<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/14/ntSXtmR4fIWbdbxpMiIulYnM8xGpoh78lKOxMS68-1-1962278451.jpg" alt="Menkeu Purbaya mengungkap sejumlah Kementerian/Lembaga tak mau genjot belanja akhir tahun, Total anggaran Rp 3,5 triliun dikembalikan. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menkeu Purbaya mengungkap sejumlah Kementerian/Lembaga tak mau genjot belanja akhir tahun, Total anggaran Rp 3,5 triliun dikembalikan. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sudah ada sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) yang telah mengembalikan anggaran senilai total Rp 3,5 triliun.&nbsp; Pengembalian itu dilakukan, usai dirinya meminta seluruh K/L untuk segera mempercepat belanja pada Kuartal IV-2025.&nbsp; Meski&nbsp;demikian, Purbaya memastikan belanja K/L masih terus bergerak dan rata-rata masih sesuai dengan rencana. Adapun yang telah mengembalikan, alasannya karena mereka tidak mau membelanjakannya.&nbsp; "(Penyerapan belanja K/L) sedang kami pelajari, ini kan sedang gerak. Rata-rata masih sesuai rencana, tapi ada juga beberapa yang nyerah dan balikkan uang ke kita. Tapi kita hitung hitung ada 3,5 triliun yag dibalikin sampai dengan sekarang, karena mereka gak mau belanja," kata Purbaya dalam Media Briefing di Kantornya, Jumat (14/11).&nbsp; Meski begitu, Purbaya enggan menyebut secara spesifik K/L mana yang mengembalikan anggaran belanja tersebut. Menurut dia, daftar K/L yang telah menyerah dengan mengembalikan APBN ke Kemenkeu bersifat rahasia. "Kementerian apa? Ah itu rahasia," tukasnya.&nbsp; Sebelumnya, Purbaya mengakui bahwa kebijakannya yang meminta Kementerian/Lembaga (K/L) hingga pemerintah daerah (Pemda) untuk segera menggenjot belanja telah direstui oleh Presiden Prabowo Subianto.&nbsp; Salah satu alasannya, kata Purbaya, belanja yang digenjot bertujuan agar ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih cepat pada Kuartal atau Triwulan IV-2025.&nbsp; "Saya pernah bilang ke beliau Saya akan memastikan belanjanya tepat waktu. Dia bilang go ahead aja jalan Kenapa? Karena kita perlu ekonomi yang lebih cepat di triwulan keempat tahun ini," kata Purbaya saat ditemui Kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (27/10). &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pengembalian anggaran oleh Kementerian/Lembaga untuk percepat belanja di Kuartal IV-2025

Menkeu Purbaya Ungkap Sejumlah K/L Nyerah Genjot Belanja Akhir Tahun, Kembalikan Anggaran Rp 3,5 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/12/JzluUTUX5wBl3E9BkNG5yJDwvFju7COjBpkO2tSq-1-3867220568.jpg" alt="Gubernur Khofifah Indar Parawansa secara simbolis menerima pengembalian anggaran Pilkada dari KPU dan Bawaslu di Grahadi. (Humas Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Khofifah Indar Parawansa secara simbolis menerima pengembalian anggaran Pilkada dari KPU dan Bawaslu di Grahadi. (Humas Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur mengembalikan sisa anggaran penyelenggaraan Pilkada Jatim 2024 senilai Rp 162,902 miliar. Pengembalian dana hibah dilakukan KPU dan Bawaslu Jawa Timur saat melakukan audiensi dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya belum lama ini. "Apresiasi saya ucapkan kepada KPU dan Bawaslu Jatim karena sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), pengembalian sisa dana hibah yang tidak terserap, paling lambat tiga bulan setelah penetapan pasangan calon," tutur Khofifah dalam keterangannya, Minggu (11/5). Anggaran yang dikembalikan merupakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) dari dana hibah yang dialokasikan Pemprov Jatim kepada KPU dan Bawaslu. Rinciannya, KPU Jatim mengembalikan sisa anggaran sebesar Rp 127.624.375.184 (Rp 127,6 miliar) dari total dana hibah Pilgub Jatim 2024 yang diterima dari APBD Jawa Timur sebesar Rp 845 miliar. Sementara, Bawaslu Jatim mengembalikan sisa anggaran senilai Rp 35.277.978.169 (Rp 35,2 miliar), dari total dana hibah yang diterima dari APBD Jawa Timur sebesar Rp 111.354.383.000 (Rp 111,3 miliar). Selain itu, Gubernur Khofifah juga memuji kinerja KPU dan Bawaslu Jatim atas keberhasilan mereka dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024, sehingga berjalan aman, lancar dan kondusif.&nbsp; Bagi Khofifah, Gelaran Pilkada Jatim yang aman dan kondusif tidak lepas dari kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas para penyelenggara. Mulai dari jajaran petugas di TPS, desa, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi. "Apresiasi sebesar-besarnya kepada KPU Jatim, Bawaslu Jatim serta seluruh jajaran penyelenggara di tingkat kabupaten/kota, PPK, PPS, KPPS, Panwascam, PPD, dan PTPS, dedikasi mereka luar biasa demi kesuksesan Pemilu," jelasnya. Gubernur Khofifah berharap KPU dan Bawaslu tetap solid membangun Jawa Timur. Meski Pemilu usai, keduanya tetap berperan penting dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.&nbsp;

KPU dan Bawaslu Jatim mengembalikan sisa anggaran Pilkada 2024 senilai Rp 162,9 miliar, Gubernur Khofifah apresiasi kinerja mereka.

