<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/14/menteri-pppa-dan-kapolda-kaltim-2427069957.jpg" alt="Menteri PPPA Arifah Fauzi dan Kapolda Kaltim&nbsp;Irjen Pol Endar Priantoro.&nbsp;(Humas KemenPPPA)" width="100%">
<figcaption>Menteri PPPA Arifah Fauzi dan Kapolda Kaltim&nbsp;Irjen Pol Endar Priantoro.&nbsp;(Humas KemenPPPA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp; &ndash; Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalimantan Timur (Kaltim) masih tinggi. Data SIMFONI PPA, sepanjang 2024 telah terjadi 1.002 kasus kekerasan.&nbsp; Dari jumlah tersebut korban terbanyak adalah perempuan. Mirisnya, 54,3 persen kekerasan itu terjadi pada anak perempuan. Kemudian, 32,2 persen perempuan dewasa. Angka kekerasan ini pun masih cukup besar. Hingga Maret 2025 terdapat 224 kasus kekerasan. Kota Samarinda mencatat angka tertinggi, yakni 50 kasus. Fakta tersebut menjadi alarm bahwa perlindungan perempuan dan anak perlu diperkuat, termasuk sampai ke tingkat desa. Isu ini pun menjadi perhatian serius Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA) Arifah Fauzi. Saat bertemu Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro di Mapolda Kaltim, Senin (12/5), keduanya sepakat memperkuat koordinasi lintas sektor. &ldquo;Selama ini KemenPPPA sering menjadi &lsquo;pemadam kebakaran&rsquo;. Karena itu, kami ingin mulai menangani persoalan dari akar,&rdquo; ujarnya. Arifah menekankan pendekatan dari hulu harus didorong secara masif. Kolaborasi multipihak, termasuk dengan kepolisian di tingkat desa, menjadi kunci untuk mengatasi kekerasan yang masih tinggi. Dirinya turut mendorong peningkatan edukasi di lingkungan sekolah melalui kerja sama lintas sektor. &ldquo;Kami juga akan memperkuat pemantauan terhadap potensi TPPO dan prostitusi anak, khususnya di wilayah sekitar IKN,&rdquo; sambungnya.&nbsp; Selain itu, ia juga menegaskan pentingnya peran Aparat Penegak Hukum (APH) yang memiliki perspektif mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban. Terutama, dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.&nbsp; &ldquo;Kita perlu memastikan bahwa setiap langkah penegakan hukum mempertimbangkan kebutuhan dan hak-hak korban, terutama perempuan dan anak yang rentan terhadap kekerasan,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Lebih lanjut, dia turut menjelaskan, ada tiga program prioritas yang diusung KemenPPPA dalam upaya pemeberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Yakni, Ruang Bersama Indonesia (RBI), penguatan layanan SAPA 129, dan pengembangan Satu Data Perempuan dan Anak berbasis desa.&nbsp; Sementara itu, Kapolda Kaltim Irjen Endar menyatakan kesiapan institusinya mendukung program KemenPPPA. Menurut dia, sinergi antar lembaga menjadi fondasi penting untuk melindungi kelompok rentan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kabinet-merah-putih/015722129/kementerian-pppa-perkuat-kapasitas-sapa-129-dengan-gandeng-bca">Kementerian PPPA Perkuat Kapasitas SAPA 129 dengan Gandeng BCA</a> &ldquo;Pendekatan tidak bisa sendiri-sendiri. Kami berkomitmen memperkuat koordinasi dan kolaborasi, apalagi menyangkut perlindungan perempuan dan anak,&rdquo; ujarnya. Kapolda juga menekankan perlunya sinkronisasi program lintas kementerian dan penguatan pemantauan penggunaan media sosial di daerah. Ia berharap Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta TPPO bisa segera terbentuk di semua polda dan polres untuk mempercepat respon atas kasus kekerasan. (mia)

Kalimantan Timur mencatat 1.002 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan perhatian khusus dari Menteri PPPA untuk perlindungan.

