<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG_20230216_140833.jpg" alt="Ibu korban (kanan) menggendong jenazah bayinya naik ke mobil usai divisum di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, Sulawesi Selatan. Darwin Fatir/Antara" width="100%">
<figcaption>Ibu korban (kanan) menggendong jenazah bayinya naik ke mobil usai divisum di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, Sulawesi Selatan. Darwin Fatir/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Sektor Panakukang masih menyelidiki kasus penyebab kematian bayi perempuan berusia dua bulan berinisial AA yang meninggal di dalam mobil. Bayi itu meninggal saat disusui ibunya di Makassar, Sulawesi Selatan.  ”Masih dalam lidik. Kita tunggu hasil visumnya dari Rumah Sakit Bhayangkara, satu dua hari ini,” ujar Kapolsek Panakukang Komisaris Polisi Abdul Aziz seperti dilansir dari Antara di Makassar, Kamis (16/2).  Sejauh ini, lanjut dia, pihaknya belum bisa menyimpulkan penyebab kematian bayi tersebut saat ibunya memberikan ASI kepada anaknya lalu sempat tertidur di dalam mobil tersebut diduga tidak sadar menindihnya.  Berdasar kronologi dari keterangan ibu korban, menurut kapolsek, kejadian pada Rabu (15/2) saat berada di Jalan Topaz depan Apartemen Royal. Sang ibu sedang menyusui bayinya di dalam mobil dengan posisi baring menyamping dan berhadapan dengan bayi.  Suaminya, menurut Kapolsek, berprofesi sebagai pengemudi transportasi daring. Saat itu di luar berbincang dengan rekannya di warung kopi. Kondisi mobil terparkir kaca tertutup dan AC mobil masih menyala, hingga akhirnya sang ibu tertidur.  ”Sekitar dua jam kemudian, pukul 11.00 wita, suaminya kembali ke mobil lalu membangunkannya dan menyuruh mengecek kondisi bayi di sampingnya dalam kondisi pucat, kuku jari membiru, serta mata tertutup,” terang Abdul Aziz.  Ibu korban sempat kebingungan lalu mencari pertolongan sampai ke Masjid Nurul Jihad Kompleks IDI Jalan Topaz Raya tidak jauh dari lokasi kejadian untuk meminta tolong warga. Akhirnya petugas kesehatan Puskesmas datang memeriksa kondisi bayi, namun sudah dinyatakan meninggal dunia.  Atas informasi warga, Kapolsek menambahkan, anggota kepolisian mendatangi lokasi di masjid tersebut untuk membantu orang tua korban membawanya ke Rumah Sakit Bhayangkara guna pemeriksaan lebih lanjut.  ”Petugas kita mengantar ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk pemeriksaan, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Petugas medis mengarahkan divisum dan diotopsi, tapi orang tuanya menolak di otopsi dan hanya divisum. Setelah itu bayi diserahkan untuk dimakamkan,” jelas Aziz.

Polisi Selidiki Penyebab Bayi Meninggal Dalam Mobil di Makassar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1656246217800.jpg" alt="Ilustrasi jasad bayi. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jasad bayi. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kematian bayi secara tak wajar di Jalan Semolowaru Utara, Sukolilo, Selasa (13/12), dipastikan bukan karena susu formula. Bayi tersebut belakangan diketahui dilahirkan korban pemerkosaan yang diperkosa ayahnya sendiri.  ”Bukan (keracunan susu formula yang diminum),” kata Kasubnit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Surabaya Ipda Tri Wulandari, Selasa (20/12).  Bayi tersebut diketahui tersedak ketika meminum susu formula yang diberikan ibunya. Ibu dari bayi tersebut masih berusia 19 tahun.  Karena tersedak, jantung bayi tersebut mengalami gangguan. Apalagi bayi yang lahir prematur itu memiliki penyakit jantung.  ”Hasil pemeriksaan karena bayi sejak lahir punya riwayat kelainan pada jantung,” jelas Tri.  Sebelumnya, Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Mirzal Maulana memastikan, bayi perempuan tersebut lahir prematur. Bayi berusia 2 bukan itu lahir lebih cepat dari perkiraan awal kelahiran.  ”Iya bayi lahir prematur. Masih pendalaman pemeriksaan (terkait percobaan menggugurkan kandungan),” tutur Mirzal.  Pelaku pemerkosaan berinisial MR, 45. Dia mengaku melakukan tindakan tersebut lantaran sering dimarahi istrinya.  ”Pelaku sakit hati sama istrinya karena sering dimarahi. (Pemerkosaan) kepada anaknya yang pertama, perempuan,” jelas Mirzal.  Karena kejahatan itu, pelaku dipersangkakan menggunakan pasal 6 huruf (b) jo pasal 15 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.  ”Tindak pidana pelecehan seksual secara fisik dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga,” terang Mirzal.

