<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/17/sda-2-3373521527.jpg" alt="Ruang rawat inap di RSUD Sidoarjo Barat. (Radar Sidoarjo)" width="100%">
<figcaption>Ruang rawat inap di RSUD Sidoarjo Barat. (Radar Sidoarjo)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Kelas rawat inap standar (KRIS) yang bertujuan meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan diterapkan selambatnya pada 1 Juli 2025. Hingga waktu tersebut, pemerintah, BPJS Kesehatan, dan rumah sakit akan melakukan penyesuaian selama masa transisi.</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024, ada 12 kriteria yang ditetapkan. Pemerintah kini mendorong rumah sakit untuk berbenah sesuai dengan standar KRIS.</p> <p>Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Mohammad Syahril menyatakan, tahun ini ditargetkan ada 2.432 rumah sakit yang telah memenuhi standar KRIS. &rdquo;Sampai tanggal 30 April (2024) sudah mencapai 1.053 rumah sakit,&rdquo; jelasnya kemarin (15/5).</p> <p>Dia menegaskan, tujuan KRIS adalah menjamin peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mendapat perlakuan yang baik. KRIS mengatur sarana-prasarana ruang rawat inap terstandar. &rdquo;Masih banyak rumah sakit yang menerapkan kelas 3-nya dengan lima sampai delapan orang. Dengan KRIS, maksimal hanya empat tempat tidur,&rdquo; ujar Syahril.</p> <p>Pria yang juga menjabat direktur RSUP Fatmawati itu mengungkapkan, rumah sakitnya sudah mengikuti uji coba KRIS. Awalnya, jumlah tempat tidur berkurang karena RS harus menyesuaikan aturan satu ruangan maksimal empat tempat tidur. Nah, agar tidak mengurangi jumlah tempat tidur, manajemen harus merombak ruangan yang tidak digunakan untuk dijadikan bangsal. &rdquo;Memang harus ada biaya yang dikeluarkan rumah sakit. Tapi, ini konsekuensi bisnis,&rdquo; tuturnya.</p> <p>Terpisah, Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) dr Iing Ichsan Hanafi menyebut penerapan KRIS digaungkan sejak 2022. ARSSI dilibatkan dalam penyusunan aturan tersebut. Akibat pandemi Covid-19, organisasi minta penerapan ditunda. &rdquo;Sebenarnya syarat KRIS itu sudah digunakan saat kredensialing (asesmen) yang dilakukan BPJS Kesehatan,&rdquo; ungkapnya. Karena itulah, rumah sakit mulai berbenah.</p> <p>Dalam penerapannya, tidak dimungkiri rumah sakit harus mengeluarkan dana investasi yang besar. Untuk rumah sakit milik pemerintah seperti RSUD, perbaikannya akan dibiayai pemerintah. Sementara, RS swasta harus mencari dana sendiri.</p> <p>Dia berharap ada bantuan dari pemerintah. Menurut Ichsan, ada berbagai cara untuk membantu. Salah satunya, memberikan insentif atau keringanan pajak.</p> <p>Lantas, bagaimana implikasi KRIS dengan kelas perawatan pasien BPJS Kesehatan, termasuk besaran iurannya? Kepala Pusat Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan Kemenkes Irsan Moeis menjelaskan, dalam Perpres 59/2024 tidak ada amanat tentang penyesuaian tarif. &rdquo;Amanatnya adalah diberlakukan masa transisi sampai 30 Juni 2025,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Dalam pasal103B ayat (8) hanya disebutkan bahwa penetapan manfaat, tarif, dan iuran BPJS Kesehatan akan dilakukan selambatnya 1 Juli 2025.</p> <p>Menurut Irsan, dalam perpres anyar ada amanat kepada Kemenkes, BPJS Kesehatan, DJSN, dan Kementerian Keuangan untuk melakukan evaluasi. Dari evaluasi itu akan ditetapkan tarif, manfaat, dan besaran iurannya.</p> <p class="class-paragraph"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014654812/kriteria-kris-bpjs-kesehatan-1-ruang-rawat-inap-maksimal-4-tempat-tidur">Kriteria KRIS BPJS Kesehatan, 1 Ruang Rawat Inap Maksimal 4 Tempat Tidur</a></strong></p> <p>Pada kesempatan lain, Ketua DJSN Agus Suprapto menyatakan bahwa penghitungan iuran peserta BPJS Kesehatan akan terus dievaluasi. &rdquo;Kita harus hitung aktuaria, ya. Bergantung kebijakan presiden baru,&rdquo; katanya.</p> <p>Menurut Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah, ada beberapa kriteria yang memengaruhi besaran iuran. Selain penghitungan aktuaria, kemampuan masyarakat juga menjadi pertimbangan. &rdquo;Termasuk kenaikan tarif dan inflasi,&rdquo; ujarnya. Saat ini tarif iuran BPJS Kesehatan tetap sesuai dengan aturan Perpres 64/2020. <strong>(lyn/c14/fal)</strong></p> <p>---</p> <p><strong>12 KRITERIA KELAS RAWAT INAP STANDAR</strong></p> <p>1. Komponen bangunan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi</p> <p>2. Ventilasi udara</p> <p>3. Pencahayaan ruangan</p> <p>4. Kelengkapan tempat tidur</p> <p>5. Nakas per tempat tidur</p> <p>6. Temperatur ruangan</p> <p>7. Ruang rawat dibagi berdasar jenis kelamin, anak atau dewasa, serta penyakit infeksi atau noninfeksi</p> <p>8. Kepadatan ruang rawat dan kualitas tempat tidur</p> <p>9. Tirai/partisi antar-tempat tidur</p> <p class="class-paragraph">10. Kamar mandi dalam ruang rawat inap</p> <p>11. Kamar mandi memenuhi standar aksesibilitas</p> <p>12. Outlet oksigen</p> <p>Sumber: Perpres 59/2024</p>

