<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Ricky-Rizal-Berbaju-Tahanan-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Tersangka Brigadir Ricky Rizal saat rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua di rumah pribadi Ferdy Sambo di Jalan Saguling, Duren Tiga, Jakarta, Selasa (30/8/2022). Kepolisian melakukan rekonstruksi dugaan pembunuhan Brigadir Yosua di rumah pribadi dan ru" width="100%">
<figcaption>Tersangka Brigadir Ricky Rizal saat rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua di rumah pribadi Ferdy Sambo di Jalan Saguling, Duren Tiga, Jakarta, Selasa (30/8/2022). Kepolisian melakukan rekonstruksi dugaan pembunuhan Brigadir Yosua di rumah pribadi dan ru</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan, belum menerima permohonan justice collaboratore (JC) dari Bripka Ricky Rizal (RR) tersangka kasus dugaan pembunuhan terhadap Birgadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Sejauh ini, LPSK baru menerima permohonan JC dari Bharada Richard Eliezer alias Bharada E.  "Belum ada permohonannya," kata Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi dikonfirmasi, Minggu (11/9).  Menurut Edwin, setiap terduga pelaku mempunyai hak untuk mengajukan justice collaboratore atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Namun, keputusan penerimaan JC sesuai kewenangan Undang-Undang.  "Siapa pun pelaku pidana bisa mengajukan. Tapi tolak diterima terima tergantung pemenuhan syarat sesuai UU," ucap Edwin.  Adapun syarat mengajukan JC, lanjut Edwin, di antaranya bukan pelaku utama, memiliki keterangan penting untuk mengungkap perbuatan tindak pidana, adanya ancaman nyata kepada terduga pelaku dan keluarganya.  "Status JC sebagai subjek hukum telah diatur dalam UU 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban," ungkap Edwin.  Sebelumnya, Bripka RR melalui sang pengacara Erman Umar mengaku kliennya sempat terbawa oleh skenario yang dibangun Irjen Pol Ferdy Sambo. Namun, kini dia dipastikan sudah memberikan kesaksian sebenarnya kepada penyidik. Bripka Ricky juga telah menjalani uji kebohongan menggunakan poligraf.  “Sebenarnya tidak berbalik arah (pernyataan Ricky), yang pertama adalah terbawa skenario,” kata Erman kepada wartawan, Jumat (9/9).  Erman mengatakan, kliennya sempat didatangi oleh keluarga dan istrinya. Mereka mendesak kepada Ricky agar menyampaikan fakta sejujur-jujurnya.  Selain itu, penyidik juga mendesak agar Ricky berkata jujur. Terlebih dilakukan uji kebohongan menggunakan lie detector. Atas dasar itu, Ricky pun menyatakan siap memberikan kesaksian sebenar-benarnya.  Atas dasar ini, Bripka RR dikabarkan akan mengajukan JC kepada LPSK. Bahkan berdasarkan informasi yang dihimpun, permohonan JC tersebut sudah diajukan.  “Bripka RR mengajukan JC dua hari lalu. Sudah melepaskan pengacara yang disiapkan tim (Ferdy) Sambo sebelumnya,” kata sumber JawaPos.com di internal Polri, Kamis (1/9) lalu.  Dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Polri telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka di antaranya Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E, Brigadir Kepala Ricky Rizal (RR), Irjen Pol Ferdy Sambo (FS), Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawathi.  Para tersangka dijerat Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana subsider Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan juncto Pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun.

