<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/11/mdr-4209832981.jpg" alt="ILUSTRASI: Korban kekerasan seksual. (Pexels/RDNE Stock project)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Korban kekerasan seksual. (Pexels/RDNE Stock project)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menyebutkan kasus kekerasan pada perempuan dan anak meningkat sepanjang Januari hingga Desember tahun 2023. "Peningkatan kasus kekerasan pada perempuan dan anak terlihat dari jumlah pelaporan yang kami terima," kata Kabid Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Karawang, Hesti Rahayu, di Karawang, Selasa. Ia mengatakan, dibandingkan dengan tahun lalu, jumlah pelaporan kasus kekerasan pada perempuan dan anak meningkat pada tahun 2023. Rinciannya, pada tahun 2022 terdapat 116 pelaporan kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Kemudian pada tahun 2023 tercatat 124 pelaporan kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang diterima Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Karawang. "Pada tahun 2023 ada 124 kasus kekerasan pada perempuan dan anak dengan 144 korban," katanya. Ia mengatakan, dari 144 korban kekerasan itu, sebanyak 81 korban merupakan anak di bawah umur dengan rincian, dua laki-laki dewasa, 17 anak laki-laki, 61 perempuan dewasa dan 64 anak perempuan. Hesti mengaku pada tahun ini akan menggulirkan beberapa program yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan keberanian masyarakat untuk berani melaporkan tindak kekerasan yang dialami. Jadi diharapkan pada tahun ini jumlah masyarakat yang melaporkan kasus kekerasan pada perempuan dan anak mengalami peningkatan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/properti/013713789/skema-kpr-35-tahun-bakal-mudahkan-milenial-dan-gen-z-miliki-hunian">Skema KPR 35 Tahun Bakal Mudahkan Milenial dan Gen Z Miliki Hunian</a> Hal itu diharapkan karena jumlah pelaporan kasus adalah indikator keberhasilan dari hasil sosialisasi terhadap perlindungan perempuan dan anak. "Kita juga melakukan kampanye untuk melawan tindak kekerasan perempuan dan anak, dengan menyediakan pelayanan aduan di 30 kecamatan sekitar Karawang," kata dia.

Dibandingkan dengan 2022, jumlah pelaporan kasus kekerasan pada perempuan dan anak meningkat pada tahun 2023.

Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak Meningkat Pada 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/JPM-berita-utama-minggu-ilustrasi-kekerasan-seksual-alfian-rizal_7.jpg" alt="Ilustarasi Berita utama minggu tentang kasus kekerasan seksual. FOTO: Alfian Rizal/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Ilustarasi Berita utama minggu tentang kasus kekerasan seksual. FOTO: Alfian Rizal/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyebutkan,  sepanjang Januari-November 2022, menerima sebanyak 3.081 aduan kekerasan terhadap perempuan.  Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani, mengatakan dari jumlah itu setengahnya adalah kekerasan seksual dan sekitar 860 aduan terjadi di ruang publik, serta lebih banyak lagi terjadi di ruang personal.  "Ini berarti bahwa upaya kita untuk memastikan implementasi dari undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini menjadi sangat penting," ujarnya dalam konferensi pers Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), di Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari di Jepara, Jawa Tengah, Jumat (25/11) dikutip dari Antara.  Andy menuturkan, banyak masyarakat tidak tahu dengan cukup mendalam tentang apa saja yang di atur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru saja hadir pada awal tahun 2022.  Menurut dia, undang-undang itu mengupayakan untuk memastikan pemenuhan dari hak-hak korban dalam hukum acara pidana, maupun juga tentang pemidanaan itu sendiri.  "Kita masih punya pekerjaan rumah karena sampai sekarang revisi KUHP belum memastikan bahwa berbagai persoalan kekerasan seksual yang tertinggal dari undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dapat dengan lebih mumpuni ditangani," kata Andy.  Lebih lanjut ia mencontohkan masih ada beberapa praktik kekerasan terhadap perempuan atas nama agama dan budaya, seperti perlakuan dan pemotongan genitalia perempuan yang kini masih banyak ditemukan dalam praktik bermasyarakat.  Tak hanya itu, tantangan lainnya adalah perkawinan anak. Apabila mengacu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, praktik itu adalah bentuk pemaksaan perkawinan.  "Hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemenuhan penegakan dari hak asasi manusia tidak dapat dilepaskan dari upaya untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan," jelas Andy.  Komnas Perempuan memandang diskriminasi berbasis gender merupakan salah satu akar utama dari kekerasan terhadap perempuan akibat struktur dan kondisi sosial masih menempatkan perempuan jauh di bawah laki-laki dan dianggap sebagai pendukung.  "Dalam upaya untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan sangatlah penting untuk memastikan adanya kesetaraan yang substantif yang tentunya hanya bisa dihadirkan jika rasa kesalingan--bahasa KUPI adalah mubadalah--dan juga saling menghormati yang betul-betul tulus hadir dari keyakinan baik laki-laki maupun perempuan adalah juga makhluk ciptaan yang setara di mata Sang Khalik," pungkasnya.