Ibunya Diperkosa Bapak, Bayinya Meninggal Kelainan Jantung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/image-3.jpg" alt="Ilustrasi Covid-19. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Covid-19. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Diduga ada tindakan malapraktik pada ibu hamil di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang. Dugaan itu muncul pasca kematian bayi paksaan persalinan normal ibu hamil di RSUD Jombang.   Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (Link) Aan Anshori menilai, bisa jadi kasus itu bukan kasus tunggal.    ”Bisa jadi memang pelayanan ada perbaikan, namun tak menutup kemungkinan, ini juga fenomena gunung es, sangat mungkin banyak juga masyarakat yang memiliki keluhan layanan di RSUD Jombang namun memilih diam karena takut,” terang Aan Anshori, Minggu (7/ 8).   Aan mengapresiasi keluarga korban untuk speak up dan menceritakan kasus itu kepada khalayak. Keberanian mereka mengungkap buruknya layanan kesehatan juga adanya dugaan perbedaan perlakukan kepada pasien.    ”Saya sangat mengapresiasi keberanian keluarga yang memiliki kebranian menyuarakan ini ke pubik. Hingga viral dan masalah ini jadi atensi bersama,” lanjutnya.   Aan menilai buruknya pelayanan RSUD Jombang sudah sering disuarakan. Namun, seringkali pula hal itu menguap tak berbekas.    ”Sudah sangat lama, RSUD Jombang sebagai institusi kesehatan yang paling dibanggakan itu terdengar kabar terkait buruknya pelayanan,” tambah Aan.   Dia minta seluruh pihak ambil peran dalam mengatasi masalah itu. DPRD, disebutnya harus peka dan melakukan tindakan serius pada institusi yang dibiayai pemerintah namun tak mampu memberikan layanan prima.    ”Tidak hanya memanggil, kalau perlu membentuk tim untuk melakukan investigasi, karena mereka secara politik dewan bisa melakukan itu,” ucap Aan.   Aan juga mengapresiasi upaya kepolisian untuk secara aktif melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan malapraktik itu. Kasus ini layak untuk terus didalami dan dicari siapa yang harus bertanggung jawab.    ”Jangan sampai kasus ini menguap. Polisi harus memastikan yang bersalah harus dibawa ke pengadilan, dan masyarakat yang jadi korban mendapat keadilannya,” imbuh Aan.   Sedangkan kepada Bupati Jombang sekaligus manajemen RSUD Jombang, Aan menyebut kejadian itu harusnya jadi momentum besar untuk melakukan bersih-bersih.    ”Ini momentum evaluasi bagi pihak rumah sakit juga Pemkab bahwa layanan publik kesehatan tidak boleh diskriminatif atas nama kelas,” ujar Aan.    Sebelumnya, pasangan Yopi Widianto, 26 dan Rohma Roudotul Jannah, 29, warga Dusun Slombok, Desa Plemahan, Kecamatan Sumobito kehilangan bayinya yang baru lahir. Proses persalinan buah hati pertamanya berujung kematian karena diminta menjalani persalinan normal oleh pihak RSUD Jombang. Padahal, rujukan dari puskesmas meminta mereka untuk mendapatkan persalinan caesar.    Menurut Yopi, permintaan itu ditolak pihak RSUD. Tenaga kesehatan di RSUD Jombang mengatakan bahwa proses persalinan berjalan lancar dan cepat.  <span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:0,&quot;335559737&quot;:0,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">   ”Kata perawatnya tidak di-caesar karena bukaannya cepat,” terang Yopi. <span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:0,&quot;335559737&quot;:0,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">   Para perawat yang menangani persalinan itu panik dan menelepon dokter spesialis kandungan karena proses persalinan bermasalah. ”Bahkan sampai ada tiga dokter dan belum berhasil. Itu posisi jam 9 malam,” jelas Yopi. <span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:0,&quot;335559737&quot;:0,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">   Kemudian jabang bayi dinyatakan meninggal. Yopi yang menemani istrinya, langsung lemas dan hanya bisa pasrah. Dia makin shock ketika dipanggil dokter yang menyarankan dilakukan operasi pemisahan tubuh dengan kepala bayi. Alasannya, karena tubuh bayi tak bisa keluar dari jalur lahir. <span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:0,&quot;335559737&quot;:0,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">   ”Itu satu satunya jalan untuk mengeluarkan badan bayi. Mau tidak mau akhirnya dipisah agar bisa keluar dari jalur lahir istri saya,’’ terang Yopi.   Dari kejadian itu, dia berharap pihak RSUD Jombang punya itikad baik untuk meminta maaf secara terbuka kepada keluarganya. ”Saya tidak ingin ada kejadian seperti ini lagi,’’ ucap Yopi.