LPSK Belum Terima Permohonan JC dari Tersangka Bripka RR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Ketua-Tim-Gabungan-Khusus-Polri-yang-juga-Irwasum-Polri-Komjen-Agung-Budi-Maryoto-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Ketua Tim Gabungan Khusus Polri yang juga Irwasum Polri Komjen Agung Budi Maryoto (tengah) bersama Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto memberikan keterangan saat konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (19/8/2022). Polri menetapkan istri mantan" width="100%">
<figcaption>Ketua Tim Gabungan Khusus Polri yang juga Irwasum Polri Komjen Agung Budi Maryoto (tengah) bersama Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto memberikan keterangan saat konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (19/8/2022). Polri menetapkan istri mantan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Proses hukum dalam kematian Brigadir J harus difokuskan pada pelaku tindak pidana utama dan obstruction of justice. Karena menurut Praktisi hukum Tegar Putuhena, pihak-pihak yang dibohongi diawal oleh ferdy Sambo tidak bisa dipersangkakan sebagai orang yang menghalangi penyidikan.  “Tidaklah benar jika orang-orang yang kena prank (berita bohong) harus dihukum. Saya pikir itu fair. Justru saat ini kita harus fokus pada pelaku utama dan pelaku obstruction of justice atau menghalangi penyidikan” kata Tegar yang juga pengacara dari Wanda Hamidah ini.  Tegar mencontohkan pada kenyataannya semua orang hampir kena prank dari skenario Ferdy Sambo, bahkan Kapolri, Komnasham, Kompolnas, pengacara dan lainnya pun kena prank.  “Apa lantas semuanya juga harus dihukum?” Ujar Tegar.  Bahkan, pada suatu wawancara, Mahfud MD menyatakan ada tiga pihak dalam kasus pembunuhan Brigadir J, yaitu: pelaku tindak pidana utama, pelaku obstruction of justice, dan mereka yang kena prank (dibohongi).  Berdasarkan hal di atas Tegar kembali menerangkan bahwa seseorang tidak bisa dihukum hanya karena secara kebetulan berada di tempat dan waktu yang salah atau pihak yang kena prank FS.  “Unsur kesengajaan mengandung makna willen en weten, menghendaki dan mengetahui. Jika seseorang menghendaki melakukan suatu tindak pidana tanpa mengetahui saja tidak bisa dipidana. Apalagi kalau yang bersangkutan bahkan tidak mengetahui maka unsur dengan sengaja yang tidak terpenuhi” pungkas Tegar.  Sebagaimana diketahui Mabes Polri telah menetapkan enam orang sebagai pelaku obstruction of justice atau menghalangi penyidikan. Kesemuanya dr divpropam Polri. Mereka adalah (FS, BJP HK, AKBP ANP, AKBP AR, Kompol BW dan Kompol CP)

Praktisi Hukum Sebut Korban Prank Ferdy Sambo Tidak Bisa Dihukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/WhatsApp-Image-2022-06-04-at-8.14.04-PM.jpg" alt="Presiden Joko Widodo. Biro Pers Sekretariat Presiden/Antara" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo. Biro Pers Sekretariat Presiden/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan segala keputusan pengusutan kasus dugaan pembunuhan Brigadir Nopryansah Hutabarat alias Brigadir J kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Terlebih kini, mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo.  "Ya tanyakan ke Kapolri, saya udah keseringan menyampaikan itu. Tanyakan ke Kapolri. Kan sudah jelas semuanya," kata Jokowi kepada wartawan, Jumat (12/8).  Terkait ditanyakan mengenai desakan untuk membuka motif pembunuhan secara detil, Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada Kapolri Listyo.  "Tanyakan ke Kapolri, karena sudah jelas semuanya. Tanyakan kapolri," ucap Jokowi  Dalam kasus ini, Polri menetapkan mantan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka kasus tewasnya Brigadir J. Jeratan hukum terhadap Ferdy Sambo setelah tim khusus Polri menemukan alat bukti kuat dugaan keterlibatannya.  "Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara, dan timsus telah memutuskan menetapkan saudara FS (Ferdy Sambo) sebagai tersangka," ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (9/8).  Selain Ferdy Sambo, kasus pembunuhan Brigadir J juga turut menjerat tiga tersangka lainnya yakni Bharada Richard Eliezer (RE) Bripka Ricky Rizal (RR) dan KM.  Mereka disangkakan melanggar Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun.

Soal Motif Penembakan Brigadir J, Jokowi Bilang Tanyakan ke Kapolri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Irjen-Ferdy-Sambo-Diperiksa-Bareskrim-Polri-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Kadiv Propam nonaktif Irjen Pol Ferdy Sambo saat tiba untuk menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (4/8/2022). Irjen Pol Ferdy Sambo memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidan" width="100%">
<figcaption>Kadiv Propam nonaktif Irjen Pol Ferdy Sambo saat tiba untuk menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (4/8/2022). Irjen Pol Ferdy Sambo memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengungkapan kasus tewasnya Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J berjalan begitu panjang. Setelah satu bulan lebih, kini telah ditetapkan 4 orang tersangka. Termasuk Irjen Pol Ferdy Sambo yang diduga mengotaki pembunuhan ini.  Jika ditelisik ke belakang, kasus diawali dengan kabar adanya baku tembak antara sesama anggota polisi di rumah dinas Perwira Tinggi (Pati) Polri di Duren Tiga, Jakarta Selatan. Peristiwa ini melibatkan Brigadir J dan Barada E. Keduanya adalah ajudan Irjen Pol Ferdy Sambo.  "Benar telah terjadi pada hari Jumat, 8 juli 2022, kurang lebih jam 17.00 atau jam 5 sore," kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (11/7).  Namun, kabar tersebut akhirnya terbantahkan. Dan disimpulkan jika tidak ada baku tembak, melainkan Ferdy Sambo menyuruh Bharada E menembak Brigadir J.  Pengungkapan kasus pun tak lepas dari kendala. Salah satunya karena CCTV di rumah dinas Sambo yang sengaja dirusak.  Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan, akan melakukan evaluasi atas sarana pelengkap di rumah dinas yang tidak berfungsi. Dia akan menunggu terlebih dahulu kerja dari tim khusus yang telah dibentuk.  "Saya kira kalau terkait hal seperti itu, tentunya nanti terkait dengan kasus, tentunya tim gabungan yang akan memberikan masukan," kata Sigit di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (12/7).  Selain itu, keluarga Brigadir J mengungkap sejumlah kejanggalan atas wafatnya anggota polisi tersebut. Brigadir J disebut mengalami banyak luka lebam, sayatan hingga jari putus. Sehingga tidak klop dengan cerita baku tembak yang diumumkan di awal.  Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo tak banyak berkomentar saat ditanya kejanggalan yang ditemukan oleh keluarga Brigadir J. Dia meminta agar publik menunggu hasil kerja tim khusus yang sudah dibentuk.  "Sudah saya sampaikan nunggu tim bekerja dahulu, sabar dahulu," kata Dedi saat dikonfirmasi, Jumat (15/7).  Karena kejanggalan ini, tim kuasa hukum Brigadir J mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Senin (18/7). Mereka bermaksud membuat laporan terkait dugaan pembunuhan berencana yang menimpa kliennya.  "Kedatangan kita hari ini dalam rangka sebagai tim penasihat hukum dan atau juga kuasa dari keluarga almarhum Yosua Hutabarat untuk membuat laporan polisi tentang dugaan tindak pidana dugaannya pembunuhan berencana," kata kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak.  Selain dugaan pembunuhan berencana, tim kuasa hukum juga melaporkan adanya kehilangan handphone milik Brigadir J dan dugaan peretasan kepada keluarga Brigadir J. Sebab, sampai saat ini ada 3 handphone yang tidak diketahui keberadaannya.  "Dugaan pencurian dan atau penggelapan handphone sebagaimana dimaksud dalam 362 KUH Pidana juncto pasal 372 374 KUH pidana , kemudian tindak pidana meretas dan atau melakukan penyadapan yaitu tindak pidana telekomunikasi," jelasnya.  Proses penyelidikan pun berjalan semakin panas. Di tengah perjalanan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memutuskan menonaktifkan sementara Irjen Pol Ferdy Sambo sebagai Kadiv Propam Polri.  "Kita putuskan untuk Irjen Pol Ferdy Sambo untuk sementara jabatannya dinonaktifkan dan kemudian jabatan tersebut saya serahkan kepada pak Wakapolri," kata Sigit di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (18/7).  Setelah itu Karo Paminal Polri Brigjen Pol Hendra Kurniawan, dan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Budhi Herdi Susianto juga dinonaktifkan. Tak lama berselang, akhirnya Kapolri mencopot 10 anggotanya dari jabatannya, termasuk Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan di dalamnya.  Penyelidikan pun memasuki babak baru karena Polri menyutujui permintaan otopsi ulang atau ekshumasi kepada Jenazah Brigadir J yang diajukan pihak keluarga. Permimtaan ini didasari atas ditemukannya banyak kejanggalan luka penyebab kematian.  "Hasil komunikasi dari pihak pengacara diminta untuk dilaksanakan otopsi ulang atau ekshumasi itu dipenuhi, untuk pelaksanaan dan teknis akan disampaikan pak Dirtipidum," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (21/7).  Sementara itu, pengacara keluarga Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak membeberkan hasil otopsi kedua jenazah Brigadir J. Dalam proses otopsi ini pihak keluarga mengirim 2 dokter untuk menyaksikan langsung otopsi di ruang bedah.  "Otopsi kedua salah satunya itu otak tak ditemukan di kepala," kata Kamaruddin kepada wartawan, Rabu (3/8).  Kamaruddin mengungkapkan, rambut di bagian belakang kepala Brigadir J sudah dipotong botak dan ditemukan bekas lem. Saat lem dibuka ada beberapa luka yang tembus ke arah hidung maupun mata.  "Berarti tembakan dari belakang tembus ke puncak hidung. Itu yang waktu itu saya tunjukan gambarnya dijahit itu tembakan pertama," imbuhnya.  Selain itu, menurutnya, ada tembakan kedua berada di bawah leher ke arah bibir bawah dan tembakan ketiga berada di dada kiri menembus ke arah belakang. Kemudian, tembakan keempat di pergelangan.  "Di luar dari pada itu, ada lagi luka lain. Di tengkorak itu ada enam retakan dan otak tak ditemukan lagi di situ. Kemudian di bawah mata ada sobekan-sobekan diduga benda tajam. Kemudian di atas alis, kemudian di bahu sebelah kanan ada luka terbuka. Dokter belum tahu penyebabnya maka diambil sampelnya untuk diperiksa di lab," jelasnya.  Kemudian ditemukan patah tulang pergelangan tangan dan jari tangan. Ada pula luka lain yaitu lebam pada bagian punggung dan kaki hingga luka lain yang belum jelas penyebabnya.  "Sementara yang lain seperti ginjal, itu dipotong untuk diuji di lab. Demikian organ yang lain, diambil untuk diuji di lab," pungkas Kamaruddin.  Tak lama setelah otopsi selesai. Penyidik Bareskrim Polri untuk pertama kalinya menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Dia adalah Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E sebagai. Dia berperan sebagai penembak langsung Brigadir J.  "Penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Bharada E sebagai tersangka," kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (3/8).  Kemudian penyidik menetapkan Bripka Ricky Rizal dan Kuat sebagai tersangka. Terakhir Irjen Pol Ferdy Sambo yang ditetapkan sebagai tersangka.  Mereka dijerat dengan Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana subsider Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan juncto Pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun.  Saat ini masih ada 31 personel Polri yang diduga melakuka pelanggaran kode etik dan tengah menjalani pemeriksaan. Sedangkan 11 di antaranya telah diamankan ke tempat khusus.  11 orang tersebut terdiri dari perwira berpangkat Irjen 1 orang, Brigjen 2 orang, Kombes 3 orang, AKBP 3 orang, Kompol 2 orang, dan AKP 1 orang. Jumlah ini masih berpotensi bertambah.

