<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/25/WhatsApp-Image-2025-04-25-at-80707-PM-3757529343.jpeg" alt="Ketua KPPI Sinda Sutadisastra. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ketua KPPI Sinda Sutadisastra. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kongres Pejuang Perempuan Indonesia (KPPI) menggelar Kongres di Kemayoran, Jakarta pada Jumat (25/4). Dalam kongres kali ini KPPI mengandeng lebih dari 130 organisasi perempuan nasional untuk berkolaborasi mewujudkan Indonesia maju. Ketua KPPI Sinda Sutadisastra mengatakan, kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan energi perempuan dari seluruh Indonesia. Menurutnya, KPPI harus menjadi mitra pemerintah. &ldquo;Kita ingin menghasilkan sebuah kesepakatan untuk kerjasama di antara 130 organisasi yang hadir, bahwa pemerintahan saat ini harus dikawal, dan perempuan-perempuan yang terlibat dalam 130 organisasi ini harus ikut serta,&rdquo; kata Sinda. &ldquo;Kita harus diberdayakan, kita harus bersama-sama memajukan bangsa kita,&rdquo; sambung dia. Sinda juga mengajak lebih dari 500 aktivis perempuan dari berbagai latar belakang yang hadir dalam acara ini untuk melupakan konstetasi Pilpres 2024 lalu. Semua pihak harus bersatu kembali dalam membangun bangsa bersama&nbsp;Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabumung Raka. &ldquo;Kita tetap menjadi aktivis politik, dan kita tetap satu dengan Pak Presiden Prabowo dan Pak Wapres Gibran,&rdquo; imbuhnya. Dia juga mengungkapan, bahwa tantangan kaum perempuan di era saat ini jauh lebih besar. Terlebih, perempuan masa kini juga harus tetap bersaing. &ldquo;Jadi tantangan perempuan itu luar biasa, dan perempuan kini itu harus lebih cepat, dan lebih banyak persaingan. Jadi perempuan-perempuan sekarang itu hebat,&rdquo; ujarnya. Lebih lanjut, Sinda juga menyoroti prilaku kekerasan yang dialami perempuan. Dia pun berharap, dengan berkumpulnya para aktivisi perempuan dari berbagai organisasi ini bisa melahirkan sebuah trobosan dalam menghadapi tantangan perempuan, baik secara fisik maupun secara ekonomi &ldquo;Jadi mudah-mudahan semua bersinergi dan aktivis-aktivis yang bergerak di bidang ekonomi, membantu juga pergerakan ekonomi Indonesia. Dan tidak kiranya semua pergerakan tidak bisa dilandasi dengan pergerakan tanpa adanya pergerakan politik,&rdquo;&nbsp;pungkas Sinda. &nbsp;

Kongres Pejuang Perempuan Indonesia (KPPI) menggelar Kongres di Kemayoran, Jakarta pada Jumat (25/4).

Kongres Pejuang Perempuan Indonesia Kumpulkan 130 Organisasi, Bahas Kemajuang Bangsa dan Kawan Pemerintahan Prabowo-Gibran

