<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/14/Menteri-PPPA-Arifah-Fauzi-Hilmi-1667746416.jpg" alt="Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi di kantor Kementerian Hukum (14/6). (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi di kantor Kementerian Hukum (14/6). (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengaku setahun terakhir pihaknya sudah seperti pemadam kebakaran. Hal ini lantaran banyaknya kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak yang ditangani pihaknya. Penanganan dilakukan usai adanya pengaduan kasus. Pihaknya akan gerak cepat dengan berkoordinasi dengan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak setempat untuk memberikan penjangkauan hingga pemulihan. Alur ini yang membuatnya serasa jadi pemadam. Sebagai informasi, dalam satu tahun terakhir, Kementerian PPPA telah menangani 25.627 kasus kekerasan dengan korban sebanyak 27.325 orang. Jumlah tersebut merupakan data yang tercatat melalui sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (simfoni ppa). "Jadi, persis setahun ini kami mendapati bahwa selama setahun ini kami lebih banyak menjadi pemadam kebakaran. Tahun depan, kami tidak ingin hanya menjadi pemadam kebakaran," tuturnya dalam paparan capaian 1 tahun Kementerian PPPA, di Jakarta, Senin (27/10). Menurutnya, pihaknya selalu ingin menyelesaikan masalah terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini di tingkat hulunya. Apalagi, menjadi pemadam bukan merupakan solusi. Apalagi, dengan banyaknya kasus yang muncul setiap harinya. Di media saja, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa lebih dari 10 kasus per hari. Karenanya, di tahun depan, pihaknya akan semakin memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, baik itu pemerintah, lembaga, ormas, hingga media untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak ini. Setidaknya, dalam merespon lima hal yang menjadi penyebab terus meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak ini. Pertama, faktor ekonomi. Arifah mengungkapkan, faktor ekonomi ini bisa berdampak ke banyak hal khususnya dalam sebuah keluarga. Mulai dari kesehatan, KDRT, pendidikan, dan lainnya. "Sehingga kita nanti di tahun kedua, mitra-mitra kami yang bergerak di penguatan ekonomi, khususnya untuk ekonomi perempuan, akan kita bentuk jejaring," paparnya. Kedua, pola asuh dalam keluarga. Saat ini, kata dia, banyak orang tua yang mengaku kesulitan dalam mengasuh anak-anaknya. Hal ini disebabkan oleh penggunaan gadget, yang juga menjadi faktor ketiga penyebab banyaknya kekerasan yang terjadi dewasa ini. "Nah, untuk itu kami sudah menjalin kerjasama untuk bagaimana penguatan keluarga," ungkapnya. Keempat, faktor lingkungan. Diakuinya, saat ini hubungan antara satu anggota masyarakat dengan yang lainnya kian berjarak. Kondisi ini disebabkan lagi-lagi penggunaan gadget yang berlebihan. Padahal, kekerasan dapat dicegah ataupun ditangani secara dini dengan solidaritas antar masyarakat di tingkat paling dasar. Terakhir, faktor budaya. Pernikahan usia anak yang masih jadi &ldquo;budaya&rdquo; juga menjadi salah satu penyebab tingginya angka kekerasan. Sebab, anak belum matang secara fisik maupun psikologis untuk berumah tangga. Belum lagi jika hamil dan memiliki anak. Pihaknya sendiri telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk tidak gampang memberikan dispensasi perkawinan untuk usia anak. "Jadi, pada tahun 2026 ini kami akan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan di tingkat hulu. Bukan hanya sebagai pemadam kebakaran," pungkasnya.

Menteri PPPA Arifah Fauzi menargetkan untuk mengurangi kasus kekerasan perempuan dan anak dengan fokus pada pencegahan hingga 2026.

Dalam Setahun Tangani 25.627 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak, Menteri PPPA: Tahun Depan Tak Mau jadi Damkar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/BALAI-RW2.jpg" alt="Anak-anak mengikuti program belajar di Balai RW. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Anak-anak mengikuti program belajar di Balai RW. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meresmikan Balai RW 5, Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng, sebagai Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Sinau, dan Mengaji, untuk anak-anak.  Wali kota menjelaskan, Puspaga, Sinau, dan Mengaji, untuk keluarga dan anak, itu bukan hanya ada di Balai RW 5, Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng. Akan tetapi ada juga di 19 balai RW lain yang tersebar di 15 kelurahan, 12 kecamatan, se-Surabaya.  ”Jadi di sini itu ada tempat untuk semua agama lengkap fasilitas serta tenaga pengajarnya. Begitu pula dengan belajarnya, ada pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sebagainya,” kata Eri.  Eri menjelaskan, sejatinya Balai RW itu adalah tempat bersosialisasi dan komunikasi warga. Biasanya, yang kumpul di Balai RW itu bapak-bapak untuk rapat dan membicarakan berbagai hal untuk kampungnya.  Berangkat dari fungsi Balai RW itu, dia berinisiatif menjadikan tempat tersebut berkumpulnya anak-anak.  ”Ketika anak-anak itu kumpul, otomatis orang tuanya ikut serta keluar. Sehingga apa? Surabaya yang penuh dengan toleransi, tolong-menolong yang tinggi itu bisa diwujudkan kembali. Sehingga kampung itu terjaga dan terhindar dari radikalisme bahkan intoleransi,” sebut Eri.  Dia ingin program Sinau dan Ngaji bareng di Balai RW bisa meminimalisir tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak akan berkurang di Kota Surabaya. ”Nanti akhir Desember, seluruh Balai RW di Surabaya sudah harus berfungsi untuk kegiatan ini dan harus layak dan memiliki 2 lantai, karena ini ciri khasnya Budaya Arek Suroboyo,” ujar Eri.  Sementara itu, tenaga pengajarnya akan didatangkan dari berbagai pemuka agama dan perguruan tinggi di Surabaya. Kolaborasi dengan pemuka agama dan perguruan tinggi itu adalah wujud dari kebersamaan dan gotong royong yang diinginkan Eri dalam membangun kota.  ”Misal, ada mahasiswa yang pintar nanti ngajar di balai RW, ngajari arek cilik-cilik (mengajari anak-anak), kemudian ada hafiz Alquran, dia bisa menyampaikan ilmu agamanya di sini. Inilah yang namanya gerak bersama,” ucap Eri.