Sepanjang Januari-November, Komnas Perempuan Terima 3.081 Aduan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-25-at-14.08.18.jpg" alt="Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga." width="100%">
<figcaption>Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan, saat ini pemerintah tengah berupaya mengatasi permasalahan ibu dan anak, di antaranya menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan stunting. Sejalan dengan hal tersebut, DPR RI telah mengirimkan naskah Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) kepada Presiden RI.  “Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Tahun 2015 menunjukkan Angka Kematian Ibu masih cukup tinggi, yaitu 305 per 100 ribu kelahiran hidup. Sementara, Angka Kematian Bayi pada 2017 sebesar 24 per seribu kelahiran hidup. Ini merupakan tantangan bagi negara kita,” ujar Bintang, Selasa (16/8).  Bintang menilai perlu adanya partisipasi dan kolaborasi antara Pemerintah dengan berbagai pihak untuk memperjuangkan kesejahteraan ibu dan anak.  “Kami mencatat berbagai praktik baik terkait kolaborasi Pemerintah dengan berbagai pihak, termasuk dalam kesejahteraan ibu dan anak. Tidak hanya yang ada di perkotaan, tetapi sampai ke perdesaan. Selain itu, tidak hanya ibu pekerja, namun ibu dan anak dengan berbagai kondisi kerentanannya," imbuhnya.  Menurut Bintang, negara wajib menjamin kehidupan yang sejahtera lahir dan batin bagi setiap warga negara, terutama bagi ibu dan anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.  “Di sinilah letak pentingnya kita berdialog untuk menemukan gagasan solutif, sejalan dengan semangat dari RUU KIA. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, demikian pula kesejahteraan ibu dan anak tidaklah bisa tercapai tanpa kerja kita bersama,” imbuhnya.  Pemerintah dan seluruh pihak sepakat untuk mewujudkan RUU yang tidak diskriminatif dan tidak menimbulkan ketimpangan gender. “Berkenan dengan yang telah disampaikan oleh Bapak dan Ibu yang hadir, pada dasarnya itu untuk menjadikan RUU ini menjadi lebih baik,” ujar perwakilan Ikatan Konselor Indonesia, Indah Sukmawati.  Saat ini, Pemerintah tengah menyusun DIM RUU KIA berdasarkan hasil dialog lintas sektor, termasuk lembaga masyarakat, akademisi, dan dunia usaha. DIM RUU KIA ditargetkan akan selesai dan diparaf oleh menteri perwakilan Presiden RI pada 26 Agustus 2022.