Kelas rawat inap standar (KRIS) yang bertujuan meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan rumah sakit (RS) kepada pasien.

Kemenkes Rilis 12 Kriteria Kelas Rawat Inap Standar, Tahun Ini Ditarget 2.432 RS Penuhi Standar KRIS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/14/WhatsApp-Image-2024-05-14-at-154128-3943059900.jpg" alt="BPJS Kesehatan." width="100%">
<figcaption>BPJS Kesehatan.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril mengatakan bahwa penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) setara dengan ruang rawat inap kelas 2 BPJS saat ini.&nbsp;</p> <div dir="auto">"Iya dong, (setara) kelas 2. Tapi jangan begitu. Pokoknya KRIS gitu aja," ujarnya kepada wartawan, Rabu (15/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui bahwa dalam KRIS, maksimal satu ruangan hanya empat tempat tidur. Hal itu tak jauh berbeda dengan kelas 2 BPJS saat ini yang jumlahnya 3-5 tempat tidur per ruangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014654693/saat-raker-pkpu-pilkada-2024-legislator-pdip-minta-politik-uang-dilegalkan">Saat Raker PKPU Pilkada 2024, Legislator PDIP Minta Politik Uang Dilegalkan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Syahril juga mengatakan bahwa dengan penerapan KRIS, beberapa standar lain seperti AC, kamar mandi, hingga bel untuk pasien diatur untuk satu orang satu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tadi maksimal hanya empat tidur, antara satu bed dengan bed lain 1,5 meter, kemudian penyekatnya harus sampak atas, oksigen itu, bel pasien satu satu, kamar mandi di dalem," terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menghapus sistem kelas 1, 2, 3 dalam pelayanan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sebagai gantinya, BPJS akan menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Keputusan itu diteken Presiden Jokowi pada Rabu, 8 Mei 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penerapan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46A dilaksanakan secara menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 30 Juni 2025," demikian bunyi Pasal 103B Ayat (1), dikutip Senin (13/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril mengatakan bahwa penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) setara dengan ruang rawat inap

Kemenkes Sebut Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) Setara Kelas 2 BPJS

