<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/pilot_dan_penumpang.jpg" alt="HAPPY ENDING: Pesawat Pilatus Porter Susi Air PK-BVY di salah satu airstip di Papua. Pilot Ian John Terrenca Hellyer didatangi 20 KSB dengan dua pucuk senpi laras panjang di Distrik Wangbe, Puncak, Papua. Setelah ditahan dua, pilot dan tiga penumpang dii" width="100%">
<figcaption>HAPPY ENDING: Pesawat Pilatus Porter Susi Air PK-BVY di salah satu airstip di Papua. Pilot Ian John Terrenca Hellyer didatangi 20 KSB dengan dua pucuk senpi laras panjang di Distrik Wangbe, Puncak, Papua. Setelah ditahan dua, pilot dan tiga penumpang dii</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dua di antara puluhan orang itu membawa senjata laras panjang. Selama dua jam mereka menahan pilot dan tiga penumpang Susi Air.  Beruntung, tak ada insiden kekerasan. Meski demikian, mereka yang disandera tak urung sempat merasa khawatir akan keselamatan mereka.  Insiden tersebut terjadi di Lapangan Terbang Wangbe, Distrik Wangbe, Kabupaten Puncak, Papua, pada Jumat (12/3). Pesawat PT ASI Pudjiastuti Aviation atau Susi Air (Pilatus PC-6 S1-9364 PK BVY) itu dipiloti Capt Ian John Terrence Hellyeryang berkewarganegaraan Selandia Baru.  Sebagaimana dilansir Cenderawasih Pos, Hellyer mengungkapkan, dirinya dan tiga penumpang warga Papua sempat disandera sekitar 30 orang anggota KSB (kelompok separatis bersenjata) selama 2 jam. Tiga warga tersebut bernama Ricky Dolame, Arikala Dolame, dan Arike Wandikbo.  Susi Air adalah perusahaan penerbangan yang didirikan Susi Pudjiastuti dan Christian von Strombeck. Mengutip company profile di situs resmi perusahaan, berdiri sejak 2004, saat ini Susi Air mengoperasikan 49 pesawat. Khusus jenis Pilatus yang disandera pada Jumat pagi lalu itu, Susi Air punya 9 pesawat.  Upaya Jawa Pos meminta konfirmasi Susi Air melalui call center di situs resmi mereka tak berjawab. Nomor telepon Bupati Puncak Willem Wandik juga tidak aktif saat dicoba dikontak Jawa Pos beberapa kali.  Dikatakan pilot, KSB sempat mengancam agar pesawat maskapai Susi Air dilarang membawa penumpang aparat TNI/Polri. Selain itu, KSB menyampaikan kekecewaannya dengan kepala kampung karena tidak memberikan dana desa.  Sementara itu, Kepala Penerangan (Kapen) Kogabwilhan III Kolonel Czi IGN Suriastawa membenarkan kejadian tersebut. ”Kami telah mendapat laporan informasi adanya penyanderaan pesawat selama dua jam di Lapangan Terbang Wangbe, Kabupaten Puncak,” ucap Kapten Sabtu (13/3) sebagaimana rilis yang didapat Cenderawasih Pos.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/22/10/2020/mahfud-klaim-rakyat-papua-tidak-menolak-keberadaan-tni-polri/">Mahfud Klaim Rakyat Papua Tidak Menolak Keberadaan TNI-Polri</a>  Dia melanjutkan, penyanderaan berakhir setelah negosiasi antara penumpang dan pihak KSB. Sekitar pukul 08.36 WIT, Pesawat Susi Air PK BVY take off menuju Terminal UPBU Bandara Mozes Kilangin, Timika, dan mendarat dengan aman.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=UxWzcdMpCbg

Pilot dan Penumpang Pesawat Susi Air Ditahan Separatis Bersenjata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/separatis-papua-eksekusi-juru-masak-pt-istaka-karya-dengan-sadis_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Pasukan TNI dan Polri mengevakuasi jenazah korban kebiadaban dari Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) Papua. (Cenderawasih Pos/Jawa Pos Group)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Pasukan TNI dan Polri mengevakuasi jenazah korban kebiadaban dari Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) Papua. (Cenderawasih Pos/Jawa Pos Group)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penangkapan oknum prajurit TNI yang ketahuan menjual amunisi kepada kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) mendapat perhatian Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu. Mantan kepala staf Angkatan Darat (KSAD) itu memastikan bahwa Kementerian Pertahanan (Kemenhan) bersama Mabes TNI akan mendalami kasus tersebut agar tidak terulang.  