia dan 9 bahasa berikut ini resmi menjadi bahasa yang digunakan di konferensi umum UNESCO.

Selain Bahasa Indonesia, Inilah 9 Bahasa yang Resmi digunakan dalam Konferensi Umum UNESCO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Siswa-Belajar-Online-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Sejumlah anak-anak sekolah mengikuti belajar secara daring atau online dengan fasilitas WiFi yang disediakan secara gratis oleh warga di Perumahan Pondok Mulya I, Beji, Depok, Rabu (29/7/2020). WiFi gratis ini oleh warga sekitar kompleks perumahan sebagai" width="100%">
<figcaption>Sejumlah anak-anak sekolah mengikuti belajar secara daring atau online dengan fasilitas WiFi yang disediakan secara gratis oleh warga di Perumahan Pondok Mulya I, Beji, Depok, Rabu (29/7/2020). WiFi gratis ini oleh warga sekitar kompleks perumahan sebagai</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Diduga akibat tugas menumpuk selama pembelajaran jarak jauh (PJJ), siswi asal Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, meninggal bunuh diri. Terkait hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akhirnya angkat bicara.  Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen), Jumeri mengungkapkan turut berduka cita atas meninggalnya korban berinisial MI berumur 16 tahun itu. Tapi sebenarnya, kejadian serupa tak hanya terjadi saat PJJ.  "Ekses (peristiwa) sebuah perubahan (akibat Covid-19) selalu ada, di masa normal sebenarnya kejadian sejenis juga ada. Indonesia negeri luas dengan banyak disparitas," ungkap dia kepada wartawan, Senin (19/10). <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/19/10/2020/siswa-bunuh-diri-akibattugas-jsdi-minta-nadiem-punya-solusi/">Siswa Bunuh Diri Akibat Tugas, JSDI Minta Nadiem Punya Formulasi Lain</a></li> </ul> Sedangkan, terkait dugaan penyebab korban bunuh diri, Jumeri mengklaim, Kemendikbud sendiri sudah meminta agar beban tugas kepada murid harus dikurangi. Tapi, dia menduga bahwa penyederhanaan beban tugas para guru di sekolah tersebut tidak berjalan baik.  "Kita sudah bimbing guru untuk tidak bebani siswa dengan tugas berat (banyak), (guru harus) bisa memahami kondisi psikologis siswa," terangnya.  "Implementasi kebijakan kita di lapangan memang sering tidak semulus yang kita bayangkan. Kami sudah sering berkordinasi dengan daerah untuk memastikan pelayanan berjalan baik," sambungnya.  Sebelumnya, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti, mengatakan bahwa ini perlu didalami terkait apakah ada motif lain, disamping permasalahan PJJ secara daring dan beratnya tugas-tugas kepada korban. Menurut dia, hal ini penting diungkap, karena jika terbukti motif bunuh diri karena masalah kendala PJJ, maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh dari PJJ.  “Khususnya di kabupaten Gowa oleh Dinas Pendidikan dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, kalau SMA/SMK berarti menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan,” tegas dia.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ZjxFeMLDlMk&amp;ab_channel=JawaPos

Kemendikbud Tanggapi Siswi Bunuh Diri yang Diduga Akibat Tugas PJJ

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/imbauan-kemendikbud-terkait-kisruh-sekolah-kekurangan-siswa_m_230634.jpg" alt="Ilustrasi penerimaan peserta didik baru" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penerimaan peserta didik baru</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, Hamid Muhammad mengimbau agar semua sekolah terutama negeri, mematuhi Permendikbud nomer 14 tahun 2018. Dimana peraturan itu mengatur Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Imbauan itu disampaikan, untuk meredam kericuhan yang terjadi pada sistem PPDB yang terjadi. Dimana banyak protes yang datang dari para guru dan ketua yayasan sejumlah sekolah SD dan SMP swasta. Mereka protes karena terjadinya kekurangan siswa di beberapa sekolah. Selain memberikan imbauan, Hamid Muhammad sudah menyurati dinas pendidikan di seluruh kabupaten, kota dan provinsi. "Saya minta Dinas Pendidikan menertibkan sekolah negeri yang kedapatan melanggar aturan. Karena, aturannya jelas," kata Hamid, Rabu (25/7). Hamid menjelaskan, aturan tersebut terkait dengan jumlah maksimal rombongan belajar (rombel). Katanya, jenjang SD maksimal sebanyak 24 rombel. Sementara, pada jenjang SMP jumlah maksimalnya 33 rombel. Atas aturan tersebut, tidak akan mengorbankan kenyamanan siswa selama proses belajar. Selain itu, juga akan menyediakan jatah siswa untuk sekolah swasta. "Kecuali kalian ingin sekolah swasta tutup karena tidak dapat siswa," kata Hamid kepada awak media. Ditanya soal dampak negatif proses PPDB terhadap data pokok pendidikan (dapodik), Hamid tak banyak berkomentar. Dia mengaku, masih melakukan sejumlah pertimbangan. "Yang jelas, aturan pembatasan jumlah rombel tersebut justru mencegah adanya kekurangan calon siswa yang mendaftar ke sekolah swasta," katanya.

Imbauan Kemendikbud Terkait Kisruh Sekolah Kekurangan Siswa

kemedikbud

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kemedikbud

Berita Terkini

Selain Bahasa Indonesia, Inilah 9 Bahasa yang Resmi digunakan dalam Konferensi Umum UNESCO

Kemendikbud Tanggapi Siswi Bunuh Diri yang Diduga Akibat Tugas PJJ

Imbauan Kemendikbud Terkait Kisruh Sekolah Kekurangan Siswa

Download Aplikasi JawaPos.com