<p><strong>&nbsp;</strong></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/02/Screenshot-2024-01-02-172756-4124984584.png" alt="BPJS Kesehatan Buka Lowongan Kerja Pegawai Administrasi Tidak Tetap (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>BPJS Kesehatan Buka Lowongan Kerja Pegawai Administrasi Tidak Tetap (JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengganti sistem kelas 1, 2, 3 dalam pelayanan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Hal itu untuk membuat pelayanan rawat inap bagi peserta BPJS Kesehatan tak lagi diskriminatif.</p> <div dir="auto">Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, ada ketentuan khusus ruang rawat di RS agar punya standar minimal yang sama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu tertera dalam pasal 46A sebagai berikut:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">(1) Kriteria fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (7) terdiri atas:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">a. komponen bangunan yang digunakan tidak</div> <div dir="auto">boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">b. ventilasi udara;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">c. pencahayaan ruangan;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">d. kelengkapan tempat tidur;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">e. nakas per tempat tidur;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">f. temperatur ruangan;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">g. ruang rawat dibagi berdasarkan jenis kelamin,</div> <div dir="auto">anak atau dewasa, serta penyakit infeksi atau</div> <div dir="auto">noninfeksi;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">h. kepadatan ruang rawat dan kualitas tempat</div> <div dir="auto">tidur;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">i. tirat/partisi antar tempat tidur;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">j. kamar mandi dalam ruangan rawat inap;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">k. kamar mandi memenuhi standar aksesibilitas;</div> <div dir="auto">dan outlet oksigen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun begitu, Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menyebut bahwa ketentuan terkait standar minimal kamar rawat saat KRIS diberlakukan masih harus dimatangkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk mekanisme dan detail terkait KRIS kami masih menunggu aturan turunannya, yaitu Permen," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menghapus sistem kelas 1, 2, 3 dalam pelayanan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sebagai gantinya, BPJS akan menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Keputusan itu diteken Presiden Jokowi pada Rabu, 8 Mei 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014650806/pembayaran-klaim-bpjs-kesehatan-ke-faskes-lebih-cepat-dari-ketentuan">Pembayaran Klaim BPJS Kesehatan ke Faskes Lebih Cepat dari Ketentuan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penerapan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46A dilaksanakan secara menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 30 Juni 2025," demikian bunyi Pasal 103B Ayat (1), dikutip Senin (13/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Kriteria fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46

Sistem Kelas BPJS Diganti KRIS, Begini Standar Minimal Kamar yang Nantinya Didapatkan Pasien

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/bpjs-kesehatan.png" alt="Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti. (WS Hendra" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti. (WS Hendra</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> – BPJS Kesehatan mengumumkan jumlah peserta per 1 Maret lalu ada 252,1 juta jiwa atau 90 persen dari penduduk Indonesia. Target universal health coverage (UHC) peserta BPJS Kesehatan menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pembangunan Nasional (RPJMN) pada 2024 nanti adalah 98 persen.<br /> <br /> Dalam layanan kepesertaan, kelas rawat inap standar (KRIS) sedang diuji untuk nanti diaplikasikan. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti optimis KRIS tidak membuat jumlah peserta akan turun.<br /> <br /> Menurut Ghufron saat memberikan sambutan pada acara UHC Award Selasa (14/3) menuturkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran dalam mengajak penduduknya untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dia cukup bangga karena di negara lain UHC bisa diperoleh dalam kurun waktu 100 tahun. Namun, Indonesia hanya butuh waktu kurang dari sepuluh tahun. “Indonesia menjadi negara dengan kecepatan cakupan tercepat,” ungkapnya.<br /> <br /> UHC merupakan konsep yang dikembangkan oleh badan kesehatan dunia (WHO). Konsep ini merupakan cakupan masyarakat yang memperoleh akses keseatan tanpa ada kesulitan teknis dan keuangan. Ada 22 propinsi dan 334 kabupaten/kota yang mendapatkan anugrah UHC award. Hanya ada dua propinsi di Jawa yang mendapatkan penghargaan ini, yakni DKI Jakarta dan DI Jogjakarta.<br /> <br /> Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur baru sebagian kabupaten/kotanya UHC. Ghufron tidak bisa menjawab secara spesifik. Padahal sudah banyak kabupaten/kota dan propinsi yang mendapatkan UHC. “Kendalanya untuk sektor informalnya. Jadi peserta bukan penerima upah, seperti petani dan penjual bakso,” ungkapnya.<br /> <br /> Untuk target UHC yang mencapai 98 persen pada tahun depan dianggapnya terlalu tinggi. Dengan bertumbuhnya cakupan kepesertaan JKN-KIS, angka pemanfaatan pelayanan kesehatan pun turut meningkat. Dari 92,3 juta pemanfaatan pada tahun 2014, menjadi 502,8 juta pemanfaatan pada tahun 2022.<br /> <br /> “Untuk itu kami mendorong Pemda lain untuk dapat segera mengejar cakupan kepesertaan di daerahnya dan diintegrasikan dengan Program JKN-KIS. Sebab, salah satu keuntungan Program JKN-KIS adalah memiliki asas portabilitas dan dapat dimanfaatkan meskipun dalam keadaan sehat,” katanya.<br /> <br /> Tingginya cakupan kepesertaan diharapkan diimbangi dengan layanan kesehatan yang berkualitas. “Untuk itu, BPJS Kesehatan juga berupaya memperluas akses layanan kesehatan tersebut dengan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan,” kata Ghufron.<br /> <br /> Dia pun memintah kementerian dan pemda agar memenui sarana prasaranan kesehatan agar mutu layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh penduduk. Dia menyadari bahwa di lapangan masih ada diskriminasi pasien BPJS Kesehatan. Misalnya layanan untuk pasien BPJS Kesehatan diberikan di basement.<br /> <br /> Begitu juga dengan lama rawat yang lebih singkat padahal pasien belum sembuh. Dia meminta agar fasilitas kesehatan memperbaiki layanannya. “Kalau tidak ada perbaikan maka akan kami putus kemitraannya,” ujarnya.<br /> <br /> Pemerintah tengah mengkaji program KRIS. Tujuannya tidak ada kelas untuk peserta JKN. Ghufron yakin jika program ini tidak akan membuat peserta lari. “Nanti akan diterapkan bertahap,” ungkapnya. Sehingga ada evaluasi yang terus dilakukan.

Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Baru 90 Persen Masyarakat Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Menteri-Kesehatan-Budi-Gunadi-Sadikin-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Uji coba kelas rawat inap standar (KRIS) di empat rumah sakit mulai September lalu sudah menunjukkan hasil. Data Kementerian Kesehatan, infrastruktur dan sarana kesehatan di rumah sakit beragam. Nah, KRIS membuat kamar memiliki standar yang sama.<br /> <br /> Dalam paparannya di rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI kemarin (22/11), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa KRIS bertujuan meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pasien peserta jaminan kesehatan nasional (JKN). Selain itu, keberlanjutan sistem JKN diharapkan tetap baik dengan adanya KRIS.<br /> <br /> Empat rumah sakit milik Kemenkes yang dijadikan tempat uji coba KRIS meliputi RS Tadjuddin Chalid di Makassar, RS Johannes Leimena di Ambon, RS Surakarta, dan RS Rivai Abdullah di Palembang. Dari hasil implementasi KRIS, menurut Budi, ada penurunan jumlah tempat tidur. ”Namun, tidak mengganggu secara signifikan layanan rumah sakit,” katanya.<br /> <br /> Ada juga rumah sakit yang tidak mengalami penurunan jumlah tempat tidur karena memodifikasi ruangan yang sebelumnya tidak terpakai. Contohnya, RS Tadjuddin Chalid. ”Dengan penerapan KRIS, kami tahu ada infrastruktur yang harus dipenuhi,” kata Budi. Di Makassar, diketahui ada tempat tidur yang tidak memiliki nurse call dan suhunya tidak sesuai. Dengan begitu, dilakukan pemasangan nurse call dan AC.<br /> <br /> Budi menyimpulkan, kesiapan rumah sakit masih beragam dalam menerapkan KRIS. Namun, implementasi KRIS dapat menyeragamkan sesuai dengan standar pelayanan. ”Kami coba perluasan uji coba KRIS ke rumah sakit daerah, swasta, dan tipe A,” tuturnya. Uji coba sebelumnya dilakukan pada rumah sakit tipe B dan C. Rencananya, perluasan uji coba tersebut dilaksanakan Desember. Hasilnya bisa dilihat pada Januari.<br /> <br /> Perluasan uji coba KRIS dilakukan di 10 rumah sakit. Yakni, RSUP dr Sardjito di Jogjakarta, RSUD Soedarso di Pontianak, RSUD Sidoarjo, RSUD Sultan Syarif M. Alkadiri di Pontianak, dan RS Santosa Kopo di Bandung. Lalu, RS Santosa Central, RS Al Islam, dan RS Edelweis yang ketiganya berada di Bandung. Serta, RS Awal Bros Batam dan RS Ananda Babelan Bekasi.<br /> <br /> Ketua Komisi Kebijakan Umum Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Mickael Bobby Hoelman pada kesempatan yang sama menyatakan, pihaknya selalu melakukan pengawasan. Biaya penyesuaian ruang rawat inap di empat rumah sakit yang sudah melakukan uji coba KRIS beragam. Mulai kurang Rp 400 juta hingga Rp 4 miliar. ”Penyesuaian rumah sakit umumnya berbiaya rendah,” ungkapnya.<br /> <br /> Rekomendasi DJSN, perlu persiapan fiskal dari pemerintah daerah. Selain itu, perlu perbaikan infrastruktur untuk memenuhi kriteria KRIS dan kebijakan afirmasi pendanaan dari perbankan untuk RS milik swasta.

Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar Diperluas ke 10 RS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Menteri-Kesehatan-Budi-Gunadi-Sadikin-Hendra-Eka-2-1.jpg" alt="Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan paparan saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (4/7/22). Menkes menjelaskan mengenai tahapan kelas standar BPJS Kesehatan. Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan paparan saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (4/7/22). Menkes menjelaskan mengenai tahapan kelas standar BPJS Kesehatan. Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> – Pemerintah terus melakukan perbaikan kelas rawat inap standar (KRIS) jaminan kesehatan nasional (JKN). Ditargetkan, pada 2024 seluruh RS sudah memiliki KRIS.<br /> <br /> Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin saat rapat bersama Komisi IX DPR kemarin menjelaskan tiga latar belakang KRIS. Pertama, layanan kesehatan akan menitikberatkan pada preventif dan promotif atau pencegahan. Kedua, memastikan layanan kesehatan diberikan sesuai kebutuhan sehingga tidak ada kecurangan atau fraud. ’’Ketiga, pentingnya asuransi tambahan,’’ katanya.<br /> <br /> Dalam menjalankan kebijakan KRIS itu, Kementerian Kesehatan memiliki wewenang dalam penyiapan infrastruktur. Budi menyatakan, pihaknya hanya menunggu keputusan final dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan BPJS Kesehatan terkait KRIS. ’’Jadi, Kemenkes bisa sesuaikan layanan kesehatannya,’’ ucapnya.<br /> <br /> Tahun ini Kemenkes melakukan assessment terkait kesiapan fasilitas kesehatan dari RS vertikal (RS milik pemerintah pusat) hingga swasta. Selain itu, diterbitkan petunjuk teknis pelayanan KRIS. Tahun ini juga dilakukan uji coba KRIS di lima RS vertikal.<br /> <br /> Tahun depan, pada semester pertama, 50 persen RS vertikal diharapkan mampu menyelenggarakan KRIS. Lalu, pada semester selanjutnya, seluruh RS vertikal dan 30 persen RS jenis lain bisa melayani KRIS. Semester kedua 2024, KRIS dapat dirasakan di seluruh RS. ’’Kami juga akan transformasi layanan primer,’’ tuturnya.<br /> <br /> Alasannya, banyak penyakit yang seharusnya bisa diselesaikan di tingkat puskesmas atau klinik. Minggu ini ditargetkan ada sosialisasi dengan pemerintah daerah.<br /> <br /> Ketua Komisi Kebijakan Umum DJSN Michael Bobby Hoelman menyatakan, sosialisasi KRIS terus dilakukan. April lalu, ada sosialisasi untuk RS TNI di seluruh Indonesia. Pada Mei lalu juga dilakukan sosialisasi RS vertikal hingga RS swasta. Selanjutnya, dilakukan assessment KRIS di lima RS vertikal. "Secara umum telah siap melaksanakan KRIS yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing," ujarnya.<br /> <br /> Pada kesempatan yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Ali Ghufron menyatakan, tujuan uji coba adalah menentukan kualitas KRIS. Diharapkan, setelah diterapkan tidak ada kendala. "Dilihat bagaimana dampak terhadap layanan dan kesiapan RS," terangnya.

