<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/keluarga-keraton-2.jpg" alt="Kanjeng Pangeran Dani Nur Adiningrat - GRAy Devi Lelyana Dewi. (JAWA POS RADAR SOLO)" width="100%">
<figcaption>Kanjeng Pangeran Dani Nur Adiningrat - GRAy Devi Lelyana Dewi. (JAWA POS RADAR SOLO)</figcaption>
</figure>Mediasi 2017 Sia-Sia, Perebutan Takhta Berlanjut  JawaPos.com – Bentrokan dua kelompok keluarga Keraton Kasunanan Surakarta Jumat (23/12) malam berlanjut ke ranah hukum. Seruan perdamaian dan mediasi yang disampaikan sejumlah pihak akhirnya sia-sia.  Pantauan Jawa Pos Radar Solo, dua kubu sama-sama mendatangi Polresta Surakarta kemarin (26/12). Sekitar pukul 09.00, kubu Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Kasunanan Solo mendatangi mapolres. Pelaporan dilakukan oleh Putri Paku Buwono (PB) XIII GRAy Devi Lelyana Dewi dan dua cucu PB XIII, BRM Yudistira dan BRM Suryo Mulyo. Mereka didampingi kuasa hukumnya, Raden Reza.  ”Kami melaporkan kejadian kemarin, dugaan pengeroyokan dan penganiayaan serta dugaan penodongan senjata api oleh oknum aparat," kata Gusti Devi saat ditemui di Mapolresta Surakarta.  Soal dugaan penodongan senjata api, Gusti Devi mengatakan, hukum akan membuktikan hal itu benar atau tidak. Yang jelas, keponakannya merasa ditodong sehingga pihaknya tetap melaporkan hal itu ke Polresta Surakarta. Dia tidak menghiraukan meski polisi telah membantah tuduhan penodongan kepada BRM Suryo Mulyo itu.  ”Ya nggak papa, sah-sah saja jika Kapolresta mengatakan tak ada penodongan. Yang jelas, kami ada saksi yang menyaksikan hal itu. Nanti kita lihat saja pembuktiannya seperti apa,’’ ujarnya.  Pihaknya telah mengantongi surat tanda terima laporan polisi dengan nomor STTL/313/XII/2022/RESTA SKA/POLDA JATENG. Dengan dugaan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, penganiayaan, dan ancaman.  Gusti Devi menambahkan, pihaknya juga sudah mengantongi sejumlah nama terlapor. Namun, dia enggan membeberkan hal itu. ”Terlapor masih lidik. Kami sudah kantongi namanya, dugaan-dugaan. Tapi, belum kami sebutkan di sini. Pelapor saya dan dua keponakan saya. Suryo Mulyo yang diduga ditodong senpi,’’ ucapnya. Raden Reza menambahkan, dugaan penodongan dengan senjata api tersebut harus diusut tuntas. Apakah itu dari aparat atau siapa pun harus diselidiki.  Sementara itu, siang sekitar pukul 13.30, giliran kubu PB XIII yang membuat laporan. Laporan dilakukan tiga abdi dalem Sinuwun PB XIII yang sempat menjadi korban. Mereka didampingi Wakil Pengageng Sasana Wilapa Keraton Kasunanan Surakarta Kanjeng Pangeran (KP) Dani Nur Adiningrat.  ”Korban yang terluka banyak, tapi yang sampai mendapat perawatan di rumah sakit ada empat orang. Yang satu masih di rumah sakit karena harus menjalani operasi. Yang tiga orang setelah keluar dari rumah sakit langsung membuat laporan hari ini (kemarin, Red),’’ papar Dani.  Dia berharap kasus penganiayaan hingga aktor intelektual di belakangnya bisa segera terungkap. ”Untuk yang membuat aduan ini adalah abdi dalem senior dan magang. Mereka yang selama ini melayani Sinuwun,’’ jelas Dani.  Sebagaimana diberitakan, Jumat (23/12) malam terjadi keributan antara kubu PB XIII Hangabehi dan LDA yang diketuai Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Wandansari alias Gusti Moeng, adik kandung PB XIII Hangabehi. Bentrokan tersebut merupakan rangkaian dari perseteruan yang terjadi di lingkungan keraton sejak 2004 silam. Terutama sejak PB XII wafat pada Juni 2004.  Perseteruan tersebut kembali menghangat ketika pekan lalu dikabarkan terjadi pencurian di lingkungan keraton, tepatnya di kamar putri PB XIII, GRAy Devi Lelyana Dewi. Sejumlah barang bernilai histori tinggi raib. Namun, ada juga sejumlah pihak yang menganggap kasus pencurian itu hanya rekayasa. Tujuannya, LDA yang tersisih dari lingkaran kerajaan dapat masuk kembali ke keraton.  