<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/12/fdf530e9-dfbe-415d-b190-4c1516712d36-3536540954.jpeg" alt="Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Upaya Indonesia mewujudkan kemandirian energi kian nyata. Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto, pada Senin (12/1). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, beroperasinya RDMP Kilang Balikpapan menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Ia memastikan RI tak lagi mengimpor solar. &ldquo;Sementara untuk solar, tahun ini alhamdulillah atas perintah Bapak Presiden, maka mulai yang sekarang kita bicara ini, Pak, tidak ada lagi impor solar untuk insya Allah ke depan,&rdquo; ujar Bahlil dalam acara Peresmian RDMP Kilang Balikpapan. Ia menjelaskan, kebutuhan solar nasional saat ini mencapai sekitar 38 juta kiloliter per tahun, seiring implementasi kebijakan B40 hingga B60. Dengan tambahan kapasitas dari RDMP Balikpapan, produksi dalam negeri meningkat signifikan. &ldquo;Sekarang dengan ini, kita menambah kurang lebih hampir 5 juta kiloliter. Impor kita tinggal 5 juta, Pak. Jadi sudah tertutupi, bahkan surplus 1,4 juta kiloliter, itu solar untuk C48,&rdquo; jelasnya. Menurut Bahlil, kondisi tersebut menandai berakhirnya ketergantungan Indonesia terhadap impor solar. Bahkan, Indonesia mulai memiliki kelebihan pasokan untuk kebutuhan spesifikasi tertentu. Meski demikian, Bahlil mengakui masih terdapat impor terbatas untuk solar dengan kualitas tinggi. Saat ini, impor solar C51 tercatat sekitar 600 ribu kiloliter. Namun, hal tersebut ditargetkan tuntas dalam waktu dekat. &ldquo;Sementara C51 impor kita itu hanya 600 ribu kiloliter. Nanti di semester kedua, Pertamina saya minta untuk membangun agar tidak kita impor,&rdquo; tegasnya. Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto meresmikan secara langsung Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan yang menelan investasi mencapai sekitar USD 7,4 miliar atau sekitar Rp 123 triliun, pada Senin (12/1). RDMP Kilang Balikpapan merupakan RDMP terbesar di Indonesia yang kapasitasnya telah bertambah menjadi 360 ribu barel dari sebelumnya 260 ribu barel per hari. Kehadiran RDMP Balikpapan ini telah menyerap sebanyak 24.000 tenaga kerja. Adapun nilai TKDN-nya telah mencapai 30 persen dan kontribusi Produksi Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp 514 triliun per tahun. &nbsp;

Beroperasinya RDMP Kilang Balikpapan perkuat ketahanan energi Indonesia. Menteri Bahlil pastikan RI tak lagi impor solar