Pelajar di Surabaya Bisa Ikut Kelas Gratis di Balai RW

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/memerdekakan-perempuan.jpg" alt="ILUSTRASI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN/BUDIONO/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN/BUDIONO/JAWA POS</figcaption>
</figure>Catatan Tahunan Komnas, Angka Kekerasan terhadap Perempuan Naik Tajam  JawaPos.com – Pandemi Covid-19 ternyata turut berdampak pada angka kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat, terjadi kenaikan kasus hingga 50 persen pada 2021.  Dalam Catatan Tahunan (Catahu) 2021 Komnas Perempuan, disebutkan bahwa angka KBG pada perempuan sebanyak 338.496 kasus. Jumlah itu meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 226.062 kasus. Data tersebut merupakan total aduan yang disampaikan kepada Komnas Perempuan, lembaga layanan, dan Badan Peradilan Agama (Badilag).  Jika diperinci per lembaga, menurut Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia C. Salampessy, di Komnas Perempuan KBG pada perempuan meningkat hingga 80 persen. Yakni, dari 2.134 kasus pada 2020 menjadi 3.838 kasus pada 2021. Sama halnya di Badilag. Angka KBG pada perempuan juga naik 52 persen, dari 215.694 kasus pada 2020 menjadi 327.629 kasus pada 2021.  Namun, berdasar data lembaga layanan, angka KBG terhadap perempuan justru turun 1.205 kasus atau 15 persen dari 2020. Tercatat, angka KBG terhadap perempuan pada 2021 mencapai 7.029 kasus. ’’Ini terjadi lantaran selama dua tahun pandemi, sejumlah lembaga layanan tidak lagi beroperasi. Sehingga, terjadi keterbatasan SDM hingga sistem dokumentasi kasus,” kata Olivia pada penyampaian catahu kemarin (7/3).  Komisioner Komnas Perempuan Alimatul Qibtiyah mengungkapkan, kasus-kasus tersebut banyak dialami di ranah personal. Setidaknya ada 2.527 kasus ranah personal yang dilaporkan ke Komnas Perempuan dan lembaga layanan. Disusul, ranah komunitas 1.273 kasus dan ranah negara 38 kasus.  Yang mengejutkan, di ranah personal, kekerasan tertinggi justru dilakukan mantan pacar. Dari data aduan ke Komnas Perempuan, ada 813 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan mantan pacar. Disusul, kekerasan terhadap istri 771 kasus.  Sementara itu, dari lembaga layanan, diketahui bahwa ada 483 kasus dilaporkan dengan pelaku mantan pacar, 771 suami, dan 802 kasus pacar. ”Biasanya di tahun-tahun sebelumnya, tertinggi kekerasan pada istri. Baru tahun ini, kekerasan dilakukan mantan pacar,” ungkapnya.

