<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/31/IMG-20240131-WA0034-3818597217.jpg" alt="Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD berkunjung ke Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Bustomi atau Padepokan Anti Galau di Desa Sinarrancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jabar." width="100%">
<figcaption>Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD berkunjung ke Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Bustomi atau Padepokan Anti Galau di Desa Sinarrancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jabar.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mempertanyakan aliran dana subsidi pupuk dari Pemerintah yang mengalami kenaikan terus setiap tahun. Hal tersebut dia sampaikan dalam kegiatan rembuk rakyat di daerah Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung pada Rabu (31/1).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahfud mengatakan berdasarkan data yang dimiliki, jumlah petani semakin sedikit, lahan yang bisa digarap petani lokal pun sedikit, tapi hal tersebut tidak sejalan dengan subsidi pupuk yang terus dinaikan oleh Pemerintah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari hasil pendataan kami, jumlah petani itu setiap tahun berkurang. Karena orang bertani merasa tidak punya harapan yang bagus, sehingga lebih banyak pergi ke kota tidak mau bertani," kata Mahfud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014069808/setelah-mahfud-md-anak-buah-jokowi-di-istana-kepresidenan-jaleswari-pramodhawardani-nyatakan-mundur">Setelah Mahfud MD, Anak Buah Jokowi di Istana Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani Nyatakan Mundur</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, kasus tersebut terjadi karena adanya oknum yang melakukan korupsi. Mahfud menjanjikan akan menerbitkan oknum koruptor tersebut dan menyediakan pupuk dengan tepat sasaran.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Oleh sebab itu, yang begini ini kita tertibkan. Penyediaan pupuk yang cukup dan harus sampai pada seluruh rakyat yang membutuhkannya," ujar Mahfud.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahfud menyebut, salah satu permasalahan yang ada di masyarakat memang adanya oknum aparat hukum yang tidak bisa menegakkan keadilan. Padahal, hukum merupakan kunci dari kesejahteraan rakyat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab itu, Mahfud pun menjanjikan akan memberantas para oknum aparat yang kerap tidak menegakkan hukum secara adil.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hukum itu menjadi kunci dari kesejahteraan rakyat. Karena kalau hukum tidak ditegakkan maka hak-hak rakyat akan terlanggar. Misalnya kalau ada masalah hukum terkadang dipermainkan aparat. Sudah lapor di polisi, tidak diproses," tegasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kampanye di Lampung, Mahfud turut didampingi Dewa Penasiha TPN Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid mengajak warga Lampung untuk memenangkan Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024. Menurutnya, Ganjar-Mahfud merupakan duet yang paling mengerti berbagai permasalahan masyarakat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mahfud MD peluru tidak terkendali dalam memberantas korupsi. Rekam jejaknya terlihat nyata. Ketia jabat ketua MK, tidak bisa disogok oleh orang-orang kaya dan bersuara untuk memenangkan kasusnya," tegas Yenny.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketegasan Mahfud di bidang hukum, lanjut Yenny, dinilai telah teruji dan tidak membeda-bedakan orang saat menegakkan hukum.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bagi Pak Mahfud, hukum harus adil. Tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah," pungkasnya.</div>

Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD mempertanyakan aliran dana subsidi pupuk dari Pemerintah yang mengalami kenaikan tiap tahun.

