<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/26/JKT_Demo-DPR-Ricuh_SALMAN-TOYIBI_-06JPG-2592907911.jpg" alt="Sejumlah masa aksi demo 25 Agustus terlibat bentrokan dengan petugas kepolisian di kawasan Palmerah, Jakarta, Senin (25/8/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah masa aksi demo 25 Agustus terlibat bentrokan dengan petugas kepolisian di kawasan Palmerah, Jakarta, Senin (25/8/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com&nbsp;- Oknum anggota kepolisian diduga melakukan penganiayaan kepada jurnalis saat pengamanan demonstrasi di depan gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, pada Senin (25/8). Korban diduga mendapat pukulan di bagian kepala dan tangan akibat mendokumentasikan petugas yang mengamankan pendemo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Propam Polda Metro Jaya mengusut dugaan penganiayaan kepada jurnalis ini. Tindakan pelaku dipastikan tidak dibenarkan dalam proses pengamanan demo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya mengecam keras aksi oknum tersebut. Ini jelas tindakan pribadi oknum, di luar dari SOP dan arahan yang diberikan. Maka Propam Polda Metro Jaya harus bergerak cepat, cari oknum tersebut dan tindak tegas. Tidak boleh ada impunitas," kata Sahroni, Rabu (27/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Polda Metro Jaya dinilai harus mengambil langkah tegas dalam kasus ini. Terlebih, kerja jurnalis dilindungi undang-undang pers.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/016486403/hari-perumahan-nasional-2025-menteri-pkp-targetkan-bangun-500-ribu-rumah-subsidi-tahun-depan">Hari Perumahan Nasional 2025, Menteri PKP Targetkan Bangun 500 Ribu Rumah Subsidi Tahun Depan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau tidak ditangani serius, publik akan melihat seolah-olah aparat menormalisasi kekerasan, apalagi terhadap pers, padahal ini jelas pelanggaran berat,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bendahara Umum Partai NasDem ini menyampaikan, dalam pengamanan unjuk rasa polisi sudah ditekankan menjalankannya secara humanis. Oleh karena itu, bentuk kekerasan fisik seperti ini melanggar ketentuan pimpinan Polri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kan padahal sudah jelas, aparat harus berlaku humanis dan mengikuti SOP yang sudah diberikan. Jangan sampai terbawa emosi di lapangan. Harus humanis, baik ke massa aksi maupun terhadap pers. Apalagi pekerjaan pers itu dilindungi undang-undang, mereka bebas meliput di lokasi untuk menghasilkan informasi yang otentik bagi publik," jelas Sahroni.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau pers sampai jadi korban kekerasan dan intimidasi, itu sama saja dengan upaya pembungkaman. Ini bisa menjadi preseden buruk bagi demokrasi kita. Makanya aksi oknum tersebut harus diusut tuntas,&rdquo; tandasnya.</div>

Propam Polda Metro Jaya diminta mengusut dugaan penganiayaan kepada jurnalis ini. Pelaku harus dihukum berat.