Diduga  Ada Kasus Malapraktik di RSUD Jombang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/image-2.jpg" alt="Ilustrasi tawuran. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tawuran. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyelidikan polisi terkait dugaan malapraktik proses persalinan salah satu pasien hingga mengakibatkan bayi meninggal di RSUD Jombang (29/7) belum menunjukkan hasil memadai. Polisi sudah mengirimkan hasil pemeriksaan ke organisasi profesi, yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Jawa Timur.   ”Berkas pemeriksaan sudah kita kirim hari ini (7/8) ke IBI dan IDI Jatim di Surabaya,” terang Kasatreskrim Polres Jombang AKP Giadi Nugraha, Minggu (7/ 8).   Pelibatan dua organisasi profesi itu, menurut dia, merupakan hal wajib lantaran berkaitan dengan keahlian. Sehingga polisi lebih mudah dalam melakukan penyelidikan.    ”Kita tidak punya keahlian soal prosedur kesehatan dan persalinan. Sehingga nanti dua organisasi itu bisa menentukan apakah ada unsur kelalaian atau tidak dalam proses persalinan yang berujung meninggal dunia bayi itu,” tambah Giadi.   Setelah hasil pengkajian dua organisasi tersebut keluar, pihaknya akan menyampaikan ke publik. ”Semoga hasilnya bisa cepat keluar,” ucap Giadi.   Sebelumnya, pasangan Yopi Widianto, 26 dan Rohma Roudotul Jannah, 29, warga Dusun Slombok, Desa Plemahan, Kecamatan Sumobito kehilangan bayinya yang baru lahir. Proses persalinan buah hati pertamanya berujung kematian karena diminta menjalani persalinan normal oleh pihak RSUD Jombang. Padahal, rujukan dari puskesmas meminta mereka untuk mendapatkan persalinan caesar.    Menurut Yopi, permintaan itu ditolak pihak RSUD. Tenaga kesehatan di RSUD Jombang mengatakan bahwa proses persalinan berjalan lancar dan cepat.  <span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:0,&quot;335559737&quot;:0,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">   ”Kata perawatnya tidak di-caesar karena bukaannya cepat,” terang Yopi. <span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:0,&quot;335559737&quot;:0,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">   Para perawat yang menangani persalinan itu panik dan menelepon dokter spesialis kandungan karena proses persalinan bermasalah. ”Bahkan sampai ada tiga dokter dan belum berhasil. Itu posisi jam 9 malam,” jelas Yopi. <span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:0,&quot;335559737&quot;:0,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">   Kemudian jabang bayi dinyatakan meninggal. Yopi yang menemani istrinya, langsung lemas dan hanya bisa pasrah. Dia makin shock ketika dipanggil dokter yang menyarankan dilakukan operasi pemisahan tubuh dengan kepala bayi. Alasannya, karena tubuh bayi tak bisa keluar dari jalur lahir. <span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:0,&quot;335559737&quot;:0,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">   ”Itu satu satunya jalan untuk mengeluarkan badan bayi. Mau tidak mau akhirnya dipisah agar bisa keluar dari jalur lahir istri saya,’’ terang Yopi.    Dari kejadian itu, dia berharap pihak RSUD Jombang punya itikad baik untuk meminta maaf secara terbuka kepada keluarganya. ”Saya tidak ingin ada kejadian seperti ini lagi,’’ ucap Yopi.