Sebut Kelangkaan Pupuk Subsidi Karena Ulah Koruptor, Mahfud Janji Akan Tertibkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/18/58_le_uh-130390840.jpg" alt="SERAP ASPIRASI: Ganjar Pranowo bertemu para petani saat berkunjung ke Way Jepara, Lampung Timur, pada Kamis (26/10)." width="100%">
<figcaption>SERAP ASPIRASI: Ganjar Pranowo bertemu para petani saat berkunjung ke Way Jepara, Lampung Timur, pada Kamis (26/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Calon presiden (capres) 2024 Ganjar Pranowo berkunjung ke Way Jepara, Lampung Timur, pada Kamis (26/10). Kesempatan itu tidak disia-siakan para petani Lampung yang langsung berbondong-bondong menemui pria berambut putih tersebut untuk menyampaikan keluh kesah mereka. &rsquo;&rsquo;Senang sekali kami bisa bertemu Pak Ganjar yang notabene calon presiden kita. Malam ini, kami perwakilan petani di Lampung ingin menyampaikan keluh kesah dan berharap Pak Ganjar bisa membantu kami menyelesaikannya,&rsquo;&rsquo; kata Jabung, perwakilan petani Lampung, kepada Ganjar. Jabung mengatakan, saat ini ada beberapa persoalan yang dihadapi petani di Lampung. Di antaranya, minimnya penyuluh pertanian yang mendampingi petani. Padahal, di tengah musim yang tidak menentu seperti sekarang, peran penyuluh pertanian sangat dibutuhkan. &rsquo;&rsquo;Kami petani merasa dibiarkan, tidak pernah mendapat pelatihan. Padahal, kami ingin SDM petani ini ditingkatkan agar menjadi unggul,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Selain itu, pupuk subsidi yang langka menjadi persoalan. Selama ini, petani kesulitan untuk memperoleh pupuk bersubsidi. &rsquo;&rsquo;Selain berharap kuota pupuk subsidi ditambah, kami ingin ada pelatihan. Sebenarnya kami ingin dilatih membuat pupuk organik dengan bahan yang ada di sekitar kami. Sebab, kami tidak ingin bergantung terus pada pupuk kimia,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Persoalan bibit juga menjadi masalah serius yang mereka hadapi. &rsquo;&rsquo;Tolong, Pak, bibit harganya selangit. Bibit jagung saja per 5 kilogram harganya Rp 500.000. Belum pupuk, biaya produksi lahan, dan lainnya. Nah, waktu panen, harganya anjlok,&rsquo;&rsquo; tegas Jabung. Dalam kesempatan itu, salah seorang petani mengeluhkan harga pascapanen. &rsquo;&rsquo;Kami sebenarnya tidak masalah pupuk mahal, bibit mahal, tapi waktu panen harganya tolong yang tinggi. Tidak seperti sekarang, pascapanen harganya anjlok,&rsquo;&rsquo; timpal Made Swastika, petani Lampung lainnya. Ganjar tampak serius mencatat dan mendengarkan semua persoalan yang disampaikan para petani Lampung itu. Dia menjawab semuanya dan memberikan solusi dengan baik. Soal kurangnya penyuluh misalnya, Ganjar sepakat bahwa Indonesia memang kekurangan penyuluh pertanian. Karena itu, penyuluh petani mesti ditambah. Soal pupuk langka, Ganjar mengatakan bahwa stok pupuk memang sedang menipis. Banyak pupuk bersubsidi yang tidak tepat sasaran, banyak petani bermodal besar yang membeli pupuk bersubsidi itu. &rsquo;&rsquo;Itulah pentingnya data. Saya di Jateng sudah membuat kartu tani untuk mendata itu. Siapa, tanam apa, di mana, berapa luasannya, dan kapan panennya. Kalau data itu bisa presisi, persoalan pupuk subsidi bisa tepat sasaran,&rsquo;&rsquo; tegasnya. Ganjar mengatakan, harus ada kemitraan antara petani dan perusahaan besar agar petani mendapat harga yang pantas. Ganjar juga mendorong para petani agar tidak menjual hasil secara mentah, tapi menjadi produk olahan yang memiliki nilai jual tinggi. (c7/wir)

Capres Ganjar Pranowo berkunjung ke Way Jepara, Lampung Timur.  Dia disambut para petani untuk mengeluhkan masalahnya. Soal pupuk dan bibit.

