<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/29/BANSOS-29-3369363434.jpg" alt="Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (28/5)." width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (28/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) triwulan II tahun 2025 pada Rabu (25/5). Pada tahap ini, ada 1,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang dikeluarkan dari daftar penerima bansos. Hal ini lantaran mereka sudah dinilai tak layak menerima bantuan dari pemerintah. Mereka disebut sudah berada di desil 6 pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pada penyaluran bansos triwulan II tahun 2025 ini, Kementerian Sosial (Kemensos) memang telah sepenuhnya menggunakan DTSEN sebagai acuan. Penggunaan data ini diputuskan setelah sebelumnya telah dilakukan uji petik. &ldquo;Mereka sebagian kita temukan berada di desil 6 ke atas. Artinya, kondisi ekonominya sudah membaik dan lebih mandiri. Jadi, tidak lagi masuk kelompok desil 1, 2, atau 3 (kelompok miskin dan miskin ekstrem, red),&rdquo; tutur Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (28/5). Sebagai gantinya, alokasi bantuan sebanyak 1,8 juta KPM telah dialihkan kepada mereka yang lebih berhak, terutama yang tergolong miskin ekstrem. Data KPM pengganti pun telah melalui uji petik dari Badan Pusat Statistik (BPS). &ldquo;Setelah penyaluran ini, pemutakhiran data juga akan terus kami lakukan,&rdquo; sambungnya. Mensos menjelaskan, proses pemutakhiran DTSEN dilakukan setiap tiga bulan sekali. Pemutakhiran dilaksanakan melalui dua jalur yakni jalur formal melalui integrasi data antar lembaga, dan jalur partisipatif melalui aplikasi Cek Bansos, yang menyediakan fitur Usul dan Sanggah. Pada jalur partisipasi ini, masyarakat dimungkinkan untuk mengusulkan nama calon penerima bansos atau bahkan menyanggah data penerima yang ada. Sebagai informasi, per Rabu sore, sudah 16,5 juta KPM menerima bansos untuk program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT). Nilai total bantuan mencapai Rp10 triliun. Gus Ipul, begitu mensos biasa disapa, menyampaikan, masih ada sekitar 4 juta KPM lagi yang akan disalurkan bansosnya. Namun saat ini, data mereka masih diverifikasi ulang oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, pihaknya telah menyelesaikan pemutakhiran DTSEN untuk bansos triwulan II melalui proses ground check. Proses ini melibatkan kerja sama dengan pendamping PKH serta BPS provinsi dan kabupaten/kota. &ldquo;Kami lakukan ground check terhadap sekitar 12 juta keluarga. Dari situ, sekitar 6,9 juta keluarga berhasil diverifikasi dan masuk dalam pemutakhiran DTSEN,&rdquo; ujarnya. Dalam proses pemutakhiran ini, BPS memadukan hasil survei BPS, data administrasi, serta rekonsiliasi dengan Dukcapil. &ldquo;Seluruh data yang telah dimutakhirkan ini telah kami serahkan kepada BPKP untuk validasi akhir. Tujuannya jelas, untuk meminimalkan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bansos,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;

Alokasi bantuan sebanyak 1,8 juta KPM telah dialihkan kepada mereka yang lebih berhak, terutama yang tergolong miskin ekstrem.