Polisi Diduga Aniaya Jurnalis saat Pengamanan Demo DPR, Sahroni Minta Pelaku Dihukum Berat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/21/grs2-9862974.jpg" alt="Sejumlah jurnalis menjadi korban kekerasan saat meliput kegiatan sidak yang dilakukan KLH ke PT Genesis Regeneration Smelting (GRS) di Kec. Jawilan, Kabupaten Serang, Banten, Kamis (21/8). (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah jurnalis menjadi korban kekerasan saat meliput kegiatan sidak yang dilakukan KLH ke PT Genesis Regeneration Smelting (GRS) di Kec. Jawilan, Kabupaten Serang, Banten, Kamis (21/8). (istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Delapan jurnalis dan humas Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengalami tindak kekerasan usai meliput di kawasan PT Genesis Regeneration Smelting, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Kamis (21/8). Kekerasan itu terjadi usai meliput kegiatan inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terhadap PT Genesis Regeneration Smelting yang diduga melanggar aturan pengelolaan limbah B3. Rasyid Sidik, jurnalis Bantennews yang turut menjadi korban menceritakan, mulanya para wartawan hanya menunggu di depan gerbang perusahaan lantaran tidak diperkenankan masuk. Namun, petinggi dari KLH memerintahkan agar para media segera masuk untuk peliputan.&nbsp; "Namun setelah sidak selesai dan pejabat KLH meninggalkan lokasi, kami langsung dikeroyok membabi buta. Ada oknum Brimob, ormas, hingga pihak keamanan perusahaan yang memukul dan mengancam dengan senjata tajam," ujar Rasyid.&nbsp; Akibat peristiwa itu, beberapa jurnalis mengalami luka serius. Sementara jurnalis lainnya terpaksa berlari menyelamatkan diri sejauh beberapa kilometer. Selain jurnalis, Anton, koordinator humas KLH, juga turut menjadi korban penganiayaan. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta Biro Banten mengecam keras tindakan pengeroyokan terhadap jurnalis itu. Koordinator AJI Jakarta Biro Banten Muhamad Iqbal mendesak Kepolisian segera menangkap dan memproses hukum seluruh pelaku pengeroyokan. Baik oknum yang berasal dari unsur aparat, petugas keamanan perusahaan, maupun ormas.&nbsp; "Jangan ada impunitas bagi oknum kepolisian yang terlibat," tegasnya.&nbsp; Iqbal menekankan bahwa kerja-kerja jurnalis dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Segala bentuk kekerasan terhadap jurnalis adalah pelanggaran hukum dan demokrasi. Ia juga mengajak solidaritas publik dan organisasi masyarakat sipil untuk bersama-sama mengawal kasus ini agar tidak berhenti di tengah jalan. "Kekerasan terhadap jurnalis bukan hanya serangan terhadap individu, tapi juga serangan terhadap hak publik untuk mendapatkan informasi. Negara tidak boleh membiarkan peristiwa seperti ini berulang," terangnya. AJI Jakarta Biro Banten menegaskan bahwa praktik impunitas hanya akan memperburuk iklim kebebasan pers di Indonesia. Oleh karena itu, kepolisian harus segera bertindak cepat, transparan, dan adil dalam penanganan kasus ini.

Delapan jurnalis dan humas KLH diserang usai meliput inspeksi mendadak di PT Genesis Regeneration Smelting, Serang.

