<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/simulasi-unbk-ternyata-ada-komputer-tak-terhubung-dengan-server_m_111265-640x421.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sejumlah daerah saat ini tengah melaksanakan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK), salah satunya adalah DKI Jakarta. Saat ini murid kelas 5 jenjang sekolah dasar (SD) yang melaksanakan ANBK hingga 18 November mendatang.  Kepala Bagian Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taga Radja menyampaikan penyelenggaraan ANBK tidak menentukan kelulusan dari siswa. Pelaksanaan ini hanya untuk memetakan kualitas pendidikan di suatu daerah.  “Tidak ada kaitannya lulus atau tidak lulus, tidak berkaitan sama sekali. Jadi ANBK ini sifatnya hanya untuk pemetaan saja. Jadi tidak menentukan kelulusan, ini juga untuk kelas 5 saja,” jelas dia ketika dihubungi JawaPos.com, Senin (15/11).  Dirinya pun menegaskan bahwa tidak perlu ada persiapan yang dilakukan dalam melaksanakan ini. Tidak sama seperti Ujian Nasional (UN) yang membutuhkan persiapan karena menentukan kelulusan seorang murid.  “Ini yang diuji itu yang berkaitan dengan kompetensi literasi, numerasi dan penguatan karakter. Jadi nggak ada tuh bimbel ANBK, tidak ada alasan untuk bimbel lagi,” tuturnya.  ANBK ini pun dipastikan bahwa siswa dipilih secara acak, bukan dari pihak sekolah maupun dinas pendidikan. Adapun, yang memilih para siswa menjadi peserta ANBK adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).  “Untuk peserta yang menentukan secara random oleh Kemendibud, itu semua acak. Jadi bukan dari sekolah, disdik, tapi Kemendikbud,” pungkasnya.

Disdik DKI: ANBK Tidak Tentukan Kelulusan Murid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/1618896181446.jpg" alt="Ilustrasi pelajar SMA. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelajar SMA. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya menyerahkan sepenuhnya mekanisme serta penilaian ujian kepada masing-masing lembaga pendidikan. Hal itu sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nomor 1 Tahun 2021.  Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Sekolah Menengah (Sekmen), Dispendik Kota Surabaya Tri Aji Nugroho mengatakan, mulai Senin (19/4), beberapa SMP di Surabaya melaksanakan ujian sekolah. Ujian di masing-masing sekolah itu mekanisme dan pelaksanaannya tidak sama.  ”Tiap sekolah beda-beda ada yang running (mulai) kemarin. Ada pula sekolah yang belum mulai. Tapi pelaksanaannya itu bisa dimulai kemarin sampai akhir April, sekitar dua mingguan,” tutur Tri Aji pada Selasa (20/4).  Aji menjelaskan, aturan tersebut tertuang dalam SE yang menyatakan bahwa ada tiga hal yang menjadi persyaratan kelulusan peserta didik dari satuan atau program pendidikan. Yakni peserta didik menyelesaikan program pembelajaran pada masa pandemi Covid-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester. Selanjutnya, peserta didik memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Peserta didik mengikuti ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan atau sekolah.  ”Kalau dulu kan ada UN untuk menentukan kelulusan siswa. Untuk soal ujian dulu juga dibuat dari dinas atau pusat. Nah, kalau sekarang ujian diserahkan ke masing-masing sekolah,” ucap Tri Aji.  Untuk mekanisme ujian yang diselenggarakan saat ini, disesuaikan dengan kondisi masing-masing murid di sekolah. Artinya, pihak sekolah diberikan keleluasan menyelenggarakan ujian dalam berbagai bentuk.  ”Misalnya, penugasan berupa portofolio, daring, tertulis atau dalam bentuk project. Untuk soal ujiannya pun tiap anak bisa berbeda-beda. Sangat fleksibel tergantung dari sekolah melihat masing-masing siswanya,” jelas Tri Aji.  Otomatis, aturan itu juga berlaku untuk sistem penentuan kelulusan. ”Kelulusan siswa ditentukan sekolah. Jadi yang menilai anak itu lulus atau tidak adalah guru atau sekolah, bukan UN,” terang Tri Aji.  Untuk itu, satuan pendidikan bisa melakukan penggabungan seluruh hasil penilaian selama sekolah. Hasil dari ujian kelulusan dapat di-compile dengan beberapa nilai sebelumnya seperti tugas-tugas yang telah diberikan pihak sekolah.  ”Jadi semua nilai-nilai itu di-compile dengan beberapa nilai lain sebelumnya, kemudian menjadi penentu kelulusan siswa tersebut,” urai Tri Aji.  Meski demikian, dia menambahkan, Dispendik tetap melakukan pengawasan atau kontrol dalam pelaksanaan ujian kelulusan. Pengawasan yang dilakukan hanya bersifat terbatas. Artinya, pengawasan yang dilakukan hanya untuk mengetahui seperti apa bentuk ujian yang diselenggarakan di masing-masing sekolah.  ”Kontrol, sistem, dan teknis dari sekolah. Kalau misal ujian tertulis itu soalnya bagaimana, disampaikan ke kami juga,” ujar Tri Aji.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=vq6KnWwe1zA

Kelulusan Siswa Tergantung Keputusan Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/ujian-sekolah.jpg" alt="BERGANTUNG NILAI RAPOR: Pemerintah resmi meniadakan ujian nasional. Sebab, pandemi Covid-19 terus merebak. Sebagai gantinya, siswa harus menjalani ujian sekolah serta mendapatkan nilai bagus di rapor. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BERGANTUNG NILAI RAPOR: Pemerintah resmi meniadakan ujian nasional. Sebab, pandemi Covid-19 terus merebak. Sebagai gantinya, siswa harus menjalani ujian sekolah serta mendapatkan nilai bagus di rapor. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyoroti penerapan asesmen nasional (AN) yang dijadwalkan diterapkan tahun ini. Pasalnya, AN tidak dijadikan sebagai penentu kelulusan, tetapi untuk evaluasi siswa.  Wakil Sekjen Dudung Abdul Qadir menyarankan pelaksanaan AN jangan hanya diberlakukan untuk kelas 5, 8, dan 11 saja. "AN mungkin tidak cukup. Karena, hanya kelas 5, 8, 11," kata Dudung dalam siaran YouTube Vox Point Institute Indonesia, Selasa (30/3).  Sorotan Dudung itu terkait rencana Kemendikbud yang menerapkan AN untuk siswa 5, 8, dan 11. Semua itu satu tingkat sebelum siswa lulus.  Menurut dia, penentuan kelas penerapan AN sangat acak. AN yang hanya dijalankan pada tiga tingkatan saja, yakni 5, 8, dan 11, maka sulit untuk melihat keberhasilan pendidikan.  Dia meminta Kemendikbud melihat keberhasilan dunia pendidikan secara menyeluruh. Pengukuran hasil pendidikan perlu diatur secara penuh pada setiap jenjang, melalui kebijakan yang tepat dan jelas.  "Ini jadi sebuah dilema buat kita (guru) menentukan keberhasilan pendidikan, memetakan pendidikan secara nasional," tutur dia.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/29/03/2021/p2g-ingatkan-kemendikbud-uu-sisdiknas-soal-evaluator-pendidikan/">P2G Ingatkan Kemendikbud UU Sisdiknas Soal Evaluator Pendidikan</a>  Dudung meminta harus harus ada arah kebijakan yang jelas terkait pengukuran, penilaian, dan evaluasi siswa. Ketika menyusun kebijakan, Kemendikbud juga perlu mengajak pihak terkait dengan melakukan diskusi instensif.  "Kemendikbud hari ini sangat tidak memberi ruang kepada kami (PGRI) organisasi profesi untuk berdialog dan diskusi," pungkas Dudung.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=VB0Jy8JIobQ

PGRI Sebut AN Sulit Tentukan Keberhasilan Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/image-4.png" alt="Ilustrasi ODGJ di Liponsos Keputih Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ODGJ di Liponsos Keputih Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian Agama memastikan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) 2021 ditiadakan. Keputusan tersebut diambil untuk ikut mencegah potensi penyebaran corona virus disease atau Covid-19, berlaku untuk madrasah ibtidaiyah (MI), madrasah tsanawiyah (MTs), maupun madrasah aliyah (MA).  Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya Nur Hasan menyatakan, meski UAMBN ditiadakan, namun Kemenag telah menetapkan sistem kelulusan di masa pandemi.  ”UAMBN ditiadakan tapi ada ujian madrasah sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pendis No B.-298/DJ.I/ PP.00/02/2021 tentang Penyelenggaraan Kelulusan dan Kenaikan Kelas Siswa Madrasah,” kata Nur Hasan pada Senin (8/3).  Dia menjelaskan, siswa madrasah dinyatakan lulus setelah memenuhi tiga syarat. Yakni menyelesaikan program pembelajaran pada masa pandemi Covid-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester. Selain itu, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal katagori baik.  ”Selanjutnya mengikuti ujian madrasah (UM). Ujian ini diselenggarakan satuan pendidikan (madrasah). Ujian madrasah merupakan ujian akhir program yang dilaksanakan pada siswa kelas akhir pada setiap jenjang madrasah dari tingkat MI, MTs, dan MA,” jelas Nur Hasan.  Pada masa pandemi, dia menambahkan, seluruh kegiatan akan dilakukan via daring. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan tim Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 di Surabaya.  ”Semua daring, kecuali wilayah zona hijau. Tapi di Surabaya belum ada. Jadi semua diselenggarakan daring,” ujar dia.  Surat Keputusan (SK) Nomor 752 Tahun 2021 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Madrasah menjadi acuan penyelenggaraan ujian. Dalam SK tersebut dijelaskan, ujian madrasah dapat diselenggarakan dalam bentuk tes tulis, ujian praktik, penugasan, portofolio nilai rapor semester sebelumnya dan tugas harian, atau bentuk lain yang memungkinkan dapat dilakukan pada masa pandemi.  ”Pelaksanaan ujian sekitar tanggal 15 Maret–10 April.  Diperkirakan ada 10.035 siswa yang akan mengikuti ujian tahun ini. Mereka siswa MI, MTs, dan MA,” terang Nur Hasan.  Untuk kesiapan, Nur Hasan menyebut sudah mencapai 80 persen. Pihaknya sudah membahas soal-soal yang sudah diujikan. Hanya saja, pelaksanaan via daring menjadi kendala tersendiri.  ”Jadi masih menunggu dan menyiapkan sarana prasarana. Tapi dengan ada pola yang berlatih dan memetakan sejak Maret 2020 sampai sekarang, sudah aman,” ucap Nur Hasan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=B6VWd2QRWKI

Kemenag Bakal Gelar Ujian Pengganti UAMBN untuk Siswa Madrasah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/13-ribu-sekolah-belum-isi-pdss_m_.jpg" alt="Ilustrasi siswa yang sedang berdoa sebelum mengerjakan ujian. Sebanyak 13.395 sekolah belum mengisi PDSS, padahal batas akhir pengisian tinggal lima hari lagi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi siswa yang sedang berdoa sebelum mengerjakan ujian. Sebanyak 13.395 sekolah belum mengisi PDSS, padahal batas akhir pengisian tinggal lima hari lagi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah meniadakan Ujian Nasional (UN) dan melakukan pengunduran pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) ke September 2021. Jadi, bagaimana siswa tingkat akhir tahun ajaran 2020/2021 dapat lulus sekolah?  Kepala Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemendikbud Asrijanty mengatakan bahwa kedua hal tersebut tidak akan berpengaruh pada kelulusan murid. Teruntuk AN, kata dia, penilaian dilakukan hanya untuk sekolah, bukan murid.  "Tidak ada tidak ada efeknya untuk syarat lulus, karena sekali lagi pelaporannya tidak individual, jadi untuk satuan pendidikan, itu pun hanya sample saja. Jadi fungsinya hanya sebagai representasi dari sekolah. Jadi tidak untuk menentukan kelulusan," tutur dia dalam diskusi daring Kupas tuntas AN, Selasa (26/1).  Adapun, penentuan kelulusan siswa tetap seperti biasa, yakni sama seperti tahun 2015 ketika UN bukan satu-satunya faktor penentu kelulusan siswa. Sekolah dapat meluluskan muridnya melalui ujian akhir sekolah (UAS) dan ulangan kelas.  "Bagaimana kelulusan tetap seperti biasa, guru melakukan pembelajaran penilaian, kemudian ada ujian dan kemudian penilaian bisa menggunakan berbagai macam metode instrumen, tidak hanya tes tertulis, kelulusan ditentukan oleh penilaian dan dilakukan oleh sekolah," jelas dia.  Sebelumnya, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Paud Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Jumeri pun menjelaskan, Ujian Akhir Sekolah (UAS) yang akan menjadi penentu kelulusan siswa.  “Iya, (UAS penentu kelulusan siswa),” jelasnya kepada wartawan, Senin (25/1).  Kata dia, hal itu juga telah tercantum di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Dalam hal ini, sekolah dapat membuat soal secara mandiri dengan berdasarkan acuan kurikulum nasional ataupun kurikulum daruat.  “Setiap sekolah menyelenggarakan ujian kelulusannya sendiri, dengan mengikuti kompetensi-kompetensi dasar yang sudah ada secara nasional,” tambah dia.

