<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/02/XCfJPQCtK7KJxbAPacThHtXCuF97qHtDx7FThe4l-1-1453812445.jpg" alt="Ilustrasi desain kursi Kereta Api Jarak Jauh yang dikeluhkan penumpang karena dinilai tidak ergonomis. (Thread @binzdauruk)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi desain kursi Kereta Api Jarak Jauh yang dikeluhkan penumpang karena dinilai tidak ergonomis. (Thread @binzdauruk)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Viral di media sosial Thread, seorang penumpang Kereta Api Indonesia (KAI) mengeluhkan soal kursi kereta yang dinilai tidak ergonomis alias tidak memperhitungkan kenyamanan. Dalam cerita yang diunggahnya, penumpang tersebut mengaku sakit pada pinggul dan mengalami sulit tidur usai duduk di kursi tersebut selama hampir 5-6 jam. Melalui akun pribadi @binzdauruk, ia menilai bahwa desain kursi yang tidak ergonomis itu berisiko membuat para penumpang kereta bisa terkena chronic backpain atau berupa ketegangan otot.&nbsp; "Halo @kai121_ Sbg pengguna rutin KAI malam dengan 5-6 jam perjalanan saya tidak akan lelah mengingatkan bahwa desain kursi baru KAI TIDAK ERGONOMIS yang berisiko menyebabkan CHRONIC BACKPAIN berupa ketegangan otot atau ligamen robek," kata akun tersebut, dikutip Minggu (2/11).&nbsp; Lebih lanjut, dia membeberkan bahwa sejak adanya perubahan kursi yang diduga pada kelas eksekutif, dirinya sering mengalami keluhan. Bahkan, keluhan itu persis dengan saat dirinya pernah duduk di kursi kereta ekonomi yang tegak lurus.&nbsp; "Sejak penggantian kursi, saya sering mengalami sakit pada pinggul dan sulit tidur seperti halnya dulu di kereta ekonomi, bahkan lebih parah," lanjutnya.&nbsp; Imbas kejadian yang dialaminya, warganet sekaligus penumpang itu meminta agar manajemen KAI dapat segera menindaklanjuti dan berkonsultasi terkait kualitas kursi kepada ahlinya. Hal itu dilakukan, kata dia, agar ke depan tidak ada lagi korban lain seperti dirinya.&nbsp; "Tolong segera konsultasikan dengan ahli sebelum memakan korban banyak khususnya bagi penumpang usia lanjut," tukasnya.&nbsp; Merespons keluhan itu, Vice President Public Relations PT Kereta Api Indonesia (KAI), Anne Purba menyampaikan bahwa pihaknya mengaku telah menerima keluhan warganet tersebut. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/016713642/asap-di-gerbong-krl-di-stasiun-tanjung-barat-jaksel-bikin-penumpang-panik-ini-penjelasan-kai">Asap di Gerbong KRL di Stasiun Tanjung Barat Jaksel Bikin Penumpang Panik, Ini Penjelasan KAI</a>&nbsp; Namun, Anne belum bisa membeberkan detail terkait keluhan itu karena masih harus dilakukan proses tindak lanjut.&nbsp; "Sudah (terima keluhan soal kursi tidak ergonomis). Akan kami follow up ya," kata Anne Purba saat dikonfirmasi JawaPos.com, Minggu (2/11).&nbsp; Meski begitu, Anne memastikan terkait dengan desain kursi, KAI telah mempertimbangkan beberapa hal. "Tentu dalam desainnya, pasti mempertimbangkan banyak hal," tambahnya.&nbsp; Lebih lanjut, Anne menyampaikan bahwa KAI yang merupakan perusahaan layanan publik akan terus terbuka dengan segala masukan dan kritik dari penumpang.&nbsp; "Sebagai public service masukan kritik dan saran ini akan kami follow up dan cek kembali ya," pungkasnya.

Penumpang KAI keluhkan desain kursi yang dinilai tidak ergonomis dan menyebabkan sakit pinggul, manajemen KAI merespons keluhan tersebut.