8 Jurnalis jadi Korban Kekerasan Oknum Brimob dan Ormas di PT GRS, AJI Jakarta Biro Banten Desak Penegakan Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/JKT_AKSI-TOLAK-KEKERASAN-TERHADAP-JURNALIS_MIFTAHULHAYAT-10.jpg" alt="Sejumlah Wartawan Aksi Stop Kekerasan Terhadap Jurnalis Didepan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2019). Dalam Aksi Tersebut Mereka Mendesak Kapolri Untuk Periksa Dan Adili Polisi Pelaku Pemukulan Dan Perampasan Alat Kerja Wartawan, Beri Sanksi Tegas A" width="100%">
<figcaption>Sejumlah Wartawan Aksi Stop Kekerasan Terhadap Jurnalis Didepan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2019). Dalam Aksi Tersebut Mereka Mendesak Kapolri Untuk Periksa Dan Adili Polisi Pelaku Pemukulan Dan Perampasan Alat Kerja Wartawan, Beri Sanksi Tegas A</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pimpinan redaksi majalah Tempo, Wahyu Dhyatmika mengakui jurnalis Tempo, Nurhadi mengalami serangan teror saat melakukan kegiatan peliputan di Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu (27/3) kemarin. Serangan teror itu terjadi saat hendak meminta konfirmasi kepada mantan Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji.  Sebab diduga, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menyatakan Angin sebagai tersangka dalam kasus suap pajak.  "Sabtu 27 Maret 2021, merupakan serangan terhadap kebebasan pers dan melanggar KUHP serta Undang Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Tempo mengutuk aksi kekerasan tersebut dan menuntut semua pelakunya diadili serta dijatuhi hukuman sesuai hukum yang berlaku," kata Wahyu dalam keterangannya, Minggu (28/3).  Wahyu menjelaskan, penganiayaan terjadi ketika sejumlah pengawal Angin Prayitno Aji menuduh Nurhadi masuk tanpa izin ke acara resepsi pernikahan anaknya di Gedung Graha Samudera Bumimoro (GSB), Kompleks Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan laut (Kodiklatal) Surabaya, Jawa Timur, pada Sabtu 27 Maret 2021 malam.  Meski sudah menjelaskan statusnya sebagai wartawan Tempo yang sedang menjalankan tugas jurnalistik, mereka tetap merampas telepon genggam Nurhadi dan memaksa untuk memeriksa isinya. Bahkan, Nurhadi juga ditampar, dipiting, dipukul pada beberapa bagian tubuhnya.  "Untuk memastikan Nurhadi tidak melaporkan hasil reportasenya, dia juga ditahan selama dua jam di sebuah hotel di Surabaya," ungkap Wahyu.  Kekerangan terhadap Nurhadi dinilai merupakan tindak pidana yang melanggar setidaknya dua aturan, yakni pasal 170 KUHP Jo pasal 351 ayat 2 KUHP mengenai penggunaan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang dan penganiayaan. Serta pasal 18 ayat 1 UU Pers tentang tindakan yang menghambat atau menghalangi kegiatan jurnalistik.  "Ancaman hukuman untuk pelanggaran ini adalah seberat-beratnya lima tahun enam bulan penjara," tegas Wahyu.  Oleh karena itu, Wahyu meminta Kapolda Jawa Timur Irjen Nico Afinta menindaklanjuti kasus kekerasan terhadap jurnalis Tempo dan memeriksa semua anggotanya yang terlibat. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/28/03/2021/polri-korban-luka-ledakan-makassar-ada-14-orang/">Baca Juga: Polri: Korban Luka Ledakan Makassar ada 14 Orang</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/12/03/2021/marzuki-alie-laporkan-ahy-ke-bareskrim/">Baca Juga: Marzuki Alie Laporkan AHY ke Bareskrim</a> "Setelah semua berkas penyidikan lengkap, kami menuntut pelakunya dibawa ke meja hijau untuk menerima hukuman yang setimpal, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas Wahyu.  Selain itu, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memerintahkan jajarannya pada Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri untuk memproses pelaku secara disiplin profesi dan memastikan, kasus ini merupakan aksi kekerasan terakhir yang dilakukan polisi terhadap jurnalis.  Pihaknya juga memohon bantuan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Dewan Pers, untuk melindungi korban dari ancaman kekerasan lebih lanjut dan mengawal proses hukum atas kasus ini.  "Mengimbau semua pihak untuk menghormati kerja-kerja jurnalistik yang dilindungi oleh UU Pers, demi terjaminnya hak publik untuk tahu dan mendapatkan informasi yang akurat mengenai isu-isu yang penting bagi orang banyak," tandasnya.