Sudah Tak Layak Terima Bansos, 1,8 Juta KPM Dikeluarkan dari Daftar Penerima

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/07/Screenshot_20231107-171645-1983480684.jpg" alt="Ilustrasi BLT." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi BLT.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Istana menegaskan bahwa bantuan sosial merupakan program untuk keluarga miskin. Penyalurannya tidak terkait dengan proses pemilihan umum (pemilu). Meski, pelaksanaannya bersamaan dengan masa kampanye. &rdquo;Harus diingat bahwa bansos adalah program afirmasi dari pemerintah untuk rakyat atau keluarga miskin,&rdquo; kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana kemarin (4/1). Pendanaan bansos bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang telah disetujui DPR. Ari mengaku mendengar adanya permintaan penundaan penyaluran bansos selama pemilu. Menurut dia, penundaan tersebut harus memikirkan dampaknya terhadap keluarga miskin. Sebab, harga bahan pokok naik dan itu mengakibatkan kesulitan bagi mereka. &rdquo;Karena tujuan utama bansos adalah sebagai perlindungan sosial agar keluarga miskin mampu bertahan menghadapi kenaikan harga pangan sebagai dampak El Nino maupun gangguan supply chain yang berdampak pada kenaikan harga pangan global,&rdquo; paparnya. Penyaluran bansos, lanjut dia, juga sudah jelas. Bansos diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Data sesuai dengan nama dan alamat penerima. Ari menyatakan bahwa pemerintah terus melakukan perbaikan kualitas implementasi dan sasaran program agar penyaluran tepat sasaran. &rdquo;Penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan dari pusat hingga daerah dan juga desa. Pelaksanaannya juga terbuka untuk diawasi berbagai pihak,&rdquo; katanya. Ari menyebut bansos sebagai salah satu instrumen kebijakan dalam strategi penanggulangan kemiskinan. Caranya dengan melakukan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin. Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui pemberdayaan ekonomi dan perbaikan infrastruktur. Terpisah, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah tidak sepakat jika bansos distop gara-gara khawatir ditunggangi kepentingan politik. Apalagi, bansos didanai APBN dan untuk masyarakat miskin. &rdquo;Apalagi kalau menyasar masyarakat miskin ekstrem. Kebutuhan mereka tetap jalan, masak bantuan distop,&rdquo; katanya. Selama belum dicarikan solusi penggantinya, kata dia, bansos harus tetap disalurkan. Termasuk saat menyambut gelaran pemilu seperti sekarang. Menurut Trubus, bansos bisa distop apabila ada gantinya. Misalnya, untuk sementara waktu dana bansos diganti dengan CSR perusahaan-perusahaan swasta atau perusahaan pelat merah. Menurut Trubus, keberadaan bansos sejak awal memang bermuatan politis. Saat ini tinggal peran Bawaslu di seluruh tingkatan untuk mengawasi penyalurannya. Apakah benar dalam penyaluran bansos ada muatan politik praktis. Misalnya, ditempeli gambar kandidat tertentu. Trubus tidak menutup mata bahwa bansos pemerintah kerap digaungkan oleh tim sukses kandidat tertentu sebagai program Jokowi. Karena itu, dia berharap Jokowi berkenan memanggil seluruh kontestan Pilpres 2024. Supaya dalam kampanye mereka tidak membawa-bawa program pemerintah seperti bansos dan sejenisnya. Dengan begitu, keberadaan bansos tidak dipolitisasi dan menguntungkan salah satu kandidat saja. (wan/lyn/c17/fal)

Istana menegaskan bahwa bantuan sosial merupakan program untuk keluarga miskin. Penyalurannya tidak terkait dengan proses pemilu.