Petani Keluhkan Pupuk, Bibit, hingga Harga Panen ke Ganjar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/09/PEP-prabu-671706279.jpg" alt="inovasi sosial Prabu Kresna dengan sistem swasembada pupuk melalui pengelolaan sistem Rumah Kompos (Rumpos) berbasis kelompok." width="100%">
<figcaption>inovasi sosial Prabu Kresna dengan sistem swasembada pupuk melalui pengelolaan sistem Rumah Kompos (Rumpos) berbasis kelompok.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pola pertanian tradisional dengan pemakaian pupuk dan pestisida kimia berlebihan telah berpengaruh terhadap keseimbangan lingkungan yang kemudian juga berimbas terhadap produktivitas pertanian di Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban Jawa Timur. Pertamina EP Sukowati Field melakukan inovasi sosial Prabu Kresna dengan sistem swasembada pupuk melalui pengelolaan sistem Rumah Kompos (Rumpos) berbasis kelompok dengan sistem pola transaksi barter komoditas bahan limbah organik (kotoran ternak, hijauan, hama keong, dll) dengan produk pupuk kompos siap pakai. Program ini juga mengembangkan akses akses irigasi berbasis BUMDes untuk menjawab pertanian sistem tadah hujan yang tidak bertahan saat musim kemarau tiba. GM Zona 11 Muzwir Wiratama mengatakan sektor pertanian berperan penting dalam kehidupan, pembangunan, dan perekonomian Indonesia. Sebagai negara agraris, sektor pertanian mampu melestarikan sumber daya alam, memberi hidup dan penghidupan, serta menciptakan lapangan pekerjaan. &ldquo;Untuk menjaga keberlanjutan dan mendukung pemerintah menciptakan ketangguhan sektor pertanian di Indonesia, PEP Sukowati Field melakukan inovasi sosial Prabu Kresna. Selain itu, program ini juga menghasilkan perbaikan kualitas lingkungan, sejalan dengan komitmen perusahaan dalam melakukan kinerja keberlanjutan melalui program Environmental, Social &amp; Governance (ESG),&rdquo; ujarnya di Bojonegoro, Rabu (8/11/2023). Program ini, lanjut Muzwir, juga berkontribusi dalam capaian agenda internasional Sustainable Development Goals khususnya tujuan 15 (Ekosistem Daratan), tujuan 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan), dan Tujuan 2 (Tanpa kelaparan).&rdquo; Sistem pengelolaan Rumpos tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan produk bahan pertanian, sistem ini juga mencakup pengorganisasian kelompok petani melalui pembelajaran sekolah lapang yang berhasil menggeser paradigma pertanian konvensional ke arah pertanian organik khususnya metode SRI yang mengembangkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal dan pemanfaatan limbah organik sebagai bahan utama perbaikan dan peningkatan kesuburan tanah. Penerapan program ini sebagai bentuk upaya perbaikan tanah lahan pertanian serta perbaikan rantai ekosistem pada lahan pertanian. Rantai ekosistem yang telah terputus akibat optimalisasi pemakaian pupuk dan pestisida kimia, kini mulai kembali. Perbaikan rantai ekosistem ditandai dengan munculnya musuh-musuh alami pada lahan pertanian. Munculnya musuh-musuh alami pada lahan pertanian adalah sebagai bentuk pengendalian hama secara biologi, yang dengan kata lain inovasi ini turut mengembalikan keanekaragaman hayati. Selain pemanfaatan limbah organik, program ini juga mengembangkan pemanfaatan sulfur yang diolah menjadi bahan bangun material pembuatan rumah kompos. Pemanfaatan sulfur ini menjadi salah satu upaya pengurangan timbunan sulfur sebagai solusi pencegahan permasalahan lingkungan bagi masyarakat. Field Manager PEP Sukowati Field Totok Parafianto mengatakan Program Prabu Kresna berhasil menjawab permasalahan krisis pupuk sebagai isu nasional saat ini, melalui sistem swasembada pupuk yang berbasis pada pengelolaan sistem Rumah Kompos (Rumpos) dengan pola transaksi natura. Penerapan program ini berhasil melakukan perbaikan lingkungan khususnya pada aspek perbaikan tanah lahan pertanian serta perbaikan rantai ekosistem pada lahan pertanian, serta berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan. &ldquo;Program ini mewujudkan langkah pasti sistem kehidupan berkelanjutan dan budaya berkelanjutan dimana masyarakat mulai kembali hidup dengan berbasis pada potensi lokal yang ada sekaligus menerapkan prinsip zero waste melalui pemanfaatan limbah-limbah yang ada serta penerapan efisiensi sumber daya sebagai bentuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim," ujarnya. Inovasi sosial Prabu Kresna juga berhasil meningkatkan kapasitas masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan, juga mendorong terciptanya kohesivitas masyarakat sasaran melalui upaya rekonsiliasi konflik terkait ketegangan sosial antara 2 dusun (Dusun Nggandu dan Dusun Kayunan) di Desa Rahayu akibat konflik politik lokal dan menghindari marginalisasi terhadap petani gurem terkait penyediaan akses irigasi. Dampak dari program ini adalah peningkatan pendapatan petani gurem rata-rata Rp 5,3 juta, petani lahan Rp 22 juta dan buruh tani Rp 8,8 juta per musim tanam. Selain itu dampak lingkungan terdapat pemanfaatan limbah kotoran ternak rata-rata 5 ribu kg/bulan sebagai bahan utama pembuatan kompos dan pengurangan 400 kg pupuk kimia/Ha/musim tanam yang meminimalisasi potensi terjadinya residu pada lahan pertanian seluas 1 Ha. Sutikno, ketua Gapoktan Rahayu, mengakui adanya perbedaan yang signifikan antara hasil panen pertanian organik dibanding metode konvensional. &ldquo;Dulu sebelum melaksanakan pertanian organik, kami hanya bisa paling banyak panen 2 ton/hektar. Saat ini di musim pertama pertanian organik kami mampu panen rata-rata 7 ton/hektar,&rdquo; ungkap Sutikno. Pria yang akrab dipanggil Pak Wo Tik ini mendukung penerapan program ini dengan menjadikan lahan bengkoknya untuk dijadikan sebagai salah satu demonstration plot pertanian organik yang menjadi pusat pembelajaran bersama bagi seluruh anggota gapoktan. Tak hanya itu, Pak Wo Tik juga menyediakan lahan pribadinya untuk kemudian difungsikan untuk pembangunan rumah kompos yang menjadi sentra pembelajaran.