Ryamizard menuturkan bahwa Pratu DAT yang diduga menjual amunisi kepada KKSB kini diproses Polisi Militer Kodam (Pomdam) XVII/Cenderawasih. "Sementara dia ditangkap PM dulu. Setelah itu, kami akan memperdalam," terang dia kemarin (12/8).  Dia belum bisa menjelaskan motif di balik tindakan DAT. Demikian halnya dengan asal usul amunisi yang diduga dijual kepada kelompok separatis Papua tersebut. Ryamizard ingin DAT diperiksa secara detail. "Tentu saya sebagai menteri pertahanan akan tahu (sampai hal yang) sekecil-kecilnya," imbuh pria yang juga pernah bertugas sebagai panglima Kostrad itu.  Tindakan DAT memang bertolak belakang dengan langkah-langkah yang selama ini dilakukan TNI bersama Polri di Papua. Dua instansi tersebut terus berusaha mengamankan Papua dari serangan KKSB. Sebab, kelompok separatis itu sudah berulang-ulang menebar ancaman kepada masyarakat. Tidak sedikit korban jiwa yang munÂ­cul setiap KKSB berulah. Terakhir, seorang anggota Polri menjadi korban. Briptu Hedar, anggota Polda Papua, disandera sebelum dibunuh. Penyanderaan itu terjadi sekitar pukul 11.00 WIT di Kampung Usir, Puncak Papua (lihat grafis).  Kabidhumas Polda Papua Kombespol A.M. Kamal menjelaskan bahwa pelaku penyanderaan orang tidak dikenal. Kendati begitu, daerah tersebut merupakan wilayah yang diklaim KKSB.  Jenazah Hedar ditemukan sekitar pukul 17.30 WIT. Jenazahnya telah dievakuasi di Puskesmas Ilaga. Gugurnya Briptu Hedar menambah deretan nama anggota Polri yang meninggal dunia saat menjalankan tugas di Papua.  Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan bahwa anggota Polda Papua yang gugur tersebut mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa. Atas berbagai jasanya, Briptu Hedar mendapat penghargaan itu. "Kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi," ujarnya. Terhadap penyandera, Dedi menyebutkan bahwa saat ini sedang dilakukan pengejaran oleh Polri dan TNI. Pelaku akan diproses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. "Jelas dikejar sampai ke mana pun," tegasnya.

Kronologi Gugurnya Anggota Polri setelah Disandera Separatis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/seorang-prajurit-tni-yang-gugur-di-papua-bakal-dimakamkan-di-luwu_m_.jpg" alt="Kapendam XIV/Hasanuddin Letkol Infanteri Maskun Nafik." width="100%">
<figcaption>Kapendam XIV/Hasanuddin Letkol Infanteri Maskun Nafik.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Serda Yusdin, satu dari tiga prajurit TNI yang gugur akibat kontak senjata dengan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) adalah putra asli Sulawesi Selatan. Rencananya, jenazah Yudin akan dimakamkan di kampung halamannya, Kecamatan Walmas, Kabupaten Luwu. "Yang gugur adalah putra asal Sulsel. Karena beliau adalah seorang militer, tentunya cara penyambutannya juga pasti secara militer," ungkap Kapendam XIV/Hasanuddin Letkol Infanteri&nbsp;Maskun Nafik, Jumat (8/3). Kodam Hasanuddin sementara ini masih berkoordinasi dengan pihak Kodam Cendrawasih untuk memastikan kapan jenazah akan diberangkatkan dari Papua. Maskun menyatakan, koordinasi juga dibangun di jajarannya melalui Kodim Sawerigading, Luwu dalam prosesi teknis penyambutan hingga pemakanannya nanti. "Untuk kedatagannya semetara kami koordinasikan.&nbsp;Apakah diterbangkan langsung dari Papua ke Luwu atau melalui Makassar dulu. Itu yang sementara belum diketahui. Tapi koordinasinya sampai sekarang jalan terus," tambah Maskun. Seperti diketahui,<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/08/03/2019/tiga-prajurit-tni-gugur-pangdam-kksb-jadi-beban-masyarakat-papua" target="_blank"> tiga prajurit TNI gugur di Ndunga usai ditembak KKSB</a>, Kamis (7/3). Mereka adalah Serda Yusin, Serda Mirwariyadin, dan Serda Siswanto Bayu Aji. Mereka adalah personel yang tergabung dalam 25 prajurit Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum). Mereka sedang melakukan pengamanan pembangunan infrastruktur trans-Papua Wamena-Mumugu di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua. Namun mereka tiba-tiba mendapat serangan dari KKSB pimpinan Egianus Kogoya.