Istana Tegaskan Penundaan Penyaluran Bansos Akan Rugikan Keluarga Miskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/07/Penyaluran-Serentak-Program-Bantuan-Pangan-Bulog-Fedrik-tarigan-2-3840677619.jpg" alt="Mobil yang menyalurkan bantuan sosial (bansos) beras secara serentak kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tercatat dalam data Kementerian Sosial." width="100%">
<figcaption>Mobil yang menyalurkan bantuan sosial (bansos) beras secara serentak kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tercatat dalam data Kementerian Sosial.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah berencana memperpanjang pemberian bantuan pangan berupa beras hingga Juni tahun depan. Bantuan akan menyasar lebih dari 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, penyaluran bantuan pangan beras pada September mencapai 94,95 persen. Lalu, pada Oktober tersalurkan 94,89 persen. Bulan ini, baru 18,45 persen yang disalurkan. &rdquo;Kondisi (beras) Bulog, stoknya per 2 November adalah 1.442.954 ton,&rdquo; kata Airlangga setelah rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (6/11). Ihwal keberlanjutan bantuan pangan, Jokowi telah setuju pada 2024 akan ada bantuan pangan mulai Januari hingga Juni. &rdquo;Beras yang akan diberikan tetap 10 kg,&rdquo; kata Airlangga. Bantuan itu diberikan kepada 22.004.077 penerima manfaat. Ada juga bantuan pangan untuk 1.446.809 keluarga rawan stunting (KRS) yang per kuartalnya Rp 446,242 miliar. Terkait stok beras, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, tahun ini sudah dilakukan impor 2 juta ton beras plus 1,5 juta ton yang digunakan untuk bantuan pangan. &rdquo;Banyak dari Vietnam, Thailand. Ada juga dari Myanmar dan mungkin nanti Kemendag bantu dari India,&rdquo; bebernya. Secara terpisah, Menkeu Sri Mulyani menambahkan, pemerintah memberikan tambahan bantuan beras dengan sasaran 21,3 juta KPM (penerima PKH dan/atau sembako). Nilainya 10 kg per KPM. Durasi penyelenggaraan selama 1 bulan, yakni pada Desember. Kebutuhan anggaran untuk tambahan itu mencapai Rp 2,67 triliun dengan penyelenggara Bapanas. Selain itu, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) dampak El Nino. Meski, saat ini masih ada beberapa urusan administrasi yang membuat BLT El Nino belum cair. &rdquo;Dari tempat Bu Menteri Sosial (Mensos Tri Rismaharini) ini surat sudah disampaikan. Jadi, prosesnya akan bisa diakselerasi November&ndash;Desember 2023 kita transfer satu kali. Sehingga langsung untuk dua bulan sekaligus,&rsquo;&rsquo; ujarnya di Kemenko Perekonomian kemarin (6/11). BLT El Nino diberikan ke 18,8 juta penerima sembako senilai Rp 400 ribu per KPM. &rdquo;Ini penerimanya sudah ada by name, by address, dan by number. Yang mengeksekusi adalah Kementerian Sosial," imbuhnya. (lyn/dee/c7/fal)

Pemerintah berencana memperpanjang pemberian bantuan pangan berupa beras hingga Juni tahun depan. Bantuan akan menyasar lebih dari 22 juta.