Hendak Konfirmasi eks Pejabat Ditjen Pajak, Jurnalis Tempo Dipukuli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/himpunan-aktivis-milenial-minta-polri-usut-persekusi-terhadap-jurnalis_m_.jpg" alt="Konfrensi pers Himpunan Aktivis Milenial (HAM) Indonesia, Sabtu (16/3)" width="100%">
<figcaption>Konfrensi pers Himpunan Aktivis Milenial (HAM) Indonesia, Sabtu (16/3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Himpunan Aktivis Milenial (HAM) Indonesia berencana melayangkan rekomendasi kepada Polri agar mengusut tuntas persekusi dan intimidasi terhadap jurnalis. Pasalnya berdasarkan data yang dimiliki HAM, kekerasan terhadap jurnalis masih terus terjadi. Selain melanggar Undang-Undang, kekerasan juga akan mengganggu kinerja jurnalis dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Sekjen HAM Indonesia Muchlas Samorano menyampaikan, kekerasan terhadap jurnalis sudah sering terjadi. Meskipun sudah banyak yang melaporkan kejadian ini, tetapi kekerasan masih saja terjadi sampai saat ini. "Memang banyak yang sudah melaporkan kepada kepolisian, tetapi sampai saat ini kasusnya tidak ada yang diusut tuntas," ucapnya saat jumpa pers, Sabtu (16/3). Beberapa daftar kekerasan yang tercatat di HAM Indonesia adalah yang dilakukan oleh sekelompok massa Islam Militan pada 2016 lalu. Menurutnya, apa yang dilakukan terhadap seorang jurnalis tersebut mengancam kebebasan pers. "Maka selain melayangkan surat rekomendasi untuk pengusutan, kami juga ingin mengajak audiensi. Baik dari pihak kepolisian, maupun dari Ormas tersebut," katanya. Muchlas berharap, dengan adanya upaya-upaya tersebut, persekusi dan juga intimidasi terhadap jurnalis bisa dihilangkan. Mengingat, selama ini seakan tidak ada penegakkan hukum terhadap para pelaku persekusi maupun intimidasi. "Padahal dalam bekerja, seorang jurnalis dilindungi oleh Undang-Undang. Sehingga jika ada yang mengintimidasi atau mengganggu pekerjaan dalam peliputan, berarti juga melanggar Undang-Undang. Kami ingin semua pihak bersinergi dan tidak ada lagi persekusi maupun intimidasi terhadap wartawan," pungkasnya.

Himpunan Aktivis Milenial Minta Polri Usut Persekusi Terhadap Jurnalis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/selama-2018-aji-makassar-catat-11-kasus-kekerasan-terhadap-jurnalis_m_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar mencatat, sepanjang tahun 2018 terdapat 11 kasus kekerasan terhadap pewarta di Makassar. Umumnya, jurnalis mengalami kekerasan fisik dan ancaman saat melakukan peliputan. Kasus itu terangkum dalam diskusi akhir tahun 2018 AJI Makassar, Kamis (27/12). Diskusi mengangkat tema 'AJI Makassar Menjawab Permasalahan Pers Tahun 2018'. Rangkuman kasus yang terjadi di kalangan jurnalis disebabkan karena begitu kurangnya pemahaman tentang kode etik. "Ini terjadi karena menyangkut soal pemahaman kode etik jurnalis," ungkap Ketua AJI Makassar Qodriansyah Agam Sofyan usai diskusi di Jalan Pelita Raya, Kamis (27/12). Sembilan kasus utama dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh AJI. Rata-rata kasus tersebut belum menemui titik terang. Hal ini disebabkan karena pihak terlapor enggan untuk melakukan klarifikasi. "Dua lainnya dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel sebelum masuk ke ranah kepolisian. Karena kasusnya terjadi saat peliputan," ucap Agam. Menurut Agam, faktor lain yang tak kala pentingnya dan menjadi tantangan dalam konteks jurnalistik adalah banyaknya berita hoax serta melenceng dari kaidah-kaidah jurnalistik. "Sehingga hasilnya bias dan berujung kepada pengancaman media," terang Agam. Dewan Etik AJI Makassar Firdaus Muhammad mengakui, banyak jurnalis yang telah menyalahi kode etik. Hal itu terjadi lantaran lemahnya rekrutmen di kalangan perusahaan media. "Terlalu mudah orang sekarang menjadi wartawan. Yang penting mampu menulis saja," aku Firdaus. Faktor psikologis sangat mempengaruhi hasil berita dari seorang jurnalis. Misalnya, bagaimana konfirmasi narasumber dan kebenaran informasi agar tak menyebarkan hoax. "Ini yang mencederai profesionalisme jurnalis karena banyak mengabaikan aspek kode etiknya," tambahnya. Menurutnya, diperlukan adanya edukasi kode etik kepada jurnalis baru jika bernaung dalam perusahaan media. Apalagi dalam situasi dan konteks politik yang terjadi saat ini. Jurnalis baru dapat dengan mudah terpengaruh. Profesionalisme sebagai seorang jurnalis bahkan akan terganggu dalam menjalankan setiap tugas. Pakar Media Aswar Hasan berpendapat, ruang redaksi menjadi faktor utama sekaligus penentu bagaimana produk berita yang dihasilkan seorang jurnalis dalam bekerja. "Ruang redaksi masih belum steril dari intervensi owner, sehingga konten berita menjadi bias atau tidak objektif dari fakta yang sebenarnya. Padahal itu adalah ruang sakral yang harus dipisahkan antar aturan keredaksian dan pemilik perusahaan," papar Aswar. Selain itu, penegakan etika profesionalisme seharusnya dapat diterapkan dalam proses peningkatan mutu terhadap jurnalis yang menjalankan tugas-tugas jurnalistik. "Imbasnya jurnalis tak diperlakukan sebagaimana seorang jurnalis. Bahkan aparat belum serius dalam menegakkan hukum soal kasus kekerasan jurnalis di Sulsel khususnya di Makassar," pungkasnya.