Perjalanan Kasus Kematian Brigadir J Sampai Ferdy Sambo Jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Irjen-Ferdy-Sambo-Usai-Diperiksa-Bareskrim-Polri-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Ferdy Sambo usai memenuhi panggilan pemeriksaan di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (4/8/2022). Irjen Ferdy Sambo diperiksa selama 7 jam." width="100%">
<figcaption>Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Ferdy Sambo usai memenuhi panggilan pemeriksaan di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (4/8/2022). Irjen Ferdy Sambo diperiksa selama 7 jam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menjadwalkan pemeriksaan dengan meminta keterangan Irjen Pol. Ferdy Sambo, Kamis (11/8), berkaitan dengan kasus kematian Brigadir J.  "Kami sedang mencari jadwal yang pasti dan sedang bernegosiasi; tapi sebisa mungkin di Komnas HAM," kata Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik di Jakarta, Selasa.  Terkait materi atau gambaran apa saja yang akan ditanyakan Komnas HAM kepada Ferdy Sambo, Taufan enggan memberitahu karena hal tersebut masuk ke ranah penyelidikan.  Sebelum jadwal pemeriksaan Ferdy Sambo, Komnas HAM mengagendakan permintaan keterangan terkait uji balistik dengan Tim Khusus (Timsus) Polri pada Rabu (10/8). Agenda tersebut sebelumnya mengalami penundaan beberapa kali karena permintaan dari Polri.  "Kami sangat berharap timsus maupun penyidik Mabes Polri supaya agenda besok yang sudah disepakati betul-betul dipenuhi agar tidak tertunda-tunda," imbuhnya.  Sementara itu, Selasa, tim Komnas HAM baru saja selesai meminta keterangan dari Polri terkait siber. Pemeriksaan tersebut diketahui tidak berlangsung lama yakni sekitar 30 menit.  Taufan menjelaskan permintaan keterangan siber melengkapi bahan yang telah dikumpulkan. Semua bahan dan keterangan tersebut akan dianalisis secara internal untuk kemudian dibuat kesimpulan.  "Bahannya tentu saja semakin banyak memberikan informasi dan data-data yang memperjelas masalah ini," jelasnya.  Sementara itu, Anggota Komnas HAM Mohammad Choirul Anam mengatakan pihaknya menggunakan skenario urutan waktu sendiri dalam penyelidikan kasus kematian Brigadir J.  Terkait adanya perbedaan keterangan Bharada E di awal dan setelahnya, hal tersebut menjadi catatan tersendiri bagi Komnas HAM dalam mengusut kasus itu.  "Kami belum bisa simpulkan saat ini," ujar Anam.