RUU KIA Sudah Dikirim ke Presiden, Ditargetkan Selesai Akhir Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/image-1-3.png" alt="Twit viral yang mendalami kasus Akira. Tangkapan layar/Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Twit viral yang mendalami kasus Akira. Tangkapan layar/Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan kependudukan (DP3AK) Jawa Timur mencatat tren angka kekerasan pada perempuan dan anak turun. Pada 2019, kekerasan pada perempuan dan anak mencapai 2.142 kasus, pada 2020 ada 2.001 kasus.  Kepala DP3AK Jawa Timur Andriyanto mengatakan, penurunan itu cukup menggembirakan tapi belum memuaskan. Artinya, DP3AK masih berupaya menekan jumlah kasus tersebut.  Bentuk kekerasan yang terjadi cukup beragam. Di antaranya, kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, trafficking, penelantaran, serta beberapa kasus lain. Dari ragam bentuk itu, kekerasan seksual masih paling tinggi. Pada 2019, kekerasan seksual mencapai 837 kasus, tahun lalu turun jadi 779 kasus.  ”Kami mengamati lokasi terjadi tindak kekerasan terhadap anak, Pola antisipasi bisa dimulai dari lokasi terjadi kekerasan tersebut. Data pada 2019, kekerasan pada perempuan dan anak terjadi di lingkungan rumah tangga. Jumlahnya mencapai 1.267 kasus,” urai Andriyanto, Kamis (11/3).  Tahun berikutnya di lokasi yang sama mencapai 1.219 kasus. Lokasi lain yang juga tinggi adalah fasilitas umum. Pada 2019, kekerasan perempuan dan anak yang terjadi di fasilitas umum mencapai 263 kasus, tahun berikutnya 237 kasus.  Data tersebut menunjukkan bahwa lokasi kekerasan tidak jauh dari masing-masing personal. Misalnya, pelaku kekerasan perempuan bisa jadi paling sering adalah suami atau saudaranya. Begitu juga kekerasan pada anak, orang tua bisa berpotensi menjadi pelakunya.  Andriyanto juga mengatakan, pandemi Covid-19 turut menjadi pemicu peningkatan angka kekerasan perempuan dan anak. Banyak kepala rumah tangga yang menganggur akibat PHK. Berdasar hasil survei, perempuan yang hidup dengan suami menganggur berpotensi 1,36 kali lebih banyak mengalami kekerasan fisik dan seksual.  ”Ini yang perlu diantisipasi karena banyak perempuan yang berada di posisi seperti itu,’’ ucap Andriyanto.  Pandemi Covid-19 juga bisa membawa dampak kepada anak. Saat ini, anak-anak menjalani sekolah dari rumah. Hasil survei pada 2020, hanya 32 persen anak didampingi orang tua saat belajar.  ”Sisanya tanpa pendampingan dan pengawasan,’’ ucap Andriyanto.  Dampaknya, anak berpotensi stres hingga tiga kali lipat. Karena itu, Andriyanto mengajak masyarakat untuk memahami kondisi yang ada. Situasi pandemi Covid-19 harus diikuti dengan peningkatan frekuensi bersama anak dan keluarga.  Untuk bentuk kekerasan, pada 2019 ada 815 kekerasan fisik, pada 2020 hanya 673. Kekerasan psikis pada 2019 sebesar 663, pada 2020 sebesar 574. Kekerasan seksual pada 2019 sebanyak 837, pada 2020 sebanyak 779.  Eksploitasi perempuan pada 2019 dan 2020 menunjukkan angka sama, 12 kasus. Human trafficking meningkat. Pada 2019, 216, pada 2020 jadi 243. Sementara kekerasan lainnya pada 2019 mencapai 257, dan 2020 sebanyak 270.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=nWwO31xy5Q0

Di Jatim, Kekerasan pada Perempuan Turun, Human Trafficking Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Pribudiarta-Nur-Sitepu.jpg" alt="Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Pribudiarta Nur Sitepu. (Dok. Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Pribudiarta Nur Sitepu. (Dok. Pribadi)</figcaption>