Polisi Gandeng IDI Jatim Tangani Kasus Bayi Meninggal di RSUD Jombang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/BUPATI-JOMBANG.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kasus pasangan suami istri (pasutri) yang kehilangan bayi pertamanya saat proses persalinan di RSUD Jombang, juga mendapat atensi Bupati Hj Mundjidah Wahab. Selasa (2/8), orang nomor satu di Pemkab Jombang itu menyambangi Rohma Roudotul Janah, 29, ibu bayi.  Selain menyampaikan belasungkawa, bupati ingin memastikan tindakan pertolongan persalinan di RSUD Jombang kepada pasien bersangkutan sudah sesuai indikasi medis. ”Saya ke sana. Mbak Rohma kondisinya sudah normal, Insya Allah dua tiga hari ini bisa pulang,’’ ujarnya seperti dilansir Jawa Pos Radar Jombang.  Bupati menyampaikan, pasien memang memiliki riwayat tekanan darah tinggi dan diabetes. Namun, kondisinya saat proses persalinan baik-baik saja. Sebab, yang bersangkutan rutin kontrol. Dia menyebut, langkah dokter dalam menangani persalinan sudah sesuai SOP. ”Dokter melakukan langkah itu (dekapitasi) untuk penyelamatan ibu karena bayinya sudah meninggal,’’ ungkapnya.  Dia pun mengimbau, lantaran pasien memiliki berat badan lebih dan riwayat darah tinggi maka ke depan harus kontrol rutin jika hamil lagi. Pada kesempatan itu, bupati juga sempat berkomunikasi dengan keluarga pasien. Dia pun meminta bersabar atas semua cobaan yang diberikan.  ”Dalam hal ini keluarga memaklumi demi penyelamatan ibu. Karena kalau tidak dilakukan langkah itu, tentu akan mengancam keduanya, yakni ibu dan bayinya juga,’’ tandasnya.  Meski begitu, dia pun tetap turut menyampaikan belasungkawa atas kejadian yang menimpa pasutri Yopi Widianto dengan Rohma Roudotul Janah, warga Dusun Slombok, Desa Plemahan, Kecamatan Sumobito ini. ”Saya prihatin, takdir tidak bisa dipaksakan. Dan dokter sudah mengupayakan yang terbaik,’’ kata mantan anggota DPRD Provinsi Jatim itu.  Plt Direktur RSUD Jombang drg Budi Nugroho MPPM, menegaskan, kasus persalinan normal yang berujung pada kematian bayi, sudah dibahas bersama tim. Kesimpulannya, tindakan pertolongan persalinan kepada pasien tersebut sudah sesuai dengan indikasi medis. “Pertolongan persalinan pada pasien ini sudah sesuai dengan kaidah profesi,” katanya.  Hal ini juga telah dikuatkan pernyataan Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Cabang Surabaya dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Jombang. Pada kasus preeklamsi atau keracunan kehamilan, lanjut Budi, diupayakan agar persalinan dilakukan secara normal. Jika terjadi kesulitan maka baru dilakukan upaya terakhir, yaitu operasi Sectio Caesar.  “Di setiap persalinan normal, ada risiko medis, salah satunya distosia bahu (kemacetan saat melahirkan bahu janin),” jelasnya.  Menurut Budi, risiko distosia bahu tidak bisa diprediksi sebelumnya. Pada kasus persalinan yang terjadi pada Rohma, juga terjadi distosia bahu. Dokter sudah melakukan perasat atau upaya manuver sesuai prosedur. Perasat itu untuk melahirkan bahu, namun upaya tersebut tidak berhasil hingga akhirnya bayi tidak dapat tertolong.  Nah, karena bayi tidak berhasil dilahirkan dengan perasat distosia bahu dan kondisi bayi sudah meninggal, maka diputuskan untuk melakukan tindakan decapitasi dan operasi dectio caesar sebagai upaya menyelamatkan si ibu. “Keputusan tindakan inipun dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pihak keluarga,” papar kepala Dinkes Jombang ini.  Budi menambahkan, saat ini kondisi ibu dalam keadaan baik dan stabil. Sejauh ini, penanganan pasien di RSUD Jombang dilakukan berdasarkan indikasi medis. RSUD Jombang tidak pemah membedakan status pasien. “Baik peserta BPJS kesehatan maupun non BPJS kesehatan atau penjamin lainnya,” pungkasnya.