Kekerasan Tertinggi Justru oleh Mantan Pacar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/memerdekakan-perempuan.jpg" alt="ILUSTRASI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN/BUDIONO/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN/BUDIONO/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan bahwa perkembangan teknologi yang semakin canggih serta masifnya penggunaan media sosial dapat dapat menghadirkan bentuk baru kekerasan baru. Salah satunya adalah kekerasan berbasis gender online (KBGO).  “Semua orang bisa menjadi korban KBGO, termasuk perempuan, anak, dan kaum rentan lainnya," jelas dia, Senin (21/2).  Modus dan tipe KBGO pun beragam, mulai dari cyber grooming, pelecehan online, peretasan, konten ilegal, pelanggaran privasi, ancaman distribusi foto atau video pribadi, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya.  "Tidak hanya menangani kasusnya saja, kita juga harus mampu melakukan intervensi untuk mengubah cara pandang pelaku terkait relasi gender dan seksual dengan korban,” ujar dia.  Bintang menegaskan, sama seperti kasus kekerasan di luar ranah daring, KBGO juga menimbulkan berbagai dampak negatif. “Korban ataupun penyintas akan mengalami dampak yang berbeda satu dengan lainnya, seperti kerugian psikologis, keterasingan sosial, kerugian ekonomi, hingga keterbatasan dalam berpartisipasi dalam ruang online maupun offline,” tutur Bintang.  Berdasarkan data dalam laporan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), selama tahun 2020 terdapat 940 laporan kasus KBGO. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu 241 kasus.  “Dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), terdapat salah satu pasal yang mengatur hukuman pemberatan apabila kekerasan seksual dilakukan di ranah daring. Ini adalah wujud kehadiran Negara dalam melindungi perempuan, anak, dan kelompok rentan dari kekerasan seksual apapun dan di manapun,” ungkapnya.  Ia pun menekankan pentingnya perlindungan privasi online untuk mencegah terjadinya KBGO. Namun, apabila seseorang sudah menjadi korban KBGO, segera dokumentasikan hal yang terjadi secara detail dan sesuai dengan kronologis untuk membantu proses pelaporan.  "Selain itu, segeralah mencari bantuan. Masyarakat dapat menghubungi layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) KemenPPPA melalui Call Center 129 atau Whatsapp 08111-129-129,” tutup dia.

KBGO Menimpa Perempuan-Anak, Segera Dokumentasikan Jika Jadi Korban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/memerdekakan-perempuan.jpg" alt="ILUSTRASI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN/BUDIONO/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN/BUDIONO/JAWA POS</figcaption>
</figure>Dua minggu terakhir, ceramah Oki Setiana Dewi di Masjid Al-Muhajirin, Magelang, sekitar dua tahun lalu menuai kritik tajam. Ceramah yang sejatinya berisi nasihat agar perempuan tak mengumbar aib suami sontak menjadi pembicaraan karena pemilihan contoh bernuansa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dianggap kurang tepat.  ---  CUPLIKAN kisah dari Jeddah tentang istri yang dipukul wajahnya oleh suami, tetapi menutupinya di depan orang tua, dianggap contoh sikap menyembunyikan aib suami. Banyak pesohor, baik dari kalangan ulama, praktisi, maupun politisi, menilai kisah itu adalah bentuk KDRT yang berbau pidana, bukan aib yang harus ditutupi.  Di Indonesia sendiri sejak awal kemerdekaan, Bung Karno sudah wanti-wanti. Ada satu persoalan penting di antara banyak persoalan bangsa ini. Apa itu? Soal perempuan. Apa dan bagaimana Bung Karno menuliskan harapannya tentang perempuan Indonesia, semua tertuang apik dalam Sarinah yang ditulis pada 1947.  KDRT, Biasa atau Luar Biasa?  Tak ada yang sempurna dalam rumah tangga pun pasangan. Sejatinya semua punya kekurangan. Karena itu, saling memahami, menumbuhkan, dan membesarkan adalah komitmen mendasar saat manusia membangun sebuah keluarga. Pemahaman kodrati tentang perempuan dan laki-laki akan sangat membantu menciptakan rumah tangga yang tenteram. Dalam lintasan sejarah Indonesia, tujuh puluh lima tahun lalu dalam Sarinah –buku yang dihadiahkan untuk perempuan istimewa yang tak lain adalah pembantunya– Bung Karno telah menuliskan amanat tentang ”menjaga” perempuan.  Perempuan, kata Bung Karno, sosok yang kerap dikecilkan dan budi besarnya sering dilupakan. Kaitan dalam rumah tangga, para suami harus bisa menempatkan istri bukan sebagai ”mutiara” yang tak boleh terlihat, tapi manusia yang setara dengan laki-laki. Ini bukan penentangan kodrati. Tetap ada ketundukan pada dimensi nature dan nurture. Pemahaman terhadap dua dimensi ini yang akan menumbuhkan sikap saling menghargai dan memahami. Pada akhirnya, akan meminimalkan terjadinya KDRT.  