Pemerintah Perpanjang Pemberian Bansos Pangan untuk 22 Juta Penerima Manfaat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/28/WhatsApp-Image-2023-09-28-at-132718-2478363966.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali salurkan bantuan pangan beras Bulog, di Desa Sumberejo, Kecamatan Wonoayu." width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali salurkan bantuan pangan beras Bulog, di Desa Sumberejo, Kecamatan Wonoayu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sebanyak 86.720 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Sidoarjo menerima bantuan pangan beras 10 kg per penerima, pada penyaluran bantuan pangan pemerintah tahap 2. Penyaluran bantuan pangan beras Bulog, di Desa Sumberejo, Kecamatan Wonoayu, disalurkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali di Pendopo Balai Desa Sumberejo. &rdquo;Dengan bantuan beras 10 kg ini, insya Allah cukup, minimal membantu panjenengan semua (kalian semua) dalam kebutuhan sehari-hari untuk makan,&rdquo; ucap Gus Muhdlor sapaan akrab Ahmad Muhdlor Ali. Bantuan yang disalurkan selama 3 bulan berturut-turut mulai dari September, Oktober, dan November, kata Gus Muhdlor harus terus mendapatkan pengawasan ketat agar tepat sasaran. &rdquo;Kami (Pemerintah Kabupaten Sidoarjo) akan terus mengawasi program bantuan ini, agar tepat sasaran pada penerima yang benar-benar membutuhkan,&rdquo; tutur Ahmad Muhdlor Ali. Gus Muhdlor menambahkan, langkah itu merupakan upaya pemerintah memberikan dampak positif terhadap penguatan daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi. &rdquo;Ini sebagai bentuk upaya pemerintah mewaspadai potensi kenaikan permintaan bahan pangan pada Natal dan Tahun Baru (Nataru), di mana kenaikan tersebut harus diantisipasi agar tidak berdampak pada lonjakan harga pangan,&rdquo; jelas Ahmad Muhdlor Ali. Pada akhir sambutan, dia pun menekankan, sinergi dan guyub antara warga dengan desa harus tetap dijaga. Hal itu agar apabila ada permasalahan, pihak desa dapat mengetahui dan segera mengambil kebijakan. &rdquo;Jika ada warga yang mengetahui warga lain yang lebih membutuhkan tetapi tidak dapat bantuan, segera laporkan ke kepala desa agar semuanya yang membutuhkan sama-sama merasakan bantuan,&rdquo; ujar Ahmad Muhdlor Ali. Salah satu penerima bantuan pangan beras dari Desa Sumberejo, Sutik mengucapkan terima kasih kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali dan bersyukur atas bantuan itu. Bantuan tersebut dapat mengurangi pengeluaran bahan pokok. &rdquo;Saya mengucapkan terima kasih dan bersyukur atas bantuan beras yang diberikan Bupati Sidoarjo. Bantuan ini dapat mengurangi pengeluaran untuk membeli beras keluarga saya dan uang untuk beli beras bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya,&rdquo; ucap Sutik. Dalam pendistribusian bahan pangan beras, Bupati didampingi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Ahmad Misbahul Munir, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo Eni Rustianingsih, Camat Wonoayu Ribut Prapto Yuwono, Kepala Desa Sumberrejo Sahar Maulana, beserta Kapolsek Wonoayu dan Danramil.

Sebanyak 86.720 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Sidoarjo menerima bantuan pangan beras 10 kg per penerima, pada tahap 2

Warga Sidoarjo Wajib Menyimak Begini Cara Mendapatkan Bantuan Beras 10 Kg

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/14/jokowi-setpres-3889221209.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi)." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada para keluarga penerima manfaat (KPM). Kali ini penyaluran dilakukan di Gudang Bulog Purwasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Kamis (14/9). Jokowi mengatakan bahwa program penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah akan dilakukan selama tiga bulan ke depan. Bantuan beras akan disalurkan kepada 21,3 juta KPM. &ldquo;Ya ini melanjutkan bantuan pangan dalam bentuk beras yang akan diberikan di September, Oktober, November, 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo kita berikan kepada 21,3 juta keluarga penerima. Sehingga setiap bulan akan keluar dari gudang bulog kira-kira 10 ribu ton untuk masyarakat karena jumlahnya 21,3 juta keluarga penerima,&rdquo; ucap Jokowi. Sejumlah warga penerima bantuan pun bersyukur dengan adanya beras dari pemerintah tersebut. Salah satu warga penerima, Siti Maesaroh, mengaku senang sekaligus terharu karena bisa mendapatkan bantuan langsung dari Presiden Jokowi. &ldquo;Hari ini dapat bantuan beras 10 kilo sama bingkisan dari Pak Jokowi. Senang banget, terharu, alhamdulillah, bisa bantu. Pesannya semoga Pak Jokowi selalu sukses, sehat,&rdquo; ujar Siti. Hal serupa dirasakan juga oleh Oyah, warga setempat yang juga mendapatkan bantuan beras dan sembako dari Presiden Jokowi. Ia pun mengucapkan terima kasih sekaligus mendoakan Presiden Jokowi. &ldquo;Terima kasih sama Pak Jokowi, bantuannya sudah diterima sama saya. Terima kasih banget, semoga Pak Jokowi panjang umur, lebih baik ke sananya,&rdquo; pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada para keluarga penerima manfaat (KPM).