Viral Pengguna KA Keluhkan Kursi Kereta Api Jarak Jauh Bikin Sakit Punggung, Manajemen KAI Buka Suara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/12/Proyek-Tanggul-Laut-di-Wilayah-Cilincing-Yang-Menjadi-Polemik-Dery-Ridwansah-3JPG-4154851732.jpg" alt="Nelayan berada di atas proyek tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta, Kamis (11/9/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Nelayan berada di atas proyek tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta, Kamis (11/9/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menyoroti keberadaan tanggul beton yang berdiri di sepanjang kawasan pesisir Cilincing, Jakarta Utara. Sebab, keberadaan tanggul itu dikeluhkan nelayan sekitar. Menindaklanjuti keluhan itu, DPR akan memanggil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta sejumlah pihak terkait, untuk mengklarifikasi berdirinya beton di pesisir Cilincing tersebut. &ldquo;Informasi awal yang diterima Komisi IV DPR, tanggul beton yang membentang sekitar 2&ndash;3 km di pesisir Cilincing itu, merupakan bagian dari DLKr DLKp Pelabuhan Marunda,&rdquo; kata Alex kepada wartawan, Jumat (12/9). Ia menjelaskan, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) merupakan wilayah darat dan perairan yang digunakan langsung untuk kegiatan pelabuhan. Sementara, Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) merupakan perairan di sekitarnya yang digunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran. Alex menjelaskan, dari laporan awal yang diterima, keberadaan tanggul itu merupakan bagian dari rencana pengembangan pelabuhan oleh sebuah perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN).&nbsp; &ldquo;Tanggul beton ini, rencananya akan dijadikan lokasi pelabuhan sebuah entitas perusahaan PMDN,&rdquo; ungkapnya. Ia menambahkan, perusahaan tersebut diklaim sudah mengantongi dokumen perizinan. Selain itu, lokasi pembangunan juga diklaim sesuai dengan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Meski dokumen dinyatakan lengkap, Komisi IV DPR tetap akan menindaklanjuti keluhan masyarakat, terutama nelayan yang terdampak.&nbsp; &ldquo;Kita akan mengonfirmasi ke KKP, apakah perairan di sekitar tanggul beton itu memang diperuntukan untuk nelayan melaut,&rdquo; tegasnya. Alex menekankan, jika wilayah tersebut memang menjadi ruang hidup dan jalur nelayan, pihaknya akan meminta pemerintah meninjau ulang izin yang telah diberikan.&nbsp; &ldquo;Jika memang untuk nelayan, tentunya akan kita minta untuk meninjau ulang izin yang diberikan,&rdquo; imbuhnya. Sebagaimana diketahui, tanggul beton di Cilincing dikelola oleh PT Karya Citra Nusantara (KCN). Keberadaan bangunan tersebut pertama kali mencuat ke publik setelah sebuah video berdurasi 1 menit 9 detik diunggah warganet ke media sosial X.&nbsp; Video itu memperlihatkan beton yang memanjang sepanjang 2&ndash;3 kilometer di pesisir Cilincing. Para nelayan mengeluhkan keberadaan beton tersebut karena menyulitkan mereka untuk melintas.

Komisi IV DPR RI akan memanggil KKP terkait tanggul beton yang dikeluhkan nelayan di Cilincing, Jakarta Utara.

Nelayan Keluhkan Tanggul Beton di Sepanjang Pesisir Cilincing Jakarta Utara, Komisi IV DPR Bakal Panggil KKP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/19/rYWQYTidj589OLUFFSPcfVNhtYWi03Zp6xZysSL0-1-2220213674.jpg" alt="Tampilan website SPMB di Kabupaten Gresik yang down, Kamis (19/6). (Nugroho Galih Wicaksono/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Tampilan website SPMB di Kabupaten Gresik yang down, Kamis (19/6). (Nugroho Galih Wicaksono/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pengumuman seleksi penerimaan murid baru (SPMB) jalur domisili, afirmasi, dan mutasi di Kabupaten Gresik menemui kendala. Sejak Kamis (19/6) pagi, website yang baru digunakan tahun ini mengalami gangguan. Wali murid pun mengeluh. Pada awal pembukaan pendaftaran, Senin (16/6) lalu, website tersebut juga sempat terganggu. Namun, gangguan yang terjadi kemarin (19/6) lebih parah. Selain gangguan teknis, tampilan website yang digunakan pun membuat wali murid kebingungan. Salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya menyampaikan kekecewaannya terhadap website baru tersebut. Meski di tahun-tahun sebelumnya, website yang sudah digunakan telah teruji lancar. &ldquo;Ini kan website baru. Kalau dulu website bukan ini dan lancar. Menurut saya ini belum layak lantaran tidak ada transparansi siapa saja pendaftar. Kita tidak bisa melihat calon peserta lain. Boro-boro lihat GPS-nya, wong nama saja nggak tahu,&rdquo; ucapnya. Ia membandingkan dengan sistem seleksi pada tahun-tahun sebelumnya, termasuk saat mendaftarkan anak ke jenjang SMA, di mana informasi peserta bisa diakses dengan mudah dan jelas. Mulai dari nama hingga titik alamat domisili yang menjadi dasar penilaian zonasi. &ldquo;Saya bisa menerima kalau anak saya tidak lolos, tapi kalau prosesnya jujur dan terbuka. Kalau memang banyak yang domisilinya lebih dekat, ya saya legowo saja. Tapi ini kami benar-benar buta data,&rdquo; tegasnya. Keluhan serupa datang dari Desy, wali murid yang mendaftarkan anaknya ke SMPN 4 Gresik melalui jalur afirmasi. Dia mengaku kebingungan karena tidak dapat memastikan status kelulusan anaknya. &ldquo;Sampai sekarang saya nggak tahu anak saya ini lolos atau enggak. Dari pagi server down. Saya tanya ke sekolah disuruh cek di web. Tapi web-nya nggak bisa dibuka,&rdquo; keluhnya. Desy menilai sistem pendaftaran tahun ini jauh lebih rumit dibandingkan sebelumnya. Ketika ia mendaftarkan anak sulungnya beberapa tahun lalu, proses verifikasi lebih sederhana dan hasil seleksi bisa langsung dipantau melalui sekolah. &ldquo;Anak saya sebelumnya juga lulusan SMPN 4. Tapi pendaftarannya jelas, datang ke sekolah, tahu hasilnya kapan, dan siapa saja yang daftar. Sekarang malah ribet. Jadi tambah pusing,&rdquo; tuturnya. Pantauan Jawa Pos sore kemarin, website SPMB SMP di Gresik memang sulit diakses. Terdapat keterangan server down. Sementara itu, Kepala Seksi Kelembagaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Budi Prasetya, mengakui adanya kendala teknis di website SPMB. Menurut dia, server aplikasi tengah kewalahan menampung lonjakan akses. &ldquo;Kita terus berkoordinasi dengan penyedia. Memang hari ini aksesibilitas sedang tinggi karena bersamaan dengan proses daftar ulang siswa, pembukaan pendaftaran jalur prestasi, dan pengumuman hasil seleksi tahap pertama,&rdquo; terangnya. Ratna, wali murid dari Putri Naila, pun merasakan hal yang sama sejak pagi. Sebab ini merupakan hari pertama pendaftaran jalur prestasi. &ldquo;Ini susah sekali masuk,&rdquo; ujarnya.&nbsp;

