<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/10/Pengacara-tragedi-kanjuruhan-antara-945057311.jpg" alt="Pengacara keluarga korban Tragedi Kanjuruhan memberikan keterangan usai melayangkan laporan ke penyidik Dittipidum di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (10/4/2023)." width="100%">
<figcaption>Pengacara keluarga korban Tragedi Kanjuruhan memberikan keterangan usai melayangkan laporan ke penyidik Dittipidum di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (10/4/2023).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Perwakilan keluarga korban Tragedi Kanjuruhan kembali mendatangi Bareskrim Polri. Hal itu mereka lakukan untuk mengajukan laporan baru terkait perlindungan anak karena 44 dari 135 korban meninggal dunia terdiri atas perempuan dan anak. Namun, laporan tersebut ditolak oleh penyidik. Muhammad Yahya, Staf Hukum Kontras selaku perwakilan keluarga korban, ditemui di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (10/4), menyebut penanganan kasus Tragedi Kanjuruhan yang telah berakhir di persidangan tidak menerapkan pasal perlindungan anak, hanya menggunakan Pasal 359 dan 360 mengenai kealpaan yang mengakibatkan kematian. "Di sini niatnya kami ingin membuat laporan baru mengenai hal tadi, cuma sayangnya setelah berdiskusi panjang lebar dan alot dengan pihak kepolisian, dari SPKT juga itu menolak laporan yang kami ajukan,&rdquo; katanya. Yahya datang ke Bareskrim Polri bersama lima orang perwakilan keluarga korban Tragedi Kanjuruhan yang anaknya meninggal dunia. Namun, saat audiensi dengan penyidik, hanya satu keluarga korban yang diizinkan masuk ruang SPKT. Menurut dia, kedatangan para keluarga korban ini untuk menuntut keadilan atas Tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 yang menewaskan 135 orang, tetapi tidak ada pihak yang bertanggung jawab dihukum atas peristiwa tragis tersebut. "Alasan laporan kami ditolak karena tidak membawa cukup alat bukti. Sebetulnya itu tidak berlandaskan hukum yang di mana-mana dalam hukum acara pidana pun juga proses pembuktian itu nantinya ada di penyelidikan ditemukan atau tidak,&rdquo; kata Yahya. Daniel Siagian dari LBH Pos Malang yang mendampingi keluarga korban menyebut proses penegakan hukum kasus Kanjuruhan masih jauh dari keadilan. Dua orang tersangka divonis bebas dan satu tersangka divonis ringan. Sementara itu, Kartini (52), ibu salah satu korban Tragedi Kanjuruhan, mengaku masih berat mengikhlaskan kematian putrinya dalam tragedi tersebut dan kecewa dengan keadilan yang diberikan. "Kami tidak ingin ke depannya ada ibu-ibu yang merasakan seperti saya. Harusnya perhatian ini ke depannya jangan terulang lagi," ucap Kartini dengan suara menahan tangis. Di sisi lain, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Ramadhan membenarkan kedatangan keluarga korban Tragedi Kanjuruhan ke Bareskrim Polri. Ia menyebut ada lima orang perwakilan keluarga korban Tragedi Kanjuruhan yang datang didampingi pengacara dan LBH Kontras dengan tujuan membuat laporan polisi terkait dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 UU Perlindungan Anak. Setelah dilakukan konsultasi oleh petugas piket Dittipidum Bareskrim Polri, petugas itu tidak memberikan rekomendasi untuk penerbitan laporan polisi. "Karena proses hukum masih berjalan (kasasi) sehingga belum berkekuatan hukum tetap (inkrah)," kata Ramadhan. (*) &nbsp;

Perwakilan keluarga korban Tragedi Kanjuruhan kembali mendatangi Bareskrim Polri untuk mengajukan laporan baru terkait perlindungan anak