RDMP Kilang Balikpapan Diresmikan Prabowo, Bahlil Pastikan RI Tak Lagi Impor Solar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/tiap-negara-lakukan-impor-untuk-stabilitas-harga_m_.jpg" alt="ilustrasi beras." width="100%">
<figcaption>ilustrasi beras.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Kebijakan fiskal pemerintah tahun 2025 didorong untuk fokus pada program strategis di tengah kondisi fiskal terbatas. Hal itu disampaikan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah, menanggapi nota keuangan RAPBN 2025 yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada DPR, Jumat (16/8). Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan itu, ada beberapa agenda kebijakan strategis yang perlu ditopang oleh kebijakan fiskal tahun depan. Di antaranya adalah program kemandirian pangan. Said mengungkapkan, impor beras nasional sudah mencapai 8,95 juta ton. Jika dihitung sejak 2019&ndash;2023, nilai impor beras nasional mencapai USD 1,95 miliar. Sementara, impor gula juga tidak kalah fantastis.&nbsp; "Tahun lalu saja impor gula mencapai 5,07 juta ton dengan nilai USD 2,88 miliar. Komoditas lainnya seperti kedelai, susu, jagung, daging sapi, sayuran, buah, semuanya impor," urai Said. Dia menekankan, Indonesia perlu program kemandirian pangan yang lebih fokus. Yakni mendorong pangan pokok agar tidak bertumpu pada beras. Sebab, Indonesia memiliki keanekaragaman pangan pokok yang beragam seperti umbi, sagu, dan sorgum.&nbsp; "Program teknologi pangan harus mendorong tumbuhnya industrial farming, optimalisasi lahan tidak produktif, serta meningkatkan hasil laut sebagai kekayaan pangan masa depan yang lebih sehat," tegas Said. Selain itu, Said juga mendorong program kemandirian energi. Menurut dia, dalam rentang 2015&ndash;2023, impor minyak mentah nasional mencapai USD 69,3 miliar. Sementara ekspor hanya USD 30,1 miliar, sehingga ada defisit USD 39,2 miliar.&nbsp; Demikian juga dengan nilai impor hasil minyak yang mencapai USD 165,2 miliar, sedangkan nilai ekspor hanya USD 17,9 miliar. Akibatnya, terjadi defisit sangat dalam sebesar USD 147,3 miliar. Terlebih sejak konversi program minyak tanah ke LPG, kebutuhan impor LPG terus meningkat.&nbsp; "Dalam rentang 2015-2023, kebutuhan impor LPG kita mencapai 51,4 juta ton. Di lain pihak, setiap tahun kita bisa ekspor gas alam dengan nilai yang cukup fantastis. Periode 2015&ndash;2023 nilai ekspor gas alam kita mencapai USD 70,2 miliar," ungkap Said. Dalam jangka pendek, imbuh Said, transformasi energi yang bersandar ke minyak bumi termasuk LPG harus digeser ke listrik. Sebab, Indonesia memiliki produksi listrik yang besar dan ditopang oleh suplai batubara yang memadai.&nbsp; "Namun kebijakan energi tidak boleh terhenti di listrik, sebab transformasi pembangkit listrik PLN tidak boleh hanya bertumpu pada PLTU," pungkas Said.

Kebijakan fiskal pemerintah tahun 2025 didorong untuk fokus pada program strategis, Banggar DPR ingatkan kemandirian pangan dan energi.

Soal Kebijakan Fiskal 2025, Ketua Banggar DPR Ingatkan Program Kemandirian Pangan dan Energi   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Pidato-Presiden-Joko-Widodo-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, pemerintah terus membangun kemandirian energi. Tahun ini, pemerintah mulai memproduksi B30. Produksi bahan bakar substitusi energi fosil ini diharapkan dapat memperbaiki defisit transaksi berjalan, serta meningkatkan peluang kerja.  "Tahun ini kita mulai dengan B30, sehingga kita mampu menekan nilai impor minyak kita pada 2019," ujarnya dalam pidato nota keuangan di DPR RI Jakarta, Jumat (14/8).  Selain itu, lanjut Jokowi, Pertamina juga telah bekerja sama dengan para peneliti guna menciptakan katalis untuk pembuatan D100. Ini merupakan bahan bakar diesel yang 100 persen dibuat dari minyak kelapa sawit.  Saat ini, D100 sedang uji produksi di dua kilang Indonesia. "Ini akan menyerap minimal 1 juta ton sawit produksi petani untuk kapasitas produksi 20 ribu barel per hari," ucapnya.  Jokowi melanjutkan, hilirisasi mineral tambang juga terus dilakukan. Misalnya, gasifikasi batu bara, yaitu batu bara diolah menjadi methanol dan gas.  Beberapa kilang dibangun untuk mengolah minyak mentah menjadi minyak jadi. Ini sekaligus menjadi penggerak industri petrokimia yang memasok produk industri hilir bernilai tambah tinggi.  "Biji nikel telah bisa diolah menjadi ferro nikel, stainless steel slab, lembaran baja, dan dikembangkan menjadi bahan utama untuk baterai lithium," jelasnya.  Jokowi berharap, hal ini akan membuat posisi Indonesia menjadi sangat strategis dalam pengembangan baterai lithium, mobil listrik dunia, dan produsen teknologi di masa depan.  https://www.youtube.com/watch?v=ZT1HAsNhsX8  &nbsp;

Jokowi Beberkan Bukti Pemerintah Berhasil Bangun Kemandirian Energi