Persoalan KDRT memang harus menjadi perhatian yang serius. Ini bukan masalah biasa, tetapi ”luar biasa” yang bisa menghancurkan perempuan. Keterbatasan pengetahuan atau bahkan ketakutan yang berlebihan mengakibatkan perempuan memilih diam daripada menyuarakan keadaan. Lambat laun, bukan hanya berpengaruh bagi dirinya, tetapi juga generasi yang menyertainya.  Menghormati hak-hak perempuan, memuliakan, dan menjauhkan dari kekerasan adalah bentuk inisiasi yang melahirkan perempuan bermartabat. Perempuan dalam Islam disebut sebagai madrasah pertama. Ia menjadi penentu karakter anak-anaknya. Bayangkan jika perempuan akrab dengan kekerasan, baik fisik, psikis, atau bahkan seksual, masihkah tercipta ketenangan yang berpengaruh pada sikap dan tindakannya?  Memerdekakan Perempuan  Pernyataan menarik dari Mahatma Gandhi, ”banyak sekali pergerakan-pergerakan kita yang kandas oleh karena keadaan perempuannya.” Perempuan, dengan demikian, ikut menentukan nasib bangsa. Betapa pentingnya kedudukan perempuan, maka di tahun 1947 Bung Karno memberikan ceramah rutin kepada masyarakat di Jogjakarta yang ia namakan ”kursus perempuan.” Persoalan laki-laki dan perempuan, kata Bung Karno, sama tuanya dengan persoalan kemanusiaan.  Bung Karno secara detail menempatkan posisi perempuan di ranah domestik dan publik. Dalam kehidupan domestik, perempuan adalah partner bagi suaminya. Ia pernah menggambarkan sosok Inggit Garnasih sebagai cermin tiga ciri dalam satu diri: istri, ibu, dan kawan. Gambaran ini melindas ungkapan bahwa perempuan: yen awan dadi teklek, yen wengi dadi lemek ataupun penegasian tentang mereka yang hanya berada pada tingkatan: sumur, dapur, dan kasur. Pada dasarnya, laki-laki dan perempuan punya sifat komplemen –melengkapi, bukan saling mendominasi.  Demikian juga di ranah publik, perempuan ikut menjadi bagian kemajuan bangsa. Apa pun peran ataupun pilihannya, ia tetap bermakna. Ini adalah bentuk ekspresi diri. Seperti laki-laki, perempuan boleh saja mengambil peran di dunia kerja. Meski sejatinya, tak ada kewajiban baginya. Laki-laki harus mengerti bahwa ekspresi diri adalah kebutuhan primer. Ini adalah letupan psikologis yang membutuhkan pemahaman, bukan pengekangan.  Menghapuskan Kekerasan  Laki-laki yang mewarisi sifat nabi tidak akan memperlakukan istri dengan kekerasan. Ada beragam tahapan jika ingin memberikan peringatan. Sebab bagaimanapun, suami istri terikat tali sekse yang, kata Olive Schreiner, bukan semata-mata bersifat biologis, tetapi psikologis. Schreiner menyebutnya sebagai tali sekse jiwa. Tali sekse inilah yang menyatukan pasangan.  Secara psikologis, tak dapat dimungkiri bahwa relasi seks adalah penyumbang ketenangan bagi laki-laki. Dijelaskan Rolland Litlewood, relasi seksual adalah cara ampuh menurunkan tensi stres bagi laki-laki. Ketenangan menjadi modal dasar bagi laki-laki untuk menentukan segenap kegiatan. Sadar atau tidak, posisi perempuan secara biologis dan psikologis sangat penting bagi laki-laki. Demikian halnya secara sosiologis. Istri bagi suami bukan sekadar pasangan, tetapi pemberi dorongan dan dukungan dalam berbagai kesempatan.  Sudah sewajarnya laki-laki bersikap lembut pada istri. Sebaliknya, istri juga mampu menjadi penerang dan penjaga kehormatan suami. Ingat kata Umar bin Khatab, ”Di siang hari, laki-laki ibarat singa di padang pasir. Sementara di malam hari, ia bagai bayi di pangkuan istrinya.” Dengan begitu, tak ada lagi superioritas laki-laki dalam keluarga. Ia sadar bahwa istri adalah penopang baginya. Senada dengan ini, Bung Karno menulis, ”Harmoni hanya tercapai jika tak ada ’saf’ satu di atas ’saf’ yang lain, tetapi dua ’saf’ itu sama sederajat –berjajar yang satu di sebelah yang lain, yang satu memperkuat kedudukan yang lain.” (*)  <hr />  *) RENI NURYANTI, Dosen Sejarah Unsam Langsa dan penulis biografi Inggit Garnasih