Field Manager PEP Sukowati Field Totok Parafianto mengatakan Program Prabu Kresna berhasil menjawab permasalahan krisis pupuk.

Bantu Krisis Pupuk para Petani, PEP Sukowati Field Kembangkan Inovasi Prabu Kresna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/05/WhatsApp-Image-2023-07-05-at-134556-1607365995.jpg" alt="Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Erma Susanti." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Erma Susanti.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pupuk organik menjadi salah satu alternatif dalam mengatasi kelangkaan pupuk subsidi dan melambungnya harga pupuk non subsidi. Dalam hal ini, pemerintah diminta untuk memperhatikan penggunaan pupuk organik. &rdquo;Pemerintah harus memberikan insentif bagi petani yang telah menggunakan pupuk organik. Bahwa persoalan kelangkaan pupuk subsidi dan mahalnya pupuk non subsidi dalam 3 tahun ini selalu menjadi masalah bagi petani,&rdquo; ujar anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Erma Susanti, Rabu (5/7).&nbsp; &rdquo;Sehingga petani harus mengeluarkan biaya produksi lebih banyak sementara harga gabah dan produksi pertanian lainnya juga tidak naik,&rdquo; lanjut dia. Menurut Erma, pengurangan dan pembatasan pupuk subsidi berdasar kebijakan Kementerian Keuangan terkait pengurangan alokasi APBN untuk subsidi pupuk. Hal tersebut tertuang dalam Permentan Nomor 10 Tahun 2022. &nbsp;Dalam Permentan tersebut, hanya 9 komoditas yang mendapatkan pupuk subsidi. Yakni padi, jagung, kedelai, tebu, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, dan kakao. Padahal sebelumnya, ada 60 jenis komoditas. &rdquo;Jenis pupuk yang bersubsidi hanya urea dan NPK saja. Selain itu, jumlah alokasi kuota tidak sepenuhnya sama dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK),&rdquo; jelas Erma Susanti. Erma juga menjelaskan, pada 2023, untuk Provinsi Jawa Timur kuota urea sekitar 86 persen dari RDKK sementara NPK 42 persen dari RDKK. Hal tersebut dapat memberatkan petani dan mengancam produksi pangan. &rdquo;Penting dilakukan gerakan pupuk organik bagi petani. Banyak manfaat dan dampak positif dengan meningkatnya penggunaan pupuk organik oleh petani,&rdquo; tutur Erma Susanti. Menurut Erma, penggunaan pupuk organik mengurangi ketergantungan pupuk kimia bersubsidi sekaligus mengurangi biaya produksi karena petani bisa membuat sendiri. Makin banyak pertanian organik akan memperbaiki struktur hara tanah yang selama ini semakin rusak dengan pupuk kimia. &rdquo;Produk pertanian organik menghasilkan pangan sehat. Non racun yang tentunya baik bagi kesehatan pertumbuhan anak-anak generasi penerus kita,&rdquo; tutur Erma. Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan, produktivitas pertanian dengan pupuk organik ternyata tidak kalah dengan pertanian yang menggunakan pupuk pabrik.&nbsp; &rdquo;Selain kualitas lebih enak dan tahan lama agar gerakan pertanian organik lebih intensif, perlu ada insentif untuk petani pelaku organik, antara lain, berupa bantuan alat-alat produksi pupuk organik dan dampingan pemerintah agar hasil pertanian organik mendapatkan sertifikat organik sehingga nilai jual lebih tinggi,&rdquo; ucap Erma Susanti

Komisi B DPRD Jatim meminta pemerintah memberikan insentif bagi petani yang menggunakan pupuk organik. Itu solusi kelangkaan pupuk subsidi

Pupuk Subsidi Kerap Langka, Anggota DPRD Jatim Minta Pemerintah Beri Insentif Pengguna Pupuk Organik 