<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/14/JKT_PENETAPAN-PAJAK-PADA-OLAHRAGA-PADEL_HANUNG-HAMBARA_13072025-1-1661900287.jpg" alt="Ilustrasi warga berolahraga padel di Jakarta. (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi warga berolahraga padel di Jakarta. (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Kepolisian menerima laporan keluhan warga soal pembangunan lapangan padel yang mengganggu ketentraman lingkungan di Jalan Kalimaya, Permata Hijau, Blok A/20, RT 05/RW 09, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. "Kami dari Polres Jakarta Selatan telah menerima laporan limpahan dari Polda Metro dan sudah kita terima," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Murodih kepada wartawan di Jakarta, Kamis. Murodih mengatakan anggota kepolisian tengah mengecek ke tempat kejadian perkara (TKP) untuk penyelidikan lebih lanjut. Nantinya, pihaknya juga akan meminta keterangan para saksi termasuk pengelola lapangan padel. "Nanti kita akan minta juga keterangan-keterangan dari saksi-saksi mungkin yang menguatkan," ucapnya. Ke depan, pihaknya kemungkinan juga akan memeriksa laporan lainnya terkait keluhan pembangunan lapangan padel. "Kalau memang itu ada laporan dari masyarakat tentang masalah itu, ya kita akan tindak lanjuti," ucapnya. Adapun terlapor disangkakan Pasal 256 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) mengatur pidana bagi penyelenggara pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan/tempat umum tanpa pemberitahuan tertulis sebelumnya, yang mengakibatkan gangguan kepentingan umum, keonaran, atau huru-hara. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama enam bulan atau denda kategori II. Sebelumnya, warga melapor kepada polisi terkait pembangunan lapangan padel yang mengganggu ketentraman lingkungan di Jalan Kalimaya, Permata Hijau, Blok A/20, RT 05/RW 09, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Laporan itu tertuang dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/863/II/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 02 Februari 2026 pukul 18.37 WIB. Pada 25 Desember 2025, korban mengetahui di depan rumahnya sedang ada proyek pembangunan lapangan padel, yang pengerjaannya kerap dilakukan sampai larut malam. Karena merasa terganggu, korban kemudian menyurati lurah setempat dan dilakukan mediasi. Namun, proyek pembangunan tersebut tetap berjalan di malam hari, bahkan sampai subuh, sehingga mengganggu ketentraman lingkungan. Atas kejadian tersebut, korban pun merasa dirugikan, dan selanjutnya melapor kepada kepolisian. (*) &nbsp; &nbsp;

Kepolisian menerima laporan keluhan warga soal pembangunan lapangan padel yang mengganggu ketentraman lingkungan di Kebayoran Lama, Jaksel