Salurkan Bansos Beras di Karawang, Jokowi Sebut Masyarakat Akan Terima 3 Bulan ke Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/11/BERAS-JOKOWI-1432729141.jpg" alt="Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan ke gudang Bulog Kelapa Gading dan meninjau penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Bantuan Pangan, Senin (11/9)." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan ke gudang Bulog Kelapa Gading dan meninjau penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Bantuan Pangan, Senin (11/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Joko Widodo memastikan bantuan pangan beras 10 kilogram untuk 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM) berjalan dengan baik. Hal ini disampaikan Jokowi saat melakukan kunjungan ke gudang Bulog Kelapa Gading dan meninjau penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Bantuan Pangan, Senin (11/9). Dalam kunjungan Jokowi memerintahkan kepada Perum Bulog untuk mengeluarkan 210 ribu ton per bulan atau 630 ribu ton selama tiga bulan untuk bantuan beras ke masyarakat. "Oleh sebab itu mulai September ini, saya perintahkan untuk berikan bantuan pangan beras, setiap bulan 210 ribu ton dikeluarkan oleh Bulog, dan akan terus Oktober dan November" ujar Jokowi dalam keterangannya. Diberitakan sebelumnya, Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras tahap kedua mulai hari ini, Senin (11/9). Bantuan beras 10 kilogram ini diberikan kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama tiga bulan ke depan. Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan bantuan ini diberikan sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi pangan. &ldquo;Ini merupakan langkah intervensi yang perlu dilakukan pemerintah agar harga beras dapat kembali stabil. Di samping itu, sebagaimana arahan Bapak Presiden Joko Widodo, bantuan pangan beras ini juga untuk membantu mengendalikan inflasi di daerah-daerah,&rdquo; kata Arief dalam keterangan resmi, dikutip Senin (11/9). Sebagaimana diketahui, bantuan pangan beras tahap pertama telah rampung disalurkan sejak April hingga Juli 2023. Dengan sasaran target 21,353 juta KPM di 38 Provinsi dengan jumlah total beras mencapai 640 ribu ton telah berhasil direalisasikan secara kolaboratif. Keberhasilan tersebut merupakan buah dari sinergi dan kolaborasi seluruh pihak terkait, baik unsur kementerian/lembaga, BUMN, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, lembaga kemasyarakatan, hingga Satgas Pangan Polri. &ldquo;Kita memang perlu kembali melaksanakan program bantuan beras yang digagas Bapak Presiden Joko Widodo ini, karena mampu memberikan manfaat besar serta dampak positif bagi stabilitas perekonomian dan ketahanan pangan nasional. Program ini memang didesain untuk memberikan multiplier effect, terutama untuk pengendalian inflasi nasional,&rdquo; jelas Arief. Tentunya dengan bantuan pangan beras yang digelontorkan ke masyarakat seperti ini, seyogyanya dapat menekan harga di pasar. Terlebih ini dilaksanakan selama tiga bulan dan itu ekuivalen sekitar 7 sampai 8 persen. "Kita akan terus berupaya menekan harga beras di pasar sehingga masyarakat tidak perlu cemas dan panic buying,&rdquo; tandas Arief. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Sumber foto: Bapanas &nbsp; Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan ke gudang Bulog Kelapa Gading dan meninjau penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Bantuan Pangan, Senin (11/9). &nbsp;

Jokowi minta Perum Bulog untuk mengeluarkan 210 ribu ton per bulan atau 630 ribu ton selama tiga bulan untuk bantuan beras ke masyarakat.

