<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/PLTU-Suralaya-Cilegon-ist.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Negara-negara anggota telah menyepakati ASEAN Taxonomy II. Salah satu klausulnya adalah negara-negara ASEAN menyepakati untuk memensiunkan dini PLTU batu bara sebagai program menuju energi bersih.  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai perwakilan Indonesia di Dewan Taksonomi ASEAN telah menyuarakan pentingnya mendukung transisi energi secara bertahap. Khususnya, terkait dengan pensiun dini PLTU batu bara. Di sisi lain, dengan tidak mengabaikan pertumbuhan ekonomi kawasan.  "Saya dengan senang hati melaporkan bahwa OJK telah menerima banyak kesediaan dan kesiapan berbagai bank maupun lembaga keuangan baik nasional, regional, dan internasional untuk mendukung pensiun dini PLTU batu bara," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar pada Press Conference Financing Transition in ASEAN di Bali Nusa Dua Convention Center, Kamis (30/3).  Namun, dia enggan membeberkan nama-nama perusahaan dan nilai komitmen yang telah disepakati. Yang jelas, ASEAN Taxonomy II akan menjadi pedoman dalam pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan. Meski setiap negara-negara anggota memiliki aturan main dengan kerangka hukum yang diterapkan di wilayah dan masing-masing.  Mahendra berharap, melalui ASEAN Taxonomy II dapat menarik banyak investasi lokal dan internasional mendukung pembangunan berkelanjutan di kawasan. Melalui keketuaan di ASEAN 2023, Indonesia harus memberi teladan dalam menerjemahkan komitmen keuangan berkelanjutan. Serta, mewujudkan proyek-proyek nyata yang bermanfaat bagi masyarakat, lingkungan, dan bisnis.

Negara-negara ASEAN Sepakat Pensiunkan Dini PLTU Batu Bara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG-0084.jpg" alt="Gubernur BI Perry Warjiyo menjadi keynote speaker high level seminar Aligning Policies for Climate Transition di Bali Nusa Dua Convention Center, kemarin (30/3) (AGAS/JAWAPOS)" width="100%">
<figcaption>Gubernur BI Perry Warjiyo menjadi keynote speaker high level seminar Aligning Policies for Climate Transition di Bali Nusa Dua Convention Center, kemarin (30/3) (AGAS/JAWAPOS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perubahan iklim merupakan ancaman bagi dunia. Berdampak besar terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam keketuaan di ASEAN 2023, Indonesia mengajak negara-negara sahabat untuk menjaga agar situasi tidak semakin memburuk.  "Ini sangat penting karena ketika kita berbicara tentang dampak perubahan iklim dan degradasi alam yang lebih besar, akan menimbulkan konsekuensi ekonomi dan sosial jika tidak ditangani secara tepat dan diantisipasi sejak dini," kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam high level seminar Aligning Policies for Climate Transition di Bali Nusa Dua Convention Center, Kamis (30/3).  Makanya, perubahan iklim merupakan salah satu dari tiga pilar agenda penting dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN 2023. Jika mampu mengatasi perubahan iklim dengan kesepakatan jalur keuangan (finance track) soal ini, maka bisa menahan potensi penurunan ekonomi global sampai 11 hingga 14 persen.  "Ini banyak dampak ekonomi dan sosial. Juga untuk ekonomi inklusif dan pertumbuhan dunia," imbuh pria asal Sukoharjo itu.  Perry menyebutkan, tiga aspek penting untuk mewujudkan transisi transisi keuangan berkelanjutan dan ekonomi hijau. Yakni, kebijakan yang kuat dan kemauan politik dari otoritas, kerangka kerja transisi perubahan iklim yang jelas, dan kekuatan modal.  "Karena pada akhirnya, menggerakkan agenda transisi membutuh modal dan investasi baru. Yang lebih hijau, ramah lingkungan, serta inklusif," jelasnya.  Menurut dia, negara ASEAN dengan masing-masing perbedaannya dalam kapasitas dan tantangan harus memiliki asistensi teknis dalam transisi hijau. Bank sentral berperan bukan hanya untuk mempromosikan keuangan hijau. Tapi juga pada tahap implementasinya. Terutama pada transisi keuangan.  BI berkomitmen bersama swasta dan pemerintah menuju Sustainable Development Growth (SDG). Implementasinya, seperti telah menerapkan sejumlah kebijakan di antaranya insentif likuiditas bagi bank yang menjalankan proyek hijau, asistensi teknis keuangan hijau berbalut loka karya untuk pemerintah daerah, manajemen cadangan devisa yang meliputi portofolio sektor hijau,dan sukuk.  Negara ASEAN sendiri dinilai cukup rentan terhadap perubahan iklim. Mempertimbangkan tingginya risiko bencana alam dan ketergantungan terhadap sektor yang sensitif terhadap iklim. Misalnya, sektor pertanian dan sumber daya alam (SDA). Juga masih tingginya populasi dan ekonomi berbasis pesisir.  Deputy Secretary General Financial Stability Board (FSB) Rupert Thorne memaparkan standar penerapan keuangan hijau dalam FSB Roadmap on Climate-related Financial Risks untuk meningkatkan efektivitas kebijakan yang meliputi empat aspek.  "Yaitu disclosure (pengungkapan), data, asesmen kerentanan, serta instrumen regulasi dan pengawasan," jelasnya.  Director Finance United Nations Development Programme (UNDP) Marcos Neto menyampaikan arti penting pembiayaan transisi iklim untuk mendukung negara berkembang dalam agenda transisi. Hal ini membutuhkan kerangka transisi yang jelas. Agar memastikan konsistensi kebijakan dan dapat mendorong partisipasi sektor swasta.  Meski demikian, terdapat hambatan utama untuk transisi menuju emisi nol. Yakni kurangnya pendanaan bagi negara berkembang. Saat ini sektor swasta memegang peranan penting untuk aliran pendanaan.  Tercatat di 2022, transaksi pasar keuangan berkelanjutan negara ASEAN mencapai USD 82 miliar. Jumlah tersebut masih jauh dari potensinya. Cara mengoptimalkan potensi tersebut adalah dengan memenuhi sejumlah aspek.  "Di antaranya produk dan tools pembiayaan yang inovatif, aturan dan insentif, data dan pengungkapan, koordinasi internasional termasuk yang telah dilakukan dalam keketuaan ASEAN saat ini, serta manajemen risiko dan kebijakan," paparnya.