Kekerasan Perempuan dan Anak di Kaltim Mencapai 1.002 Kasus, Penyelesaian Harus dari Hulu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/18/martadi-Sosialisasi-KAS-RPA-5-3109994073.jpg" alt="Koordinator Tim KAS-RPA Kota Surabaya Martadi saat sosialisasi program KAS-RPA kepada perwakilan dari 29 kecamatan se-Surabaya di lantai 4 Gedung Siola, Surabaya, Rabu (17/5)." width="100%">
<figcaption>Koordinator Tim KAS-RPA Kota Surabaya Martadi saat sosialisasi program KAS-RPA kepada perwakilan dari 29 kecamatan se-Surabaya di lantai 4 Gedung Siola, Surabaya, Rabu (17/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota Surabaya mengoptimalkan sosialisasi program Kampunge Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Anak (KAS-RPA) sebagai upaya menekan kasus kekerasan perempuan dan anak di Kota Pahlawan. &rdquo;Program tersebut merupakan bagian dari terjemahan Surabaya Kota Responsif Gender juga sebagai Kota Layak Anak (KLA),&rdquo; kata Koordinator Tim KAS-RPA Kota Surabaya Martadi seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Kamis (18/5). Menurut dia, program KAS-RPA telah disosialisasikan kepada perwakilan dari 29 kecamatan se-Surabaya di lantai 4 Gedung Siola, Surabaya, Rabu (17/5). Tujuan sosialisasi KAS-RPA yakni untuk meningkatkan pemberdayaan di kelurahan dan kecamatan yang belum maksimal menggerakkan program KAS-RPA. &rdquo;Ini agar semua lebih responsif menangani masalah yang melibatkan perempuan dan anak. Kalau kami ingin menyebut kota itu layak anak, ya, di kecamatan sampai dengan kelurahan juga harus layak anak,&rdquo; ujar Martadi. Martadi menyampaikan, program tersebut bukan untuk perlombaan antar kampung, akan tetapi dijalankan secara berkelanjutan untuk memberikan pendampingan terhadap perempuan dan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB), turut melibatkan mahasiswa serta lembaga perlindungan dan anak untuk memberikan bimbingan di 29 kecamatan yang belum maksimal menerapkan responsif gender dan layak anak. &rdquo;Jadi yang kami undang dalam sosialisasi ini adalah kecamatan yang kampung-kampungnya kurang maksimal atau belum tersentuh program ini,&rdquo; ucap Martadi. Martadi menargetkan, pada 2023 seluruh kampung di Surabaya sudah tersentuh seluruhnya dalam menerapkan responsif gender dan layak anak. Indikator kampung tersebut bisa disebut responsif gender, yaitu sudah ada kebijakan dari kelurahan dan kecamatan mengenai program KAS-RPA. Sedangkan yang kedua, lanjut dia, adanya sumber daya manusia (SDM) yang menangani persoalan responsif gender dan layak anak. Ketiga, ketersediaan sarana dan prasarana serta alokasi dana penunjang untuk kampung responsif gender dan layak anak. &rdquo;Keempat adalah data permasalahan gender dan anak yang terjadi di suatu kampung dan kelima yakni program riil yang diterapkan di lapangan dalam menangani permasalahan gender dan layak anak,&rdquo; papar Martadi. &rdquo;Agar program ini berjalan maksimal, kami bersama pemkot memberikan ruang kepada mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat ke dalam program ini. Setelah kami rekrut, akan dibekali mengenai program ini agar sama persepsinya dengan program ini secara berkelanjutan. Kalau hanya mengandalkan jajaran DP3A-PPKB tentu akan kurang maksimal,&rdquo; terang Martadi. Martadi berharap, mengatasi persoalan responsif gender dan anak ini bisa terus dilakukan di Surabaya. Semakin kompleksnya persoalan kasus kekerasan perempuan dan anak di perkotaan, dia ingin kasus-kasus tersebut bisa ditangani secara berkelanjutan dan tidak menunggu saat terjadi permasalahan. &rdquo;Oleh karena itu harus dibangun mulai dari hulu ke hilir, juga diimbangi dengan kegiatan-kegiatan preventif di perkampungan untuk menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,&rdquo; papar Martadi.

Pemkot Surabaya optimalkan program Kampunge Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Anak untuk menekan kasus kekerasan perempuan dan anak

Program KAS-RPA Tekan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Cak-Imin-Visioning.jpeg" alt="dok DPR RI" width="100%">
<figcaption>dok DPR RI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menginisasi kegiatan penandatanganan petisi pelindungan anak dan perempuan di depan Museum NU, Kota Surabaya. Menurut Cak Imin, segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak harus dibasmi.  "Kita menyaksikan banyak peristiwa kekerasan baik kepad perempuan maupun anak, ini semua tidak boleh diteruskan. Hentikan kekerasan pada perempuan dan anak," kata Cak Imin kepada wartawan, Senin (23/1).  Cak Imin mengingatkan, bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi gejolak kekerasan pada perempuan dan anak yang marak terjadi. Sehingga ia mengajak masyarakat untuk tidak berdiam diri, melainkan melawan setiap aksi kekerasan itu.  "Kita tidak boleh diam saja, kita tidak boleh menganggap biasa-biasa saja, ini keadaan sudah luar biasa dan kita harus melawan dan menyiapkan kekuatan," jelasnya.  Wakil Ketua DPR RI itu pun menyebut tiga langkah penting mengantisipasi kekerasan pada perempuan dan anak. Pertama, ia mengajak warga bersama-sama mengukuhkan dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bahaya kekerasan pada perempuan dan anak.  "Hari ini kita lalui, kita mulai dan kita jalankan agar semua melek dan sadar akan haknya, agar semua mengerti akan kewajibannya, agar seluruh rakyat Indonesia adalah kekuatan anti kekerasan," ujarnya.  Kedua, memohon aparat penegak hukum untuk mengambil langkah langkah represif bagi setiap pelaku kekerasan yang belakangan merajalela. Menurutnya, tindakan represif harus dilakukan agar menjadi pembelajaran bagi semua pihak.  "Ketiga, kita sempurnakan konstitusi kita, kita perkuat UU kita, kita perkuat aturan kita agar semua menjadi waspada dan mengantisipasi. Karena itu kita meminta kepada seluruh jajaran legislatif dan eksekutif unt bahu membahu menyempurnakan aturan secepatnya dan sebaik baiknya," tukas Cak Imin.

Cak Imin: Hentikan Kekerasan pada Perempuan dan Anak

kekerasan perempuan dan anak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kekerasan perempuan dan anak

Berita Terkini

Kekerasan Perempuan dan Anak di Kaltim Mencapai 1.002 Kasus, Penyelesaian Harus dari Hulu

Program KAS-RPA Tekan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Surabaya

Cak Imin: Hentikan Kekerasan pada Perempuan dan Anak

Download Aplikasi JawaPos.com