Bayi Meninggal saat Persalinan, Bupati Jombang Ikut Sambangi Sang Ibu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG-20220801-WA0031.jpg" alt="Tiga dokter RSUD Jombang saat konferensi pers. Anggi Fridianto/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Tiga dokter RSUD Jombang saat konferensi pers. Anggi Fridianto/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–RSUD Jombang membantah menolak operasi caesar yang berakibat pada kematian bayi. Kabar itu santer diberitakan pasca viralnya unggahan soal rumah sakit yang menolak operasi caesar.  Kabid Yanmed dan Keperawatan RSUD Jombang Vidya Buana membantah kabar penolakan tersebut. Proses kelahiran secara normal dilakukan karena menimbang kondisi ibu yang siap untuk menjalani proses kelahiran normal.  ”Jadi pasien ini adalah rujukan Puskemsas Sumobito masuk RSUD Jombang 28 Juli atas indikasi preeklamsia atau keracunan kehamilan,’’ papar Vidya pada press conference di RSUD Jombang, Senin (1/8).  Di RSUD Jombang, pasien mendapat penanganan sesuai SOP. Di antaranya, pemeriksaan awal dan sebagainya. Vidya Buana mengakui, keluarga pasien minta dilakukan operasi caesar.  Dia membantah adanya penolakan dari dokter dan tenaga kesehatan rumah sakit. Sebab, berdasar pertimbangan dokter, diputuskan dilakukan persalinan normal. Pertimbangan itu berdasar beberapa alasan.  ”Kondisi pasien dalam keadaan baik. Selain itu, proses persalinan sudah masuk fase aktif dan ada pembukaan jalan lahir,” terang Vidya Buana.  Selain itu, posisi kepala janin sudah masuk ke dasar panggul. Setelah konsultasi dokter obgyn, dia menyebut, keputusannya adalah upaya lahir normal.  Setelah dilakukan observasi, proses persalinan pasien dalam pembukaan lengkap. Kemudian, tim dokter RSUD Jombang melakukan pertolongan persalinan normal. Namun di tengah penanganan, terjadi proses kemacetan. Sebab kepala bayi tidak bisa keluar.  ”Sampai kemudian kepala bayi keluar terjadi kemacetan proses kelahiran atau kami menyebutnya distosia bahu,’’ terang Vidya Buana.  Karena itu, lanjut dia, tiga dokter spesialis kandungan langsung menangani pasien. ”Ada tiga dokter Spog yang menangai pasien. Dokter Iwan, dokter Subur, dan dokter dokter Joko,’’ papar Vidya Buana.  Sayang, posisi kepala bayi tetap macet dan tidak bisa keluar dari jalur lahir. Bayi tersebut kemudian dinyatakan tak selamat. ”Kondisi bayi tidak bisa diselamatkan sehingga prioritas selanjutnya tim kami menyelamatkan kondisi ibu,’’ tutur Vidya Buana.  Tim dokter meminta persetujuan pihak keluarga. Pihak keluarga menyetujui demi menyelamatkan ibu. ”Kalau semisal dipaksakan ibu si bayi terancam tidak selamat karena potensi robek jalan lahir,’’ terang Vidya Buana.  Setelah dilakukan operasi, akhirnya ibu bayi selamat. Saat ini, Rohma Roudhotul Jannah, 29, ibu si bayi, sedang menjalani perawatan.  ”Alhamdulillah operasi berjalan lancar. Saat ini ibu bayi masih dalam tahap perawatan,’’ ucap Vidya Buana.  Sementara itu, Yopi Widianto, 26, menceritakan, istrinya, Rohma, mendapat rujukan persalinan caesar dari puskesmas. Puskesmas menyatakan tak berani menangani pasien. Alasannya, pasien memiliki riwayat darah tinggi. Rohma, istrinya pun dirujuk operasi caesar ke RSUD Jombang.  ”Karena ada riwayat darah tinggi, jadi dirujuk caesar ke RSUD Jombang,” kata Yopi.  Namun, permintaan itu ditolak pihak RSUD. Mau tak mau, dia mengiyakan saran RSUD Jombang untuk dilakukan persalinan normal.  Setelah beberapa jam, Yopi mulai khawatir karena proses persalinan berlangsung lama. Mulai pukul 10.50 masuk RSUD Jombang hingga pukul 19.30 si bayi tak kunjung keluar. ”Bahkan sampai ada tiga dokter dan belum berhasil. Itu posisi jam 9 malam,” jelas Yopi.  Beberapa saat kemudian, si jabang bayi dinyatakan meninggal. Yopi yang menemani istrinya, langsung lemas dan hanya bisa pasrah.  Dia makin shock ketika dipanggil dokter yang menyarankan dilakukan operasi pemisahan tubuh dengan kepala bayi. Alasannya, karena tubuh bayi tak bisa keluar dari jalur lahir.  ”Itu satu satunya jalan untuk mengeluarkan badan bayi. Mau tidak mau akhirnya dipisah agar bisa keluar dari jalur lahir istri saya,’’ tutur Yopi.  Akhirnya operasi berjalan lancar. Istrinya selamat namun si bayi dinyatakan meninggal.