Menggerakkan Agenda Transisi Energi Butuh Modal dan Investasi Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/arsip-berita-kick-off-keketuaan-indonesia-untuk-asean-sektor-energi-dimulai-energi-berkelanjutan-jadi-prioritas-1-0338bi8.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memulai Kick-off Keketuaan Indonesia di ASEAN untuk sektor energi, di Jakarta, Jumat (31/3). Sektor energi menjadi salah satu bagian dari pilar sustainability (keberlanjutan), yang menyokong Keketuaan Indonesia di ASEAN bersama dua pilar lainnya yakni Recovery and Rebuilding dan Digital Economy. Arifin menyampaikan, energi berkelanjutan menjadi prioritas dalam Keketuaan Indonesia di ASEAN tersebut.  "Tahun ini Indonesia memegang keketuaan ASEAN dengan tema 'ASEAN Matters: Epicentrum of Growth', dengan tiga pilar yaitu Recovery and Rebuilding, Digital Economy, dan Sustainability. Dan Indonesia akan memprioritaskan ketahanan energi berkelanjutan melalui pengembangan interkonektivitas pada ASEAN Power Grid dan Trans ASEAN Gas Pipeline untuk mempercepat transisi energi di Asia Tenggara," ujar Arifin, dikutip dari laman ESDM, Jumat.  Kawasan ASEAN lanjut Arifin, memiliki sumber Energi Baru dan Terbarukan (EBT) lebih dari 17.000 GW untuk mencapai target percepatan transisi energi. Untuk target jangka pendek, Arifin mengatakan porsi EBT pada bauran energi ditargetkan mencapai 23 persen, dan porsi EBT pada kapasitas pembangkit sebesar 35 persen pada 2025 sesuai ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC).  Untuk target jangka menengah, ia menuturkan Nationally Determined Contributions (NDCs) tahun 2030 diharapkan sesuai target penurunan emisi Gas Rumah Kaca masing-masing negara ASEAN. Sedangkan target jangka panjangnya adalah tercapainya Net Zero Emission (NZE) sekitar tahun 2050.  Arifin mendorong seluruh anggota ASEAN untuk mendeklarasikan target NZE pada ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM) ke-41 pada Agustus 2023. "Komitmen bersama ini akan menjadi dasar roadmap NZE ASEAN yang dapat digunakan sebagai rencana aksi transisi energi yang adil, terjangkau, andal dan berkelanjutan dengan prinsip no one left behind sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial serta prioritas masing-masing negara ASEAN," tukas Arifin.  Untuk mencapai target-target tersebut, Arifin mengatakan perlunya ada kerja sama dan kolaborasi yang kuat antarnegara ASEAN untuk peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara masif. Selain itu juga untuk pengembangan teknologi bersih, pembangunan rantai pasok regional yang berkelanjutan, serta percepatan transfer teknologi, pengetahuan, dan keahlian antarnegara ASEAN.  Tak hanya itu, dukungan pendanaan dari negara maju dan institusi finansial global seperti Just Energy Transition Partnership (JETP) dan Asia Zero Emission Community (AZEC) menurut Arifin juga diperlukan. "Berdasarkan laporan International Renewable Energy Agnecy (IRENA), ASEAN membutuhkan pembiayaan sebesar USD 29,4 triliun pada tahun 2050 untuk pelaksanaan transisi energi dengan 100 persen EBT," ungkap Arifin.  Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu selaku Senior Official on Energy (SOE) Leader Indonesia menyampaikan bahwa ASEAN Event Series perdana akan dilaksanakan pada Rabu, 5 April 2023, di Hotel Shangri-La, Jakarta. Agenda pada kegiatan tersebut adalah terkait persiapan yang dibutuhkan untuk memperluas cakupan kesepakatan jual beli listrik antarnegara dalam skema ASEAN Power Grid (APG). "Kegiatan ini akan menjadi titik awal pelaksanaan Priority Economy Deliverables dan Annual Priorities Keketuaan ASEAN 2023," ujarnya.  Kick-off Keketuaan ASEAN 2023 untuk sektor energi dihadiri oleh unit-unit pada Kementerian ESDM dan perwakilan organisasi internasional. Kegiatan ini diisi dengan panel diskusi bertajuk 'Sustainable Energy Security through Interconnectivity' dengan narasumber dari Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), Energy Transition Partnership (ETP), dan Centre for Policy Development (CPD).

Keketuaan Indonesia untuk ASEAN, Prioritaskan Energi Berkelanjutan