Seperti Apa Syarat Kelulusan Siswa? Kemendikbud Beri Jawaban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/logo-kemendikbud.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengatakan bahwa telah melakukan sosialisasi terkait dengan Asesmen Nasional (AN) yang akan diselenggarakan pada Maret 2021.  ’’Kemendikbud juga sudah mulai mensosialisasikan Asesmen Nasional kepada para pemangku kepentingan, baik dipusat maupun daerah,’’ jelas Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud Evy Mulyani kepada JawaPos.com, Selasa (27/10).  Dia menjelaskan, pihaknya sudah mulai melakukan sosialisasi dan mendengar masukan dari berbagai pemangku kepentingan soal penyelenggaraan AN.  ’’Kemendikbud juga berkoordinasi dengan Pemda, Kemenag untuk pelaksanaan Asesmen Nasional termasuk penyiapan infrastruktur pendukung. Kepala dinas pendidikan seluruh Indonesia, kantor wilayah, kepala LPMP/BP-Pauddikmas juga,’’ ucap Evy.  Sosialisasi tentang AN juga telah dilakukan dari berbagai media sosial yang dimiliki Kemendikbud. Mulai dari Instagram hingga YouTube yang bisa langsung dicari oleh para pihak terkait. Hal ini pun akan terus dilakukan untuk memberikan pemahaman yang baik tentang AN.  ’’Sosialisasi sudah dimulai dan masih terus berlangsung. Target untuk mendiseminasikan kebijakan dan memberikan pemahaman," imbuh dia.  Terakhir, Evy menambahkan bahwa tujuan dari AN tahun 2021 adalah agar pemerintah mendapatkan peta kualitas pendidikan yang nyata di lapangan untuk menjadi dasar upaya peningkatan kualitas pendidikan. Di mana setelahnya hal itu akan menjadi tolak ukur, untuk kembali dilakukan AN di tahun 2022. Para orang tua murid pun diminta untuk tidak khawatir dalam memasukkan anaknya ke lembaga bimbingan belajar (bimbel).  ’’Sangat penting dipahami terutama oleh guru, kepala sekolah, murid, dan orang tua bahwa AN untuk tahun 2021 tidak memerlukan persiapan-persiapan khusus maupun tambahan yang justru akan menjadi beban psikologis tersendiri,’’ tutupnya.  Seperti diketahui, banyak pihak yang mengaku belum mendapatkan sosialisasi AN. Hal ini disampaikan oleh Satriwan Salim, Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) mengatakan bahwa sosialisasi itu belum ada sama sekali. Pasalnya, sampai saat ini masih belum ada beleid yang mengatur sosialisasi perihal AN, begitu juga dengan naskah akademiknya.  ’’Secara resmi belum ada (sosialisasi), sebab dinas pendidikan (disdik) juga belum bisa sosialisasi, Permendikbudnya juga belum ada,’’ ungkapnya dalam siaran YouTube Pendidikan VOX Point, Minggu (25/10).  Begitu juga dengan Kepala Bidang SMP SMA Disdik DKI Jakarta Muhamad Husin pun mengungkapkan perihal kenapa pihaknya belum kunjung melakukan sosialisasi kepada para satuan pendidikan, yakni karena belum ada petunjuk teknis (juknis). Dia juga memperkirakan ada kendala teknis dalam mempersiapkan AN. ’’Sepertinya, kendalanya ini teknis. Selain juknisnya belum ada, jadi makanya saya belum bisa mensosialisasikan (AN) saya dasarnya apa mensosialisasikan," tutur dia. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=swICYjl9_bc&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Banyak yang Belum Paham AN, Kemendikbud Sebut Sudah Sosialisasi   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/kemendibud.jpg" alt="Kemendikbud" width="100%">