Selama 2018, AJI Makassar Catat 11 Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/polda-sumut-dukung-pengusutan-kasus-teror-terhadap-jurnalis_m_226504.jpg" alt="Kabid Humas Polda Sumut Kombes Tatan Dirsan Atmaja." width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Sumut Kombes Tatan Dirsan Atmaja.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus teror yang menimpa Arief Tampubolon, Pimpinan Media online lokal di Medan mendapat perhatian pihak Polda Sumatera Utara (Sumut). Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Tatan Dirsan Atmaja mengatakan, pihaknya mendukung penyelidikan kasus penyerangan mobil milik Arief yang terjadi pada Kamis (5/7) dini hari. Tatan mengatakan, selama ini jurnalis adalah mitra Polri dalam melakukan sosialisasi dan kritik. "Untuk melakukan penyelidikan terhadap teror atau ancaman. Kita tetap profesional," kata Tatan saat berkunjung ke Warkop Jurnalis, Senin (9/7) malam. Dia juga meminta, para jurnalis memberikan informasi terbaru terkait kasus teror itu. Apalagi kasus itu sudah dilaporkan ke Kepolisian. "Kita tetap bersama para jurnalis. Mohon kalau ada info terbaru segera dikabarkan," katanya. Sebelumnya, Arief Tampubolon menceritakan, kalau dirinya mulai mendapat teror sejak dia mendapat video penggerebekan judi yang pemainnya diduga penjabat Wali Kota Padangsidimpuan, SH bersama para koleganya. Arief mengaku, video itu didapat dari seseorang. Namun dia enggan menyebut siapa yang memberinya video itu. Pascavideo itu, banyak orang yang diduga kolega SH menghubunginya. Bahkan Arief diimingi uang agar tidak menyebarkan video tersebut. Dia pun menolak pemberian itu. "Karena memang cuma saya yang punya video itu. Selama menjadi jurnalis dan menginvestigasi kasus. Jujur saya tidak pernah terima deal uang dalam kasus apapun. Tetap saya posisi meminta barang mahal. Hal itu dilakukan agar mustahil untuk diberikan oleh oknum yang akan melakukan suap," katanya. Arief berharap, agar penegak hukum bisa menemukan pelaku yang melakukan teror. Bahkan dia mendesak Polisi agar mengusut kasus dugaan teror yang di dapatnya. "Saya meminta Mabes Polri untuk menangkap pelaku penyerangan. Kedua saya meminta Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw untuk menahan enam pemain judi yang ditangkap yang digrebek di salah satu Hotel di Kota Medan," tandasnya.