RSUD Jombang Bantah Kabar Bayi Meninggal karena Ditolak Operasi Caesar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG-20220801-WA0027.jpg" alt="RSUD Jombang. Anggi Fridianto/JawaPos" width="100%">
<figcaption>RSUD Jombang. Anggi Fridianto/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur memberi perhatian pada dugaan kasus pemaksaan kelahiran normal di RSUD Jombang. Dalam dugaan itu, seorang ibu harus kehilangan bayinya pasca melahirkan.  Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Erwin Astha Triyono memastikan, pihaknya sudah melakukan klarifikasi ke RSUD Jombang. Dinas Kesehatan Jombang juga telah dipanggil.  ”Masih menunggu klarifikasi dari Dinkes dan RSUD Jombang,” kata Erwin saat dikonfirmasi pada Senin (1/8).  Sebelumnya, pasangan Yopi Widianto, 26, dan Rohma Roudotul Jannah, 29, warga Dusun Slombok, Desa Plemahan, Kecamatan Sumobito, kehilangan bayinya yang baru lahir. Proses persalinan buah hati pertamanya berujung kematian karena diminta menjalani persalinan normal oleh pihak RSUD Jombang. Padahal, rujukan dari puskesmas meminta mereka untuk mendapatkan persalinan caesar.  Saat dikonfirmasi, Yopi menjelaskan, pada Kamis (28/7) dia mengantar istrinya kontrol kehamilan ke Puskesmas Sumobito. Setelah diperiksa, ternyata istrinya sudah menjalani bukaan tiga.  Namun puskesmas saat itu menyatakan tak berani menangani pasien. Sebab, pasien memiliki riwayat darah tinggi. Rohma, istri Yopi, pun dirujuk operasi caesar ke RSUD Jombang.  ”Karena ada riwayat darah tinggi, jadi dirujuk caesar ke RSUD Jombang,” kata Yopi, Senin (1/8).  Setiba di RSUD Jombang sekitar pukul 10.50, tenaga kesehatan mengatakan Rohma sudah bukaan 5. Yopi menyampaikan permintaan keluarga dan saran dari Puskesmas Sumobito untuk persalinan secara caesar.  Namun, permintaan itu ditolak pihak RSUD. Tenaga kesehatan di RSUD Jombang mengatakan, proses persalinan berjalan lancar dan cepat.  Mau tak mau, dia mengiyakan saran RSUD Jombang untuk dilakukan persalinan normal. Dia sempat waswas karena kondisi istrinya sudah lemas dan tidak kuat.  ”Kata perawatnya tidak di-caesar karena bukaannya cepat,” tambah Yopi, pria yang sehari-hari bekerja sebagai buruh pabrik sandal di Sidoarjo itu.  Setelah beberapa jam dilakukan penanganan, Yopi mulai khawatir karena proses persalinan belum juga selesai. Dari mulai pukul 10.50 masuk RSUD Jombang hingga pukul 19.30 si bayi tak kunjung keluar. ”Akhirnya divakum, disedot bayinya cuma bisa keluar kepalanya,” jelas Yopi.  Setelah itu, para perawat yang menangani persalinan itu panik dan menelepon dokter spesialis kandungan. ”Bahkan sampai ada tiga dokter dan belum berhasil. Itu posisi jam 9 malam,” terang Yopi.  Beberapa saat kemudian, akhirnya si jabang bayi dinyatakan meninggal. Yopi yang menemani istrinya, langsung lemas dan hanya bisa pasrah.  Dia makin shock ketika dipanggil dokter yang menyarankan dilakukan operasi pemisahan tubuh dengan kepala bayi. Alasannya, karena tubuh bayi tak bisa keluar dari jalur lahir.  ”Itu satu satunya jalan untuk mengeluarkan badan bayi. Mau tidak mau akhirnya dipisah agar bisa keluar dari jalur lahir istri saya,’’ kata Yopi.  