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/23/SANTRI-3123586395.jpg" alt="Acara Talkshow Hari Santri Nasional MAPADI 2024 yang dihadiri sejumlah Tokoh Nasional yang diselenggarakan di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen RI, Jakarta, pada Selasa (22/10). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Acara Talkshow Hari Santri Nasional MAPADI 2024 yang dihadiri sejumlah Tokoh Nasional yang diselenggarakan di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen RI, Jakarta, pada Selasa (22/10). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Peringatan Hari Santri Nasional merupakan bentuk penghargaan Bangsa Indonesia atas peran santri dan ulama dalam perjuangan bangsa. Semangat Resolusi Jihad dalam dunia pesantren harus terus dihidupkan dalam rangka berkontribusi memajukan bangsa. Ketua Majelis Pesantren Ma'had Dakwah Indonesia (MAPADI) KH Ayi Abdul Rosyid mengatakan itu padsa bahwa peringatan Hari Santri Nasional. &ldquo;Pesantren akan terus berjuang menjadi benteng terakhir moral bangsa dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat Hari Santri, semoga pesantren semakin maju dan berkontribusi nyata untuk negara dan bangsa, Menyambung Juang, Merangkul Masa Depan,&rdquo; kata KH Ayi Abdul Rosyid dalam acara Talkshow Hari Santri Nasional MAPADI 2024 yang diselenggarakan di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen RI, Jakarta, pada Selasa (22/10). Dalam kesempatan tersebut, KH Ayi juga menyampaikan selamat atas pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029. Ia berharap, kebijakan pemerintah yang baru dapat memberikan dukungan lebih besar terhadap dunia pendidikan, terutama pesantren. &ldquo;Kami menegaskan bahwa pesantren dalam hal ini MAPADI siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyiapkan generasi terbaik menuju Indonesia Emas 2045,&rdquo; kata KH Ayi. Sementara itu, DR. Hidayat Nur Wahid selaku Wakil Ketua MPR RI yang juga Ketua Majelis Syuro MAPADI menjelaskan tentang pentingnya menyambung perjuangan kiai dan santri dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, sebagaimana tema Hari Santri Nasional 2024 yaitu &ldquo;Menyambung Juang Merengkuh Masa Depan&rdquo;. Hidayat menyampaikan, Hari Santri Nasional yang diperingati tanggal 22 Oktober terinspirasi dari Fatwa Jihad atau Resolusi Jihad yang dicetuskan oleh KH Hasyim Asy&rsquo;ari dan sejumlah kiai di Jawa Timur. Berbekal fatwa tersebut, para kiai dan santri berjuang dengan gigih berani untuk menghalau kedatangan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Fatwa Jihad yang dicetuskan pada 22 Oktober 1945, lanjut Hidayat, kemudian dibawa ke Kongres Umat Islam pertama di Yogyakarta pada tanggal 7-8 November 1945. Keputusannya ada dua, pertama mendukung Fatwa Jihad, dan kedua membentuk partai Islam namanya Partai Masyumi. Kemudian Muhammadiyah pada 28 Mei 1946 juga membuat fatwa jihad yang namanya Amanat Jihad. &ldquo;Inilah berkah dari dari tanggal 22 Oktober, Indonesia terselamatkan dan santri berkontribusi besar dalam menyelamatkan kemerdekaan Indonesia dari kemungkinan dijajah kembali oleh Indonesia,&rdquo; kata Hidayat. Dalam kesempatan tersebut, Hidayat juga menyinggung peran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Menurutnya, jumlah pesantren mengalami kenaikan pesat sejak UU tersebut diundangkan, dari 29 ribuan pesantren menjadi 41 ribu pesantren. &ldquo;Apa maknanya? Ini mengindikasikan pentingnya kekuasaan bila dikelola dengan baik. Kekuasaan yang menghadirkan UU Pesantren. Sebelum UU ini, santri kesulitan melanjutkan pendidikan di luar spesialisasi keagamaan. Namun setelah UU ini, santri bisa kuliah di perguruan tinggi manapun dan jurusan apapun, bahkan yang hafal Al-Quran bisa mendapat kemudahan-kemudahan. Ini jadi makna penting kehadiran santri di tampuk-tampuk kekuasaan,&rdquo; imbuhnya. Sebagai informasi, dalam acara ini juga dihadiri beberapa tokoh nasional seperti Dr. KH. Samsul Ma&rsquo;arif, MA. (Ketua PWNU DKI Jakarta), KH. Drs. Sofwan Manaf, M.Si. (Wakil Ketua Forum Pesantren Alumni Gontor), KH. Dr. Ahmad Kusyairi Suhail, M.A. (Ketua Pengurus Harian YAPIDH), Prof. Dr. KH. Muhammad Asrorun Ni&rsquo;am Sholeh, S.Ag., Lc., M.A. (Ketua MUI Bidang Fatwa).