</figure>PARA perempuan korban kekerasan sepatutnya tidak tinggal diam. Mereka harus berani bersuara untuk mendapatkan keadilan. Peran aktif korban bisa berdampak terhadap tidak terulangnya kasus kekerasan. Berikut wawancara wartawan Jawa Pos Ferlynda Putri dengan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Pribudiarta Nur Sitepu di Jakarta kemarin (6/12).  ---  Dari temuan Komnas Perempuan, angka kekerasan terhadap perempuan setiap tahun terus meningkat. Apa langkah konkret Kementerian PPPA untuk mengurangi hal itu?  Data yang dikumpulkan Komnas Perempuan itu kasus per kasus. Bisa jadi itu memang karena kasusnya meningkat. Namun, bisa jadi ada kesadaran dari masyarakat untuk melapor. Kalau itu alasannya, pemerintah berhasil dalam sosialisasi. Sementara itu, hasil survei dari Kementerian PPPA, satu di antara tiga perempuan mengalami kekerasan. Sekarang Kementerian PPPA akan melihat kasusnya seperti apa. Maka, Kementerian PPPA membangun unit layanan bekerja sama dengan seluruh provinsi dan kabupaten atau kota. Ada 3.000-an titik.  Di sisi lain, banyak juga korban kekerasan yang tidak mau lapor. Apa pemicunya?  Mereka tidak mau lapor karena banyak hal. Salah satu penyebabnya adalah pelaku orang terdekat. Kalau anak itu jika tidak ayahnya, temannya, atau gurunya. Sedangkan kalau perempuan biasanya pacar atau suaminya. Kekerasan yang didapat bisa fisik, psikis, maupun verbal. Pada banyak kasus, 30 persen kasus tidak mau ditangani karena ada hubungan yang dekat. Waktu mau kami proses ke kepolisian, ternyata korban yang tidak mau.  Kesadaran perempuan akan tindak kekerasan atau pelecehan seksual semakin baik. Bagaimana Kementerian PPPA menindaklanjuti hal itu?  Kami sudah punya undang-undang untuk perlindungan anak. Untuk perempuan belum. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU PKS) belum disetujui. Sebenarnya kami berharap hukum acara peradilannya ada di UU PKS itu. Hal ini agar penegak hukum tidak melihat itu sebagai pidana umum biasa. Kedua, kami mendorong semua pemda mencegah. Caranya, menerbitkan aturan daerah agar memastikan seluruhnya berinvestasi untuk mencegah. Paling tidak aturan di daerah ada. Bikin juga pokja atau gugus tugas dalam rangka bekerja bersama untuk mencegah adanya kekerasan. Data juga harus bagus. Harus dari tingkat desa karena mereka yang berhubungan langsung.  Pelecehan seksual sering digaungkan sebagai masalah bersama. Namun, di lapangan korban sering kali mendapatkan intimidasi. Bagaimana menurut tanggapan Anda?  Ini makanya kita harapkan undang-undangnya cepat selesai. Di undang-undang itu yang kita butuhkan adalah mengatur bagaimana prosedur hukum. Harus masuk pidana khusus. Kalau anak, sudah ada. Jika terjadi tindak kekerasan, hanya membutuhkan dua alat bukti, kesaksian korban dan visum, maka bisa P-21. Kita harapkan kalau perempuan juga ada penanganan khusus. Misalnya dengan ruang khusus, penyidiknya perempuan. Kepolisian sebenarnya sudah punya hingga tingkat polres. Kami mendorong hingga sampai tingkat polsek.

Pribudiarta: Korban Kekerasan Enggan Melapor karena Pelaku Orang Dekat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Melanie-Subono-Miftahulhayat.jpg" alt="Melanie Subono. (Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Melanie Subono. (Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>SEBAGAI aktivis perempuan, Melanie Subono tidak hanya aktif menyuarakan hak-hak perempuan di medsos. Musisi satu ini juga sibuk mendampingi para perempuan korban kekerasan. Berikut obrolan wartawan Jawa Pos Zalzilatul Hikmia dengan Melanie kemarin (3/12).  ---  Apa yang melatari kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia?  Kebanyakan (karena dipicu) budaya pemakluman. Kita itu emang hidup di negara yang seolah perempuan posisinya di bawah. Celakanya, ini diamini oleh budaya. Dalam arti, saat perempuan dan pria melakukan hal yang sama, akan dibilang wajar lah karena dia pria. Sementara yang perempuan dibilang, elu kok gitu. Kan elu perempuan. Nah, posisi lemah ini yang semakin membuat perempuan lebih sering jadi korban kekerasan. Kekerasan di sini bukan hanya fisik ya. Bagi gue, kekerasan itu juga mencakup psikologi, mental, atau verbal.  