Bantuan Beras Resmi Disalurkan, Jokowi Minta Bulog Keluarkan Beras 210 Ribu Ton Per Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/1664526812582.jpg" alt="Ilustrasi beras. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi beras. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras tahap kedua mulai hari ini, Senin (11/9).&nbsp;Bantuan beras 10 kilogram ini diberikan kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama tiga bulan ke depan. Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan bantuan ini diberikan sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi pangan. &ldquo;Ini merupakan langkah intervensi yang perlu dilakukan pemerintah agar harga beras dapat kembali stabil. Di samping itu, sebagaimana arahan Bapak Presiden Joko Widodo, bantuan pangan beras ini juga untuk membantu mengendalikan inflasi di daerah-daerah,&rdquo; kata Arief dalam keterangan resmi, dikutip Senin (11/9). Sebagaimana diketahui, bantuan pangan beras tahap pertama telah rampung disalurkan sejak April hingga Juli 2023. Dengan sasaran target 21,353 juta KPM di 38 Provinsi dengan jumlah total beras mencapai 640 ribu ton telah berhasil direalisasikan secara kolaboratif. Keberhasilan tersebut merupakan buah dari sinergi dan kolaborasi seluruh pihak terkait, baik unsur kementerian/lembaga, BUMN, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, lembaga kemasyarakatan, hingga Satgas Pangan Polri. &ldquo;Kita memang perlu kembali melaksanakan program bantuan beras yang digagas Bapak Presiden Joko Widodo ini, karena mampu memberikan manfaat besar serta dampak positif bagi stabilitas perekonomian dan ketahanan pangan nasional. Program ini memang didesain untuk memberikan multiplier effect, terutama untuk pengendalian inflasi nasional,&rdquo; jelas Arief. Menurut Arief, untuk meminimalkan kesalahan di lapangan, diperlukan pengecekan silang data penerima bantuan pangan beras tersebut sehingga bisa tepat sasaran. "Khusus distribusi ke daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan dan Perbatasan (3TP) diperlukan efektivitas pengiriman, misalnya dengan langsung mengirimkan sekaligus untuk paket bantuan dua atau tiga bulan. Ini semata-mata untuk akselerasi pengiriman agar cepat tersampaikan,&rdquo; ucap Arief. &ldquo;Tentunya dengan adanya bantuan pangan beras yang digelontorkan ke masyarakat seperti ini, seyogyanya dapat menekan harga di pasar. Apalagi ini dilaksanakan selama tiga bulan dan itu ekuivalen sekitar 7 sampai 8 persen. Kita akan terus berupaya menekan harga beras di pasar sehingga masyarakat tidak perlu cemas dan panic buying,&rdquo; tandas Arief.

Bantuan beras 10 kilogram ini diberikan kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama tiga bulan ke depan.

Mulai Hari Ini, Pemerintah Salurkan Bantuan Beras 10 Kg untuk 21,353 Juta Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/24/Konferensi-Pers-Mensos-Terkait-Pengeledahan-KPK-Dery-Ridwansah-6-1855492201.jpg" alt="Menteri Sosial Tri Rismaharini saat konferensi terkait penggeledehan gedung Kementerian Sosial oleh KPK di Jakarta, Rabu (24/5/2023). Tri Rismaharini menyatakan tidak mengetahui penggeledahan pada (23/5/2023) yang dilakukan KPK terkait dugaan kasus korups" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Tri Rismaharini saat konferensi terkait penggeledehan gedung Kementerian Sosial oleh KPK di Jakarta, Rabu (24/5/2023). Tri Rismaharini menyatakan tidak mengetahui penggeledahan pada (23/5/2023) yang dilakukan KPK terkait dugaan kasus korups</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menemukan daftar penerima bantuan sosial (bansos) yang sejatinya tidak berhak. Kali ini terdeteksi 10.249 keluarga penerima manfaat (KPM) penerima bansos sembako/bantuan pangan nontunai (BPNT) yang tidak layak menerima bansos. Data itu terdeteksi melalui sistem di Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) setelah dilakukan pemadanan data penerima bansos oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di antara nama-nama tersebut, ternyata ada yang menempati jabatan direksi atau menjadi pejabat tertentu di sejumlah perusahaan. Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, ketika dicek di database, penerima itu terdaftar sebagai orang miskin. Pekerjaannya sebagai cleaning service hingga buruh. &rdquo;Tapi, mereka tercatat sebagai pengurus atau pejabat di perusahaan itu (pada sistem AHU, Red). Tetapi, realitasnya mereka miskin,&rdquo; ujarnya kemarin (15/6). Atas temuan BPK tersebut, Kemensos langsung membekukan data dimaksud dan mengeluarkannya dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Menurut Risma, sapaan Tri Rismaharini, itu harus dilakukan karena ada ketidaksesuaian. &rdquo;Harus kita berikan shock therapy. Kita akan cut dulu,&rdquo; tegasnya. Kalaupun nanti ada komplain lantaran betul-betul miskin, Risma mempersilakan. Dia menjanjikan adanya evaluasi terhadap perbedaan data antara Kemensos dan sistem AHU. Risma mengaku telah menemui Menkum HAM Yasonna Laoly untuk membicarakan persoalan tersebut. Sehingga bisa dilakukan pengecekan data kembali. &rdquo;Saya minta semua pihak yang memberikan data KPM agar dilakukan pengecekan secara detail dan teliti sebelum dimasukkan ke sistem AHU,&rdquo; tuturnya. Sebelumnya Kemensos pernah mendeteksi adanya aparatur sipil negara (ASN) di sejumlah kementerian/lembaga yang tercatat sebagai penerima bansos. Diduga, mereka tercatat sebagai penerima sebelum akhirnya berhasil menjadi ASN. Sayang, setelah menjadi abdi negara, tidak ada update data sehingga mereka masih menerima bansos. Risma pun meminta agar dana bansos dikembalikan kepada negara. (mia/c9/fal)

Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menemukan daftar penerima bantuan sosial (bansos) yang sejatinya tidak berhak.

Kemensos Deteksi 10.249 KPM Tidak Layak Terima Bansos, Di antaranya Petinggi Perusahaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/09/MENSOS-1712866698.jpg" alt="Mensos Tri Rismaharini meluncurkan kanal belajar online dengan nama PENA TV sebagai wadah menimba ilmu dan ketrampilan kewirausahaan bagi masyarakat. (Kemensos untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mensos Tri Rismaharini meluncurkan kanal belajar online dengan nama PENA TV sebagai wadah menimba ilmu dan ketrampilan kewirausahaan bagi masyarakat. (Kemensos untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini semakin serius melakukan pemberdayaan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Tidak hanya memberikan bantuan berupa bantuan sosial dan modal usaha, Mensos kini menghadirkan kanal belajar online dengan nama PENA TV sebagai wadah menimba ilmu dan ketrampilan kewirausahaan bagi masyarakat. Sabtu pagi (8/4) ini, dalam tayangan PENA TV melalui saluran Youtube, Facebook, dan Zoom Pahlawan Ekonomi, Mensos mendorong KPM giat belajar untuk mengembangkan usahanya. "Para PM tolong jangan lelah, tidak ada yang mudah di sini. Kalau teman-teman punya usaha besar, usaha bisa diwariskan. Jadi karna itu jangan menyerah dan putus asa," kata Mensos sepertu dikutip dalam siaran Youtube PENA TV. Mensos mengungkap lahirnya PENA TV dilatarbelakangi keinginannya agar KPM dapat mengenal dan menerapkan strategi-strategi bisnis dalam usaha mereka. Melalui PENA TV, para KPM memperoleh mentoring , coaching , serta feedback dari usaha yang mereka rintis. Tak hanya itu, PENA TV adalah sarana untuk merawat semangat KPM agar tak loyo menghadapi tantangan dan persaingan usaha. "Kalau orang lain menggunakan strategi ini, kenapa tidak kita coba strategi itu. Karena itu kita tidak boleh berhenti belajar, makanya kita hadirkan PENA TV ini," jelas Mensos. PENA TV diharapkan mampu mendorong KPM untuk meng-upgrade diri sehingga usaha rintisannya bisa naik level dan memperlebar target pasar. "Mengapa Kita harus jualan untuk menengah atas? Agar harga tidak jadi batasan. Kalau jualan untuk menengah kebawah banyak, tapi untungnya mepet. Ada beberapa contoh produk yang mungkin untungnya hanya 10%, kalau kita jual ke menengah atas bisa sampai 100% untungnya," jelas Mensos. Sejak tahun 2022 hingga sekarang, program PENA telah menjangkau 5.209 KPM, yang merupakan peserta aktif PKH dan BPNT. PENA telah terbukti mampu meningkat penghasilan KPM sehingga dapat keluar dari kepesertaan bansos. Dalam pengelolaan PENA, Kemensos tidak bekerja sendiri. Kemensos bekerja dengan mitra strategis seperti pengusaha, profesional dari perguruan tinggi, dunia usaha, pusat penelitian dan pelatihan, media sosial, perusahaan rintisan, pemerintah, dan LSM. Dalam peluncuran PENA TV, turut hadir perwakilan dari Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC), Daily Box, dan MPM Honda. Ketiganya telah berkomitmen untuk membantu Kemensos dalam usaha pengembangan usaha KPM PENA.