Pesantren konsisten terus berjuang menjadi benteng terakhir moral bangsa dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hari Santri Nasional 2024, MAPADI Tekankan Peran Penting Pesantren untuk Kemajuan Bangsa dan Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/10/Jaksa-Agung-559558737.png" alt="Jaksa Agung S.T. Burhanuddin. (Sumber:: Antara/HO-Puspenkum Kejagung)" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung S.T. Burhanuddin. (Sumber:: Antara/HO-Puspenkum Kejagung)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Jaksa Agung RI S.T. Burhanuddin menegaskan bahwa&nbsp;perilaku korupsi membuat kebodohan dan kemiskinan serta dapat menghambat kemajuan bangsa. "Pemberantasan korupsi merupakan bagian dari strategi negara dan pemerintah untuk memajukan program mencerdaskan kehidupan bangsa dan kemajuan negara," jelas Burhanuddin dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (9/12), dilansir dari Antara. Hal tersebut disampaikan Burhanddin berkaitan dengan peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia yang&nbsp;diperingati setiap 9 Desember. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013455967/hadir-di-rapat-akbar-laju-indonesia-mahfud-md-ingin-gandakan-anggaran-pemberantasan-korupsi">Hadir di Rapat Akbar Laju Indonesia, Mahfud MD Ingin Gandakan Anggaran Pemberantasan Korupsi </a> Burhanddin berharap, peringatan&nbsp;Hari Anti-Korupsi&nbsp;dijadikan&nbsp;sebagai tonggak melawan korupsi dengan berbagai modus yang semakin canggih, modern&nbsp;dan semakin&nbsp;menyengsarakan rakyat Indonesia. Jaksa Agung&nbsp;berpesan kepada&nbsp;semua pihak untuk membangun semangat&nbsp;anti korupsi, dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu keluarga,kemudian institusi dan negara. Menurutnya, keluarga sebagai garda terdepan menolak hasil korupsi, institusi sebagai lembaga untuk membersihkan penyakit serta budaya korupsi dan negara yang akan memberikan kesejahteraan dalam rangka kemajuan bangsa dan negara. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013455050/mahfud-md-sebut-dirinya-dan-ganjar-pranowo-adalah-peluru-tak-terkendali-pemberantas-korupsi">Mahfud MD Sebut Dirinya dan Ganjar Pranowo Adalah Peluru Tak Terkendali Pemberantas Korupsi</a> "Kejaksaan sebagai elemen penegak hukum, tidak akan mampu berjalan sendiri tanpa kerja sama dan kolaborasi dengan masyarakat untuk berani melaporkan tindak pidana korupsi di sekitar lingkungannya," katanya menegaskan. Burhanuddin menyatakan prioritas pemberantasan tindak pidana korupsi diarahkan pada tindak pidana korupsi yang berkualitas, baik dari segi jumlah, dampaknya terhadap hajat hidup orang banyak dan&nbsp;pelakunya, sehingga penanganan perkara korupsi dengan skala besar. "Hal itu&nbsp;tidak saja menimbulkan efek jera bagi pelaku, tetapi juga pengembalian kerugian negaranya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan masyarakat," ungkapnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013455038/korupsi-menyusahkan-rakyat-ganjar-pranowo-harus-dilawan-dan-diberantas">Korupsi Menyusahkan Rakyat, Ganjar Pranowo: Harus Dilawan dan Diberantas</a> Menurut data Badan Pusat Statistik, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2023 sebesar 3,92, menurun dibandingkan IPAK 2022. IPAK Indonesia 2023 sebesar 3,92 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian 2022 sebesar 3,93. Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin&nbsp;anti korupsi, sedangkan nilai indeks yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi. IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Nilai Indeks Persepsi 2023 sebesar 3,82, meningkat sebesar 0,02 poin dibandingkan Indeks Persepsi 2022 (3,80). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013453466/ganjar-wacanakan-napi-kasus-korupsi-ditahan-di-nusakambangan">Ganjar Wacanakan Napi Kasus Korupsi Ditahan di Nusakambangan</a> Sebaliknya, Indeks Pengalaman 2023 (3,96) menurun sebesar 0,03 poin dibanding Indeks Pengalaman 2022 (3,99). Sedangkan menurut laporan databoks (8/11), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani 85 kasus tindak pidana korupsi selama periode 1 Januari sampai 6 Oktober 2023. Perkara terbanyak berupa penyuapan atau gratifikasi dengan jumlah total 44 kasus, setara 51,76% dari total kasus korupsi yang ditangani KPK sampai akhir bulan lalu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013450911/penyidik-kejari-makassar-geledah-balai-kota-terkait-dugaan-korupsi">Penyidik Kejari Makassar Geledah Balai Kota Terkait Dugaan Korupsi </a> Perkara lain yang banyak ditangani KPK pada Januari-Oktober 2023 adalah korupsi pengadaan barang dan jasa, yaitu 32 kasus. Kemudian ada tindak pidana pencucian uang (TPPU) 6 kasus, perintangan proses penyidikan 2 kasus, dan pungutan atau pemerasan 1 kasus.

Jaksa Agung RI S.T. Burhanuddin menegaskan bahwa perilaku korupsi membuat kebodohan dan kemiskinan serta dapat menghambat kemajuan bangsa.