Komnas HAM Jadwalkan Pemeriksaan Irjen Pol Ferdy Sambo Hari Kamis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/meski-ungul-di-kaum-milenial-tapi-jokowi-lemah-di-basis-islam-modern_m_.jpg" alt="Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menilai masih banyak kelemahan yang harus ditambal oleh pasangan Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menilai masih banyak kelemahan yang harus ditambal oleh pasangan Jokowi-Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polri berencana akan mengumumkan tersangka baru kasus meninggalnya Brigadir J alias Nopryansah Yosua Hutabarat pada hari ini, Selasa, 9 Agustus 2022. Pengumuman itu akan dilakukan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.  Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari percaya terhadap kredibilitas Polri di bawah pimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang memiliki kredibilitas untuk menuntaskan kasus secara objektif, transparan dan berdasarkan bukti ilmiah.  “Saya percaya kepada kredibilitas Kapolri Listyo Sigit Prabowo akan mengungkap kasus ini secara objektif berdasarkan bukti-bukti ilmiah dan sesuai dengan kaidah hukum yang ada.” Ujar Qodari, Selasa (9/8).  Menurut Qodari, Kapolri sudah menunjukkan keseriusannya dalam mengungkap kasus ini secara tuntas dan transparan dengan membentuk tim khusus gabungan internal dan eksternal, yang melibatkan Kompolnas dan Komnas HAM, bekerja dengan mengedepankan pendekatan penyelidikan kejahatan secara ilmiah alias scientific crime investigation.  Lebih lanjut, Qodari juga menilai, penuntasan kasus ini akan menjadi bukti dari janji Kapolri saat menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI tahun 2021 dengan slogan Presisi yang merupakan singkatan dari prediktif, responsibilitas, transparansi dan berkeadilan.  “Momentum ini juga menjadi pembuktian dari slogan Presisi yang disampaikan Kapolri pada saat fit dan proper test LSP di DPR yang kemudian disetujui secara aklamasi oleh seluruh fraksi.” Ucapnya.  Selain itu, kata Qodari, kasus ini sangat penting, pasalnya menjadi perhatian seluruh masyarakat di Indonesia dan wujud keberpihakan kepada masyarakat kecil.  "Kasus ini sangat penting karena menjadi perhatian masyarakat dan terdapat nilai-nilai keadilan, objektivitas, keberpihakan pada orang kecil, keberanian, ilmu pengetahuan, kepemimpinan, dan seterusnya. Semuanya ada dalam kasus Brigadir J ini," ungkap Qodari  Lewat momentum ini, lanjut Qodari, kepemimpinan Kapolri akan mendapatkan dukungan secara menyeluruh dari organisasi Polri.  "Melalui kasus ini saya percaya akan semakin menguatkan institusi Polri tidak hanya dari perwira tetapi juga dari kalangan bintara dan tamtama,” jelasnya.  Apalagi, tambah Qodari, Presiden Jokowi sudah memberikan atensi yang sangat serius pada penanganan kasus dugaan pembunuhan Brigadir J ini.  "Pak Jokowi sampai tadi siang di Pontianak sudah 4 kali meminta kasus kematian Brigadir J diusut tuntas, jangan ragu-ragu karena presiden tidak ingin menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Itu yang paling penting. Citra Polri apa pun tetap harus kita jaga," pungkasnya.

Qodari Optimsitis Kapolri Mampu Ungkap Misteri Kematian Brigadir J

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Mengenang-30-Hari-Wafat-Brigadir-J_Salman-Toyibi_2.jpg" alt="ILUSTRASU:Sejumlah massa melakukan aksi menyalakan lilin untuk mengenang 30 hari wafatnya Brigadir Yosua Hutabarat (Brigadir J) di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Senin (8/8/2022)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASU:Sejumlah massa melakukan aksi menyalakan lilin untuk mengenang 30 hari wafatnya Brigadir Yosua Hutabarat (Brigadir J) di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Senin (8/8/2022).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyelidikan kasus kematian Brigadir Joshua di rumah Dinas Kadiv Propam telah melewati proses yang cukup panjang. Sebelumnya Kapolri telah melakukan mutasi 25 anggota polisi pada berbagai tingkatan yang diduga terkait dengan kasus kematian Brigadir Joshua. Bahkan, Bareskrim juga telah menetapkan tersangka baru sehingga jumlah tersangka hingga hari ini bertambah menjadi dua orang.  Aktivis HAM dan Pemerhati Reformasi Sektor Keamanan Swandaru menilai, adanya perkembangan baru dalam proses penyidikian kasus kematian Brigadir Joshua tentunya langkah awal yang baik, mengingat hal tersebut tidak hanya ditunggu-tunggu oleh keluarga korban tapi juga menjadi perhatian luas di masyarakat.  Meski diakui, lanjutnya, perkembangan tersebut hanyalah permulaan dimana upaya pengumpulan bukti-bukti lainnya masih harus dilakukan oleh Tim Khusus Mabes Polti. Namun, yang penting adalah kesungguhan dan keseriusan Polri agar fakta yang sebenarnya di balik peristiwa tersebut dapat diungkap secara jelas dan terang benderang serta proses hukum dilakukan terhadap siapapun yang terlibat di dalamnya.  