Budaya pemakluman membuat perempuan rawan jadi korban kekerasan?  Iya emang. Pemakluman-pemakluman itu yang bikin makin parah. Bahkan gak jarang orang terdekat yang bilang, udah gak usah dilaporin. Dimaklumin aja. Dia udah nyesel kok atau dia udah minta maaf nangis-nangis kok. Nanti juga berubah. Ya kalau mau begitu, gak papa sih. Tapi, nanti kalau dijahatin lagi ya gak boleh protes.  Bagaimana dengan pelaku kekerasan?  Apa masih didominasi orang terdekat?  Iya, dari lingkungan terdekat. Ring satu. Hari ini masih, sampai kapan kayak gini gue juga gak tahu. Kenapa? Karena pasti kita gak tega buat laporin.  Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan?  (Harus berani) bersikap. Stop pemakluman. Tapi, perlu diketahui juga kalau kekerasan gak cuma dari pelaku. Salah satu pendukung kekerasan itu sendiri ya perempuannya. Ini sama kayak cerita anak SD (sekolah dasar, Red) yang suka di-bully teman-temannya. Yang di-bully ini pasti dia yang terlihat lemah dan nerima-nerima aja. Tapi, setelah dia ngelawan, teman-temannya jadi segan.  Sama seperti kekerasan terhadap perempuan dalam sebuah hubungan. Perempuan harus berani bilang, hey gue gak bisa diginiin. Gue gak mau diginiin! Gue selalu ngomong sama orang, kalau nggak mau digituin, bersikaplah. Jangan nunggu orang lain bersikap buat elu. Kalau gak mau bersikap, ya sudah terima. Tapi, pasti gak mau kan digituin.  Bersikap di sini bukan berarti kurang ajar ya. Elu tetap harus menghormati pria sebagai kepala rumah tangga. Harus respek. Tapi, prianya sendiri harus bisa bikin dirinya direspek.  Bagaimana membedakan antara melawan dan bersikap?  Cukup jelaskan saja secara baik. Tidak langsung marah atau bahkan minta pisah ketika terjadi kekerasan. Misalnya, ketika sedang haid lalu nggak bisa ngapa-ngapain. Jelaskan, gue mens nih. Gak bisa masak.  Kita gak bisa berharap pria langsung tahu kan? Karena mereka gak ngerasain. Gak fair juga kalau gitu. Jadi, perempuan yang harus menjelaskan ketika memang dirinya gak suka.

Melanie Subono: Cegah Kasus Baru, Stop Budi Daya Pemakluman Kekerasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/perempuan-millenials-diminta-peduli-kasus-kekerasan-seksual_m_206948.jpeg" alt="Perempuan diminta lebih berempati pada berbagai kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan lainnya" width="100%">
<figcaption>Perempuan diminta lebih berempati pada berbagai kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan lainnya</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Ruang publik memiliki risiko yang sama besarnya dengan ruang privat dalam hal kekerasan. Mirisnya, perempuan dan anak kerap menjadi korban. Sanksi yang belum maksimal menjadi salah satu alasan kekerasan selalu berulang.  Pelecehan seksual terhadap perempuan misalnya. Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) merilis hasil penelitian terhadap tingkat pelecehan seksual di transportasi umum masih tinggi. Transportasi umum dalam hal ini termasuk selama perjalanan menggunakan moda atau saat di halte maupun stasiun. Peneliti KRPA sekaligus Co-Director Hollaback Jakarta Anindya Restuviani menjelaskan bahwa besarnya tingkat pelecehan seksual tidak lain karena stigma masyarakat adanya dominasi gender di jalan.  Dalam hal ini, ruang publik dianggap adalah milik laki-laki. Sehingga menurut Vivi, sapaan Anindya, perempuan kerap menjadi sasaran pelecehan seksual. Meski demikian, tidak ada kecenderungan lebih besar mana antara kasus pelecehan di ruang privat atau publik.  "Sebenarnya mau ruang sepi atau ruang ramai, kalau orang berniat jahat ya tetap akan dilakukan," papar Vivi kemarin (27/11).  