<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/01/Screen-Shot-2026-01-01-at-150359-3855702694.png" alt="Presiden Prabowo Subianto saat meninjau lokasi terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Kamis (1/1). (Setpres)." width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto saat meninjau lokasi terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Kamis (1/1). (Setpres).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Presiden Prabowo Subianto membeberkan alasan di balik langkah pemerintah mempercepat capaian swasembada pangan pada akhir 2025. Menurut Prabowo, kemandirian pangan bukan sekadar target ekonomi, melainkan fondasi utama bagi kemerdekaan dan kedaulatan sebuah bangsa. &ldquo;Tidak ada bangsa yang merdeka bila mana bangsa itu tidak bisa menjamin makan untuk rakyatnya. Dan awalnya adalah swasembada beras, karena beras adalah makanan pokok kita,&rdquo; ujar Prabowo dalam Taklimat Awal tahun di Hambalang, seperti dipantau dalam Akun Youtube Setpres, Selasa (6/1). Namun demikian, Prabowo menegaskan bahwa konsep swasembada pangan tidak boleh dimaknai secara sempit hanya pada beras. Swasembada pangan, kata dia, mencakup seluruh sumber karbohidrat dan protein yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. &ldquo;Yang dikatakan swasembada pangan adalah tidak hanya beras. Beras, jagung, singkong, dan yang lain-lain. Swasembada pangan artinya adalah karbohidrat dan protein. Kita harus swasembada protein,&rdquo; tegasnya. Lebih jauh, Prabowo menjelaskan bahwa kemandirian pangan harus berjalan seiring dengan swasembada energi. Ketergantungan pada negara lain, baik untuk pangan maupun energi, dinilai akan menghambat Indonesia keluar dari kemiskinan dan mencapai kemakmuran. &ldquo;Kalau kita tergantung dengan bangsa lain untuk energi kita, tidak mungkin kita makmur. Tidak mungkin kita lepas dari kemiskinan,&rdquo; jelasnya. Prabowo juga menilai, strategi mempercepat swasembada pangan justru semakin relevan jika melihat dinamika global saat ini. Konflik geopolitik yang terus bermunculan membuat ketergantungan impor pangan menjadi sangat berisiko. Ia mencontohkan, selama ini Indonesia mengimpor beras dari negara-negara seperti Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Namun, situasi di kawasan tersebut kerap diwarnai konflik yang belum sepenuhnya stabil. &ldquo;Sekarang Thailand sama Kamboja perang terus. Setelah perang, negosiasi, gencatan senjata, damai, meletus lagi, meletus lagi. Dalam keadaan seperti itu, bayangkan, amankah kita tergantung impor dari negara yang konflik?&rdquo; ungkap Prabowo. Selain itu, sumber pangan Indonesia juga berasal dari India, yang saat ini tengah terlibat ketegangan dengan Pakistan. Kondisi tersebut semakin mempertegas urgensi kemandirian pangan nasional. Prabowo juga mengingatkan pengalaman pahit saat pandemi Covid-19, ketika banyak negara menutup keran ekspor pangan. Dalam situasi tersebut, Indonesia kesulitan mengimpor bahan makanan meski memiliki kemampuan finansial. Berkaca dari berbagai pengalaman dan kondisi global tersebut, Prabowo menegaskan bahwa percepatan swasembada pangan dan energi merupakan pilihan strategis yang tidak bisa ditunda. "Kita tidak bisa impor walaupun kita punya uang, dan impor berarti devisa kita keluar," katanya. "Jadi saudara-saudara, pangan dan energi harus kita mandiri, harus kita mandiri,&rdquo; pungkas Prabowo. &nbsp;

Presiden Prabowo mempercepat swasembada pangan dan energi pada akhir 2025. Kemandirian pangan jadi solusi hadapi risiko krisis global.

