<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/088-nkri.jpg" alt="Salah seorang mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI) melakukan ikrar setia kepada NKRI dan Pancasila di Kantor Gubernur Jawa Timur, Senin (8/8). Moch Asim/Antara " width="100%">
<figcaption>Salah seorang mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI) melakukan ikrar setia kepada NKRI dan Pancasila di Kantor Gubernur Jawa Timur, Senin (8/8). Moch Asim/Antara </figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rohaniwan Antonius Benny Susetyo atau biasa dikenal Romo Benny mengatakan, pembubaran Jamaah Islamiyah (JI) adalah langkah yang sangat besar dalam sejarah upaya deradkalisasi di Indonesia. "Hal ini bukan sekadar formalitas, melainkan cerminan perubahan paradigma dalam pola pikir para mantan anggota JI. Keputusan ini menunjukkan keberhasilan program deradikalisasi yang dilakukan," ujar Romo Benny yang juga merupakan Tenaga Ahli Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu, Rabu (10/7). Romo Benny menyebut bahwa keputusan ini menunjukkan keberhasilan program deradikalisasi yang dilakukan pemerintah. Karena selama ini JI dikenal sebagai organisasi yang memiliki jaringan luas dan struktur yang solid. Mereka telah terlibat dalam berbagai aksi yang menciptakan ketakutan di masyarakat. "Ketika sebuah organisasi sebesar dan sekuat JI memutuskan untuk membubarkan diri dan kembali ke pangkuan NKRI, itu berarti ada perubahan fundamental dalam cara mereka melihat dunia," katanya. Dalam pendekatannya yang lebih filosofis, dia menambahkan bahwa pembubaran ini menunjukkan adanya keinginan kuat dari para mantan anggota JI untuk memperbaiki diri dan kembali ke jalan yang benar. "Ini adalah sebuah tanda bahwa ada kesadaran yang tumbuh dalam diri mereka, bahwa jalan yang mereka pilih sebelumnya adalah keliru, kita juga perlu mengapresiasi peran ulama dan tokoh masyarakat dalam proses deradikalisasi ini. Menurutnya, tanpa dukungan dari tokoh agama yang dihormati, proses deradikalisasi tidak akan berjalan efektif," ujarnya. Lebih lanjut Romo Benny juga menjelaskan tentang metode deradikalisasi melalui pendekatan humanis dan non-kekerasan adalah kunci utama dalam mengubah pola pikir para mantan anggota organisasi radikal. "Kita mengedepankan dialog, pendidikan, dan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila," kata Benny. Ia juga menambahkan, pendekatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga, tokoh agama, dan masyarakat. Pendekatan humanis yang dimaksud oleh Benny mencakup berbagai strategi yang bertujuan untuk menyentuh hati dan pikiran para mantan anggota JI. "Salah satu strategi tersebut adalah mengadakan dialog secara berkala antara mantan anggota JI dengan para tokoh agama dan masyarakat. Dalam dialog ini, kita tidak hanya berbicara tentang ideologi, tetapi juga tentang nilai-nilai kemanusiaan dan pentingnya hidup damai dalam masyarakat," jelas Romo Benny. Selain itu, katanya, dipandang perlu juga mengadakan berbagai program pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para mantan anggota JI tentang Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan. "Perlu kelas-kelas khusus yang diajarkan oleh para pakar dan ulama yang memiliki pemahaman mendalam tentang Pancasila," tambah Benny. Program pendidikan ini tidak hanya terbatas pada teori, tetapi juga mencakup kegiatan praktik yang mengajarkan keterampilan hidup dan kerja sama dalam masyarakat. Karena deradikalisasi yang diterapkan dengan pendekatan humanis dan non-kekerasan. "Ini penting untuk mengubah pola pikir para mantan pengikut organisasi radikal ini kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Selain itu, diskusi juga menyoroti metode yang tepat dan efektif untuk menjaga kontinuitas deradikalisasi tersebut," ujarnya. Sebab, dengan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai lembaga, bangsa ini bisa mengatasi tantangan dalam proses deradikalisasi dan menjaga kontinuitas program ini. "Dengan dukungan yang tepat, para mantan anggota JI bisa hidup mandiri dan berkontribusi positif bagi masyarakat, sehingga kita bisa membangun Indonesia yang lebih damai, toleran, dan inklusif," pungkasnya.

Romo Benny menyebut bahwa keputusan ini menunjukkan keberhasilan program deradikalisasi yang dilakukan pemerintah.