Memerdekakan Perempuan, Menghapuskan Kekerasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/image-3-3.png" alt="Suasana pesisir Surabaya. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Suasana pesisir Surabaya. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya mencatat, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat. Sepanjang 2020, terdapat 284 kasus yang tercacat dengan jumlah korban 551 orang.  Direktur LBH Surabaya Abddul Wachid Habibullah mengatakan, kondisi pandemi tidak mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Termasuk di Jawa Timur yang angkanya terus meningkat.  ”Data tentang korban kekerasan yang dialami perempuan dan anak tersebut dari beberapa pengaduan langsung di LBH Surabaya maupun hasil data dari monitoring media cetak dan online,” papar Wachid dalam keterangannya, pada Rabu (23/12).  Kekerasan yang dialami terjadi dalam berbagai bentuk. Misalnya, kekerasan fisik maupun non fisik. Berbagai faktor turut melatarbelakangi kasus tersebut. Misalnya, faktor ekonomi, asmara, sosial, maupun relasi kuasa.  Layanan bantuan hukum juga telah diberikan atas hak perempuan sebanyak 17 kasus dengan jumlah korban sebanyak 17 orang. Untuk layanan bantuan hukum terhadap hak anak, sebanyak 7 kasus dengan jumlah korban sebanyak 7 orang.  ”Bentuk pelanggaran yang kerap terjadi terhadap perempuan pada 2020 adalah KDRT 10 kasus dan disusul kemudian bentuk pelanggaran kekerasan non fisik yaitu kekerasan berbasis gender online. Ada 3 kasus,” terang Wachid.  Untuk pelaku pelanggaran terhadap hak perempuan, sosok suami menempati posisi pertama. Terdapat 10 orang yang masuk dalam catatan LBH. Posisi kedua ada kelompok sipil 5 orang, terdiri atas kekasih korban, teman, dan bahkan kerabat dekat korban.  ”Kasus pelanggaran terhadap hak perempuan banyak terjadi di Kota Surabaya yakni 12 kasus disusul Kabupaten Sidoarjo 3 kasus, Mojokerto, dan Jombang masing-masing 1 kasus,” jelas Wachid.  Untuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) anak-anak, LBH mencatat terdapat penganiayaan 3 kasus, disusul  bentuk kekerasan pemerkosaan, dan pencabulan masing-masing 2 kasus.  ”Orang tua menempati posisi pertama sebagai pelaku pelanggaran terhadap hak anak yakni 3 orang dan disusul pelaku selanjutnya adalah keluarga, guru, teman, dan tetangga yang masing-masing 1 orang,” papar dia.  Kasus pelanggaran terhadap hak anak di Kota Surabaya ada 4 kasus disusul Kabupaten Sidoarjo 2 kasus, dan Sampang 1 kasus.  Terkait hal tersebut, LBH Surabaya memiliki rekomendasi kepada pemerintah untuk terus menggalakkan upaya perwujudan kebijakan Daerah Ramah pada Perempuan dan Anak. Upaya tersebut dilakukan dengan menghentikan praktik kekerasan perempuan dan anak, baik fisik, psikis, dan seksual, serta menghentikan praktik trafficking.  ”Pemerintah segera melaksanakan konsep keadilan restoratif bagi anak berhadapan dengan hukum, baik anak berkonflik dengan hukum, anak korban, dan anak saksi,” ujar Wachid.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=GVxkeTPd28A

LBH Surabaya Catat Ada 551 Korban Kekerasan Perempuan dan Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/teknologi.jpg" alt="ILUSTRASI - BUDIONO/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI - BUDIONO/JAWA POS</figcaption>
</figure>Sulit membayangkan bagaimana jadinya kehidupan masyarakat dewasa ini tanpa teknologi digital. Kita telah menjadi sedemikian lekat, terbiasa, bahkan bergantung pada alat-alat tersebut.  &nbsp;  ---  PENGGUNAAN gawai-gawai dan perjumpaan secara daring sudah menjadi keseharian kita. Intensitas penggunaan platform digital semakin meningkat semenjak pandemi.  Pembatasan sosial dan keharusan menjaga jarak menyebabkan pertemuan dalam ruang digital tidak lagi menjadi opsi, tetapi keharusan. Inilah budaya layar, yang menormalisasi interaksi masyarakat di ruang digital sebagai ruang baru. Termasuk pula munculnya kesadaran kolektif baru yang disebut dengan warganet.  Realitas baru ini tentu perlu dikritisi, berbagai problem sosial muncul, di antaranya merajalelanya berita bohong, ujaran kebencian, hingga kekerasan. Penyederhanaan dualisme dunia maya dan dunia nyata tidak lagi memadai untuk menggambarkan keburukan kejadian seperti kekerasan perundungan siber, juga kekerasan berbasis gender online (KBGO).  Apakah yang dimaksud dengan kekerasan berbasis gender online? Laporan SAFEnet, organisasi yang memperjuangkan hak-hak digital di Asia Tenggara, menyebutkan bahwa KBGO adalah kekerasan pada seseorang yang didasarkan atas seks atau gender yang difasilitasi teknologi atau terjadi di platform digital.  SAFEnet menggarisbawahi setidaknya terdapat delapan bentuk KBGO yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan, yaitu pendekatan untuk memperdaya (cyber grooming), pelecehan online (cyber harassment), peretasan (hacking), konten ilegal (illegal content), pelanggaran privasi (infringement of privacy), ancaman distribusi foto/video pribadi (malicious distribution), pencemaran nama baik (online defamation), dan rekrutmen online (online recruitment).  