Prabowo Jelaskan Alasan Percepat Swasembada Pangan 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/09/WhatsApp-Image-2025-01-09-at-172620-1573193832.jpeg" alt="Project Leader KADIN RFBH Rumantara. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Project Leader KADIN RFBH Rumantara. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Para menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) berupaya menyukseskan target Presiden Prabowo Subianto dengan pertumbuhan ekonomi 8 persen. Upaya dilakukan di berbagai sektor, termasuk dari sisi kehutanan. Bahkan beberapa waktu lalu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bahwa pihaknya akan mengidentifikasi potensi sektor kehutanan untuk mendukung kemandirian pangan dan energi. Sikap Raja Juli Antoni ini mendapat respons dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Yakni, Rumantara selaku Project Leader KADIN Regenerative Forest Business Hub (RFBH). &ldquo;Hutan kita sering kali hanya dipandang sebagai sumber kayu. Padahal di dalamnya terdapat potensi luar biasa untuk mendukung kemandirian pangan dan energi,&rdquo; ungkap Rumantara kepada wartawan di Jakarta, Kamis (9/1). KADIN RFBH merupakan sebuah task force khusus atau satgas khusus yang dibentuk KADIN Indonesia untuk mendukung pengusaha dalam penerapan kebijakan Multiusaha Kehutanan (MUK). Kebijakan sebagaiman diatur UU Cipta Kerja. Kebijakan tersebut membuka peluang optimalisasi sumber daya kehutanan yang tidak hanya terbatas pada kayu. "Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid meminta kami mengidentifikasi konsesi yang berpotensi mendukung kemandirian pangan, seperti kawasan sagu, padi ladang, dan tanaman lain yang telah dikelola masyarakat secara tradisional. Dengan pendekatan intensifikasi yang tepat, produktivitas tanaman ini dapat meningkat secara signifikan,&rdquo; jelas Rumantara. Metode intensifikasi yakni memanfaatkan teknologi berkelanjutan. Lanntas diusulkan sebagai solusi utama untuk meningkatkan produktivitas lahan. KADIN RFBH juga mendorong pengusaha untuk mengadopsi model pengelolaan hutan berkelanjutan, seperti agroforestry, silvopastura, dan silvofisheri. &ldquo;Agroforestry memungkinkan penanaman tanaman kayu bersama tanaman energi, seperti aren dan pongamia, serta komoditas bernilai tinggi seperti kopi, kakao, vanili, dan tanaman penghasil minyak esensial. Pendekatan ini memperhatikan kecocokan lahan dan kelestarian lingkungan,&rdquo; tambah Rumantara. Silvopastura juga dianggap berpotensi mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan peternakan berbasis hutan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), impor daging Indonesia pada 2024 mencapai Rp5,87 triliun. &ldquo;Dengan lahan yang tersedia untuk silvopastura, kita dapat mengurangi ketergantungan pada impor daging,&rdquo; ungkapnya. KADIN RFBH mencatat lebih dari 30 juta hektare kawasan hutan dikelola oleh sekitar 600 perusahaan pemegang izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), serta 8 juta hektare perhutanan sosial yang melibatkan 1,3 juta kepala keluarga. Potensi itu jika dapat teridentifikasi dengan baik dan dimanfaatkan secara optimal, diyakini dapat memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional tanpa mengorbankan kelestarian hutan. &ldquo;Jika dikelola dengan baik sesuai arahan Kementerian Kehutanan, sektor kehutanan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan impor, dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan,&rdquo; ujar Rumantara yang baru saja meraih gelar Doktor Lingkungan dari IPB University. Langkah itu, imbuhnya, relevan dengan komitmen Indonesia terhadap target Net Zero Emissions dan pembangunan hijau berkelanjutan. &ldquo;Kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat adalah kunci untuk merealisasikan potensi besar sektor kehutanan,&rdquo; tutupnya.

Hutan kita sering kali hanya dipandang sebagai sumber kayu. Padahal di dalamnya terdapat potensi luar biasa untuk kemandirian pangan.