Kemenkes Susun Peta Jalan untuk Persiapkan Kelas Rawat Inap Standar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/BPJS-Kesehatan-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Petugas melayani warga di kantor BPJS Kesehatan di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (12/11/2019).  (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Petugas melayani warga di kantor BPJS Kesehatan di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (12/11/2019).  (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Dalam waktu dekat, tidak ada lagi perbedaan ruang rawat peserta BPJS Kesehatan. Yang semula dibedakan kelas I, II, dan III nanti diubah menjadi kelas rawat inap standar (KRIS).<br /> <br /> Namun, hingga kemarin (13/6) regulasinya masih dibahas. ”Draf belum boleh keluar (dipublikasikan, Red),” kata anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Kunta Wibawa Dasa Nugraha. Meski demikian, Kunta meyakinkan bahwa aturan anyar itu akan berpihak kepada peserta BPJS Kesehatan. ”Fasilitas kesehatan jadi lebih baik,” tutur Sekjen Kemenkes tersebut.<br /> <br /> Pada dasarnya KRIS merupakan amanah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Di dalamnya dinyatakan bahwa pasien rawat inap di rumah sakit akan mendapat pelayanan berdasar kelas standar. Penyelenggaraan BPJS Kesehatan berprinsip ekuitas. Artinya, pelayanan diberikan sesuai kebutuhan medis yang tidak terikat dengan besaran iuran.<br /> <br /> Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan, kelas rawat inap standar diberlakukan paling lambat 1 Januari 2023. Meski demikian, penerapannya akan dilakukan secara bertahap oleh seluruh rumah sakit. Pada Juli nanti rencananya dilakukan uji coba KRIS.<br /> <br /> Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mendukung adanya kelas standar dalam pelayanan BPJS Kesehatan. Meski demikian, dia menyayangkan karena belum ada regulasi yang disosialisasikan. ”Sampai saat ini belum ada regulasinya dan seharusnya masyarakat diajak bicara,” ungkapnya.<br /> <br /> Jika uji coba dilakukan pada Juli, dia belum memiliki gambaran seperti apa bentuknya. Begitu juga KRIS yang dimaksud seperti apa. Timboel berharap aturan itu berpihak kepada peserta BPJS Kesehatan.

Regulasi Kelas Standar BPJS Belum Final

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/BPJS-0907.jpg" alt="Ilustrasi layanan peserta JKN-KIS di Kantor BPJS Kesehatan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi layanan peserta JKN-KIS di Kantor BPJS Kesehatan</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berencana akan menghapus layanan kelas 1, 2 dan 3. Untuk mengganti layanan itu, terdapat program baru, yakni Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).<br /> <br /> Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Asih Eka Putri mengatakan bahwa kebijakan itu akan diterapkan setelah revisi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan disetujui.<br /> <br /> "Akan diatur dalam Perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018," kata dia kepada <em>JawaPos.com</em>, Jumat (10/6).<br /> <br /> Menurutnya, besaran iuran nantinya akan disesuaikan dengan besaran gaji peserta, tidak seperti kabar yang beredar sebesar Rp 75.000. Adapun, pihak BPJS Kesehataan kini sedang merumuskan penghitungan iuran yang harus dibayarkan.<br /> <br /> "Masih dihitung ya. Masih dihitung dan dirumuskan," seru Asih.<br /> <br /> Dalam <em>timeline</em> yang ia sampaikan, rencananya kebijakan itu akan mulai diterapkan secara bertahap pada Juli mendatang. Terdapat 9 kriteria yang akan diterapkan pada 50 persen Rumah Sakit Vertikal atau milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes).<br /> <br /> "Desember 2022 implementasi 9 kriteria (1 sampai 9) di seluruh RS Vertikal," terangnya.<br /> <br /> Adapun, pada Januari 2023 implementasi 50 persen akan mulai bergeser di RSUD Provinsi. Kemudian, Juli 2023 implementasi 50 persen di RSUD Kabupaten/Kota dan 50 persen RS Swasta.<br /> <br /> "Desember 2023 implementasi penuh (12 kriteria) di seluruh RS Vertikal. Implementasi 9 kriteria di RSUD Provinsi. Desember 2024 implementasi penuh di seluruh RS" jelas dia.<br /> <br /> Namun, implementasi penuh itu akan dikecualikan pada daerah dengan kondisi khusus dan daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK) yang tidak mempunyai RS dengan 12 kriteria.<br /> <br /> Berikut 12 kriteria RS yang dimaksud:<br /> <br /> 1. Bahan bangunan RS harus memiliki porositas yang tinggi.<br /> 2. RS wajib mempunyai ventilasi udara.<br /> 3. Terdapat pengaturan khusus mengenai pencahayaan ruangan.<br /> 4. RS harus melengkapi tempat tidur dengan minimal dua kotak kontak listrik yang tidak boleh berbentuk percabangan alias sambungan langsung tanpa pengamanan arus. Masing-masing tempat tidur wajib ada nurse call yang terhubung dengan ruang jaga perawat.<br /> 5. Setiap tempat tidur harus memiliki nakas satu buah.<br /> 6. Ruang perawatan harus memiliki suhu stabil 20-26 derajat Celcius.<br /> 7. Ruangan terbagi atas jenis kelamin, usia, jenis penyakit (infeksi, noninfeksi, dan bersalin).<br /> 8. Kepadatan ruang rawat dan kualitas tempat tidur bagi KRIS JKN perlu diatur. Di antaranya, jarak antar-tempat tidur 2,4 meter; minimal luas per tempat tidur 10 meter persegi; jarak antar-tepi tempat tidur minimal 1,5 meter. Jumlah maksimal tempat tidur per ruangan empat buah; tempat tidur dapat disesuaikan (adjustable) dan berukuran 200x90x(50-80) cm.<br /> 9. Ruang perawatan wajib memiliki tirai atau partisi rel yang dibenamkan atau menempel di plafon dan bahan tidak berpori.<br /> 10. Ruang perawatan memiliki kamar mandi dalam.<br /> 11. Jamar mandi harus disesuaikan dengan standar aksesibilitas.<br /> 12. Setiap rumah sakit harus memiliki outlet oksigen.