Wali murid di Gresik mengeluhkan gangguan teknis pada website SPMB SMP yang menghambat akses informasi seleksi.

Keluhkan Keterbukaan SPMB SMP di Gresik, Wali Murid: Saya Tanya ke Sekolah Disuruh Cek di Web, Tapi web-nya Nggak Bisa Dibuka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/08/pelaksanaan-program-makan-siang-gratis-di-palembang-1frwi-dom-1-457060379.jpg" alt="Siswa menunjukkan paket makan siang dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 25 Palembang, Sumatera Selatan, Senin (6/1/2025). (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/nz)" width="100%">
<figcaption>Siswa menunjukkan paket makan siang dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 25 Palembang, Sumatera Selatan, Senin (6/1/2025). (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/nz)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Sejumlah pelajar mulai mengeluhkan menu makanan yang disajikan dalam program makan bergizi gratis (MBG) yang dipatok senilai Rp 10 ribu, karena dianggap tidak sesuai standar. Kebijakan yang diinisiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu telah masuk hari ketiga, setelah resmi dilaksanakan pada Selasa (7/1). Namun, ada pelajar lainnya yang juga turut mengapresiasi program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran itu. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi memastikan, Presiden Prabowo selalu menerima informasi terkait program MBG yang saat ini sudah berjalan pada 26 provinsi. Menurut dia, Prabowo selalu menerima informasi ihwal program MBG dari Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. "Presiden mendapatkan laporan rutin dari Kepala BGN Prof Dadan Hindayana. Jadi beliau selalu dapat update," kata Hasan kepada wartawan, Rabu (8/1). Hasan mengamini adanya masukan dari masyarakat terkait pelaksanaan program MBG. Ia memastikan, masukan itu akan memberikan motivasi maksimal kepada para petugas BGN. "Semua ucapan terima kasih dan harapan dari masyarakat tentu menjadi penyemangat teman-teman di BGN dan pekerja-pekerja di dapur MBG untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi," ucap Hasan. Lebih lanjut, Hasan memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk meninjau langsung pelaksanaan MBG. Namun, Hasan tidak mengungkap secara rinci kapan dan dimana Prabowo akan melakukan sidak. "Kan presiden rencananya sidak. Jadi tunggu aja kapan beliau mau meninjau langsung ya," pungkasnya.

Sejumlah pelajar mulai mengeluhkan menu makanan yang disajikan dalam program makan bergizi gratis (MBG), karena dianggap tak sesuai standar.

Siswa Mulai Keluhkan Isi Menu Makan Bergizi Gratis Senilai Rp 10.000, Istana Pastikan Masuk Telinga Prabowo, Bakal Disidak

Keluhkan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Keluhkan

Berita Terkini

Viral Pengguna KA Keluhkan Kursi Kereta Api Jarak Jauh Bikin Sakit Punggung, Manajemen KAI Buka Suara

Nelayan Keluhkan Tanggul Beton di Sepanjang Pesisir Cilincing Jakarta Utara, Komisi IV DPR Bakal Panggil KKP

Keluhkan Keterbukaan SPMB SMP di Gresik, Wali Murid: Saya Tanya ke Sekolah Disuruh Cek di Web, Tapi web-nya Nggak Bisa Dibuka

Siswa Mulai Keluhkan Isi Menu Makan Bergizi Gratis Senilai Rp 10.000, Istana Pastikan Masuk Telinga Prabowo, Bakal Disidak

Download Aplikasi JawaPos.com