Seorang Prajurit TNI yang Gugur di Papua bakal Dimakamkan di Luwu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/tiga-prajurit-tni-gugur-pangdam-kksb-jadi-beban-masyarakat-papua_m_.jpg" alt="Pangdam XVII/ Cenderawasih Meyjen TNI Yosua Pandit Sembiring." width="100%">
<figcaption>Pangdam XVII/ Cenderawasih Meyjen TNI Yosua Pandit Sembiring.</figcaption>
</figure>JawaPos.com-&nbsp;Tiga prajurit TNI gugur usai diserang Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) di Distrik Mugi Kabupaten Nduga, Papua, Kamis malam (7/3). Ketiganya adalah&nbsp;Serda Mirwariyadin asal NTB; Serda Yusdin asal Palopo, Sulawesi Selatan; dan Serda Siswanto Bayu Aji asal Grobokan, Jawa Tengah. Pangdam XVII/ Cenderawasih Meyjen TNI Yosua Pandit Sembiring memberikan penghormatan setinggi langit pengabdian ketiga prajurit tersebut. Bagi Indonesia, tiga prajurit itu adalah pahlawan. "Prajurit TNI tersebut telah gugur demi menjalankan tugas mulia untuk menegakkan kedaulatan bangsa. Mereka adalah pahlawan kusuma bangsa yang telah rela mengorbankan nyawanya demi menghadirkan rasa aman bagi masyarakat Papua," jelas Yosua melalui keterangan resminya, Jumat (8/3). Yosua juga mengecam tindakan keji KKSB. Menurutnya, KKSB bakal melakukan segala cara untuk mengganggu kedaulatan NKRI. "Ini juga sekaligus membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata lah yang selama ini menjadi beban bagi masyarakat Papua. Mereka tidak segan membunuh aparat dan warga sipil yang tidak mendukung mereka," tambahnya. Pihaknya akan terus berjuang besama Polri dalam menindak KKSB. Yosua menegaskan, TNI dan Polri tidak bakal gentar sedikitpun untuk menjaga kondusifitas di tanah Papua. "Kami tidak pernah dan tidak akan pernah mundur selangkah pun dalam menghadapi KKSB. Meskipun beberapa prajurit TNI-Polri telah gugur dalam tugas, namun kami tetap berkomitmen untuk melindungi warga Papua dari teror yang dilakukan KKSB,"&nbsp;tagasnya.

Tiga Prajurit TNI Gugur, Pangdam: KKSB Jadi Beban Masyarakat Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tni-kksb-kontak-senjata-2-prajurit-terluka_m_.jpg" alt="Pasukan TNI dikirim ke Papua untuk menumpas para separatis" width="100%">
<figcaption>Pasukan TNI dikirim ke Papua untuk menumpas para separatis</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kontak senjata antara kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) dan anggota TNI-Polri kembali terjadi kemarin pagi (11/12). Belum diketahui pasti apakah ada KKSB yang terluka atau meninggal setelah insiden tersebut. Namun, dua anggota TNI Pratu Budi dan Praka Aswad terluka. Keduanya langsung dievakuasi ke Wamena untuk mendapat perawatan medis. Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Infanteri Muhammad Aidi menyatakan, kontak tembak terjadi sekitar pukul 06.15 WIT. "Korban atas nama Pratu Budi terluka tembak di bahu dan Praka Aswad terluka ringan di pelipis karena rekoset amunisi," ujar Aidi. Aidi menyampaikan, kontak senjata terjadi setelah KKSB menyerang pos TNI yang baru dibangun di Distrik Yigi. Serangan terdeteksi dari arah barat. Dengan pusat serangan berjarak sekitar 500 meter dari pos. "Anggota TNI yang ada di pos berusaha membalas tembakan sehingga terjadi kontak tembak," jelasnya. Dari laporan yang diterima Aidi, prajurit TNI juga langsung mengejar KKSB itu. Lettu Infanteri Ardan sebagai komandan pos memimpin langsung pengejaran. Mereka membuntuti jejak KKSB yang lari ke dalam hutan. Hanya, kondisi medan membuat mereka kesulitan. "Faktor kesulitan tentunya adalah kondisi geografis yang sangat ekstrem," ucap Aidi. Meski demikian, pengejaran tetap berlanjut. Bersama aparat dari Polri, prajurit TNI masih berusaha menangkap kelompok tersebut. Meski serangan itu membuat dua prajurit terluka, Distrik Yigi masih berada dalam kendali TNI-Polri. Dari Jakarta, Menko Polhukam Wiranto melaksanakan rapat koordinasi khusus (rakorsus) guna membahas perkembangan situasi dan kondisi di Distrik Yigi. Menurut dia, upaya TNI-Polri menyelamatkan korban tersisa belum berhenti. Pengejaran KKSB oleh TNI-Polri pun ditegaskan lagi oleh Wiranto. Dia menyebutkan, kelompok itu sudah melarikan diri. Bukan hanya personel organik TNI-Polri di Papua, tenaga tambahan juga dikirim dari luar daerah tersebut. "Apakah itu Brimob dan Kopassus. Karena memang itu dibutuhkan untuk operasi pengejaran yang tidak mudah. Karena medannya sulit sekali," jelas dia.&nbsp;

TNI - KKSB Kontak Senjata, 2 Prajurit Terluka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/polda-sulsel-siapkan-pasukan-khusus-gerilya-hutan-untuk-hadapi-kksb_m_.jpg" alt="Kapolda Sulsel Irjen Pol Umar Septono saat melayat ke rumah salah satu korban KKSB asal Makassar, beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Kapolda Sulsel Irjen Pol Umar Septono saat melayat ke rumah salah satu korban KKSB asal Makassar, beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Insiden&nbsp;penembakan berdarah yang dilakukan&nbsp;oleh Kelompok Kriminal Seperatis Bersenjata (KKSB) di Kabupaten Nduga, Papua, menjadi perhatian serius Polda Sulawesi Selatan (Sulsel). Diam-diam, jajaran Polda Sulsel telah mempersiapkan pasukan khusus yang bakal diterjunkan ke Papua. Kapolda Sulsel Irjen Pol Umar Septono mengatakan, pasukan dengan spesifikasi khusus dipersiapkan untuk membantu&nbsp;pengamanan di lokasi utama kejadian. "Polda Sulsel ini kan sifatnya perintah. Jadi kalau diperintahkan Kapolri untuk mengirimkan, kami sudah siapkan kekuatan yang stand by ada di sini (Sulsel). Pasukan gerilya hutan. Karena posisinya (KKSB, Red) ada di hutan, jadi harus kemampuan itu yang dimiliki," kata Umar, Selasa (11/12). Jenderal bintang dua itu memastikan seluruh personel yang bakal diterjunkan telah siap. Mulai dari kualitas sumber daya pasukan, hingga perangkat-perangkat teknis lainnya. "Tapi semua itu, menuggu perintah bapak Kapolri. Jadi tergantung permintaan. Kami siapkan sebanyak-banyaknya, karena kami banyak peleton. Permintannya berapa, perintahnya nanti berapa, bisa dari Jatim atau dari sini (Sulsel) atau dari Mabes Polri," tegas Umar. Sebelumnya, Polda Sulsel telah terlibat dalam proses pemulangan 16 jenazah dari Papua, Jumat lalu(7/12). Para korban yang gugur dalam penembakan brutal itu diterbangkan dari Papua menuju Makassar.