Mengingat kasus kematian Brigadir Joshua menjadi perhatian besar di masyarakat, maka penting untuk diingatkan upaya pengungkapan kasus tersebut dijalankan secara transparan dan akuntabel. Apalagi pengungkapan kasus ini juga menjadi pertaruhan bagi kredibilitas Polri sebagai institusi penegak hukum. Oleh karena itu, berbagai fakta-fakta hukum di balik peristiwa ini perlu untuk terus dibuka secara terang benderang kepada masyarakat dan tentu tidak boleh ada yang ditutup-tutupi.  "Meski kami juga menyadari bahwa dalam proses pengungkapan kasus ini diperlukan adanya ketelitian, ketepatan, kepekaan dan tentu juga harus benar-benar sesuai prosedur penanganan perkara hukum," tegasnya.  Swandaru juga menuturkan, kasus kematian Brigadir Joshua di rumah dinas petinggi Polri tentunya juga harus dijjadikan sebagai pembelajaran. Kasus ini menunjukan bahwa proses reformasi kepolisian jauh untuk dikatakan selesai. Dengan kata lain, agar peristiwa ini tidak terulang, baik di dalam institusi kepolisian maupun keluar dalam konteks hubungannya dengan masyarakat, menjadi penting bagi Polri untuk mendorong kembali agenda reformasi kepolisian.  "Banyak pekerjaan rumah yang perlu segera dibenahi, terutama terkait pengarusutamaan standar dan norma HAM ke dalam institusi kepolisian," tegasnya.  Selain itu, penggunaan senjata api oleh anggota Kepolisian juga menjadi catatan penting. Hal ini merupakan salah saatu persoalan yang perlu dibenahi dimana dalam berbagai kasus masih ditemukan penggunaan senjata api yang tidak proporsional dan berlebihan sehingga berdampak pada terjadinya aksi-aksi kekerasan yang berlebihan.  Masalah dalam penggunaan senjata api oleh aparat di lapangan tentunya tidak terlepas dari minimnya pemahaman dan kesadaran terhadap berbagai instrumen hukum yang berlaku.  Pada konteks ini, menjadi penting aparat kepolisian untuk memahami dan menerapkan secara ketat Resolusi Majelis Umum PBB No. 34/169 mengenai prinsip-prinsip berperilaku bagi aparat penegak hukum yang dituangkan dalam Code of Conduct Law Enforcement dan UN Basic Principle on the Use of Force and Fireams by Law Enforcement Officials mengenai penggunaan kekerasan dan penggunaan senjata api.  Secara prinsip, ada tiga asas esensial dalam penggunaan kekuatan dan senjata api yang penting untuk diperhatikan polisi yaitu asas legalitas (legality), kepentingan (necessity) dan proporsional (proportionality). Sungguh pun penggunaan kekerasan dan senjata api tidak dapat dihindarkan, namun aparat penegak hukum tetap perlu mengendalikan sekaligus mencegah dengan bertindak secara proporsional berdasarkan situasi dan kondisi lapangan.  "Penyalahgunaan kekerasan dan senjata api dapat mengakibatkan petugas mendapatkan masalah, apalagi yang mengakibatkan kematian. Penyalahgunaan kewenangan ini bisa mengakibatkan pelanggaran pidana sekaligus pelanggaran atas harkat dan martabat manusia," ujarnya.  Bagaimanapun, reformasi Polri perlu terus didorong mulai dari mulai level instrumental maupun pada aspek kultural. Reformasi kepolisian diperlukan untuk menempatkan institusi kepolisian untuk dapat bekerja dalam koridor prinsip negara hukum yang menghormati due process of law dan penghormatan atas hak hak asasi manusia.

Kematian Brigadir J Bukti Reformasi di Tubuh Masih Belum Selesai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Gedung-Mako-Brimob-Polri-Dery-Ridwansah-6-1.jpg" alt="Petugas berpakaian lengkap melakukan penjagaan di depan Mako Brimob Polri, Depok, Jawa Barat, Minggu (7/8/2022). Penjagaan diperketat imbas diamankannya Irjen Ferdy Sambo di tempat khusus di Mako Brimob Polri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Petugas berpakaian lengkap melakukan penjagaan di depan Mako Brimob Polri, Depok, Jawa Barat, Minggu (7/8/2022). Penjagaan diperketat imbas diamankannya Irjen Ferdy Sambo di tempat khusus di Mako Brimob Polri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Khusus (Timsus) Polri mendatangi Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat untuk melakukan pendalaman keterlibatan Irjen Pol Ferdy Sambo dalam kasus kematian Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Tim datang dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono dan Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi Maryoto.  "Timsus semuanya, langsung dipimipin oleh Pak Wakapolri, kemudian Pak Irwasum, kemudian semuanya dalam proses pendalaman. Termasuk di Bareskrim semuanya sama," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo di Mako Brimob, Senin (8/8).  Dedi mengatakan, pendalaman oleh Timsus dan Irsus terus berjalan. Hasilnya nanti disampaikan kepada publik usai pemeriksaan selesai.  "Pemeriksaan saksi dan juga menganalisa kembali hasil dari laboratorium forensik. Semua bukti nanti akan disampaikan, dan akan langsung dijelaskan kepada teman-teman semuanya," jelasnya.  Sebelumnya, Penyidik Bareskrim Polri resmi menetapkan Bharada Richard Eliezer alias Bharada E sebagai tersangka tewasnya Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Dia diketahui sebagai penembak langsung Brigadir J.  "Penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Bharada E sebagai tersangka," kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (3/8).  Andi menuturkan, Bharada E disangkakan melanggar Pasal 338 Juncto Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam kasus ini penyidik telah memeriksa 42 saksi termasuk beberapa saksi ahli.  Penyidik juga telah melakukan uji balistik, termasuk telah menyita sejumlah barang bukti. Seperti alat komunikasi, CCTV, dan lainnya. "Dari hasil penyidikan tersebut pada malam ini penyidik sudah melakukan gelar perkara, dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup," jelas Andi.  &nbsp;  &nbsp;

Periksa Ferdy Sambo, Wakapolri Pimpin Timsus Datangi Mako Brimob

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Feri-Brigadir-J.jpeg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyelesaian kasus meninggalnya Brigadir Joshua secara transparan dan akuntabel menjadi pertaruhan untuk menjaga kredibilitas institusi Polri sebagai institusi penegak hukum.  Hingga saat ini, Tim Polri telah melakukan sejumlah upaya, mulai dari melakukan otopsi ulang terhadap jenazah, pemeriksaan sejumlah saksi, pemeriksaan video rekaman CCTV di sejumlah lokasi, dan telah ada yang ditetapkan sebagai tersangka.  "Berbagai fakta-fakta hukum tersebut perlu untuk terus dibuka secara terang benderang kepada masyarakat dan tentu tidak boleh ada yang ditutup-tutupi," ujar Pegiat HAM dan Ketua Forum De Facto, Feri Kusuma dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Minggu (7/8).  Menurutnya, pengungkapan kasus ini memang diperlukan suatu proses dengan penuh ketelitian, ketepatan, kepekaan dan harus benar-benar sesuai prosedur penanganan perkara hukum, dengan tetap menempatkan penghormatan terhadap hak setiap warga negara dalam suatu negara hukum.  Oleh karena itu, lanjutnya, Tim Khusus Mabes Polri perlu terus bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel untuk membuktikan fakta kebenaran atas peristiwa ini kepada publik.  Feri juga menjelaskan, penuntasan kasus kematian Brigadir Joshua, juga merupakan bagian penting dari agenda mengoptimalkan reformasi kepolisian itu sendiri. Secara historis, proses perubahan politik 1998 memang telah mendorong dijalankannya reformasi kepolisian sebagai bagian dari agenda reformasi sektor keamanan.  "Agenda ini salah satunya bertujuan mendorong adanya penghormatan pada prinsip-prinsip negara hukum dan hak asasi manusia di dalam institusi-institusi keamanan yang ada, termasuk kepolisian," ujarnya.  Namun, proses reformasi kepolisian masih menyisakan pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Salah satu persoalan yang perlu dibenahi adalah terkait penggunaan senjata api yang tidak proporsional dan berlebihan yang berdampak pada terjadinya aksi-aksi kekerasan yang berlebihan.  Hal ini, kata Feri, tentu tidak terlepas dari minimnya pemahaman dan kesadaran terhadap berbagai instrumen hukum yang berlaku. Aparat Kepolisian perlu memahami dan menerapkan secara ketat Resolusi Majelis Umum PBB No. 34/169 mengenai prinsip-prinsip berperilaku bagi aparat penegak hukum yang dituangkan dalam Code of Conduct Law Enforcement dan UN Basic Principle on the Use of Force and Fireams by Law Enforcement Officials mengenai penggunaan kekerasan dan penggunaan senjata api.  "Ada tiga asas esensial dalam penggunaan kekuatan dan senjata api yang penting untuk diperhatikan polisi yaitu asas legalitas (legality), kepentingan (necessity) dan proporsional (proportionality)," jelasnnya.  Sungguh pun penggunaan kekerasan dan senjata api tidak dapat dihindarkan, namun aparat penegak hukum tetap perlu mengendalikan sekaligus mencegah dengan bertindak secara proporsional berdasarkan situasi dan kondisi lapangan.  Sebab, penyalahgunaan kekerasan dan senjata api dapat mengakibatkan petugas mendapatkan masalah, apalagi yang mengakibatkan kematian. Penyalahgunaan kewenangan ini bisa mengakibatkan pelanggaran pidana sekaligus pelanggaran atas harkat dan martabat manusia.  Untuk itu, Reformasi Polri perlu terus didorong mulai dari reformasi pada level instrumental maupun reformasi pada aspek kultural.  "Reformasi kepolisian diperlukan untuk menempatkan institusi kepolisian untuk dapat bekerja dalam koridor prinsip negara hukum yang menghormati due process of law dan penghormatan atas hak hak asasi manusia," pungkasnya.

