<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/17/unnamed-4-743939786.png" alt="Surat edaran KPU OKI tentang pengumuman seleksi calon anggota PPS Pilkada 2024. (siakba.kpu.go.id)" width="100%">
<figcaption>Surat edaran KPU OKI tentang pengumuman seleksi calon anggota PPS Pilkada 2024. (siakba.kpu.go.id)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pemilihan Kepala Daerah merupakan momen di mana masyarakat Indonesia serempak memberikan hak pilihnya untuk memilih orang yang akan menjadi Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta para wakilnya. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum telah membentuk Panitia Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu tahun 2024 pada bulan januari hingga februari lalu.&nbsp; Proses pendaftaran calon PPS Pilkada 2024 akan dibuka dari tanggal 17-28 September ini. Jika kamu ingin berkontribusi sebagai salah satu panitia, berikut adalah persyaratan yang harus kamu penuhi sebagaimana dikutip dari kpu.go.id. &nbsp; <ol> <li dir="ltr"> Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) </li> <li dir="ltr"> Berusia 17-35 tahun </li> <li dir="ltr"> Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD RI tahun 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 </li> <li dir="ltr"> Memiliki integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil </li> <li dir="ltr"> Tidak menjadi anggota Partai Politik dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau sekurang-kurangnya 5 tahun tidak lagi menjadi anggota Parpol yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengurus Partai Politik yang bersangkutan </li> <li dir="ltr"> Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS </li> <li dir="ltr"> Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba </li> <li dir="ltr"> Berpendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederajat </li> <li dir="ltr"> Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih </li> </ol> &nbsp; Itulah daftar persyaratan yang harus kamu penuhi sebelum mendaftar sebagai calon PPS pada Pilkada 2024 ini.&nbsp;Pastikan kamu memenuhi syarat sebelum mengikuti seleksi.

Jika kamu ingin berkontribusi sebagai salah satu panitia, berikut adalah persyaratan yang harus kamu penuhi.

9 Persyaratan dalam Seleksi KPPS Pilkada Tahun 2024, Salah Satunya Harus WNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/15/2024021507240546-1612394117.jpg" alt="Ilustrasi seorang warga saat melakukan pencoblosan di TPS./Sumber Foto: (Antara News)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi seorang warga saat melakukan pencoblosan di TPS./Sumber Foto: (Antara News)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Pemilu 2024 yang berlangsung pada 14 Februari 2024 berjalan dengan lancar dan damai, di sebagian besar wilayah Indonesia.&nbsp; Namun di balik kesuksesan tersebut, ada pula kisah pilu yang dialami oleh para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Salah satunya adalah Satriawan, seorang petugas KPPS di Kabupaten Tangerang, Banten, yang meninggal dunia diduga karena kelelahan. Satriawan, berusia sekitar (44), seorang warga Pasar Kemis, dilaporkan meninggal pada Rabu (14/2) malam, setelah selesai menghitung suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 86, Kelurahan Sindang Sari.&nbsp; Menurut Kepala Puskesmas Pasar Kemis, dr Salwah, Satriawan sempat tidak sadar saat proses penghitungan surat suara dan dibawa ke klinik terdekat untuk mendapatkan pertolongan.&nbsp; Namun, sayangnya, nyawanya tidak tertolong dan ia mengembuskan nafas terakhir di klinik tersebut. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014160313/sambut-presiden-jokowi-petugas-kpps-di-tps-10-gambir-kenakan-tema-busana-berbudaya-betawi">Sambut Presiden Jokowi, Petugas KPPS di TPS 10 Gambir Kenakan Tema Busana Berbudaya Betawi</a> &ldquo;Kami mendapat informasi bahwa ada petugas KPPS yang meninggal pada pukul 19.30 WIB. Dari laporan yang kami terima, Satriawan awalnya pingsan saat menghitung suara, lalu dibawa ke klinik terdekat,&rdquo; keterangan dari dr Salwah, dikutip dari Antara, Kamis (15/2). &ldquo;Tapi saat diperiksa di sana, ternyata sudah meninggal,&rdquo;&nbsp;lanjut dr Salwah. Dari penjelasan dr Salwah, Satriawan memiliki riwayat penyakit hipertensi atau darah tinggi, yang kemungkinan memperburuk kondisinya akibat kelelahan.&nbsp; "Dari keterangan keluarga, Satriawan memang menderita darah tinggi. Hasil pemeriksaan tensi tekanan darahnya sampai 140," katanya. Penyebab pasti kematian Satriawan masih dalam penyelidikan oleh tim kesehatan dari Pemerintah Kabupaten Tangerang.&nbsp; Dokter Salwah mengatakan, pihaknya akan segera memberikan informasi lebih lanjut setelah tim kesehatan selesai melakukan pengecekan di lapangan.&nbsp; &ldquo;Kami akan sampaikan lagi hasilnya nanti, karena sekarang tim kesehatan masih di lapangan,&rdquo; ucapnya. ***