Bareskrim Tolak Laporan Baru Keluarga Kanjuruhan, Begini Alasan Polisi 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/nyawa-korban.jpg" alt="TUNTUT KEADILAN: Susiani, keluarga korban tragedi Kanjuruhan, mengikuti sidang vonis di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (16/3). (ROBERTUS RISKY/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TUNTUT KEADILAN: Susiani, keluarga korban tragedi Kanjuruhan, mengikuti sidang vonis di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (16/3). (ROBERTUS RISKY/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dada Rini Hanifah sesak. Tubuhnya seketika gemetar ketika sang suami memberi tahu putusan bagi terdakwa tragedi Kanjuruhan kemarin (16/3). Dia tidak terima atas vonis tersebut dan tidak bisa menutupi kemarahannya.  ”Sangat kecewa dengan kepolisian dan pemerintahan di Indonesia. Hukum di Indonesia tidak bisa dipercaya lagi,” ucapnya.  Rini langsung teringat sang anak, Agus Riansyah, yang menjadi salah satu korban meninggal tragedi pada 1 Oktober 2022 malam itu. ”Sepertinya nyawa anak saya tidak ada harganya di mata hukum Indonesia,” lanjutnya dengan suara serak ketika dihubungi Jawa Pos.  Rini sebenarnya kemarin ingin kembali hadir di persidangan. Dengan menaiki motor dari Pasuruan seperti ketika sidang perdana di Pengadilan Negeri Surabaya pada 16 Januari lalu. ”Saya tidak bisa datang, harus jaga ibu yang sakit,” katanya.  Perempuan 43 tahun itu akan tetap menuntut keadilan. Akan tetap memperjuangkan nyawa sang buah hati agar tidak meninggal sia-sia. ”Saya akan tetap ikut turun ke jalan jika ada aksi. Siapa pun itu yang membuat aksi,” tuturnya.  Rini menyampaikan pesan kepada Presiden Joko Widodo. Dia meminta agar Jokowi mendengarkan suara keluarga korban tragedi Kanjuruhan. ”Tolong kembalikan kepercayaan kami atas hukum di Indonesia. Kami yang tidak punya jabatan apa-apa ini,” bebernya.  Dia menagih janji dari Jokowi. Janji untuk benar-benar mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan.  Rini juga meminta manajemen Arema FC ikut menuntut keadilan. Manajemen Singo Edan, menurut dia, sama sekali tidak membantu perjuangan korban tragedi Kanjuruhan selama ini.  ”Tiap hari saya ke makam anak. Saya bilang ’Nak, klub yang kamu cintai dan bela mati-matian tidak ada satu pun dari mereka yang peduli ke kamu’,” ujarnya.  Seperti Rini, Isaatus Saadah tidak kuasa menahan tangis ketika mendengar majelis hakim membacakan putusan bebas untuk dua terdakwa polisi tragedi Kanjuruhan di Ruang Sidang Cakra PN Surabaya. Perempuan 24 tahun itu menganggap putusan untuk terdakwa tragedi yang menewaskan adik kandungnya, Wildan Ramadhani, tidak adil. ”Saya tidak akan berhenti sampai vonis hari ini untuk mendapatkan keadilan,” kata Isaatus.  Wildan tewas tiga hari setelah berulang tahun yang ke-16 dalam tragedi tersebut. Perempuan asal Pagelaran, Malang, itu mengaku sedih ditinggal adik satu-satunya.  Susiani, keluarga korban yang lain, juga menganggap putusan untuk tiga terdakwa polisi tidak adil. Anak pertamanya, Hendra, tewas dalam tragedi tersebut.  Sekjen Federasi KontraS Andy Irfan yang mendampingi korban menyatakan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam putusan tersebut tidak masuk akal. Terlebih ketika menyebut gas air mata hilang tertiup angin. ”Saya rasa Pak Hakim harus mencoba sendiri sekeras apa ketika gas air mata ada di sekeliling dia,” ujar Andy.  Dia menilai banyak kejanggalan dalam persidangan. Menurut Andy, dari awal sampai akhir, unsur-unsur kesengajaan dalam tindakan polisi selama mengamankan di stadion itu terpenuhi semua. Lebih dari unsur kelalaian, bahkan dia menyebut sebagai unsur kesengajaan. ”Tapi, sayang sekali kayaknya hakim membuat pertimbangan yang di luar nalar kita. Secara hukum, secara keadilan, maupun secara kemanusiaan,” katanya.

Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan: Nyawa Anak Saya Tidak Ada Harganya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/kanjuruhan-usut-tuntas.jpg" alt="MENGADU KE WAKIL RAKYAT: Keluarga korban tragedi Kanjuruhan bersama perwakilan DPRD Kota Malang melakukan audiensi dengan Komisi X DPR di gedung Nusantara II, Jakarta, kemarin (18/1). (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MENGADU KE WAKIL RAKYAT: Keluarga korban tragedi Kanjuruhan bersama perwakilan DPRD Kota Malang melakukan audiensi dengan Komisi X DPR di gedung Nusantara II, Jakarta, kemarin (18/1). (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Keluarga korban tragedi Kanjuruhan terus menuntut keadilan. Kemarin (18/1), bersama anggota DPRD Kota Malang, mereka mengadu ke DPR.  Djoko Hirtono, perwakilan keluarga korban yang juga anggota DPRD Kota Malang, mengatakan bahwa dampak yang ditimbulkan dari <a href="https://www.jawapos.com/tag/tragedi-kanjuruhan/">tragedi Kanjuruhan</a> sangat berat bagi para korban. ”Hampir setiap minggu mereka datang ke kantor kami,” terang Djoko.  Mereka mengeluhkan berbagai persoalan yang belum tuntas, baik terkait pelayanan kesehatan, bantuan kemanusiaan, maupun proses penegakan hukum tragedi yang terjadi pada 1 Oktober tahun lalu di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, itu. Mendengar aduan tersebut, kata Djoko, pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena masalah itu sudah berskala nasional.  Dia betul-betul sedih melihat penderitaan para korban tragedi yang terjadi setelah laga Arema FC versus Persebaya Surabaya tersebut yang sampai sekarang belum sembuh. Menurut dia, jumlah korban mencapai 715 orang. Perinciannya, 135 meninggal, 96 luka berat, dan 484 luka ringan. ”Ini hasil koordinasi kami dengan dinas kesehatan,” tutur dia.  Djoko pun meminta <a href="https://www.jawapos.com/tag/komisi-x-dpr/">Komisi X DPR</a> yang membidangi pendidikan dan olahraga membantu para korban dengan menekan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam tragedi memilukan itu. Dia berharap peristiwa tersebut tidak terulang.  Perwakilan keluarga korban juga menuntut keadilan dalam proses peradilan. Arif Wahyudi, juga perwakilan korban, mengatakan, sampai saat ini para korban belum mendapatkan keadilan. Apalagi, kata Arif, sidang untuk lima tersangka kasus tersebut dilakukan tertutup. Seharusnya, sidang yang dilakukan di <a href="https://www.jawapos.com/tag/pn-surabaya/">PN Surabaya</a> itu dilakukan secara terbuka. ”Kami menyesalkan hal itu,” ungkapnya.  Ketua Komisi X Syaiful Huda mengatakan, pihaknya mendesak pemerintah dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan tragedi Kanjuruhan. ”Masalah ini harus segera dituntaskan. Jangan ada yang lepas tangan,” ucapnya.  Menurut Huda, ada dua aspek yang harus diperhatikan dalam masalah tersebut. Pertama, aspek proses hukum yang dianggap belum memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang sudah direkomendasikan tim gabungan independen pencari fakta (TGIPF).  Dia menegaskan, harus ada pertanggungjawaban dari beberapa pihak atas persoalan itu.