Jaksa Agung Sebut Korupsi Menghambat Kemajuan Bangsa, Data Tunjukkan Indeks Perilaku Anti Korupsi 2023 Menurun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kunci-kemajuan-bangsa-buat-masyarakat-jadi-lebih-produktif_m_.jpg" alt="Kunci kemajuan bangsa kita adalah bagaimana kita bisa membuat masyarakat yang kurang produktif menjadi produktif dengan pendidikan tinggi, pelatihan dan lain sebagainya" width="100%">
<figcaption>Kunci kemajuan bangsa kita adalah bagaimana kita bisa membuat masyarakat yang kurang produktif menjadi produktif dengan pendidikan tinggi, pelatihan dan lain sebagainya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo meyakini implementasi dari visi misi pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin akan mendorong Indonesia maju. "Kunci kemajuan bangsa kita adalah bagaimana kita bisa membuat masyarakat yang kurang produktif menjadi produktif dengan pendidikan tinggi, pelatihan dan lain sebagainya," kata Hary, Senin (25/2). Hal itu disampaikan pria yang telah mengajar di lebih dari 200 perguruan tinggi itu, seusai menghadiri pidato kebangsaan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Dia mengatakan, Jokowi telah menyampaikan apa yang telah dikerjakan dan dihasilkan dalam empat tahun masa pemerintahannya, sekaligus rencananya dalam lima tahun ke depan. Hary menilai banyak hal-hal positif yang disampaikan Jokowi. Antara lain pemberian pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu melalui Kartu Indonesia Pintar-Kuliah dan pelatihan-pelatihan. Hal tersebut akan mempercepat produktivitas masyarakat. "Banyak program yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat kita. Ini sangat penting supaya kita mampu memiliki daya saing, itu kunci untuk membangun Indonesia yang maju," ungkapnya. Hary meyakini bila hal tersebut dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat maka itu hal positif. Bila visi misi yang bertema 'Optimis Indonesia Maju' itu dimplementasikan dengan baik, Indonesia pasti maju.

Kunci Kemajuan Bangsa, Buat Masyarakat Jadi Lebih Produktif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/fraksi-pks-guru-adalah-mata-rantai-kemajuan-bangsa_m_170689.jpeg" alt="Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini" width="100%">
<figcaption>Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini</figcaption>
</figure>JawaPos.com - 25 November diperingati sebagai Hari Guru. Bagi Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, peringatan Hari Guru sebagai adalah bentuk penghormatan dan pemuliaan pada kaum pendidik sebagai mata rantai kemajuan suatu bangsa.&nbsp; Sebab, kata Jazuli, berbicara tentang kemajuan suatu bangsa tentu tidak lepas dari kualitas sumber daya manusianya. Terutama bagi generasi penurus bangsa.&nbsp; Bicara tentang kualitas sumber daya manusia tidak bisa dilepaskan dari kualitas pendidikan yang sangat ditentukan oleh kualitas guru dan tenaga kependidikan.&nbsp; &ldquo;Jadi sangat jelas bahwa guru adalah mata rantai kemajuan bangsa," kata Jazuli. Untuk itu, lanjut Anggota Komisi I ini, tidak ada pilihan lain bagi negara kita jika ingin bangsa ini maju, maka harus fokus pada guru dalam segenap aspeknya. Mulai dari kualitasnya, pemberdayaannya, sarana dan prasarana yang dibutuhkannya hingga pemenuhan kesejahteraan yang menunjang profesionalismenya dalam mendidik generasi bangsa. "Belajar dari negara maju manapun perhatian terhadap guru pasti luar biasa. Pun negara-negara berkembang yang ingin mengejar ketertinggalannya. Mereka pasti menginvestasikan dana yang besar untuk merekrut dan mengembangkan kualitas guru," tandas Jazuli. Untuk itu, Jazuli menegaskan, fraksinya di DPR tidak henti-hentinya mendorong pemerintah agar membina dan meningkatkan kualitas guru termasuk peningkatan kesejahteraan mereka.&nbsp; &ldquo;Tujuannya agar para guru semakin fokus dalam meningkatkan kualitas sdm bangsa apalagi di tengah kemajuan dan kompetisi dunia yang makin ketat saat ini. Sekali lagi selamat hari guru,&rdquo; paparnya.&nbsp;

Fraksi PKS: Guru Adalah Mata Rantai Kemajuan Bangsa

kemajuan bangsa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kemajuan bangsa

Berita Terkini

Kongres Pejuang Perempuan Indonesia Kumpulkan 130 Organisasi, Bahas Kemajuang Bangsa dan Kawan Pemerintahan Prabowo-Gibran

Hari Santri Nasional 2024, MAPADI Tekankan Peran Penting Pesantren untuk Kemajuan Bangsa dan Negara

Jaksa Agung Sebut Korupsi Menghambat Kemajuan Bangsa, Data Tunjukkan Indeks Perilaku Anti Korupsi 2023 Menurun

Kunci Kemajuan Bangsa, Buat Masyarakat Jadi Lebih Produktif

Fraksi PKS: Guru Adalah Mata Rantai Kemajuan Bangsa

Download Aplikasi JawaPos.com