KRIS Diimplementasikan Bertahap Juli 2022, Tarif Masih Dihitung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/BPJS-MALAM.jpg" alt="Direktur BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti  dalam peluncuran buku “Menyulam Program Jaminan Kesehatan Nasional Menjadi Andalan dan Kebanggaan Bangsa Indonesia”." width="100%">
<figcaption>Direktur BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti  dalam peluncuran buku “Menyulam Program Jaminan Kesehatan Nasional Menjadi Andalan dan Kebanggaan Bangsa Indonesia”.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com –</strong> Program JKN-KIS bukan hanya merupakan sebuah jaminan perlindungan kesehatan, namun juga merupakan program andalan yang komprehensif dalam menjamin akses masyarakat terhadap kesehatan perorangan, baik yang bersifat promotif (mempromosikan kesehatan), preventif (mencegah jatuh sakit), kuratif (pengobatan bagi yang sakit), dan rehabilitatif (rehabilitasi dan pemulihan setelah mendapatkan pengobatan yang memadai). Hal tersebut diungkapkan Direktur BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti dalam bukunya yang berjudul “Menyulam Program Jaminan Kesehatan Nasional Menjadi Andalan dan Kebanggaan Bangsa Indonesia”.<br /> <br /> “Terima kasih kepada Presiden RI, Joko Widodo; Komisi IX DPR RI, para tokoh, pemangku kepentingan, advokator, ilmuwan, organisasi profesi, aktivis serta penggerak jaminan kesehatan yang turut berkontribusi membangun dan mengembangkan sistem jaminan kesehatan nasional ini. Hasilnya, Program JKN-KIS tidak saja memberikan dampak terhadap pengentasan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, mengurangi biaya out of pocket, serta meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan, literasi, dan derajat kesehatan, tetapi juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Ghufron dalam acara peluncuran dan bedah buku tersebut, Selasa (17/05).<br /> <br /> Dalam buku tersebut, Ghufron menjabarkan pandangan pribadinya mengenai seluk beluk Program JKN-KIS, mulai dari pondasi pemahaman awal seperti konsep dasar Program JKN-KIS yang berbeda dengan asuransi kesehatan komersial, kelembagaan, tata kelola hubungan antar lembaga, regulasi, kolaborasi antarinstansi hingga upaya membangun persepsi yang baik di mata pemangku kepentingan maupun masyarakat luas. Ghufron juga menjabarkan strategi untuk memperluas kepesertaan JKN-KIS, mencapai Universal Health Coverage (UHC), meningkatkan mutu pelayanan, serta menjaga sustainabilitas Program JKN-KIS. Sejumlah topik hangat seperti rencana implementasi paket manfaat berbasis Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) juga diulas Ghufron secara khusus.<br /> <br /> “Di samping itu, ekosistem digital jaminan kesehatan perlu dibangun untuk menghadirkan kemudahan, kecepatan, kenyamanan, peningkatan mutu, dan efisiensi dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS. Begitu pula dengan pengelolaan maha data (big data) di BPJS Kesehatan yang berguna untuk mendukung proses pengembangan inovasi, artificial intelligent, dan otomatisasi dalam berbagai aspek. Kompleksitas ekosistem digital jaminan kesehatan ini menggelitik saya untuk menuangkannya ke dalam buku,” ucap Ghufron.<br /> <br /> Ghufron juga menyinggung tentang pengembangan klinik dan rumah sakit percontohan yang menerapkan ide baru sebagai benchmark bagi fasilitas kesehatan lainnya, termasuk bagaimana meningkatkan kesetaraan (equity) bagi peserta JKN-KIS dalam hal sarana, prasarana, SDM kesehatan, dan alat kesehatan di masing-masing daerah yang berbeda. Tak hanya itu, Ghufron juga menulis uraian singkat tentang mulai bergesernya status pandemi Covid-19 menjadi endemi, yang tentu berdampak terhadap pelayanan kesehatan, pola pembiayaan, hingga sustainabilitas Program JKN-KIS ke depannya.