Hutan Indonesia Tidak Hanya Memiliki Kayu, Ada Potensi Luar Biasa untuk Mendukung Kemandirian Pangan dan Energi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/22/NADIA-22-C-2050915196.jpg" alt="Pondok Pesantren Fathul Ulum mengelola pertanian hortikultura cabai merah besar di dalam greenhouse canggih seluas 500 m&sup2;. (Foto: Riana Setiawan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pondok Pesantren Fathul Ulum mengelola pertanian hortikultura cabai merah besar di dalam greenhouse canggih seluas 500 m&sup2;. (Foto: Riana Setiawan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pondok Pesantren Fathul Ulum Jombang kini menjadi contoh sukses pemberdayaan berbasis pesantren melalui program-program kemandirian ekonomi dan teknologi modern. Dengan dukungan penuh dari Bank Indonesia (BI), pesantren ini berhasil mengembangkan sektor pertanian, peternakan, hingga kewirausahaan berbasis santri. Didukung BI melalui program Integrated Farming with Technology and Information (Infratani), Pondok Pesantren Fathul Ulum mengelola pertanian hortikultura cabai merah besar di dalam greenhouse canggih seluas 500 m&sup2;. Teknologi modern seperti pengaturan suhu otomatis dan sistem irigasi digital memudahkan para santri mengelola pertanian tanpa harus ke ladang terbuka. &lsquo;&rsquo;Teknologi ini membuat santri lebih tertarik bertani. Bertani kini menjadi aktivitas yang keren,&rdquo; ujar KH Ahmad Habibul Amin, pengasuh pesantren. Hasil panen cabai merah besar pesantren tersebut rutin dipasarkan hingga ke Surabaya, dengan produksi mencapai dua ton setiap pekan. Sistem ini tak hanya meningkatkan hasil pertanian, tetapi juga memberikan pendampingan kepada para petani binaan pesantren melalui program Pesantren Produksi Pangan Indonesia (P3I). Program yang dibentuk bersama BI itu menjamin hasil panen petani terserap langsung oleh pasar dengan harga yang menguntungkan. &lsquo;&rsquo;Ternyata, keluh kesah petani selama ini mampu dijawab pesantren (Fathul Ulum),&rdquo; ucap Muhammad Asmui, ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sugihwaras. Selain sektor pertanian, peternakan menjadi lini usaha unggulan pesantren. Ponpes Fathul Ulum Jombang mengelola lebih dari 200 ekor kambing dan domba. Menggunakan sistem integrated farming yang memanfaatkan limbah ternak sebagai pupuk organik untuk pertanian. Usaha peternakan menjadi sektor dengan omzet terbesar, mencapai ratusan juta rupiah dalam setiap periode panen. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/22/NADIA-22-A-1860637575.jpg" alt="Ponpes Fathul Ulum Jombang mengelola lebih dari 200 ekor kambing dan domba.(Foto: Riana Setiawan/Jawa Pos)." width="100%">
<figcaption>Ponpes Fathul Ulum Jombang mengelola lebih dari 200 ekor kambing dan domba.(Foto: Riana Setiawan/Jawa Pos).</figcaption>
</figure> Jika kandang terisi penuh, kambing dan domba bisa mencapai 600 ekor. &rsquo;&rsquo;Kalau dibuat rata-rata satu kambing harganya Rp 1 juta saja, omzetnya sudah berapa itu,&rdquo; ucap Kiai Amin. Di sisi lain, program santripreneur memperkenalkan santri pada dunia usaha melalui sembilan Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP). Di antaranya adalah konfeksi, bakery, perikanan, dan advertising. Para santri terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, dari produksi hingga pemasaran. Digitalisasi juga diterapkan, seperti penggunaan cash card untuk transaksi di pesantren dan pemasaran produk melalui platform digital. Santri tidak bekerja gratisan di pesantren tersebut. Mereka dibayar profesional. Keuntungan dari BUMP dibagi tiga. Sebesar 35 persen untuk investor, 30 persen untuk pesantren, dan 35 persen untuk pengelola, termasuk para santri. &rsquo;&rsquo;Faktanya, hanya sekitar 5 persen santri yang jadi kiai atau ustad setelah lulus dari pesantren. Jadi, di sini santri kami bekali agar mereka tetap berdaya secara ekonomi saat kembali ke masyarakat,&rdquo; ucap Kiai Amin Ada tiga pilar tujuan utama bagi Ponpes Fathul Ulum Jombang saat membentuk badan usaha milik pesantren (BUMP) pada 2010. Ketiganya adalah pesantrenpreneur, santripreneur, dan sociopreneur. &lsquo;&rsquo;Pesantren harus bisa membiayai