Polda Sulsel Siapkan Pasukan Khusus Gerilya Hutan untuk Hadapi KKSB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lima-pekerja-masih-hilang-di-papua-semua-korban-pekerja-istaka-karya_m_.jpg" alt="Peti jenazah korban kebiadaban kelompok separatis Papua dikirim ke keluarga korban." width="100%">
<figcaption>Peti jenazah korban kebiadaban kelompok separatis Papua dikirim ke keluarga korban.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Evakuasi 16 jenazah korban aksi kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) dari Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, selesai. Kemarin (7/12) tujuh jenazah yang diterbangkan dengan helikopter TNI-AD tiba di Timika. TNI-Polri memastikan seluruh jenazah itu merupakan pekerja PT Istaka Karya. Kepastian tersebut diperoleh setelah rangkaian otopsi selesai kemarin. Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Infanteri Muhammad Aidi menjelaskan, tujuh jenazah tersebut tiba di Timika sekitar pukul 09.00 WIT. "Semua langsung diotopsi," katanya. Berdasar hasil otopsi, Aidi menyampaikan, seluruh jenazah dari Distrik Yigi itu merupakan pekerja PT Istaka Karya. Mereka ditemukan meninggal dengan luka tembak serta luka akibat serangan benda tajam dan benda tumpul. Hasil otopsi kemarin sekaligus menegaskan kembali bahwa sudah ada 23 pekerja PT Istaka Karya yang ditemukan TNI-Polri. Di samping 16 pekerja yang sudah meninggal, ada tujuh yang pekerja selamat. Jumlah total pekerja PT Istaka Karya berdasar hasil koordinasi dengan perusahaan itu adalah 28 orang. Dengan demikian, masih ada lima orang yang belum ditemukan. Termasuk 2 orang yang hilang dan 3 lainnya yang diduga sudah meninggal. Aidi menyampaikan nama-nama korban yang ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa tersebut. Mereka adalah Agustinus T., Jepry Simaremare, Carly Zatrino, Alpianus, Muh. Agus, Fais Syahputra, serta Yousafat. Selanjutnya, Aris Usi, Yusran, Dino Kondo, Markus Allo, Efrandy Hutagaol, Samuel Pakiding, Anugrah Tolu, Emanuel Beli Naikteas, dan Daniel Karre. Seluruh jenazah itu sudah diserahkan kepada PT Istaka Karya dan keluarga korban masing-masing. Dengan pesawat milik TNI-AU, kemarin sore seluruh jenazah diterbangkan ke Makassar dan Medan. "Ada 14 jenazah yang diturunkan di Makassar," ungkap Aidi. Dari Makassar, jenazah-jenazah itu kemudian dibawa ke rumah duka masing-masing. Selain Sulawesi, ada pula yang dibawa ke Kalimantan. Sama dengan 16 jenazah tersebut, tujuh pekerja PT Istaka Karya yang ditemukan selamat juga sudah bersama keluarga masing-masing. Mereka adalah Marthinus Sampe, Jefriyanto, Ayub, Jimmy Aritonang, Johny Arung, Tarki, dan Matheus Palinggi. Lantas, bagaimana nasib lima pekerja yang belum ditemukan? Aidi memastikan seluruh personel TNI-Polri masih bekerja di Distrik Yigi. Dia mengungkapkan, sampai kemarin, pencarian korban masih berlangsung. Mereka mencari korban yang diduga sudah meninggal maupun selamat saat berusaha melarikan diri dari kejaran KKSB. "Tetap kami lakukan pencarian sampai batas waktu yang belum kami tentukan," ujarnya. Selain itu, pasukan gabungan tersebut diperintah mengejar dan menangkap anggota KKSB. "Target kami adalah pelaku tertangkap hidup atau mati," tegas perwira menengah TNI-AD tersebut. Pasukan di Distrik Yigi bakal terus bergerak, kecuali para pelaku menyerahkan diri. "Kami akan jamin keamanan mereka," ujarnya. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berjanji berusaha maksimal untuk menangkap seluruh pelaku. "Aturan harus ditegakkan untuk diselesaikan secara hukum. Sesungguhnya kejadian ini tidak boleh dibiarkan," kata mantan KSAU itu. Bersama Polri, TNI terus melanjutkan tugas di Distrik Yigi. Peristiwa pembantaian terhadap 16 pekerja proyek oleh KKSB merupakan salah satu ledakan akibat banyaknya masalah yang tak terselesaikan di Papua. Namun, Polri memandang belum perlu ada langkah penanganan dengan berbagai jalur, baik dialog maupun militer. Penanganan masalah di Papua masih dilakukan hanya dengan pendekatan militer. Direktur Eksekutif Partnership of Advancing Democracy and Integrity M. Zuhdan menuturkan, penyebutan KKSB oleh pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah hanya menganggap kelompok itu sebagai pelaku kriminal dan separatisme. "Padahal, kriminalitas dan separatisme ini bermuara dari pendekatan politik yang salah," ungkapnya. Papua, lanjut dia, didekati dengan cara otonomi khusus oleh pemerintah. Namun, masalahnya, otonomi khusus itu hanya dinikmati elite lokal di Papua. Padahal, di Papua banyak kelompok atau suku yang malah tidak menikmati pembangunan. "Kesejahteraan itu tidak sampai ke mereka."&nbsp;