Sejak tahun 2022 hingga sekarang, program PENA telah menjangkau 5.209 KPM, yang merupakan peserta aktif PKH dan BPNT.

Luncurkan PENA TV, Mensos Minta KPM Tak Lelah Belajar dan Jeli Bidik Peluang Usaha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/BANSOS-SUMENEP.jpg" alt="Pencairan bantuan sosial BLT-BBM di Sumenep. Kominfo Sumenep/Antara" width="100%">
<figcaption>Pencairan bantuan sosial BLT-BBM di Sumenep. Kominfo Sumenep/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menemukan data ganda penerima bantuan sosial kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan bantuan pangan nontunai sebanyak 2.610 keluarga. Bantuan itu disalurkan kementerian sosial kepada keluarga penerima manfaat.  ”Berdasar laporan tim lapangan, data ganda dan data yang tidak valid penerima bantuan sosial di Sumenep sebanyak 2.610 keluarga,” kata Kepala Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A) Pemkab Sumenep Achmad Zulkarnaen seperti dilansir dari Antara di Sumenep, Senin (21/11).  Dia menjelaskan, temuan data ganda dan data tidak valid penerima bantuan tersebut, saat petugas dari PT Pos di Kabupaten Sumenep melakukan pencairan kepada penerima bantuan. Yang dimaksud dengan data ganda itu adalah satu orang terdata dua kali atau lebih, sedangkan data yang tidak valid adalah data yang tidak sesuai dengan ketentuan penerima bantuan.  ”Di antaranya aparatur sipil negara (ASN), TNI-Polri, dan warga yang telah meninggal dunia,” ujar .  Terkait temuan data ganda dan data yang tidak valid itu, Achmad Zulkarnaen menyatakan, akan menghapus data tersebut dan diperbarui.  Ketua Satgas Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) PT Pos Kantor Cabang Sumenep R. Shoifuddin membenarkan adanya data penerima bantuan sosial yang ganda dan tidak tepat sasaran.  ”Memang benar seperti itu, namun khusus data ganda dan data salah sasaran, pencairan bantuan tersebut kami tangguhkan,” terang Shoifuddin.  Shoifuddin menjelaskan, penerima bansos program sembako dan BPNT 2022 di Sumenep terdata sebanyak 129.295 keluarga dan terealisasi 127.634 keluarga atau tersisa 1.661 KPM. Bansos sembako dan BLT subsidi minyak goreng dialokasikan untuk 127.274 keluarga penerima manfaat, namun yang terealisasi 126.939 keluarga atau tersisa sebanyak 335 keluarga.  ”Sedangkan BLT BBM dan sembako terdata sebanyak 124.458 keluarga, terealisasi 123.844 keluarga atau tersisa 614 keluarga. Sehingga, jumlah total KPM yang terdata ganda dan tidak valid sebanyak 2.610 keluarga,” papar Shoifuddin.

Pemkab Sumenep Temukan 2.610 Data Ganda Penerima Bansos

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#keluarga penerima manfaat

Berita Terkini