<br /> <br /> “Sejak awal berdiri, Program JKN-KIS dan BPJS Kesehatan selaku penyelenggaranya telah menempuh berbagai dinamika dan perjuangan besar, hingga akhirnya Program JKN-KIS tumbuh berkembang seperti sekarang. Prestasi-prestasinya mengharumkan nama bangsa, bahkan diakui dunia internasional,” ujar Ghufron yang hingga saat ini masih menjabat sebagai Ketua Komisi Kesehatan atau Technical Commission on Medical Care and Sickness Insurance (TC Health) ISSA yang beranggotakan 160 negara.<br /> <br /> Buku “Menyulam Program Jaminan Kesehatan Nasional Menjadi Andalan dan Kebanggaan Bangsa Indonesia” merupakan buah karya pertama yang ditulis Ghufron selagi menjabat sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan. Ghufron berharap, buku tersebut bisa menjadi legacy yang merefleksikan sejauh mana Indonesia telah melangkah demi mewujudkan jaminan kesehatan yang berkualitas bagi penduduknya. Ia juga berharap, buku tersebut mampu memberikan manfaat terhadap upaya pengembangan maupun penyempurnaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Program JKN-KIS.<br /> <br /> Acara tersebut menghadirkan berbagai pembicara ternama seperti Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melkiades Laka Lena; Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Abdul Kadir; Menteri Riset dan Teknologi RI Periode 2019-2021, Bambang Permadi Soemantri Brojonegoro; Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan RI, Made Arya Wijaya; Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional sekaligus Staf Ahli Kementerian Keuangan RI, Suminto; Anggota DJSN, Muttaqien; Senior Health Specialist of World Bank, Somil Nagmal; akademisi dan pakar jaminan kesehatan, Fachmi Idris; Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar; serta Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi.<br /> <br /> Pada kesempatan tersebut, Menteri Riset dan Teknologi RI Periode 2019-2021, Bambang Permadi Soemantri Brojonegoro mengungkapkan bahwa dirinya mengapresiasi BPJS Kesehatan yang terus melakukan perbaikan sepanjang delapan tahun melaksanakan tugasnya mengelola Program JKN-KIS. Menurutnya, tidak mudah untuk mengenalkan konsep dan sistem baru jaminan kesehatan kepada masyarakat Indonesia.<br /> <br /> “Saya harapkan apa yang ada di buku ini bisa diwujudkan di realita, sehingga BPJS Kesehatan bisa semakin bagus, semakin lengkap memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan semakin sustain dari sisi keuangannya. Manusia yang sehat adalah persyaratan dasar untuk kemajuan suatu bangsa, sebab produktif, ekonomi semakin baik. BPJS Kesehatan sebagai bagian dari SJSN adalah revolusi pemerintah dalam membantu masyarakat Indonesia yang maju,” katanya.<br /> <br /> Sementara, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Abdul Kadir mengatakan bahwa diharapkan stigma pasien BPJS Kesehatan adalah pasien kelas dua bisa dihilangkan melalui kerja sama dengan rumah sakit untuk memberikan pelayanan terbaik.<br /> <br /> Dalam acara yang sama, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melkiades Laka Lena mengungkapkan bahwa data BPJS Kesehatan perlu dikelola dan dimanfaatkan dengan optimal. Di samping itu, prinsip kesetaraan pemanfaatan dan akses pelayanan kesehatan diharapkannya bisa dioptimalkan di wilayah timur Indonesia, terutama Papua Barat.<br /> <br /> “Kami juga banyak mendapat apresiasi dari forum parlemen sedunia, orang-orang mengapresiasi kinerja BPJS Kesehatan. Alangkah baiknya BPJS Kesehatan ini bisa ditampilkan sebagai keunggulan Indonesia. Mereka kagum melihat Indonesia bisa berhasil menjalankan Program JKN-KIS dengan baik setelah di awal melalui berbagai dinamika,” katanya.

Dirut BPJS Kesehatan Rilis Buku Baru, Bahas Strategi Program JKN-KIS

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kelas Rawat Inap Standar

Berita Terkini