DPR Desak Pemerintah Usut Tuntas Tragedi Kanjuruhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/naik_motor_1.jpg" alt="TINGGAL KENANGAN: Rini Hanifah menunjukkan foto putranya, Agus Ariansyah, yang menjadi salah seorang korban meninggal tragedi Kanjuruhan di PN Surabaya, Senin (16/1/2023). (ALLEX QOMARULLA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TINGGAL KENANGAN: Rini Hanifah menunjukkan foto putranya, Agus Ariansyah, yang menjadi salah seorang korban meninggal tragedi Kanjuruhan di PN Surabaya, Senin (16/1/2023). (ALLEX QOMARULLA/JAWA POS)</figcaption>
</figure><h3>Datangi Sidang, Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Hanya Berharap Keadilan</h3> Keluarga <a href="https://www.jawapos.com/tag/korban-tragedi-kanjuruhan/">korban tragedi Kanjuruhan</a> bakal berusaha datang di tiap persidangan demi bisa melihat para pelaku dihukum setimpal. Mereka menganggap proses hukum kasus tersebut belum adil karena lima terdakwa hanya dijerat dengan pasal kelalaian.  LUGAS W.-HASTI EDI S., Surabaya  ---  DARI Purwosari, Kabupaten Pasuruan, ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rini Hanifah bersepeda motor. Sendirian, menempuh jarak lebih dari 80 kilometer, demi bisa menghadiri sidang pertama lima terdakwa tragedi Kanjuruhan kemarin (16/1).  ’’Saya datang ke sini tidak ada yang menyuruh. Hanya ingin mendapatkan keadilan untuk almarhum anak saya,’’ ujar Rini kepada Jawa Pos di sela persidangan di PN Surabaya kemarin.  Buah hati perempuan 43 tahun itu, Agus Ariansyah, merupakan satu di antara 135 korban meninggal dalam tragedi yang terjadi seusai laga Arema FC versus Persebaya Surabaya pada 1 Oktober tahun lalu di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, tersebut. Kepergian pemuda 20 tahun itu demikian memukul Rini dan keluarga.  Rini mengaku kerap sakit-sakitan karena terus kepikiran Tole, sapaan akrab Agus. Tekanan stres juga membuat kondisi fisik sang suami yang bekerja di Kalimantan drop, kemudian meninggal.  ’’Meninggal sewaktu 100 hari kematian anak saya. Almarhum banyak memikirkan kasus ini,’’ ungkap Rini yang dulu berjualan kue di pasar.  Rini merasa perlu datang langsung ke persidangan karena menganggap proses hukum kasus tersebut belum adil bagi keluarga korban seperti dirinya. Salah satunya, hanya lima terdakwa yang diseret ke meja hijau.  ’’Itu pun didakwa dengan pasal kelalaian. Kalau lalai, korbannya tidak akan banyak. Tapi, ini sampai 135 nyawa. Saya hanya ingin pelaku dihukum seadil-adilnya,’’ tutur Rini.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/sidang-kanjuruhan-750x536.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> DIDAKWA TERPISAH: Suasana sidang perdana kasus tragedi Kanjuruhan yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (16/1/2023). (ALLEX QOMARULLA/JAWA POS)  Demi keadilan untuk anaknya yang turut jadi korban meninggal pada malam kelam di Kanjuruhan itu pula, Miftakhuddin rela naik bus dari Malang ke Surabaya bersama sejumlah anggota keluarga korban lain kemarin. ’’Setiap hari selesai sembahyang Tahajud, saya selalu berdoa agar hukum dapat ditegakkan,’’ ujar pria yang tinggal di kawasan Klojen, Kota Malang, tersebut.  Putri pria 52 tahun itu, Nafisatul Khoyar, meninggal bersama kekasih yang mendampinginya ke <a href="https://www.jawapos.com/tag/kanjuruhan/">Kanjuruhan</a>. ’’Sepak bola itu seharusnya hiburan, kenapa justru ada banyak nyawa melayang,” kata pria yang sehari-hari bekerja sebagai juru parkir tersebut.  Dalam sidang di PN Surabaya kemarin, tiga anggota polisi didakwa lalai dalam melaksanakan tugas hingga mengakibatkan 135 orang meninggal setelah laga antara Arema FC versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu, 1 Oktober 2022. Ketiganya adalah eks Komandan Kompi III Brimob Polda Jatim AKP Hasdarmawan, eks Kabagops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto, dan eks Kasatsamapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi.  