Catatan tahunan Komnas Perempuan menguraikan spektrum kekerasan terhadap perempuan berbasis daring meningkat 300 persen dari 97 kasus menjadi 281 kasus. Dalam beberapa kasus, intimidasi ataupun pelecehan di ruang daring, kemudian juga memasuki dunia luring (luar jejaring) dengan tindakan penyiksaan fisik, penguntitan, dan pemerasan.  Komnas Perempuan menggarisbawahi melonjaknya pengaduan kasus kejahatan siber. Kekerasan daring itu tidak dapat dilepaskan dari suatu kondisi menyeluruh yang memprihatinkan bahwa dalam kurun waktu 12 tahun, terjadi peningkatan drastis kekerasan terhadap perempuan (792 persen). Dalam 12 tahun tersebut, kekerasan meningkat hingga delapan kali lipat.  Muh. Wildan Teddy dari HopeHelps UI, lembaga nirlaba yang menjadi wadah pengadaan layanan tanggap dan pencegahan kekerasan seksual di lingkup kampus, menceritakan bahwa sebagian kasus KBGO terjadi dalam hubungan berpacaran.  Pertukaran data-data digital yang bersifat privat disalahgunakan oleh pelaku untuk kepentingan mengancam, mengeksploitasi, hingga memeras perempuan. Dalam pendampingan yang dilakukan HopeHelps terhadap korban-korban kekerasan seksual berbasis online, terdapat kecemasan pada korban bahwa jejak digital hampir mustahil untuk dihapuskan. Para korban dirongrong rasa takut, namun juga bimbang untuk memproses hukum karena budaya menyalahkan korban yang masih umum di masyarakat kita.  Ia menceritakan juga betapa rawannya kekerasan berbasis gender online yang terjadi melalui aplikasi kencan. Pada satu sisi, pertemanan melalui aplikasi menjadi fenomena yang tidak terhindarkan bagi generasi muda, khususnya pada masa pandemi ini.  Keikutsertaan anak-anak muda dalam aplikasi kencan justru meningkat selama pandemi berlangsung. Dibutuhkan kewaspadaan dalam menggunakan aplikasi kencan, menimbang hampir setiap harinya pewartaan di media yang memuat berita kejahatan tentang bagaimana pelecehan, pemerkosaan, hingga perampokan terjadi pada perempuan melalui perkenalan di aplikasi kencan.  Mengapa ruang digital menjadi lahan subur bagi predator? Pertanyaan itu berhubungan juga dengan bagaimana teknologi dipersepsikan. Teknologi dalam hal ini tidak saja terbatas sebagai perkakas atau gawai, tapi teknologi bekerja sebagai suatu sistem yang membentuk pola pikir dan pola relasi sosial.  Tidak ada teknologi yang netral dalam perspektif feminisme. Sebab, teknologi selalu terkait dengan kuasa. Karena itu, ragam bentuk serta penggunaan teknologi tidak terlepas dari operasi kuasa yang dominan terjadi dalam masyarakat. Celakanya, ruang digital yang diharapkan dapat menjadi ruang kebebasan serta pembaruan ternyata menjadi perluasan kultur kekerasan.  Tapi, mungkinkah kultur kekerasan di ruang digital ini dapat diretas? Tantangan yang dihadapi dalam membangun kesadaran pada masyarakat jejaring adalah kesadaran yang tidak saja terpaut tentang hak-hak digital, tapi juga tanggung jawab.  Literasi tentang media sosial menjadi sedemikian urgen agar para pengguna memahami bahwa segala tindakan, baik itu cuit, status, maupun unggahan, memiliki konsekuensi nyata pada orang lain. Kampanye serta sosialisasi internet sebagai ruang aman merupakan bagian penting demi mematahkan diskriminasi di ruang daring.  Kemunculan gerakan #MeToo secara global, yang berusaha mengangkat suara para korban kekerasan seksual melalui berbagai platform digital, merupakan suatu usaha untuk mengklaim ruang aman bagi perempuan.  Demi menciptakan ruang aman bagi perempuan, baik daring maupun luring, tampak sekali kegentingan untuk segera mengesahkan RUU Pungkas (Penghapusan Kekerasan Seksual). RUU Pungkas mengidentifikasi sembilan bentuk kekerasan seksual yang juga bermanifestasi ke dalam aktivitas siber.  Melalui RUU Pungkas, dapat dicegah segala bentuk tindak kekerasan seksual, hingga terjaminnya perlindungan dan pemulihan terhadap korban, begitu pula proses tindakan hukum bagi pelaku. (*)  *) Dosen Filsafat Universitas Indonesia  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=qrOm0VpcINM&amp;t=6s&amp;ab_channel=JawaPos