Di balik kesuksesan Pemilu 2024, kabar duka dialami  petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Tangerang, Banten.

Duka Petugas KPPS di Kabupaten Tangerang, Diduga Meninggal Akibat Kelelahan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/27/snack-kpu-sleman-829068569.jpg" alt="Tampilan snack yang disajikan saat pelantikan KPPS di wilayah Sleman. RADAR JOGJA" width="100%">
<figcaption>Tampilan snack yang disajikan saat pelantikan KPPS di wilayah Sleman. RADAR JOGJA</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman hanya akan membayar kepada PT Jujur Kinaryo Projo sebagai vendor penyedia konsumsi pada pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebesar Rp 2.500 per porsi. Mengutip Radar Jogja (Jawa Pos Group), Sekretaris KPU Kabupaten Sleman, Yuyud Futrama, menuturkan, pembayaran kepada vendor tidak secara penuh karena pihak penyedia tidak menepati perjanjian yang disepakati bersama. &ldquo;Dalam perjanjian jika tidak sesuai dengan nilai kontrak Rp 15 ribu. Kami tetap akan membayarkan sesuai nominal snack yang diakui oleh penyedia senilai Rp 2.500,&rdquo; ujar Yuyud kepada Radar Jogja, Minggu (28/1). Peristiwa tersebut menyisakan anggaran hingga Rp 302 juta. Nominal tersebut merupakan hasil perhitungan sisa biaya konsumsi sebesar Rp 12.500 dikali 24.199 orang. Ia pun menuturkan KPU Kabupaten Sleman pun terus berkonsultasi untuk melakukan persoalan ini dengan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk dikembalikan kepada anggota KPPS. Selain itu, Yuyud juga mengatakan pihaknya masih menunggu kelengkapan dokumen dari vendor dalam penyelesaian persoalan ini. &ldquo;Sampai sekarang pihak vendor, HP (handphone) dimatikan, tidak bisa dihubungi juga,&rdquo; ujarnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014044264/fakta-baru-kpu-sleman-belum-lunasi-biaya-snack-pelantikan-kpps">Fakta Baru, KPU Sleman Belum Lunasi Biaya Snack Pelantikan KPPS</a> Pengadaan konsumsi yang tidak sesuai ini disebut Ketua KPU Kabupaten Sleman, Ahmad Baehaqi murni kesalahan vendor. Hal tersebut dikarenakan PT Jujur Kinaryo Projo sebagai vendor menunjuk pihak lain tanpa memberi tahu pihaknya. Ia pun mengatakan sebelumnya vendor menyanggupi untuk menyediakan sesuai permintaan KPU Kabupaten Sleman akan tetapi dalam klasifikasinya vendor melakukan hal tersebut karena tidak dapat menyediakan sesuai permintaan sehingga konsumsi kurang pantas. &ldquo;Setelah melakukan klarifikasi, KPU Sleman telah mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi berupa pemutusan kontrak kepada pihak penyedia atau vendor karena telah mengingkari perjanjian atau wanprestasi, dan tidak akan menggunakan jasa yang bersangkutan lagi di kemudian hari,&rdquo; ujarnya. Peristiwa ini juga menjadi sorotan Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW), Baharuddin Kamba. Ia mengatakan kasus ini harus diusut tuntas dan aparat penegak hukum harus mendalami serta mengembangkan kasus apakah terdapat dugaan korupsi. "Apabila APH menemukan alat bukti cukup, maka harus mengusut. Semua pihak terkait juga harus dimintai keterangan," katanya. Ia mengatakan jika peristiwa penyediaan konsumsi yang kurang layak pada pelantikan KPPS Kabupaten Sleman terkait perkara korupsi maka tidak perlu menunggu adanya aduan dari masyarakat. &nbsp;***

KPU Kabupaten Sleman hanya akan membayar vendor penyedia konsumsi pada pelantikan KPPS sebesar Rp 2.500 per porsi.