Dani mengakui, sejak ada kejadian dugaan pencurian itu, banyak orang asing yang keluar masuk keraton. ’’Sehingga Sinuwun dawuh untuk menutup pintu keraton. Kemudian, ada orang yang mau masuk itu hingga terjadi aksi pemukulan tersebut,’’ imbuh Dani.  Soal imbauan agar kasus tersebut diselesaikan lewat jalur mediasi, Dani menuturkan bahwa pada 2017 hal itu sudah dilakukan. Bahkan, sudah ada surat perjanjian yang berisi beberapa poin. Salah satunya, mereka mengakui jika PB XIII merupakan raja Keraton Kasunanan Surakarta. Mereka juga telah memohon pengampunan kepada PB XIII.  ”Kemudian apabila mereka kembali mengulangi tindakan lama, seperti melanggar aturan atau merongrong Sinuwun (PB XIII), siap diproses baik secara hukum maupun adat. Sehingga tidak ada lagi mediasi,’’ tegas Dani.  Kilas Balik  Perselisihan itu berawal pada 2004 setelah sang raja Paku Buwono (PB) XII mangkat pada 12 Juni 2004. Kala itu, PB XII tidak memiliki permaisuri, hanya garwa ampil atau selir. Karena itu, tidak ada penetapan putra mahkota sebagai penerus sah takhta kerajaan.  Dampaknya, dua putra PB XII dari garwa ampil yang berbeda, yakni Gusti Pangeran Haryo (GPH) Hangabehi dan GPH Tedjowulan, mendeklarasikan diri sebagai raja Keraton Kasunanan Surakarta bergelar PB XIII. Sejak saat itulah intrik terus bermunculan karena ada dua matahari kembar di Keraton Kasunanan Surakarta. Masing-masing memiliki massa pendukung kuat.  Delapan tahun berselang atau tepatnya pada 2012, GPH Hangabehi dan GPH Tedjowulan bersepakat berdamai. GPH Hangabehi resmi menjadi raja keraton dengan gelar PB XIII Hangabehi. Sedangkan GPH Tedjowulan menjadi mahamenteri bergelar Panembahan Agung. Sayangnya, akurnya mereka tidak didukung oleh seluruh kerabat keraton.  Ontran-ontran kembali pecah baru-baru ini. LDA yang disebut tak diakui eksistensinya oleh PB XIII Hangabehi mengubah nama KGPH Mangkubumi menjadi KGPH Hangabehi, Sabtu (24/12). Itu diduga merupakan sinyal bahwa putra tertua PB XIII Hangabehi dari garwa ampil tersebut bakal dijadikan penerus takhta oleh LDA. Padahal, PB XIII Hangabehi telah menetapkan KGPH Purboyo yang diberi gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom (KGPAA) Sudibyo Raja Putra Nalendra Ing Mataram sebagai putra mahkota pada 27 Februari 2022.  Putra mahkota berumur 22 tahun itu merupakan putra dari Asih Winarni, salah seorang istri PB XIII Hangabehi yang ditetapkan sebagai permaisuri bergelar Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pakoeboewono bersamaan dengan pengukuhan putra mahkota. Selama ini, sesuai paugeran alias peraturan keraton, yang berhak meneruskan takhta raja adalah putra dari permaisuri.  Sementara itu, GPH Suryo Wicaksono, adik PB XIII Hangabehi, menjelaskan bahwa pada era Presiden SBY, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 430-2933 Tahun 2017 tentang Penetapan Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta. Gusti Nino, sapaan akrab Suryo Wicaksono, mengajak seluruh kerabat keraton mematuhi keputusan pemerintah pusat tersebut.  ”Menyoal kondisi keraton saat ini, (seluruh kerabat) agar membaca dan memahami keputusan pemerintah tersebut,” tegasnya kemarin (26/12). Terutama pada poin kelima yang berbunyi: Keraton Kasunanan Surakarta dipimpin oleh PB XIII Hangabehi didampingi Mahamenteri Panembahan Agung Tedjowulan dalam melaksanakan pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta berkoordinasi dengan pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Surakarta. ”Poin kelima itu perlu digarisbawahi dan ditaati bersama," tegas Gusti Nino.