Lima Pekerja Masih Hilang di Papua, Semua Korban Pekerja Istaka Karya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/adakan-dialog-libatkan-putra-daerah_m_.jpg" alt="EVAKUASI JENAZAH: Anggota gabungan TNI-Polri saat mengevakuasi salah satu kantong jenazah dari helikopter yang mendarat di Bandara Moses Kilangin, Timika, Kamis (6/12)." width="100%">
<figcaption>EVAKUASI JENAZAH: Anggota gabungan TNI-Polri saat mengevakuasi salah satu kantong jenazah dari helikopter yang mendarat di Bandara Moses Kilangin, Timika, Kamis (6/12).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di benak masyarakat Papua, masih lekat ingatan soal tindak kekerasan militer Indonesia pada masa lampau. Pengalaman pahit mereka dulu mengalir sampai generasi sekarang. Tuntutan merdeka dan bebas menentukan hidup sendiri bukan satu-dua kali mereka suarakan. Bukan juga baru satu-dua kali mereka ungkap. Sudah puluhan tahun lamanya mereka menginginkan itu. Semua tuntutan tersebut tidak terlepas dari beragam peristiwa yang terjadi di tanah Papua. Demikian pula konflik yang selama ini terus berulang. Semua berkaitan dengan pengalaman masyarakat Papua. Kekerasan membuat rasa ingin lepas dari Indonesia tidak pernah hilang. Bahkan, kelompok pergerakan sekarang lebih berani. Mereka sudah tidak takut mati. Sebab, bagi mereka, situasi saat ini betul-betul menantang untuk berjuang. Dengan kondisi itu, pemerintah masuk lewat pendekatan yang tidak sepenuhnya tepat. Banyak pendekatan justru kurang pas. Misalnya, program pembangunan yang dilaksanakan di Papua. Baik pada <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hankam/07/12/2018/baku-tembak-dengan-separatis-papua-tni-polri-temukan-jenazah-korban" target="_blank">masa kepemimpinan Presiden Jokowi</a> maupun presiden sebelum-sebelumnya. Sering kali komunikasi antara pemerintah dan masyarakat setempat tidak tuntas dan menyeluruh. Karena itu, selalu ada yang merasa berkeberatan dengan program tersebut. Walau niat membangun baik, mestinya pemerintah tidak lupa dengan kondisi sosial masyarakat Papua. Orang Papua melihat hutan dan tanah sebagai bagian dari hidup mereka. Ketika program pembangunan jalan raya atau jembatan, misalnya, banyak orang langsung masuk. Mereka potong, tebang kayu, atau gali tanah. Bagi orang Papua, tidak bisa begitu. Harus dibicarakan, harus minta permisi. Sebab, untuk orang Papua, tanah dan pohon itu bagian hidup mereka yang juga punya tuan. Semacam pemilik yang hidup. Komunikasi tidak tuntas tersebut kian rumit saat ajakan pemerintah kepada masyarakat setempat minim. Akibatnya, partisipasi mereka juga tipis. Kebanyakan yang mengerjakan program orang luar. Termasuk, pembangunan jembatan di Distrik Yigi. Putra daerah di situ tidak dilibatkan. Hal itu sering kali memantik kecemburuan masyarakat. Padahal, mereka bisa saja diajak terlibat. Minimal untuk pekerjaan-pekerjaan kecil. Yang penting, sebisanya coba libatkan mereka. Namun, yang terjadi, malah lebih banyak pekerja dari luar. Bahkan, di awal berjalannya program pembangunan jalan trans-Papua, pemerintah menunjuk TNI untuk mengerjakan program tersebut. Itu membuat sebagian dari mereka jengkel. Sebab, mereka juga ingin didengar. Selain lewat keterlibatan langsung, mereka juga menginginkan dialog terbuka. Orang Papua sudah biasa menyelesaikan masalah lewat dialog. Mereka duduk bersama ketika ada persoalan. Dialog itulah yang sampai saat ini tidak terlaksana. Dari masa ke masa, tidak kunjung ada ruang dialog. Semangat dialog itu belum terpenuhi oleh pemerintah. Saya tidak tahu kenapa. Insiden Distrik Yigi bisa dibilang yang paling sadis dan paling besar. Sejarah pertama peristiwa seperti itu apabila benar 31 orang dibunuh. Hanya, semua itu tidak bisa terlepas dari segala macam proses yang terjadi. Di mana mereka minta dialog, tapi tidak terjadi. Hanya janji-janji. Itu sebenarnya satu puncak dari kegagalan-kegagalan komunikasi pembangunan dari pemerintah terhadap orang Papua. Saya pikir, dialog bisa saja meredakan keinginan untuk lepas dari Indonesia. Meski juga tidak semua orang Papua sependapat dengan dialog. Namun, dalam banyak hal, tentu ada yang setuju atau tidak. Dialog penting agar insiden semacam itu tidak terus-menerus terjadi. Sebab, dialog sebenarnya sesuatu yang biasa di sana. Pak Jokowi pernah sampaikan, akan ada dialog sektoral, dialog pendidikan, pembangunan, itu sesuatu yang baik.