Teknologi dan Kekerasan terhadap Perempuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kenang-janji-ke-soekarno-megawati-sampai-menangis_m_.jpg" alt="Ketua Umum PDI-P Megawawati Soekarno Putri" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PDI-P Megawawati Soekarno Putri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan, dirinya tidak akan segan-segan melakukan pemecatan terhadap kadernya jika tidak berpihak kepada kaum perempuan. Pasalnya, angka tindak kekerasan terhadap perempuan saat ini samakin besar.  "Angka kekerasan terhadap perempuan dengan anak itu semakin besar. Lah kalau saya dengar begitu terus siapa yang buat kekerasan? Dengan segala hormat saya kepada para kaum laki, ternyata yang melakukan kekerasan itu kaum laki," ujar Megawati saat memberikan pengarahan pada Sekolah Partai Gelombang II Calon Kepala Daerah secara virtual, Jakarta, Rabu (26/8).  "Kalau kalian perempuan, kalau tidak bela kaum perempuan ya saya pecat. Gampang saja. Terserah saya," tambahnya.  Menurut Megawati, negara tidak akan menjadi besar jika laki-laki dan perempuan tidak saling mengasihi dan melengkapi. Pemilik nama lengkap, Diah Permata Megawati Setiawati Sukarnoputri itu mencontohkan laki-laki dan perempuan bagaikan sepasang burung. Harus tetap kompak.  "Artinya memang mesti sama-sama laki-laki dan perempuan," katanya. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/26/08/2020/megawati-ada-kader-tak-dapat-rekom-terus-ngambek-ya-saya-pecat/">Megawati: Ada Kader Tak Dapat Rekom Terus Ngambek, ya Saya Pecat</a></li> </ul> Megawati juga mengingatkan kepada kadernya, jika ada di keluarganya yang berjenis kelamin perempuan yang menjadi korban kekerasan. Maka sudah pasti tidak akan rela.  "Kalau sampai keluarga sendiri itu dibegitukan, apalagi sama rakyat yang seharusnya di tolong, betul apa tidak," tuturnya.  Lebih lanjut, Megawati juga menceritakan betapa dirinya bangga atas didikan orang tuanya yang tak membeda-bedakan perempuan dan laki-laki. Sehingga hal ini perlu dicontoh kepada seluruh kadernya.  "Saya bangga pada orangtua saya karena memberikan kami yang perempuan tidak ada perbedaan dengan laki. Masing-masing disuruh ambil yang kamu ambil. Tidak ada perbedaan dengan saudara lakinya," ungkapnya.  Diketahui, ‎berdasarkan data dari Komnas Perempuan, ada 1.299 kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk anak perempuan, sepanjang Maret hingga Mei 2020. Data ini ditemukan dalam  kajian kualitatif Komnas Perempuan tentang situasi layanan bagi perempuan korban kekerasan maupun pendamping korban di masa pandemi Covid-19.  Menurut Komnas Perempuan, kekerasan psikis dan fisik masih mendominasi di ranah privat, sedangkan kekerasan seksual masih tinggi di ranah publik dan negara. Kajian ini menemukan kekerasan terhadap perempuan berbasis online yaitu sebanyak 129 kasus atau sebanyak 11 persen yang didominasi pengancaman bernuansa kekerasan seksual.‎

Megawati: Kalau Tidak Bela Kaum Perempuan, Ya Saya Pecat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Kalis-mardiasih.jpg" alt="Kalis mardiasih" width="100%">
<figcaption>Kalis mardiasih</figcaption>
</figure>Kalis Mardiasih, penulis yang juga aktivis muda NU, getol mengampanyekan penyadaran terhadap berbagai bentuk kekerasan digital terhadap perempuan. Mulai penyebaran foto, screenshot curhatan, hingga dokumen pribadi tanpa izin. Berikut obrolan wartawan Jawa Pos Nurul Komariyah dengan Kalis.  ---  Apa sikap perempuan ketika menjadi korban kekerasan digital?  Sikap mental sebagai korban. Yakinkan bahwa kamu adalah korban. Artinya, kamu nggak salah. Berarti kamu boleh untuk speak up. Bilang kepada pelaku bahwa kami nggak suka diperlakukan demikian. Tegur secara langsung si pelaku. Kita punya otoritas dan hak untuk menjaga kesehatan mental, psikis, dan fisik kita. Orang lain nggak punya hak untuk mengganggu itu.  Apa batasan untuk membentengi diri agar terhindar dari kekerasan digital?  Definisi orang tentang reputasi itu beda-beda, ya. Kalau kamu punya profesi tertentu dan merasa penting untuk melindungi reputasimu sendiri seperti guru, dosen, pekerja kreatif, pebisnis, berarti kamu harus tahu cara membangun reputasi dirimu sendiri.  Namun, kalau perlindungan data pribadi, mutlak semua orang harus menyadari itu. Alamat, nomor telepon, rekening bank, dan nomor paspor, itu kan hal-hal yang bersifat sangat pribadi. Kadang-kadang orang justru belum punya kesadaran digital security paling pokok itu.  Apakah potensi kekerasan digital terhadap orang yang lebih intens membagikan kehidupannya di medsos lebih besar daripada mereka yang pasif bermedsos?  Kadang-kadang orang yang nggak share di medsos pun bisa jadi korban. Misalnya, pencurian foto pribadi. Jadi, itu bisa terjadi pada siapa pun.  Apa tanggapan Anda tentang perempuan yang menuliskan ujaran kebencian pada kolom komentar medsos sesama perempuan lain?  Mulai sekarang, kita harus menciptakan ekosistem yang positif di medsos. Berikan yang terbaik untuk orang lain biar itu berbalik ke dirimu. Kalau kamu biasa berkomentar positif, orang juga akan begitu ke kamu.