Polda Sumut Dukung Pengusutan Kasus Teror Terhadap Jurnalis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tni-didesak-usut-tuntas-kasus-kekerasan-jurnalis-di-jember_m_225544.jpg" alt="Puluhan wartawan dari pelbagai media menggelar unjuk rasa di depan Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (5/7). Mereka menuntut, agar Polisi dan TNI menindak tegas pelaku kekerasan terhadap seorang wartawan bernama Oryza Wirawan di Jember." width="100%">
<figcaption>Puluhan wartawan dari pelbagai media menggelar unjuk rasa di depan Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (5/7). Mereka menuntut, agar Polisi dan TNI menindak tegas pelaku kekerasan terhadap seorang wartawan bernama Oryza Wirawan di Jember.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Puluhan wartawan dari pelbagai media menggelar unjuk rasa di depan Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (5/7). Mereka menuntut, agar Polisi dan TNI menindak tegas pelaku kekerasan terhadap seorang wartawan bernama Oryza Wirawan di Jember. Tak hanya berorasi dan membentangkan spanduk berisi tandatangan puluhan jurnalis, mereka juga menampilkan aksi teatrikal yang menggambarkan kronologis kejadian di Stadion Jember Sport Garden saat pertandingan Persid Jember kontra Dharaka Samudra Indonesia (Sindo) FC. Salah seorang wartawan Beritajatim.com, Rahardi Sukarno Junianto membenarkan ada keterlibatan oknum TNI. Hal itu sesuai dengan bukti berupa video yang beredar luas. Karenanya, Rahadi meminta kepada Pangdam V Brawijaya menindak tegas oknum TNI yang turut menganiaya Oryza. Sehingga, aksi kekerasan serupa tidak akan terulang lagi. "Kami meminta Pangdam V Brawijaya menindategas oknum yang turut melakukan kekerasan terhadap rekan kami," kata Rahadi di depan gedung Grahadi, Kamis (5/7). Tak hanya menuntut ketegasan aparat, Rahadi juga meminta agar Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) menghukum klub sepakbola Dharaka Sindo dan para pemain yang melakukan kekerasan. "Kami meminta PSSI memberlakukan sanksi kepada oknum pemain Dharaka Sindo yang juga turut menganiaya teman kami," kata Rahadi. Sebelumnya diberitakan, peristiwa pengeroyokan berawal saat Oryza akan meliput aksi protes yang dilakukan pemain Dharaka Sindo. Sial, bukannya dapat berita, Oryza malah dikeroyok beberapa pemain Dharaka Sindo. Ada juga beberapa aparat keamanan yang juga ikut mengeroyok Oryza. Peristiwa tersebut pun sempat terekam oleh salah seorang penonton yang berada di stadion tersebut dengan ponselnya.

TNI Didesak Usut Tuntas Kasus Kekerasan Jurnalis di Jember

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/aji-padang-kecam-kekerasan-terhadap-jurnalis-di-ambon_m_200548.jpeg" alt="Ilustrasi kekerasan terhadap jurnalis." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kekerasan terhadap jurnalis.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang Sumatera Barat (Sumbar) mengecam keras aksi dugaan kekerasan terhadap jurnalis yang dilakukan kandidat Gubernur Maluku Said Assegaf bersama sejumlah tim suksesnya yang terjadi Kamis (29/3) lalu. AJI Padang juga mendesak pihak kepolisian untuk segera menindaklanjuti dugaan tindakan dan aksi penghalangan tugas jurnalistik di Ambon, Maluku menggunakan Undang-Undang Pers. Ketua AJI Padang Andri El Faruqi mengatakan, dalam tugas jurnalistiknya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Dengan begitu, aksi petahana Gubernur Maluku Said Assegaf bersama sejumlah anggota tim suksesnya dala menghalangi dan mengintimidasi dua orang jurnalis Abdul Karim Angkotasan dan Sam Hatuina (jurnalis Rakyat Maluku) melanggar hukum dan Undang-Undang Apalagi terjadi perampasan ponsel milik Sam Hatuina dikarenakan memotret pertemuan Said Assegaf dengan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) bersama sejumlah pimpinan partai politik (Parpol) di sebuah cafe. Bahkan, Abdul Karim Angkotasan yang juga Ketua AJI Ambon ditampar oleh anak buah calon petahana di ruang publik tersebut. "Pertemuan calon kepala daerah dengan ASN di masa kampanye tentu melanggar aturan. Dan kondisi itu yang diduga penyebab terjadinya kekerasan," terang Andri dalam siaran persnya, Minggu (1/4). Andri menjelaskan, Petahana Gubernur Maluku itu melanggar Undang Undang dimana dalam pasal 18 ayat (1) disebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). "Tindak kekerasan maupun upaya penghalangan wartawan di masa kampanye, bukan kali pertama terjadi di Indonesia. Peristiwa serupa juga pernah terjadi di sejumlah daerah, seperti Sumatera Barat. Aksi penghalangan ini harus dihentikan dan tidak dapat dibiarkan terus berlangsung," tegas Aan begitu ketua AJI Padang itu karib disapa. Koordinator Bidang Advokasi AJI Padang Aidil Ichlas menegaskan, atas peristiwa yang menimpa dua jurnalis di Ambon itu, AJI menuntut enam pernyataan sikap. Pertama, mengecam tindakan yang dilakukan Cagub Maluku Said Assegaf dan tim suksesnya. Kedua, mendesak pihak kepolisian untuk secepatnya menindaklanjuti kasus kekerasan dan penghalangan tugas jurnalistik di Ambon. Ketiga, meminta pengawas Pemilu untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap calon kepala daerah. Kemudian, AJI Padang juga meminta agar para jurnalis untuk tidak takut atas kejadian serupa. Dengan kata lain, tetap memberitakan adanya pelanggaran yang dilakukan calon kepala daerah, berdasarkan prinsip-prinsip jurnalistik dan Kode Etik Jurnalistik. Lalu, AJI Padang juga meminta agar setiap kandidat kepala daerah yang ikut bersaing dalam Pilkada serentak tahun 2018 tidak meniru kejadian di Kota Ambon. "Kami harap, kasus ini tidak terulang. Upaya menghalangi itu adalah bentuk ketidakpahamannya terhadap fungsi dan kerja pers. Terakhir, kami minta, agar calon kepala daerah dan tim sukses untuk memahami Undang-uUndang Pers serta mematuhi seluruh peraturan yang berlaku dalam pemilihan umum," tutup Aidil Ikhlas.