dirinya sendiri. Tidak bergantung kepada figur, apalagi mintaminta ke pihak lain,&rdquo; terang Kiai Amin. Dukungan BI untuk Kemandirian Pangan dan Stabilitas Ekonomi Kepala Perwakilan BI Jawa Timur Erwin Gunawan Hutapea mengatakan bahwa program pesantren sejalan dengan misi BI menjaga stabilitas inflasi, terutama di sektor pangan. Dengan bantuan modal, penyediaan gudang, hingga pelatihan teknis, BI turut memperkuat peran pesantren dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan. KH Ahmad Habibul Amin menegaskan bahwa program pesantren bukan sekadar mencari keuntungan tetapi juga memberdayakan petani dan masyarakat sekitar. &lsquo;&rsquo;Kami hadir untuk memutus mata rantai ketergantungan petani kepada tengkulak. Pesantren ingin menjadi solusi bagi masalah yang dihadapi petani dan masyarakat,&rdquo; ujarnya. Dengan sinergi pesantren, santri, masyarakat, dan BI, Pondok Pesantren Fathul Ulum Jombang telah membuktikan bahwa pemberdayaan berbasis pesantren mampu memberikan dampak besar bagi kemandirian pangan dan ekonomi daerah. Pesantren ini kini menjadi inspirasi bagi banyak pihak untuk mengembangkan model serupa di berbagai wilayah. (irr/xav)

Dengan dukungan penuh dari Bank Indonesia (BI), Pesantren Fathul Ulum Jombang berhasil mengembangkan kewirausahaan berbasis santri.

Pesantren Fathul Ulum Jombang: Sinergi dengan BI, Wujudkan Kemandirian Pangan dan Pemberdayaan Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/tiap-negara-lakukan-impor-untuk-stabilitas-harga_m_.jpg" alt="ilustrasi beras." width="100%">
<figcaption>ilustrasi beras.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Kebijakan fiskal pemerintah tahun 2025 didorong untuk fokus pada program strategis di tengah kondisi fiskal terbatas. Hal itu disampaikan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah, menanggapi nota keuangan RAPBN 2025 yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada DPR, Jumat (16/8). Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan itu, ada beberapa agenda kebijakan strategis yang perlu ditopang oleh kebijakan fiskal tahun depan. Di antaranya adalah program kemandirian pangan. Said mengungkapkan, impor beras nasional sudah mencapai 8,95 juta ton. Jika dihitung sejak 2019&ndash;2023, nilai impor beras nasional mencapai USD 1,95 miliar. Sementara, impor gula juga tidak kalah fantastis.&nbsp; "Tahun lalu saja impor gula mencapai 5,07 juta ton dengan nilai USD 2,88 miliar. Komoditas lainnya seperti kedelai, susu, jagung, daging sapi, sayuran, buah, semuanya impor," urai Said. Dia menekankan, Indonesia perlu program kemandirian pangan yang lebih fokus. Yakni mendorong pangan pokok agar tidak bertumpu pada beras. Sebab, Indonesia memiliki keanekaragaman pangan pokok yang beragam seperti umbi, sagu, dan sorgum.&nbsp; "Program teknologi pangan harus mendorong tumbuhnya industrial farming, optimalisasi lahan tidak produktif, serta meningkatkan hasil laut sebagai kekayaan pangan masa depan yang lebih sehat," tegas Said. Selain itu, Said juga mendorong program kemandirian energi. Menurut dia, dalam rentang 2015&ndash;2023, impor minyak mentah nasional mencapai USD 69,3 miliar. Sementara ekspor hanya USD 30,1 miliar, sehingga ada defisit USD 39,2 miliar.&nbsp; Demikian juga dengan nilai impor hasil minyak yang mencapai USD 165,2 miliar, sedangkan nilai ekspor hanya USD 17,9 miliar. Akibatnya, terjadi defisit sangat dalam sebesar USD 147,3 miliar. Terlebih sejak konversi program minyak tanah ke LPG, kebutuhan impor LPG terus meningkat.&nbsp; "Dalam rentang 2015-2023, kebutuhan impor LPG kita mencapai 51,4 juta ton. Di lain pihak, setiap tahun kita bisa ekspor gas alam dengan nilai yang cukup fantastis. Periode 2015&ndash;2023 nilai ekspor gas alam kita mencapai USD 70,2 miliar," ungkap Said. Dalam jangka pendek, imbuh Said, transformasi energi yang bersandar ke minyak bumi termasuk LPG harus digeser ke listrik. Sebab, Indonesia memiliki produksi listrik yang besar dan ditopang oleh suplai batubara yang memadai.&nbsp; "Namun kebijakan energi tidak boleh terhenti di listrik, sebab transformasi pembangkit listrik PLN tidak boleh hanya bertumpu pada PLTU," pungkas Said.