&nbsp; *) Pendiri Yayasan Teratai Hati Papua dan Peraih Yap Thiam Hien Award 2009

Adakan Dialog, Libatkan Putra Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/baku-tembak-dengan-separatis-papua-tni-polri-temukan-jenazah-korban_m_.jpg" alt="Peti-peti jenazah korban kekejaman kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) Papua dari Wamena ke Timika dengan menggunakan pesawat, Kamis (6/12)." width="100%">
<figcaption>Peti-peti jenazah korban kekejaman kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) Papua dari Wamena ke Timika dengan menggunakan pesawat, Kamis (6/12).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pencarian korban meninggal maupun selamat di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, berlanjut kemarin (6/12). Pasukan TNI-Polri yang sudah berada di sana terus menyisir lokasi kejadian. Hasilnya, mereka kembali menemukan satu jenazah korban kebrutalan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB). Dengan demikian, hingga kemarin total yang mereka temukan 16 jenazah. Sesuai rencana, evakuasi jenazah mulai berlangsung kemarin. Dengan menggunakan helikopter milik TNI-AD, 9 di antara 16 jenazah korban meninggal yang diduga pekerja PT Istaka Karya itu sudah dibawa ke Timika. Seluruh jenazah langsung ditangani tim dari Puslabfor Bareskrim Polri. "Sekarang (kemarin, Red) menjalani otopsi," terang Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Infanteri Muhammad Aidi. Perwira menengah TNI-AD yang biasa dipanggil Aidi itu menyampaikan, instansinya belum bisa memaparkan identitas setiap jenazah yang ditemukan di Distrik Yigi. Di antara sembilan jenazah yang sudah dibawa ke Timika, tadi malam baru tujuh jenazah yang sudah teridentifikasi. Mereka adalah Agustinus T., Jepry Simaremare, Carly Zatrino, Alpianus, Muh. Agus, Fais Syahputra, dan Yousafat. Seluruhnya pekerja dari PT Istaka Karya. Berdasar pengamatan fisik, sambung Aidi, ada beragam luka tembak pada tubuh sembilan jenazah itu. Mulai luka tembak di bagian kepala hingga dada. "Tertembak di organ-organ yang mematikan semua," imbuhnya. Adakah tanda-tanda bekas serangan benda tajam? Dia kembali menyebut informasi secara detail akan dilaporkan setelah otopsi. "Nanti, itu tim Puslabfor (Bareskrim) Polri," tambahnya. Mengenai tujuh jenazah lain, sampai kemarin sore, menurut Aidi, mereka belum bisa dievakuasi. Dia tidak menjelaskan secara pasti kapan jenazah-jenazah itu bakal dibawa. Yang pasti, TNI-Polri berusaha secepatnya. "Yang jelas, kalau malam ini (tadi malam) cuaca sudah tidak memungkinkan. Berarti menunggu besok (hari ini)," terang Aidi. Selain cuaca, faktor keselamatan dan keamanan jadi perhatian. Sebab, KKSB terus menyerang para personel TNI-Polri yang bergerak di Distrik Yigi. Kontak senjata dilaporkan kembali terjadi kemarin siang. "Saya dapat laporan jam 12.30 WIT kurang lebih, tim evakuasi mendapat serangan dari KKSB," ucap dia. Beruntung, tidak ada satu pun aparat yang menjadi korban. Berdasar laporan sebelumnya, memang sudah diidentifikasi bahwa KKSB akan memilih Bukit Kabo sebagai lokasi penyerangan. Harapannya, aksi itu akan mengganggu TNI-Polri yang datang untuk melaksanakan evakuasi. Namun, gangguan tersebut tidak membuat prajurit TNI dan Polri mundur. Aidi memastikan, mereka bakal terus melaksanakan tugas. Baik pencarian maupun evakuasi. Aidi mengakui, sejumlah keluarga korban dari PT Istaka Karya sudah berdatangan ke Papua. Ada yang menunggu di Timika dan Wamena. "Ada dari Makassar, ada orang Jawa," ungkapnya. Khusus Serda Handoko yang gugur setelah kena timah panas dari senjata KKSB, TNI sudah menaikkan pangkatnya menjadi sertu. Jenazah Sertu Anumerta Handoko juga