Romo Benny Sebut Kembalinya Jamaah Islamiyah ke Pangkuan NKRI jadi Sejarah Keberhasilan Deradikalisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/terduga_teroris.jpg" alt="AMANKAN BARANG BUKTI: Tim Densus 88 dan Gegana Brimob Polda Sulsel melakukan penggeledahan di rumah orang tua pelaku bom bunuh diri Gereja Katedral di Jalan Tinumbu, Makassar, Senin (29/3). (TAWAKKAL/FAJAR)" width="100%">
<figcaption>AMANKAN BARANG BUKTI: Tim Densus 88 dan Gegana Brimob Polda Sulsel melakukan penggeledahan di rumah orang tua pelaku bom bunuh diri Gereja Katedral di Jalan Tinumbu, Makassar, Senin (29/3). (TAWAKKAL/FAJAR)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah diminta untuk mewaspadai kemunculan kelompok ekstremis pada setiap agenda nasional. Pesatnya perkembangan media sosial (medsos) menjadi celah bagi mereka untuk melakukan doktrin dan mengembangkan paham. Ketua Prodi Kajian Terorisme Sekolah Kajian Stratejik Global Universitas Indonesia (SKSG UI) Muhamad Syauqillah mengatakan, pemerintah harus menaruh perhatian adanya kelompok ekstremis. Contohnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ormas itu meski sudah dibubarkan tetapi kembali memperlihatkan diri di masa transisi kepemimpinan 2024. Menurut Muhamad Syauqillah, kelompok eksremis selalu mencari celah di tengah berbagai macam agenda nasional. Kemunculan HTI merupakan sinyal kuat bahwa organisasi transnasional ini masih eksis di Indonesia. "Meskipun HTI sudah dibubarkan secara resmi oleh pemerintah, tapi sejatinya sel-selnya masih tertancap kuat. Bayangkan, acara HTI beberapa waktu lalu dihadiri oleh ribuan orang. Pesannya gamblang: menegakkan khilafah," tegas Syauqillah kepada wartawan pada Kamis (22/2). Syauqillah berpendapat, gerakan khilafah harus menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah tidak boleh terlena dengan terjadinya tren penurunan angka kejahatan terorisme akhir-akhir ini. "Pemikiran radikalisme dan ekstremisme yang berbahaya bagi ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI masih mengemuka," imbuhnya. Dia menyebut, era media sosial yang begitu bebas akan sangat rawan sekali warganet terpapar dengan agitasi dan propaganda kelompok radikalis-ekstremis. Kelompok yang rawan terhasut itu seperti perempuan dan anak muda, baik milenial maupun gen-Z. "Mereka sangat mungkin akan jadi sasaran target kelompok radikal teror untuk direkrut dan digalang sebagai simpatisan baru," tegasnya. Terlebih saat ini, suasana politik nasional masih panas. Polarisasi konfliktual di tingkat elite politik belum juga ada tanda-tanda rekonsiliasi total. "Kalau ketegangan pasca pemilu 2024 dan tidak dimitigasi dengan cepat, kelompok teroris yang selama ini tertidur akan bangun kembali, lalu membonceng kerusuhan politik," terangnya. Oleh karena itu, Syauqillah mengingatkan pihak pemerintah mesti meningkatkan tingkat kewaspadaan dan ketegasan terhadap kampanye paham yang jelas bertentangan dengan Pancasila, jika perlu dibuat aturan yang tegas melarang penyebaran ideologi anti Pancasila. Lebih baik mencegah daripada mengobati luka akibat kelalaian kita memastikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Tren terorisme juga mengalami pergeseran, khususnya terorisme siber. "Semua unsur-unsur keamanan, mesti menghadirkan formula yang tepat untuk mengatasi ancaman terorisme siber secara komprehensif. Terutama juga membangun kontra narasi terhadap kampanye khilafah dari bekas pentolan HTI tadi," pungkasnya.

Pemerintah diminta untuk mewaspadai kemunculan kelompok ekstremis pada setiap agenda nasional. Medsos menjadi celah bagi mereka.