Sukses Gelar Pilkada Jawa Timur 2024, KPU dan Bawaslu Jatim Kembalikan Sisa Anggaran Rp 162,9 Miliar ke Pemprov Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/01/brW3VVXil7ttg44CW5X09Ep4NKg7W3wn1P1Kxalr-1-3484208274.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto menghadiri perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/7). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto menghadiri perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/7). (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto melontarkan sejumlah janji di hadapan ribuan buruh saat dalam perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5). Salah satu janjinya, Prabowo akan mendukung agar Undang-Undang Perampasan Aset, sebagaimana tuntutan buruh untuk segera disahkan.&nbsp; Pasalnya, UU Perampasan Aset menjadi salah satu dari enam tuntutan buruh kepada Pemerintah dalam momen May Day 2025. "Saudara-saudara dalam rangka pemberantasan korupsi, saya mendukung UU Perampasan Aset," kata Prabowo saat menyampaikan pidato dihadapan ribuan buruh. Prabowo merasa miris atas tindakan pelaku korupsi. Ia jengkel, aset yang telah dikorupsi tetapi tidak mau dikembalikan ke negara.&nbsp; "Enak aja udah nyolong nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh," tegasnya sambil berkelakar. "Bagaimana kita teruskan? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor," sambungnya. Meski demikian, Prabowo juga merasa heran ada pihak-pihak yang melakukan unjuk rasa membela pelaku korupsi. "Nanti lo dikasih duit demo untuk koruptor bener ya? Gue heran di Indonesia ada demo mendukung koruptor tuh, gue heran," imbuh Prabowo. &nbsp;

Presiden Prabowo Subianto mendukung pengesahan UU Perampasan Aset, disampaikan dalam perayaan Hari Buruh di Jakarta, Kamis (1/5/2025).

Prabowo Janji Dukung Pengesahan UU Perampasan Aset di Momen Hari Buruh: Udah Nyolong Nggak Mau Kembalikan Aset, Gue Tarik Aja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/18/JKT-1-HUT-TNI-78-FED-10JPG-1009204771-3813390309.jpg" alt="Ilustrasi TNI. (dok. Jawa Pos/Fedrik Tarigan)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi TNI. (dok. Jawa Pos/Fedrik Tarigan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Pakar Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya), Satria Unggul Wicaksana, turut menanggapi Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang sedang ramai diperbincangkan. Menurut dia, Revisi UU TNI yang sedang bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersifat inkonstitusional dan melanggar HAM. Upaya ini juga dapat menguatkan impunitas tentara dan melemahkan profesionalisme militer. "Ketika impunitas TNI semakin menguat, dampaknya sangat luar biasa. Bukan hanya profesionalisme militer yang melemah, tetapi juga berisiko mengembalikan dwifungsi militer seperti di Orde Baru," tuturnya, Senin (17/3). Hal inilah yang dikhawatirkan publik. Bahkan belakangan ini, unggahan-unggahan berisi kecaman dan kritik pedas mengenai Revisi UU TNI dari warganet memenuhi linimasa media sosial. Belum lagi, video rapat panja RUU TNI yang digelar tertutup oleh Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Hotel Fairmont, Jakarta pada Sabtu (15/3) yang beredar luas di media sosial, semakin memantik emosi publik. Beberapa aturan yang kontroversi adalah menyangkut kedudukan tentara aktif dalam jabatan sipil (Pasal 47), perluasan wewenang TNI (Pasal 7), hingga penambahan batas usia pensiun prajurit (Pasal 53). Selain risiko dwifungsi militer, Satria yang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, mengakui khawatir apabila Rancangan UU TNI disahkan, kebebasan akademik akan diberangus. "Saya cemas TNI akan melakukan sweeping buku yang dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila, atau membubarkan diskusi di kampus jika dianggap bertentangan dengan prinsip keamanan nasional,&rdquo; imbuh Satria. Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa isi pembahasan RUU TNI tidak seperti yang dikhawatirkan sejumlah kalangan. Ia juga menepis wacana kembalinya dwifungsi ABRI lewat RUU TNI. &ldquo;Kan sudah tadi disampaikan oleh Ketua Panja dan pimpinan DPR yang lain bahwa itu tidak (benar), dan silakan dilihat nanti, tadi sudah disebarkan juga hasil dari Panja-nya,&rdquo; kata Puan di Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (17/3). Ketua DPP PDI Perjuangan itu juga menegaskan fokus pembahasan revisi UU TNI hanya pada Pasal 3, Pasal 53 dan Pasal 47. Ia mengklaim, revisi itu dilakukan berdasarkan masukan dari berbagai kalangan. &ldquo;Tiga pasal ini sudah dibahas. Tidak ada hal yang melanggar. Dalam penjelasan konferensi pers tadi kan harusnya sudah jelas apa saja yang direvisi dan itu tidak mengubah hal-hal yang dicurigai,&rdquo; tukas Puan.

Menurut dia, Revisi UU TNI yang sedang bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersifat inkonstitusional dan melanggar HAM.

Benarkah Revisi UU TNI Bisa Kembalikan Dwifungsi ABRI Ala Orde Baru? Ini Kata Pakar Hukum

Kembalikan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kembalikan

Berita Terkini

Menkeu Purbaya Ungkap Sejumlah K/L Nyerah Genjot Belanja Akhir Tahun, Kembalikan Anggaran Rp 3,5 Triliun

Sukses Gelar Pilkada Jawa Timur 2024, KPU dan Bawaslu Jatim Kembalikan Sisa Anggaran Rp 162,9 Miliar ke Pemprov Jatim

Prabowo Janji Dukung Pengesahan UU Perampasan Aset di Momen Hari Buruh: Udah Nyolong Nggak Mau Kembalikan Aset, Gue Tarik Aja

Benarkah Revisi UU TNI Bisa Kembalikan Dwifungsi ABRI Ala Orde Baru? Ini Kata Pakar Hukum

Download Aplikasi JawaPos.com