KPU Kabupaten Sleman Tak Akan Bayar Penuh Vendor Penyedia Snack Pelantikan KPPS, Vendor Pun Tak Dapat Dihubungi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/12/image-13-377578372.png" alt="Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian Pengembangan KPU RI Parsadaan Harahap saat ditemui di gedung KPU DKI, Jakarta. (ANTARA/Luthfia Miranda Putri)" width="100%">
<figcaption>Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian Pengembangan KPU RI Parsadaan Harahap saat ditemui di gedung KPU DKI, Jakarta. (ANTARA/Luthfia Miranda Putri)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-&nbsp;Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru-baru ini menetapkan kenaikan honorarium yang cukup signifikan bagi kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) Pemilu 2024. Dilansir dari Antara pada Selasa (12/12), honorarium ketua KPPS naik dari Rp 550 ribu menjadi Rp 1,2 juta, sementara honorarium anggota naik dari Rp 500 ribu menjadi Rp 1,1 juta. "Berkat dukungan pemerintah, kita bisa menaikkan sehingga honor KPPS ketuanya menjadi Rp1,2 juta dan anggota Rp1,1 juta," kata Koordinator Divisi SDM dan Organisasi KPU, Parsadaan Harahap. Kenaikan tersebut dinilai sebagai bentuk apresiasi pemerintah atas peran penting KPPS dalam menentukan masa depan demokrasi Indonesia. Parsadaan menuturkan pada Pemilu 2019, KPPS yakni ketua hanya menerima Rp550 ribu dan anggota Rp500 ribu sehingga kenaikan honor ini dinilai sebagai semangat bagi para anggota. Menurut dia, meski para KPPS hanya bekerja satu bulan yakni 25 Januari hingga 25 Februari 2024, namun tanggung jawab serta kewenangan mereka luar biasa untuk menentukan masa depan demokrasi Indonesia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013472831/jelang-debat-kpu-tkn-prabowo-gibran-kumpulkan-aktivis-98">Jelang Debat KPU, TKN Prabowo-Gibran Kumpulkan Aktivis 98</a> "Semoga bisa memberikan semangat kepada yang menjadi KPPS untuk bisa bekerja lebih baik secara maksimal dan fokus," katanya. Selain itu, pihaknya juga menyiapkan pulsa untuk kebutuhan anggota KPPS dalam pemakaian telepon seluler sebagai alat komunikasi. "Kita lagi desain supaya pulsanya bisa dipakai pada hari H dengan kuota yang cocok untuk kepentingan tugas," katanya. Harapannya, dengan adanya uang kehormatan serta dukungan dana pulsa ini bisa membantu KPPS agar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa dibebani teknis anggaran. KPU RI memastikan seluruh sumber pendanaan honorer didukung oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyetujui pengajuan anggaran yang disampaikan KPU. Anggaran tersebut ditujukan untuk honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01571323/kpu-sumsel-pastikan-rekrut-kpps-sehat-tak-memiliki-riwayat-penyakit-bawaan">KPU Sumsel Pastikan Rekrut KPPS Sehat, Tak Memiliki Riwayat Penyakit Bawaan</a> Serta Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih), Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN). &ldquo;Jadi, setidaknya sudah ada gambaran honor untuk badan ad hoc, terutama untuk KPPS sudah ada kenaikan yang relatif besar dari Rp550.000 (honor ketua KPPS pada Pemilu 2019) menjadi Rp1.200.000.&rdquo; &ldquo;Sementara untuk anggota KPPS dari Rp500.000 menjadi Rp1.100.000,&rdquo; kata Ketua KPU Hasyim Asy&rsquo;ari saat konferensi pers Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu hari kedelapan, Senin, 8 Agustus 2022). Keputusan ini tertuang dalam Surat Kementerian Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022, perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) untuk Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan pemilihan. ***

Honorarium ketua KPPS naik dari Rp 550 ribu menjadi Rp 1,2 juta, sementara honorarium anggota naik dari Rp 500 ribu menjadi Rp 1,1 juta.

Honorarium KPPS 2024 Melonjak Tajam hingga Rp 1,2 juta, Parsadaan: KPPS Harus Bekerja Maksimal