Kebijakan fiskal pemerintah tahun 2025 didorong untuk fokus pada program strategis, Banggar DPR ingatkan kemandirian pangan dan energi.

Soal Kebijakan Fiskal 2025, Ketua Banggar DPR Ingatkan Program Kemandirian Pangan dan Energi   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/15/Screenshot_2024-07-15-19-33-30-378_comwhatsapp-edit-3235392606.jpg" alt="Founder JHL Foundation Jerry Hermawan Lo (dua dari kiri)" width="100%">
<figcaption>Founder JHL Foundation Jerry Hermawan Lo (dua dari kiri)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com -&nbsp;Pangan adalah kebutuhan dasar warganegara merupakan hak untuk memperolehnya dalam jumlah dan gizi yang cukup. Kecukupan jumlah dan kecukupan gizi pangan berperan dalam membentuk kualitas sumber daya manusia (SDM). Kewajiban negara memenuhi hak warganya adalah mutlak sehingga segala upaya dipergunakan untuk memenuhi hak tersebut. Negara memberi ruang partisipasi bagi warganegara yang mampu dan memiliki komitmen untuk turut serta dalam pembangunan ini. Untuk dapat mewujudkan kemandirian pangan, butuh solusi jitu dan peran serta banyak pihak. Founder Yayasan JHL Merah Putih Kasih (JHL Foundation) Jerry Hermawan Lo mengungkapkan dirinya saat ini fokus mengembangkan kemampuan dalam swasembada pangan. Pasalnya, sumber daya alam yang dimiliki Indonesia melimpah dan tanah dan laut yang luas Menurutnya, ada lima pilar yang diperlukan agar Indonesia semakin kuat dalam pengelolaan swasembada pangan. Yang pertama adalah sumber daya alam. Dalam hal ini Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah dan siap untuk dikelola. Kedua adalah infrastruktur. "Sejak kepemimpinan Presiden Jokowi (Joko Widodo) pembangunan infrastruktur sudah sangat luar biasa. Jadi pengangkutan hasil alam dari desa menuju kota sudah jauh lebih baik," ujarnya pada media (27/6). Ketiga adalah penegakan hukum. Menurut Jerry, penegakan hukum di Indonesia saat ini sudah berjalan baik. Sedangkan yang keempat adalah sumber daya manusia (SDM). Dan yang kelima adalah peran serta investor. Kata dia, Investor benar-benar sangat dibutuhkan. Dia berharap banyak pengusaha yang tertarik untuk membantu mengelola lahan-lahan yang ada di penjuru daerah. Sehingga masyarakat di daerah pun memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan dari pemanfaatan lahan di bidang pertanian dan perkebunan. JHL Foundation sendiri tak diam saja untuk turut serta dalam mewujudkan swasembada pangan. Terutama dalam mewujudkan pilar keempat, yakni mengembangkan sumber daya manusia Indonesia untuk lebih bisa berkontribusi di bidang pangan. Jerry kini sedang mewujudkan misi mulia mencetak 1.000 sarjana pertanian dari putra-putri Indonesia. Program tersebut diawali dengan pembangunan SMK Pertanian di Ciemas, Sukabumi Jawa Barat. Selanjutnya Yayasan memberi beasiswa mahasiswa S1 dan S2 pertanian dan peternakan. Ditekankan penerima beasiswa ini setelah menyelesaikan pendidikannya memiliki komitmen kuat utk mengabdikan dirinya pada sektor pertanian atau peternakan dimanapun si seluruh Indonesia. Pembangunan SMK Pertanian ini merupakan kerja sama antara JHL Foundation dan Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabes AD) yang kini dikomandoi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak. JHL Foundation membuka sekolah alam dengan skema pendidikan non formal dan mereka akan diajari bercocoktanam dan beternak serta bberapa ketrampilan praktis dibina dan dibimbing dosen-dosen dari IPB dan UGM didampingi para petani andal. "Jadi mereka ikut kerja petani yang sudah terlatih sama ada guru pembimbingnya, sambil mereka belajar kurikulum wajib untuk mendapat Paket B dan Paket C juga ketrampilan pertukangan,menjahit dll , lantas setelah lulus bagi yang bakat pendidikannya bagus, kita kerja sama dengan IPB atau perguruan tinggi mana pun juga yang bisa menerima murid-murid kita khusus di bidang pertanian," ungkap Jerry. Tak hanya niat yang mulia, JHL juga inovatif dalam proses mencari sumber dana untuk biaya sekolah, asrama, hingga kuliah muda-mudi terbaik bangsa tersebut. Seluruh penjualan sayur hasil pertanian di lahan JHL Merahputih Kasih Foundation seluas 6 hektare di Megamendung, Bogor dipergunakan untuk membiayai kegiatan yayasan.