sudah diterbangkan dari Timika ke Sorong. Selain mengevakuasi sembilan jenazah, kemarin TNI-Polri mengevakuasi delapan masyarakat sipil dari Distrik Yigi. Di antara delapan orang itu ada pekerja PT Istaka Karya. Wakapendam XVII/Cenderawasih Letkol Infanteri Dax Sianturi menjelaskan, delapan orang itu ditemukan dua hari lalu (5/12). Mereka ditemukan bersama pekerja PT Istaka Karya bernama Jhony Arung. "Namun, baru bisa dilaporkan pagi ini (kemarin) karena keterbatasan kemampuan alat komunikasi," ujarnya. Selain pegawai PT Istaka Karya, delapan orang sipil itu terdiri atas dokter yang bertugas di Distrik Yigi dan para pekerja di rumah dokter tersebut. Kemarin Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa, Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto, dan pejabat teras TNI-Polri lainnya turut memimpin upaya evakuasi korban dari Distrik Yigi. Dalam kesempatan itu, Hadi menegaskan kembali bahwa seluruh anggota KKSB bakal dikejar sampai tertangkap. Hadi juga menjelaskan rencana TNI dan Polri membentuk tim keamanan di Papua. Tim tersebut bertugas memastikan pembangunan infrastruktur di Nduga berjalan lancar. Kedua pihak sudah membicarakan hal itu. Selanjutnya, mereka tinggal berkoordinasi dengan pemerintah. "Nanti segera dikoordinasikan dengan Kementerian PUPR," ungkap orang nomor satu di institusi militer tanah air tersebut. Sementara itu, Kadivhumas Polri Brigjen M. Iqbal menjelaskan, operasi pengejaran KKSB pimpinan Egianus Kogoya terus dilakukan. Yang disayangkan, sebenarnya Distrik Yigi awalnya merupakan daerah aman. "Lalu KKSB Egianus Kogoya masuk ke Yigi saat melarikan diri dari pengejaran TNI dan Polri," ungkapnya. Masuknya KKSB itu berdampak besar terhadap keamanan Yigi. Distrik Yigi yang semula masuk kategori aman akhirnya menjadi zona merah atau daerah rawan. "Namun, kami akan berupaya menegakkan hukum terhadap mereka," papar mantan Wakapolda Jatim tersebut. Versi TPNPB-OPM Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom tidak mengakui sebutan KKSB dari pemerintah. Yang ada merupakan TPNPB-OPM yang bertujuan mendapatkan kemerdekaan. "Kami ini dalam posisi dijajah," ucapnya. Sebby menceritakan sejarah terbentuknya TPNPB-OPM. Menurut dia, kelompoknya terbentuk karena berbagai kejahatan luar biasa yang pernah dilakukan pemerintah Indonesia melalui TNI dan Polri. "Berbagai pelanggaran HAM terjadi dan tidak diadili, korbannya warga asli Papua," ujarnya. Pelanggaran HAM yang paling diingatnya diduga terjadi pada 1977. Dia mengklaim, 500 ribu warga Papua terbunuh saat itu. "Saya masih kecil, tidak mengetahui jelas apa yang terjadi. Tapi, kami memiliki dokumen soal pelanggaran HAM itu." Jumlah dokumen terkait pelanggaran HAM di Papua tersebut, menurut Sebby, sudah menggunung. Dia menjelaskan, banyak sekali pelanggaran HAM yang terjadi. "Kalau mau, saya berikan dokumen itu, sangat banyak," paparnya kepada Jawa Pos kemarin. Dia menyebut TNI-Polri memperlakukan rakyat Papua seperti binatang. "Entah mengapa, kalau polisi di Jawa ramah, tapi begitu di Papua menjadi kejam," tuturnya.&nbsp;

Baku Tembak dengan Separatis Papua, TNI-Polri Temukan Jenazah Korban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jalan-tengah-rekonsiliasi-dengan-papua_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Jalan Tengah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Jalan Tengah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam sepekan terakhir, Papua menjadi tajuk utama di media-media lokal, nasional, maupun internasional. Semua berawal dari penahanan ratusan mahasiswa Papua, terbanyak di Surabaya, sebelum peringatan 1 Desember. Tanggal itu keramat bagi orang Papua. Mereka mengklaim telah mendeklarasikan kemerdekaan dan mengibarkan bendera Bintang Kejora. Untuk memahami tentang itu, tulisan penulis asal Papua Bernard Agapa di Suara Papua berjudul Makna 1 Desember 1961 bagi Rakyat Papua bisa digunakan sebagai sumber terbaik. Secara politik, status bergabungnya Papua ke Indonesia memang masih diperdebatkan. Dari berbagai sumber penelitian, dokumen terbaru yang diterbitkan Lembaga Arsip Amerika, dan surat kabel diplomat Inggris, diduga terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sebelum dan