Jaksa penuntut umum Bambang Winarno dalam dakwaannya menyatakan, terdakwa Hasdarmawan memerintah anggota untuk menembakkan gas air mata ke arah suporter. Tiga anggota, yaitu Bharatu Teguh Febrianto, Mochammad Choirul Irham, dan Bharatu Sanggar, diperintah menembakkan gas air mata ke arah depan gawang dan lintasan lari sebelah selatan.  Terdakwa, lanjut Bambang, kembali memerintah anggotanya untuk menembakkan gas air mata yang ketiga dengan mengatakan ’’penembak selanjutnya persiapan menembak’’. ’’Selanjutnya, terdakwa mengeluarkan perintah menembak gas air mata kepada Bharatu Cahyo Ari, Bharaka Arif Trisbo Adi Nugroho, Bharatu Moch. Mukhlis, Bharaka Yasfy Fuady, Bharaka Izyudin Wildan, dan Bharaka Fitra Nukholis ke arah suporter,’’ ujar Bambang saat membacakan surat dakwaan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/berkas-sidang-kanjuruhan-750x501.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Berkas perkara kelima terdakwa dilimpahkan jaksa Kejati Jatim ke PN Surabaya. (ALLEX QOMARULLA/JAWA POS)  Selain itu, terdakwa Bambang Sidik memerintah anggota Samapta Polres Malang, yakni Satriyo Aji Lasmono dan Willy Adam Aldy Alno, menembakkan dua kali gas air mata menggunakan senjata flashball warna hitam ke arah tengah lapangan. Sedangkan terdakwa Wahyu, sebut Bambang, yang mengetahui penembakan gas air mata justru membiarkan dan tidak berupaya mencegah.  Menurut Bambang, berdasar hasil rapat koordinasi sebelum pertandingan, Kasatintelkan Polres Malang Iptu Bambang Sulistiyono telah meminta anggota Brimob dan polisi tidak menembakkan gas air mata di dalam stadion. Jaksa Bambang mendakwa ketiga terdakwa dengan Pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan kematian dan luka-luka.  Pengacara ketiga terdakwa, Daniel Julian Tangkau, menyatakan, ketiga kliennya mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap dakwaan jaksa. Namun, dia enggan mengungkapkan lebih dulu apa yang menjadi keberatannya.  ’’Dalam tragedi ini terdapat berbagai dimensi yang nanti kami ungkap dalam persidangan,’’ kata Daniel.  Sementara itu, Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris dan Security Officer Arema FC Suko Sutrisno juga didakwa pasal yang sama dengan tiga polisi tersebut. Terdakwa Haris dan Suko dianggap tidak memperhatikan keselamatan penonton saat menyelenggarakan pertandingan. Mereka juga tidak memastikan pintu terbuka saat laga selesai dan mencetak tiket melebihi kapasitas stadion.  Berdasar rapat koordinasi, hanya 38.054 tiket yang boleh dijual. Namun, para terdakwa mencetak tiket hingga 42.516 lembar dengan dalih sudah ada pembelinya.  Sumardan, pengacara Haris dan Suko, memilih tidak mengajukan eksepsi. Dia akan membuktikan dalam persidangan bahwa kliennya tidak bersalah. ’’Mengenai tiket, terdakwa mencetak berdasar pengalaman pertandingan selama ini dan tidak ada masalah,’’ kata Sumardan.  Hanya keluarga korban dan tim kuasa hukum yang datang ke <a href="https://www.jawapos.com/tag/pn-surabaya/">PN Surabaya</a> kemarin. Meski demikian, sebanyak 1.354 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan sidang. Mayoritas disiagakan di pintu masuk perbatasan kota untuk mengantisipasi kedatangan Aremania.  Aremania, kelompok suporter Arema FC, dan Bonek, kelompok pendukung Persebaya, punya sejarah rivalitas panjang. Meski, setelah tragedi, relasi kedua kelompok sempat mendingin.  Agenda sidang berikutnya dihelat Kamis (19/1) yang akan menghadirkan terdakwa Haris dan Suko. Rini, Miftakhuddin, dan para anggota keluarga korban lain bakal berusaha untuk datang di tiap persidangan.  Entah bersepeda motor lagi, naik bus lagi, atau dengan cara lain. ’’Saya akan datang (setiap persidangan) agar dapat menyaksikan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku. Kami hanya ingin pelaku dihukum setimpal,’’ kata Miftakhuddin, senada dengan Rini.

Naik Motor Lebih dari 80 Km karena Merasa Hukum Belum Adil untuk Tole