Akhirnya proses operasi berjalan lancar. Istrinya selamat namun si bayi dinyatakan meninggal. Yopi membawa pulang anaknya sekitar pukul 23.00 malam. ”Kalau menyesal, pasti. Namun bagaimana lagi,’’ ucap Yopi.  Hingga kemarin (31/7), istrinya masih dirawat di ruang Drupadi RSUD Jombang. ”Istri saya masih proses pemulihan dan belum diperbolehkan pulang,’’ jelas Yopi.  Dari kejadian itu, dia berharap pihak RSUD Jombang punya itikad baik untuk meminta maaf secara terbuka kepada keluarga. ”Saya tidak ingin ada kejadian seperti ini lagi,’’ tutur Yopi.

Dinkes Jatim Klarifikasi Soal Bayi Meninggal, Ibu Dipaksa Lahir Normal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Screenshot_2022-08-01-14-30-07-74_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg" alt="Tangkapan layar unggahan viral di Twitter. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar unggahan viral di Twitter. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Viral unggahan seorang perempuan yang mengaku mendapat pelayanan buruk dari RSUD Jombang. Buruknya pelayanan itu berujung pada kematian bayi yang baru lahir.  Akun @MinDesiyaa menceritakan pengalamannya di Twitter. Awalnya, adik pemilik akun mengalami kontraksi. Keluarga pun membawa ke puskesmas.  ”Berawal dari kontraksi yang dialami adikku Kamis (28/7). sebut saja adiku Feri dan istrinya Ria. Ria yang saat itu ditemani ibunya datang ke pukesmas terdekat karena mengalami kontraksi yang tidak berhenti dari Rabu (27/7) malam,” tulisnya pada Minggu (31/7).  ”Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh dokter di pukesmas memutuskan untuk merujuk Ria ke rumah sakit, diantar salah satu perawat. Sesampainya di rumah sakit perawat pukesmas memberikan surat rujukan tersebut agar Ria segera ditangani operasi. Namun pihak rumah sakit menolak tindakan tersebut dan menyarankan agar Ria lahiran normal,” tulisnya lagi.  ”Ria yang saat itu sudah tidak kuat menolak saran melahirkan normal dari rumah sakit, tapi pihak rumah sakit tetap memaksa dan pada akhirnya Ria mau tidak mau mengikuti prosedur rumah sakit,” lanjutnya.  ”Saat proses persalinan, Ria mengejan hanya sampai kepala bayi yang keluar dan benar-benar sudah tidak kuat. Berat badan bayi yang besar dan pundak yang lebar membuat Ria kesusahan mengejan dan dokter sampai harus menggunakan alat sedot untuk mengeluarkan bayi,” tulis dia.   ”Namun semua itu gagal dan pada akhirnya dokter mengambil jalan untuk memotong kepala bayi karena bayi sudah meninggal karena terlalu lama terjepit lehernya. Setelah dipotong leher kembali dijahit dan bayi dikebumikan dengan layak oleh ayahnya. thread ini aku buat karena keluargaku hanya bisa pasrah, mau nuntut pun kita gak tau jalurnya dan pastinya membutuhkan biaya yang tidak sedikit,” papar dia.  Saat dikonfirmasi, Yopi Widianto, 26, mengakui hal itu. Istrinya adalah Rohma Roudotul Jannah, 29, warga Dusun Slombok, Desa Plemahan, Kecamatan Sumobito, kehilangan bayinya yang baru lahir.  Terkait hal itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Erwin Astha Triyono memastikan, pihaknya sudah melakukan klarifikasi ke RSUD Jombang. Dinas Kesehatan Jombang juga telah dipanggil.  ”Masih menunggu klarifikasi dari Dinkes dan RSUD Jombang,” kata Erwin.