saat Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) digelar pada 1969 di bawah pemerintahan Orde Baru Soeharto saat itu. Ketika itu 800.000 warga Papua hanya diwakili 1.026 orang untuk memilih apakah akan bergabung dengan Indonesia atau tidak. Orang Papua menganggap itu bukan pilihan, melainkan paksaan. Sebab, tidak ada one man one vote (jangan berharap menemukan alternatif sejarah seperti itu di buku-buku sekolah terbitan Orde Baru). Ketika 31 pekerja jalan trans-Papua ditembak paramiliter <a href="https://jawapos.com/nasional/hankam/06/12/2018/begini-kekejaman-kelompok-separatis-papua-terhadap-korban-pembantaian" target="_blank">Organisasi Papua Merdeka</a> (OPM), gelombang kemarahan terhadap kelompok-kelompok pro kemerdekaan Papua langsung meningkat dengan cepat. Dan dikaitkan dengan aksi-aksi kelompok pro kemerdekaan lainnya. Tanpa menyadari bahwa KNPB dan OPM adalah dua organisasi yang punya perbedaan cara berjuang. Mereka tidak selalu sepakat. Ada tiga organisasi yang memperjuangkan "penentuan nasib sendiri" di Papua. KNPB yang berfokus pada anak muda di kampus, OPM yang merupakan paramiliter dan satu-satunya organisasi yang memakai senjata dan bergerilya, serta United Liberation Movement for West Papua (ULM WP) yang berfokus pada lobi internasional seperti di PBB. Akar Konflik Sepuluh tahun yang lalu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah menerbitkan buku berjudul Papua Roadmap: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future. Buku yang sangat penting itu membahas empat akar konflik di Papua. Adriana Elisabeth, peneliti yang menyusun buku tersebut, mengungkap empat hal utama mengapa konflik di Papua tidak kunjung usai. Marginalisasi dan diskriminasi, kegagalan pembangunan, pelanggaran HAM (pemenjaraan dan pembunuhan bagi yang kontra), serta sejarah dan status politik. Keempatnya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Itu berarti penyelesaian masalah Papua tidak bisa hanya menyelesaikan satu di antara empat masalah tersebut. Empat akar masalah tersebut merupakan hal yang akrab bagi kami, jurnalis yang biasa meliput di Papua atau jurnalis asli Papua. Saya belajar dari pengalaman meliput di Papua selama beberapa tahun terakhir dan tidak membantah pernyataan Adriana. Pengungkapan Kebenaran Dari perjalanan-perjalanan tersebut, ada banyak hal yang saya pahami. Merujuk temuan LIPI, marginalisasi dan diskriminasi terjadi karena orang Indonesia memang belum siap menerima dan terbuka dengan orang Papua. BBC Indonesia pernah memuat liputan khusus bagaimana mahasiswa Papua di Jogjakarta kesulitan untuk mencari tempat kos. Padahal, kita selalu meminta mereka, orang-orang Papua, mengakui NKRI. Faktor kedua adalah kegagalan pembangunan. Pertanyaan itu yang paling sensitif. Sebab, pendukung petahana pasti akan bertahan dengan pendapatnya bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan upaya maksimal untuk membangun Papua. Tapi, pembangunan jalan-jalan trans-Papua tersebut juga menjadi tanda tanya dan perdebatan di Papua. Siapa yang akan menikmati? Yang ketiga adalah pelanggaran HAM. Salah satu pelanggaran HAM terberat yang terjadi di masa pemerintahan Jokowi adalah penembakan anak-anak di Paniai oleh anggota TNI. Jokowi berjanji menuntaskan, tapi hingga hari ini belum pernah terealisasi. Keempat adalah sejarah dan status politik. Indonesia harus membuka dialog politik, sebagaimana pemerintahan Jokowi yang berani menggelar simposium untuk membahas apa yang terjadi pada 1965 pada 2016 lalu. Sejarah dan status politik bergabungnya Papua ke Indonesia masih belum tuntas. Sejujurnya, jika Indonesia ingin "rerekonsiliasi" dengan Papua, klausul itulah yang harus diutamakan. Sebab, syarat pertama "rekonsiliasi" adalah telling the truth. Atau pengungkapan kebenaran, mengungkap peristiwa yang sebenarnya, apa yang terjadi pada saat Pepera tahun 1969 digelar? Apakah berlangsung dengan adil? Jika empat akar konflik tersebut diselesaikan secara terbuka, tanpa ada satu pun yang diabaikan, mungkin pemerintah bisa menghentikan rantai kekerasan di Papua. Baik oleh TNI ataupun OPM.&nbsp; *) Freelance Investigative Journalist

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kelompok kriminal separatis bersenjata

Berita Terkini