Polisi Terima Laporan Keluhan Warga soal Pembangunan Lapangan Padel di Permata Hijau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/26/Screenshot_2025-06-26-09-48-25-695_comandroidchrome-edit-3375319956.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (kiri) merangkul seorang anak, didampingi Wali Kota Bogor Dedie A Rachim. (ANTARA/Pemkot Bogor)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (kiri) merangkul seorang anak, didampingi Wali Kota Bogor Dedie A Rachim. (ANTARA/Pemkot Bogor)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi meminta maaf kepada masyarakat lantaran tak bisa melayani semua keluhan yang datang kepadanya. Dia juga meminta maaf lantaran tidak bisa menemui setiap orang yang menyempatkan diri untuk berkunjung ke Lembur Pakuan. "Saya mohon maaf ya kalau belum bisa menangani seluruh keluhan warga, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mohon maaf kepada yang pergi ke Lembur Pakuan karena belum bisa bertemu dengan saya," kata Dedi Mulyadi seperti diunggah pada akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi, Minggu (29/6). Dia menjelaskan, hal ini dikarenakan dirinya mempunyai banyak kegiatan yang tak kalah penting di luar, seperti halnya mengunjungi sejumlah wilayah dan menyapa langsung masyarakat di sana. Seperti pada pagi hari yang mana eks Bupati Purwakarta ini menghadiri acara keagamaan di Masjid Raya Cibubur, setelah sebelumnya ia menyempatkan diri untuk hadir pada sebuah acara di Kota Bekasi. "Pertama, saya juga banyak kegiatan di luar. Yang kedua, antrean orang yang datang ke Lembur Pakuan, baik yang berkunjung untuk wisata maupun yang mengadu berbagai hal, setiap hari itu ratusan," jelas Dedi Mulyadi. Meski begitu, dia mengungkapkan jika semua keluhan tersebut harus ditangani sendirian, maka akan menyita waktu untuk kegiatan lain yang ikut penting. Alhasil, dia meminta staf pribadinya untuk memfilterisasi keluhan yang benar-benar bisa ia tangani atau tidak. Meski begitu, politisi dari Partai Gerindra ini akan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Seperti halnya bagi masyarakat yang mengadukan kasus hukum, dirinya telah menyediakan tim pembaca Jabar Istimewa. Hal ini nampak pada kasus warga Sumedang yang diharuskan berhadapan dengan hukum lantaran membeli sepeda motor tanpa surat. Dedi Mulyadi pun ikut menyelesaikan permasalahan hukum ini. &nbsp;

Gubernur Dedi Mulyadi meminta maaf kepada masyarakat karena tidak bisa melayani semua keluhan yang datang kepadanya.

Tak Bisa Tangani Semua Keluhan yang Datang, Dedi Mulyadi Minta Maaf kepada Warga Jabar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/16/eri-sidak-3915864135.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (kiri) melakukan sidak lahan parkir RSUD dr. Soewandi yang banyak dikeluhkan warga. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (kiri) melakukan sidak lahan parkir RSUD dr. Soewandi yang banyak dikeluhkan warga. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Maraknya juru parkir (jukir) liar di sekitar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soewandi Surabaya dikeluhkan warga. Tak hanya menarik tarif tinggi, keberadaan mereka juga kerap memicu kemacetan di jalanan sekitarnya. Mendapati keluhan tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bergegas melakukan inspeksi mendadak (sidak) lahan parkir RSUD dr. Soewandi yang beralamat di Jalan Tambakrejo Nomor 45-47, Simokerto, Senin (16/6).&nbsp;Saat sidak, Eri mendapati banyak kendaraan yang diparkir di pinggir jalan dan depan pertokoan di sekitar area rumah sakit. Hal ini menimbulkan kemacetan dan mengganggu pengguna jalan yang melintas. &ldquo;Kami melihat langsung banyak kendaraan yang parkir di pinggir jalan. Ini rumah sakit milik Pemkot Surabaya, kami tanggung jawab untuk menata semuanya, termasuk urusan parkir,&rdquo; tutur Eri seusai sidak, Senin (16/6). Untuk mengantisipasi persoalan ini, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya diinstruksikan segera menata parkir motor di tepi jalan agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Wali Kota Surabaya dua periode ini menegaskan, lahan parkir yang ada di RSUD dr. Soewandi&nbsp; harus dioptimalkan. Salah satunya dengan menata ulang parkir motor di basement agar tidak meluber ke tepi jalan.&nbsp; "Parkir di pinggir jalan di sekitar toko-toko itu hanya boleh satu lajur. Biasanya sampai dua lajur sehingga menyebabkan kemacetan dan mengganggu arus lalu lintas. Petugas Dishub harus tegas dalam hal ini,&rdquo; sambungnya.&nbsp; Lebih lanjut, Wali Kota Eri Cahyadi menginstruksikan adanya perbaikan akses parkir di lantai atas RSUD Soewandhie, termasuk memperlebar akses masuk dan keluar kendaraan. &ldquo;Saya minta akses keluar masuk mobil di parkiran ditata ulang, diberi petunjuk di setiap lantainya agar memudahkan pasien atau keluarga pasien yang ingin parkir,&rdquo; ujar Wali Kota Surabaya dua periode ini.&nbsp; Eri Cahyadi berharap penataan ulang parkir motor dan perbaikan akses dapat memperlancar sirkulasi kendaraan, khususnya mobil ambulans yang keluar masuk membawa pasien di area rumah sakit. (*)

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan sidak untuk menata parkir di RSUD Soewandi, antisipasi kemacetan dan keluhan warga.