Paksa Pasien Lahiran Normal, Janin Tak Bisa Keluar dan Meninggal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ngeri-tingkat-kematian-bayi-pakistan-duduki-peringkat-1-dunia_m_191394.jpeg" alt="Ilustrasi Bayi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bayi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah laporan menyebutkan tingkat kematian bayi tertinggi terjadi di Pakistan. Terdapat 22 bayi meninggal dunia sebelum genap berusia satu bulan. Seperti dilansir CNN, Selasa, (20/2), negara dengan jumlah kematian bayi terendah adalah Jepang, hanya terdapat satu kematian di setiap kelahiran 1.111 bayi. Bayi yang lahir di Pakistan hampir 50 kali mengalami kemungkinan meninggal sebelum genap satu bulan. Berbeda dengan bayi-bayi di Jepang atau Islandia yang menempati posisi kedua terendah soal kematian bayi. Singapura menempati urutan ketiga terendah setelah Jepang dan Islandia menurut laporan tersebut. Di dalamnya juga menunjukkan tingkat kematian bayi yang baru lahir di AS dan Inggris lebih tinggi daripada negara lain, termasuk Kuba, Jerman, Israel, Korsel, dan Singapura. Sebuah laporan UNICEF berdasarkan data United Nations Inter Agency Group for Child Mortality Estimation yang terhitung sejak tahun 1990 sampai 2016 mencantumkan daftar 10 negara dengan tingkat kematian bayi tertinggi pada 2016 lalu. Antara lain Pakistan, Republik Afrika Tengah, Afganistan, Somalia, Lesotho, Guinea-Bissau, Sudan Selatan, Pantai Gading, Mali, dan Chad. Kepala kesehatan di UNICEF Dr Stefan Peterson mengatakan, banyak negara tersebut dilanda perang, akses air bersih yang terbatas, juga terkena dampak bencana alam. Sedangkan 10 negara dengan tingkat kematian bayi terendah adalah Jepang, Islandia, Singapura, Finlandia, Slovenia, Estonia, Siprus, Korea Selatan, Norway, dan Luksemburg. Peterson menambahkan, negara-negara yang seharusnya memiliki kemampuan untuk mengatasi kualitas perawatan ibu dan bayi yang baru lahir. Laporan UNICEF mencatat, kelangsungan hidup sangat terkait erat dengan pendapatan negara. Rata-rata negara yang berpenghasilan tinggi memiliki tingkat kematian bayi yang rendah dibandingkan negara yang berpenghasilan tinggi.

Ngeri, Tingkat Kematian Bayi Pakistan Duduki Peringkat 1 Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/8700_26210_hutan-ok.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Dinas Kesehatan Tanah Laut memberi keterangan kematian bayi di Kecamatan Kintap. Meski termasuk dalam data laporan program pengendalian Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), namun kematian itu bukan karena asap. &ldquo;Pencetus pnemonia-nya bukan karena asap, tapi masih dikumpulkan datanya,&rdquo; ujar Kadinkes H Junaidi SKM kepada Radar Banjarmasin, Rabu (28/10) kemarin. Pengumpulan data ini, sebagaimana diberitakan kemarin, disebut otopsi verbal. Yakni suatu metode mengetahui penyebab kematian melalui wawancara dengan anggota keluarga mengenai tanda-tanda dan gejala-gejala yang muncul sebelum seseorang meninggal, dengan menggunakan kuisioner yang telah terstandar. Kasus meninggalnya bayi yang berusia kurang dari satu tahun itu, terjadi pada September 2015 lalu.&nbsp; Kendati sudah menyebut pencetus pneumonia bukan asap, namun Junaidi mengatakan, penyebab pastinya masih belum diketahui. &ldquo;Apakah karena kelainan paru-paru atau karena penyebab lain, masih dilakukan pemeriksaan mendalam. Masih diotopsi verbal oleh Puskesmas,&rdquo; tandasnya. (mat/wwn/jpg)

Kematian Bayi di Kintap Bukan Karena Asap

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kematian bayi

Berita Terkini