&nbsp; "Jadi sekarang sudah berjalan dan lumayan hasilnya. Kami tanam yang sangat sederhana dulu sayuran seperti caisim, kailan, tomat, dan terung dan selain ke jaringan hotel dan restoran, banyak teman-teman dermawan yang menikmati panen kebun kami," ungkapnya. Dia juga bercita-cita para lulusan terbaik sarjana pertanian itu akan menjadi dosen dan praktisi untuk terus menularkan ilmu kepada adik-adik mereka kelak. Jadi, Indonesia akan semakin banyak memiliki sarjana pertanian. Jerry menceritakan latar belakang dari cita-citanya untuk mencetak 1.000 sarjana pertanian karena Indonesia ialah negara yang sangat kaya akan sumber daya alamnya. "Namun sayangnya, lahan-lahan pertanian yang sangat luas ini masih belum digarap dengan baik. Bahkan salah dalam mengelolanya. Belum lagi, banyak anak muda yang tidak mau menjadi petani. Karena hidup petani saat ini masih jauh dari sejahtera," ujarnya. Karenanya dia ingin berkontribusi untuk Indonesia agar bisa lebih banyak memiliki sumber daya manusia yang bisa mengolah dan memanfaatkan kekayaan Tanah Air. "Tentu semuanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia," lanjut Jerry. (*)

Pangan adalah kebutuhan dasar warganegara merupakan hak untuk memperolehnya dalam jumlah dan gizi yang cukup.

Founder JHL Foundation, Jerry Hermawan Lo Sebut Ada 5 Pilar menuju Kemandirian dan Kedaulatan Pangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/WhatsApp-Image-2020-08-27-at-19.06.30.jpg" alt="Daerah irigasi Lhok Guci di Aceh Barat yang difungsikan Kementerian PUPR. Dokumentasi Kementerian PUPR/Antara" width="100%">
<figcaption>Daerah irigasi Lhok Guci di Aceh Barat yang difungsikan Kementerian PUPR. Dokumentasi Kementerian PUPR/Antara</figcaption>
</figure>PUPR Fungsikan Irigasi Lhok Guci untuk Dukung Kemandirian Pangan Aceh  JawaPos.com–Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR memfungsikan irigasi Lhok Guci di Aceh Barat. Infrastruktur irigasi itu untuk mendukung kemandirian pangan di Provinsi Aceh.  Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR telah membangun banyak bendungan di berbagai daerah. Pembangunan tersebut selanjutnya akan diikuti dengan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk menunjang produktivitas sentra-sentra pertanian. Diharapkan dengan meningkatnya produktivitas pertanian, juga dapat membantu pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.  ”Pembangunan bendungan diikuti pembangunan jaringan irigasinya. Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat memberikan manfaat yang nyata dimana air akan mengalir sampai ke sawah-sawah petani,” kata Menteri Basuki seperti dilansir dari Antara di Jakarta pada Senin (31/8). <ul> 	<li>Baca juga : <a href="https://www.jawapos.com/infrastruktur/31/07/2020/kementerian-pupr-bangun-tujuh-proyek-irigasi-strategis/">Kementerian PUPR Bangun Tujuh Proyek Irigasi Strategis</a></li> </ul> Sebanyak lima jaringan irigasi yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) kini dalam tahap penyelesaian. Dua di antaranya berada di Provinsi Aceh yakni pembangunan jaringan irigasi Daerah Irigasi (DI) Lhok Guci di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, dan DI Jambo Aye Kanan di Kabupaten Aceh Utara dan Timur Provinsi Aceh.  ”Di Provinsi Aceh sedang diselesaikan sekaligus dua jaringan irigasi yang totalnya akan mengairi area seluas 21.570 hektare,” terang Basuki.  Pembangunan jaringan irigasi di Lhok Guci yang akan mengairi area seluas 18.542 hektare, saat ini pembangunannya sudah memasuki tahap II untuk pembangunan saluran primer sepanjang 10 km dan saluran sekunder sepanjang 812 meter.  Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I Djaya Sukarno menuturkan, pembangunan DI Lhok Guci diawali dengan dibangunnya Bendung Lhok Guci pada 2004–2008 dan dilanjutkan pembangunan salurannya pada 2008–2015.  ”Kemudian dilanjutkan menjadi salah satu PSN dikerjakan tahap I pada 2015–2017. Setelah itu masuk tahap II 2018–2020, namun pada 2020 ada pandemi Covid-19 dan terkena refocussing anggaran sehingga target penyelesaian mundur pada 2022,” kata Djaya.  Meskipun terkena refocussing anggaran akibat pandemi Covid-19, pembangunan tahap II Daerah Irigasi (DI) Lhok Guci dilaksanakan PT Hutama Karya-Jaya Konstruksi, KSO dengan nilai kontrak Rp 255,55 miliar terus dilanjutkan dengan progres konstruksinya sebesar 63,08 persen.  Djaya mengungkapkan, saluran irigasi Lhok Guci, Kabupaten Aceh Barat, akan difungsikan secara bertahap mulai musim tanam Oktober 2020–Maret 2021 untuk mengairi sawah seluas 400 hektare.  ”Kemudian pada 2021 ditingkatkan lagi menjadi 1.400 hektare sehingga nanti petani di Kabupaten Aceh Barat bisa mendapatkan suplai air dengan baik dan ditargetkan menjadi 2.800 hektare pada 2022. Hal ini juga untuk mendukung Gerakan Aceh Mandiri Pangan yang dicanangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh,” ujar Djaya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=fR_ImDulyVk

PUPR Fungsikan Irigasi Lhok Guci Dukung Kemandirian Pangan Aceh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sekjen-hasto-kristiyanto-ulas-soal-garam-di-rakornas-pdip_m_202584.jpeg" alt="Rakor PDIP dihadiri Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan dan Menperin Airlangga Hartarto di kantor DPP PDIP Jakarta, Minggu (8/4)." width="100%">
<figcaption>Rakor PDIP dihadiri Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan dan Menperin Airlangga Hartarto di kantor DPP PDIP Jakarta, Minggu (8/4).</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto hadiri Rapat Koordinasi Bidang Kemaritiman Nasional III PDIP yang digelar di Kantor lama DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (8/4). Acara yang dijadwalkan mulai pukul 9.30 itu baru berlangsung pukul 10.30. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto membuka rapat menggantikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang berhalangan hadir. Dalam rakor yang mengusung tema tentang kemaritiman ini, Hasto mengatakan bagaimana mewujudkan Indonesia berdaulat dalam bidang ekonomi sekurang-kurangnya pangan, energi, pertahanan keamanan serta kemampuan membangun infrakstruktur. Hasto juga menyinggung mengenai impor garam. &ldquo;Garam dengan potensi yang begitu besar di Indonesia, kita mampu memproduksi secara berdikari sehingga langkah-langkah konkret juga dilakukan DPP partai,&rdquo; kata Hasto. Berdasarkan pantauan Jawapos.com, Airlangga hadir pukul 10.45 dengan menggunakan baju hitam bercorak kuning. Selain hadir sebagai Menteri Perindustrian, Airlangga juga hadir sebagai Ketua Umum Partai Golkar. &ldquo;Selamat datang Pak Airlangga, Ketua Umum Partai Golkar. Sahabat partai kami,&rdquo; kata Ketua Bidang Maritim PDIP, Rokhmin Dahuri. Tak lama setelah Airlangga hadir, Menko Luhut hadir dengan mengenakan baju putih.

Sekjen Hasto Kristiyanto Ulas Soal Garam di Rakornas PDIP