Tanggapi Keluhan Warga, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Sidak Parkir RSUD Soewandhie

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/WABUP-SUBANDI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pemasangan U-ditch untuk pembangunan saluran pembuangan air di RW 4, Desa Entalsewu, Kecamatan Buduran, Sidoarjo, dikeluhkan warga sekitar. Sebab, warga menilai lebih tinggi daripada permukaan tanah. Akibatnya, air sulit mengalir.  Laporan tersebut membuat Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo Subandi langsung melakukan sidak, Senin (7/9). Dia pun meminta saluran itu dibenahi. Subandi datang karena sebelumnya mendapatkan keluhan dari warga Perumahan Graha Sewu Pratama yang berada di sebelah RW 4.  Aliran pembuangan dari perumahan tersebut tidak lancar lantaran saluran pembuangan di RW 4 terlalu tinggi. ”Kami datang mengecek langsung. Ternyata benar. Karena itu harus segera disikapi, harus segera dibenahi, apalagi sudah mendekati musim hujan,” kata Subandi.  Subandi meminta pelaksana proyek melakukan perbaikan. Dia juga meminta pelaksana proyek mempertimbangkan lokasi sekitar. Jangan sampai keberadaan U-ditch malah membuat banjir dan menghambat aliran air dari sekitar.  Beruntung, proyek senilai Rp 167 juta yang dikerjakan CV Sinar Mas itu belum selesai. Saat ini berlangsung pembangunan lanjutan saluran dan pavingisasi di dekat lokasi. Jadi, pekerja bisa langsung melakukan perbaikan.  Dari kejadian tersebut, Subandi meminta kecamatan maupun desa aktif mengawasi saat pengerjaan berjalan. Dengan begitu, pembenahan bisa langsung dilakukan jika diperlukan. Mereka bisa langsung melapor ke dinas terkait agar segera ditindaklanjuti.  Subandi tidak ingin kejadian di Entalsewu terulang karena akan membuang waktu dan biaya. ”Hasil pembangunannya harus berkualitas. Jangan hanya mengejar cepat selesai, tapi ternyata malah dua kali kerja. Harusnya berkualitas dan tepat waktu,” tegasnya.  Dia juga meminta pengawas pekerjaan agar tegas memberikan teguran melalui surat jika menemukan proyek pembangunan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. ”Jangan sampai ada aduan dari warga dulu, baru dibenahi,” ujar mantan ketua Komisi A DPRD Sidoarjo tersebut.  Pemasangan U-ditch merupakan bagian dari upaya pemkab mengantisipasi banjir menjelang musim hujan. Anggaran pembangunan berasal dari APBD. Subandi menilai percuma pemkab gencar melakukan normalisasi, betonisasi, dan pavingisasi jika pengerjaannya tidak maksimal dan malah memunculkan masalah baru.

Dilapori Proyek Saluran Air, Wabup Sidoarjo Langsung Sidak ke Lokasi

keluhan warga

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#keluhan warga

Berita Terkini

Polisi Terima Laporan Keluhan Warga soal Pembangunan Lapangan Padel di Permata Hijau

Tak Bisa Tangani Semua Keluhan yang Datang, Dedi Mulyadi Minta Maaf kepada Warga Jabar

Tanggapi Keluhan Warga, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Sidak Parkir RSUD Soewandhie

Dilapori Proyek Saluran Air, Wabup Sidoarjo Langsung Sidak ke Lokasi

Download Aplikasi JawaPos.com