Kelompok Ekstremis Cari Celah Muncul Setiap Agenda Nasional, Pemerintah Diminta Waspada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Boy-Rafli-BNPT.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemilu 2024 berpotensi ditunggangi kepentingan kelompok ekstremis, bahkan teroris. Hal itu menjadi salah satu isu yang diantisipasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) setahun ke depan.  Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar mengatakan, meski kelompok ekstremis menolak legalitas pelaksanaan pemilu, mereka tetap berupaya menciptakan kekacauan melalui pemilu. Tentunya memanfaatkan suhu politik yang memanas. ”Ada itu. Sudah ada perubahan strategi dari peluru (teror langsung) ke kotak suara,” ujarnya dalam dialog kebangsaan bersama parpol dalam persiapan pemilu di Jakarta kemarin (13/3).  Bahkan, lanjut Boy, pihaknya menengarai ada sejumlah oknum ekstremis yang sudah masuk ke dalam partai politik. Untungnya, partai politik yang terindikasi disusupi ekstremis itu gagal lolos dalam verifikasi calon peserta pemilu di KPU RI. Salah satu yang berpotensi ditunggangi adalah isu SARA yang akan memecah belah masyarakat. Mereka berharap terjadi kekerasan di masyarakat.  ”Ini satu siasat jaringan yang terafiliasi kelompok intoleran untuk bisa menjadi bagian dari pesta demokrasi dengan masuk ke dalam pesta demokrasi kita,” imbuhnya.  Untuk meminimalkan agenda tersebut, pihaknya menggandeng KPU, Bawaslu, dan partai politik. Harapannya, semua stakeholder bisa mencegah pola kampanye politik yang berorientasi pecah belah melalui isu identitas.  Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi upaya mitigasi yang dilakukan BNPT. Dia mengatakan, isu polarisasi yang berpotensi disusupi sudah menjadi perhatian pemerintah. Sejumlah upaya sudah dilakukan. Di antaranya, mengurangi masa kampanye dari biasanya lebih dari tiga bulan menjadi 75 hari saja. ”Masa kampanye itu adalah masa rawan terjadinya polarisasi. Jadi, ini akan mengurangi potensi keterbelahan,” ujarnya.  Kedua, lanjut Tito, pemerintah akan terus menggaungkan isu kebinekaan di masyarakat.  Sementara itu, Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin mengingatkan partai untuk tidak menghalalkan segala cara demi meraih kemenangan. Dia berharap polarisasi masyarakat pada Pemilu 2019 jangan sampai terulang kembali. Parpol harus menggunakan cara-cara yang tepat dalam menggaet suara rakyat. Tidak dengan cara yang bisa menimbulkan perpecahan.  ”Tidak menggunakan narasi-narasi yang bisa merusak keutuhan bangsa. Dan tidak menghalalkan semua cara untuk memperoleh kemenangan,” kata Ma’ruf kepada wartawan seusai acara.

BNPT Sebut Ekstremis Terindikasi Tunggangi Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Penembakan-Vindinvest.jpg" alt="Penembakan, Vindinvest" width="100%">
<figcaption>Penembakan, Vindinvest</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kelompok yang diduga ekstremis menewaskan sedikitnya 21 warga sipil dalam serangan di sebuah desa di Republik Demokratik Kongo timur tadi malam, kata kelompok HAM dan saksi mata pada Senin (4/4), dikutip dari ANTARA.  Pelaku yang diyakini berasal dari Pasukan Demokrat Bersekutu (ADF) menyerang desa Masambo pada Minggu malam, kata presiden kelompok HAM Ruenzori Sector Civil Society Ricardo Rupande.  Desa Masambo berada di sekitar 40 km timur Kota Beni di distrik Ruenzori.  ADF merupakan milisi Uganda yang beroperasi di Kongo timur sejak 1990an. Kelompok itu disalahkan atas ribuan kematian sejak kembali muncul pada 2013. Banyak pembantaian tengah malam dilakukan dengan menggunakan parang dan kapak.  "Tak menyangka saya masih hidup. Kami sudah berada di tempat tidur ketika kami mendengar suara sepatu bot di luar dan peluru. Usai terdengar tangisan korban kami baru sadar terjadi penggerebekan," kata Kakule Saanane, warga Masambo.  Keduanya mengatakan sejauh ini telah ditemukan 21 jasad, namun jumlah korban tewas kemungkinan bertambah.  Juru bicara militer Kongo Antony Mwalushayi mengatakan pihaknya akan mengeluarkan pernyataan begitu evaluasi keamanan lokasi selesai.  Uganda mengirim lebih dari 1.000 tentara ke Kongo pada Desember untuk menggelar operasi gabungan melawan ADF.

21 Warga Sipil di Kongo Timur Dibantai Kelompok Ekstremis

kelompok ekstremis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kelompok ekstremis

Berita Terkini

Romo Benny Sebut Kembalinya Jamaah Islamiyah ke Pangkuan NKRI jadi Sejarah Keberhasilan Deradikalisasi

Kelompok Ekstremis Cari Celah Muncul Setiap Agenda Nasional, Pemerintah Diminta Waspada

BNPT Sebut Ekstremis Terindikasi Tunggangi Pemilu 2024

21 Warga Sipil di Kongo Timur Dibantai Kelompok Ekstremis

Download Aplikasi JawaPos.com