Kisruh Keluarga Keraton Solo, Kubu PB XIII dan LDA Saling Lapor Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/polisi-tahan-keluarga-keraton-solo-terkait-sekaten_m_171826.jpeg" alt="Wahan permainan di Pasar Malam Sekaten." width="100%">
<figcaption>Wahan permainan di Pasar Malam Sekaten.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polresta Solo menahan dua pengelola Pasar Malam Sekaten yang diduga terlibat penggelapan dan penipuan dana penyewaan Alun-alun Utara (Alut). Keduanya adalah Benowo yang merupakan keluarga dari Keraton Kasunanan Surakarta, dan Robby Hendro Purnomo yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pedagang dan Wahana Permainan Pasar Malam Sekaten. Kapolresta Solo AKBP Ribut Hari Wibowo membenarkan penahanan tersebut. Adapun penahanan sudah dilakukan sejak beberapa hari lalu. "Iya benar (ditahan). Wong sudah ditahan sejak lima hari yang lalu," ungkap Ribut kepada JawaPos.com, Jumat (1/12). Tetapi, Ribut enggan memberikan penjelasan lebih rinci mengenai penangkapan dan penahanan tersebut. Seperti diketahui, keduanya dilaporkan oleh pedagang dan pemilik wahana permainan Pasar Malam Sekaten. Mereka dilaporkan atas dugaan penipuan dan penggelapan. Pasalnya, pedagang sudah membayarkan uang sewa kepada pengelola hingga jutaan rupiah. Tetapi ternyata mereka tidak bisa berjualan dan menggelar wahana permainan karena lahan tersebut berada di bawah kewenangan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo. Akibat kejadian tersebut, para pedagang dan pengelola wahana permainan mengalami kerugian. Keduanya dilaporkan ke Polsek Pasarkliwon, Jumat (24/11). Laporan kemudian diteruskan ke Mapolresta SOlo. Sementara berdasarkan informasi yang didapatkan JawaPos.com, sekarang sudah ada sekitar tujuh orang yang diperiksa. Diantaranya dari pedagang, terlapor dan juga dari pihak emkot. Saat ini masih dalam proses penyelidikan terhadap kedua terlapor. "Yang dimintai keterangan sudah dari beberapa pihak terkait. Ada dari pedagang dan pemilik wahana. Kemudian dari terlapor dan juga dari pemkot selaku pihak yang memiliki kewenangan terhadap Alun-alun Utara," ungkap sumber tersebut.

Polisi Tahan Keluarga Keraton Solo Terkait Sekaten

keluarga keraton solo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#keluarga keraton solo

Berita Terkini

Kisruh Keluarga Keraton Solo, Kubu PB XIII dan LDA Saling Lapor Polisi

Polisi Tahan Keluarga Keraton Solo Terkait Sekaten

Download Aplikasi JawaPos.com