Kasus Brigadir Joshua Jadi Pertaruhan Wajah Kepolisian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Bharada-E-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Ajudan Kepala Divisi Propam Polri nonaktif Irjen Pol. Ferdy Sambo, Bhayangkara Dua Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E berjalan meninggalkan ruangan usai dimintai keterangan di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (26/7/2022). Sebanyak enam orang" width="100%">
<figcaption>Ajudan Kepala Divisi Propam Polri nonaktif Irjen Pol. Ferdy Sambo, Bhayangkara Dua Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E berjalan meninggalkan ruangan usai dimintai keterangan di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (26/7/2022). Sebanyak enam orang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkap fakta baru terkait latar belakang Bharada Richard Eliezer alias Bharada E, tersangka kasus dugaan pembunuhan Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.  Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi menyatakan, Bharada E bukan ajudan dari Kadiv Propam nonakrif Irjen Pol Ferdy Sambo, melainkan hanya seorang sopir. Informasi yang didapat LPSK berbeda dari keterangan kepolisian yang menyebut Bharada E merupakan ajudan Irjen Ferdy Sambo.  "Bharada E ini bukan ADC (Aide de Camp) atau ajudan. Bukan. Sprin (surat penugasan) Bharada E ini sopir," kata Edwin kepada wartawan, Kamis (4/8).  Edwin mengungkapkan, keterangan tersebut didapat LPSK saat melakukan pemeriksaan dan konfirmasi atas permohonan perlindungan Bharada E, pada Jumat (29/7) lalu. Pemeriksaan tersebut sebagai tindak lanjut surat permohonan perlindungan kepada LPSK.  Edwin juga mengungkap keterangan lain dari Bharada E. Ia mengatakan, tidak semua ADC Irjen Ferdy Sambo ditugaskan menjadi ajudan, melainkan ada yang hanya ditugaskan sebagai sopir.  "Ya, itu keterangan dari Bharada E. Jadi diantara 8 orang anggota polri yang melekat ke Pak Sambo, menurut Bharada E, 3 diantara sprinnya adalah driver. Dia (Bharada E) juga baru 7 bulan (jadi ADC) dan berasal dari detasemen Brimob Cikeas," papar Edwin.  Sementara untuk sprin Brigadir J yang selama ini disebut sebagai sopir Istri Kadiv Propam, kata Edwin, berdasarkan keterangan yang diperoleh bahwa Brigadir J yang justru bertugas sebagai ajudan.  "Ya informasi yang kami peroleh, ya kalau Brigadir Yoshua itu ADC. ADC yang cukup lama di Pak Sambo bersama Daden. Jadi Brigadir J sama Daden sudah melekat ke Pak Sambo 2 tahun," tegas Edwin.  Fakta lain yang didapat LPSK, kata Edwin, Bharada E tidak jago menembak. Karena Bharada E baru memulai latihan pada Maret 2022 di kawasan Senayan.  "Dia baru pegang pistol November tahun lalu. Latihan menembak itu Maret 2022 di Senayan. Berdasarkan informasi yang kami dapat Bharada E bukan termasuk kategori mahir menembak," beber Edwin.  Tak dipungkiri, informasi yang didapat LPSK, berbeda dengan keterangan dari Polres Jakarta Selatan yang menyebut Bharada E bukan penembak biasa. Saat itu, Polres Jaksel menyebut Bharada E merupakan penembak nomor satu di Resimen Pelopor Korps Brimob.  "Bukan belajar menembak, dia bukan sniper ahli tembak. Kan, ada banyak pemberitaan dia sniper informasi yang kami peroleh dia tidak masuk standar itu bukan kategori penembak yang mahir gitu ajalah," pungkas Edwin.  Sebelumnya, penyidik Bareskrim Polri resmi menetapkan Bharada Richard Eliezer alias Bharada E sebagai tersangka tewasnya Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Dia diketahui sebagai penembak langsung Brigadir J.  “Penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Bharada E sebagai tersangka,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (3/8).  Andi menuturkan, Bharada E disangkakan melanggar Pasal 338 Juncto Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam kasus ini penyidik telah memeriksa 42 saksi termasuk beberapa saksi ahli.  Penyidik juga telah melakukan uji balistik, termasuk telah menyita sejumlah barang bukti. Seperti alat komunikasi, CCTV, dan lainnya.  “Dari hasil penyidikan tersebut pada malam ini penyidik sudah melakukan gelar perkara, dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup,” pungkas Andi.

LPSK: Bharada E Hanya Sopir Bukan Ajudan Irjen Ferdy Sambo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kematian Brigadir J

Berita Terkini