<figcaption>Kemendikbud</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan penjelasan mengenai penyelenggaraan Asesmen Nasional (AN) yang merupakan pengganti kelulusan peserta didik. Rencananya, ini akan diterapkan pada Maret 2021.  Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud Evy Mulyani menuturkan, AN merupakan kebijakan pengganti Ujian Nasional (UN). Di mana para murid tidak akan dievaluasi secara individu, melainkan juga satuan pendidikan.  ’’Potret layanan dan kinerja sekolah dari hasil Asesmen Nasional ini kemudian menjadi refleksi untuk mendorong perbaikan mutu pendidikan Indonesia. AN murni mengevaluasi mutu sistem pendidikan, bukan evaluasi atas prestasi murid sebagai individu. Hasil AN tidak memiliki konsekuensi sedikit pun pada murid yang menjadi pesertanya, berbeda dengan UN yang mengevaluasi murid,’’ terangnya kepada JawaPos.com, Selasa (27/10).  Dia juga memberikan keterangan terkait perbedaan AN dan UN. Untuk UN yaitu mengukur capaian hasil belajar kognitif  individu peserta didik di akhir jenjang, sedangkan AN memotret input, proses, dan output satuan pendidikan yang digunakan  untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan.  ’’AN ini dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan, namun tidak untuk semua siswa. Pelaporan Asesmen Nasional diberikan kepada satuan pendidikan dan dinas pendidikan untuk perbaikan kualitas pembelajaran,’’ tambahnya.  Perbedaan lainnya dari sisi jenjang pendidikan yang dinilai, yakni UN hanya dilakukan ditingkat SMP/MTs dan sederajat serta SMA/MA dan sederajat. Sementara, AN akan dilakukan oleh SD/MI dan sederajat, SMP/MTs dan Sederajat, SMA/MA dan sederajat.  Peserta didik yang akan melaksanakan AN adalah mereka yan berada di kelas V, VIII dan XI. Di mana untuk UN hanya untuk tingkat terakhir saja. Subjek penilaian pun berbeda, di AN hanya akan diambil sampel murid untuk dinyatakan lulus, sedangkan UN keseluruhan murid.  ’’Model soal UN pilihan ganda dan isian singkat periode tes empat hari. AN pilihan ganda, isian singkat, pilihan ganda kemungkinan, menjodohkan, dan uraian dengan periode tes dua hari,’’ tambahnya.  Dia juga membicarakan mengenai pelaksanaan AN pada tahun 2021 yang dilakukan sebagai pemetaan dasar (baseline) dari mutu sekolah. Jadi, tidak ada konsekuensi dalam bentuk apapun bagi sekolah dan murid.  Tujuan dari AN tahun 2021 adalah agar pemerintah mendapatkan peta kualitas pendidikan yang nyata di lapangan untuk menjadi dasar upaya peningkatan kualitas pendidikan yang kemudian akan diukur kembali melalui AN di tahun 2022.  ’’Dengan demikian, sangat penting dipahami terutama oleh guru, kepala sekolah, murid, dan orang tua bahwa AN untuk tahun 2021 tidak memerlukan persiapan-persiapan khusus maupun tambahan yang justru akan menjadi beban psikologis tersendiri,’’ terang Evy. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=-FWRmQ9wdSc&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Kemendikbud Jelaskan Skema Penyelenggaraan Asesmen Nasional 2021   

kelulusan siswa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kelulusan siswa

Berita Terkini