Kalis Mardiasih: Korban Kekerasan Digital Harus Berani Speak Up

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/inter-1-12-a.jpg" alt="TUNTUT KEADILAN: Aktivis Diana Ceballos (dua dari kiri) dalam pawai di Ecatepec, Meksiko, Sabtu (23/11) untuk menghormati para perempuan yang dibunuh. Salah seorang korban adalah sepupu perempuannya yang masih berusia 14 tahun. Dia diperkosa dan ditikam" width="100%">
<figcaption>TUNTUT KEADILAN: Aktivis Diana Ceballos (dua dari kiri) dalam pawai di Ecatepec, Meksiko, Sabtu (23/11) untuk menghormati para perempuan yang dibunuh. Salah seorang korban adalah sepupu perempuannya yang masih berusia 14 tahun. Dia diperkosa dan ditikam</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kekerasan terhadap perempuan, baik fisik maupun verbal, terjadi setiap detik. Tidak hanya di negara miskin dan berkembang, tapi juga di negara-negara yang sudah maju. Perang melawan kekerasan tersebut sudah dikobarkan, namun kemenangan masih jauh dari genggaman.  ---  ”DIA membunuhku.” Itu adalah kalimat terakhir yang terlontar dari mulut Julie Douib saat Maryse Santini, tetangganya, menemukan ibu dua anak tersebut dalam kondisi bersimbah darah Maret lalu. Dua timah panas bersarang di dada dan lengannya. Hanya dalam hitungan detik, Douib mengembuskan napas terakhir. Dia tewas di tangan ayah anak-anaknya.  Douib sudah berpisah dari pasangan hidupnya tersebut. Dia juga sudah belasan, bahkan mungkin puluhan kali, lapor polisi atas kekerasan yang diterimanya. Hanya dua hari sebelum kematiannya, dia juga menelepon polisi dan memberi tahu bahwa orang yang pernah dicintainya itu memiliki lisensi kepemilikan senjata api. Douib takut dirinya akan ditembak. Namun, polisi tidak merespons ketakutannya.  ”Nyonya maaf, lisensinya tidak bisa dicabut kecuali dia mengacungkan senjatanya kepadamu,” papar ayah Douib yang menirukan jawaban petugas kepolisian. Sekitar 48 jam kemudian, senjata yang dimaksud betul-betul diarahkan dan ditembakkan ke Douib.  Douib hanya satu di antara ratusan perempuan di Prancis yang tewas setiap tahun di tangan suami, mantan suami, pasangan hidupnya. Dilansir Agence France-Presse, sepanjang tahun ini setidaknya ada 116 perempuan di Prancis dari berbagai rentang usia yang dibunuh suami, mantan suami, pasangan, kakak lelaki, ataupun putranya. Tahun lalu jumlahnya mencapai 121 perempuan. Sepertiga korban berusia di atas 50 tahun.  Femicide alias pembunuhan perempuan oleh pria jamak terjadi di negeri yang dipimpin Presiden Emmanuel Macron tersebut. Setiap tiga hari sekali, satu nyawa perempuan melayang. Setiap tahun, kekerasan dalam rumah tangga juga terjadi pada 220 ribu perempuan Prancis.  Pemerintah tak tinggal diam. Perdana Menteri Prancis Edouard Philippe mengungkapkan bahwa tahun depan pemerintah mengalokasikan EUR 360 juta (Rp 5,6 triliun) untuk berbagai program pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Di antaranya, gelang elektronik untuk para pelaku kekerasan dan seribu shelter baru untuk perempuan korban kekerasan.  ”Keberhasilan pertama dari usaha ini adalah untuk memecah rantai keheningan,” tegas dia Senin (25/11), seperti dikutip Associated Press.  Saat ini perempuan korban kekerasan juga bisa langsung mengajukan laporan lewat rumah sakit, tidak perlu ke kantor polisi. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga juga akan diproses lebih cepat. Pelaku femicide akan kehilangan akses terhadap anak-anaknya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/inter-1-12.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> BUTUH PERLINDUNGAN: Aktivis feminis melakukan pertunjukan di Alun-alun Zocalo, Mexico City, Jumat (29/11). Rata-rata per hari 10 perempuan dibunuh di Meksiko. Negara tersebut dilabeli sebagai tempat paling berbahaya di dunia untuk perempuan. (AP Photo/Marco Ugarte)  Mulai 25 November Prancis juga menggelar konferensi kekerasan terhadap perempuan selama dua pekan di berbagai penjuru negeri. Total ada 91 konferensi yang digelar.  Salah satu bentuk lain kekerasan adalah mutilasi genital perempuan alias female genital mutilation (FGM). Praktik itu berbeda dengan sunat perempuan di Indonesia yang hanya dibuka sedikit kulit di ujung klitorisnya. Pada FGM, klitoris perempuan dipotong sebagian, bahkan seluruhnya. Salah satu efek sampingnya adalah rasa sakit saat berhubungan seksual.  Praktik FGM banyak terjadi di Afrika. Namun, di Inggris pun jumlahnya cukup tinggi. FGM dilakukan pada 6.200 perempuan sepanjang 2017–2018. Jumlah riil di lapangan bisa lebih tinggi. Kebanyakan pelakunya adalah imigran dari Afrika.  Pemerintah Inggris tidak hanya berusaha mengatasi bahaya FGM di dalam negeri, tapi juga di sumbernya. Pada 2018 mereka menjanjikan bantuan GBP 50 juta (Rp 912,3 miliar). Negara-negara di dunia sepakat untuk mengakhiri praktik FGM pada 2030.  Kepala Seksi untuk Mengakhiri Kekerasan pada Perempuan di UN Women Kalliopi Mingeirou mengungkapkan bahwa yang paling dibutuhkan adalah investasi di kesetaraan gender. Pasalnya, itulah penyebab kekerasan pada perempuan dan remaja putri. Mereka dianggap tak setara. ”Bukti menunjukkan bahwa kampanye saja tidak cukup dan tidak mampu mengubah mentalitas orang,” tegasnya.

Menangkis Kekerasan terhadap Perempuan dan Remaja Putri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kekerasan terhadap perempuan

Berita Terkini