AJI Padang Kecam Kekerasan Terhadap Jurnalis di Ambon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/propam-periksa-tiga-oknum-brimob-yang-arogan-terhadap-wartawan_m_138873.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;Tindakan arogan yang dilakukan sejumlah oknum anggota Brimob terhadap wartawan Kantor Berita Antara Ricky Prayoga telah diketahui petinggi Polri. Oknum brimob itu diketahui bertugas di Polda Metro Jaya. Kapolda Metro Jaya Irjen Mochammad Iriawan mengatakan, menindaklanjuti hal itu, dia telah meminta Bidang Propam untuk melakukan tindak lanjut. "Saya sudah minta Propam untuk menindaklanjuti ya," terangnya di Silang Monas, Jakarta Pusat, Senin (19/6). Jenderal bintang dua tersebut juga menegaskan bahwa anak buahnya itu akan mendapat sanksi tegas. "Tentu, kalau nanti terbukti yang bersangkutan dilakukan sanksi tegas. Kita akan berikan sanksi tegas ya kepada anggota,&rdquo; imbuhnya. Sebagai contoh menurutnya, yakni &nbsp;tindakan tegas yang telah diberikan kepada oknum anggota Brimob di Pamulang&lrm; yang tak sengaja memegang senjata, lalu meletus ke rumah anggota DPR Jazuli Juwaini, lalu stres. "Karena memang sanksi kami tegas, kelalaian pun saya beri sanksi, apalagi itu sengaja,&rdquo; tuturnya. Sejauh ini kata dia diketahui ada tiga oknum Brimob yang masih menjalani pemeriksaan di Propam. Sampai sekarang proses pemeriksaan masih berlangsung. Ke depannya dia berharap tak ada lagi aksi-aksi serupa. Mereka juga akan melakukan pembinaan agar polisi bisa jauh lebih humanis. "Itu sudah kami lakukan, daripada langkah-langkah yang ada. Sekarang jauh lebih baik. Ya ini di antara sekian ribu ada saja tipikal orang yang berlainan. Oknum namanya. Jangan dijustifikasi,&rdquo;&nbsp;tukasnya. (elf/JPG)

Propam Periksa Tiga Oknum Brimob yang Arogan Terhadap Wartawan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kekerasan terhadap jurnalis

Berita Terkini