KRPA melakukan survei pada 62.224 responden dari berbagai kalangan, baik perempuan maupun laki-laki. Data menunjukkan bahwa tiga dari lima perempuan pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Dibandingkan laki-laki, perempuan 13 kali lebih rentan mengalami pelecehan seksual. KRPA juga merinci 19 jenis perlakuan melecehkan, di antaranya siulan, komentar atas tubuh, hingga dikuntit dan diraba. Kasus siulan sendiri berjumlah paling banyak, hingga 5.392 kasus yang dicatat KRPA.  Vivi menambahkan, alasan KRPA mengadakan studi khusus untuk transportasi umum adalah untuk menyajikan data konkret tentang pelecehan seksual tersebut. Selama ini, masih banyak masyarakat yang menganggap kasus-kasus tersebut hanya mengada-ada atau menyalahkan korban atas pelecehan yang diterimanya. "Masyarakat banyak yang belum paham juga bahwa beberapa itu termasuk bentuk-bentuk pelecehan. Kita ingin memutarbalikkan mitos-mitos di masyarakat," jelasnya.  Komnas Perempuan menyambut baik penelitian dan penyajian data yang disampaikan KRPA tersebut. Selama ini, mereka masih kesulitan untuk bisa menindaklanjuti kasus-kasus kekerasan seksual di ranah publik yang ada karena ketiadaan angka pasti. Laporan yang diterima Komnas Perempuan pun lebih banyak untuk kasus di ranah privat.  Komisioner Komnas Perempuan Magdalena Sitorus menilai bahwa data ini bisa juga menjadi pendorong bagi disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). "Empat tahun kita sudah bergerak. Saya harap semakin ada keberpihakan pada korban," tutur Magdalena. Masyarakat juga diajak untuk bisa aktif dalam gerak bersama melawan pelecehan seksual. Artinya ketika terjadi pelecehan di ruang publik, masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk bisa tanggap untuk menolong korban.  Mirisnya, kekerasan terhadap anak pun masih tinggi. Merujuk pada data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sebanyak 3.664 kasus kekerasan anak terjadi sepanjang Januari-November 2019 ini. Kasus didominasi oleh perkara anak berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban maupun pelaku. Disusul dengan kasus kekerasan dalam keluarga dan pengasuhan alternative sebanyak 784 kasus, lalu pornografi dan cyber crime 530 kasus.  ”Tahun ini memang lebih meningkat,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmavati dalam acara Rakornas Pengawasan Perlindungan Anak 2019 KPAI di Jakarta, kemarin (27/11).  Bintang mengaku akan mengevaluasi kebijakan yang sudah berjalan guna mendapatkan solusi terbaik untuk menekan angka kekerasan anak. Pihaknya pun sudah mengumpulkan seluruh dinas PPA untuk merumuskan solusi tersebut.  ”Selain itu, masih banyak kasus kekerasan yang hanya diselesaikan secara adat atau damai. Kalau memang ranah hukum, kita harus dorong ke sana,” tegasnya.  Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati menambahkan, kekerasan anak yang dilakukan oleh lingkungan terdekat masih banyak terjadi. Penyebabnya tak lain pencegahan yang belum sampai hingga masing-masing kepala keluarga.  ”Perlindungan anak masih ditingkat kabupaten dan kota. Padahal, harus sampai ke masing-masing keluarga,” ungkapnya.  Oleh sebab itu, lanjut dia, pembekalan orang tua terkait pengasuhan anak menjadi sangat penting. Ini bisa dilakukan sejak perencanaan pernikahan melalui bimbingan pranikah.

Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Masih Tinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/dada-rata-aman-sementara_m_166899.jpeg" alt="CARI DUKUNGAN INTERNASIONAL: Nadia Murad (kiri) bersama Lamia Haji Bashar, dua perempuan Yazidi yang menjadi korban ISIS." width="100%">
<figcaption>CARI DUKUNGAN INTERNASIONAL: Nadia Murad (kiri) bersama Lamia Haji Bashar, dua perempuan Yazidi yang menjadi korban ISIS.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nadia Murad Basee Taha tidak memilih untuk terlahir sebagai seorang Yazidi. Dia juga tidak bisa menolak takdirnya sebagai seorang perempuan. Tapi, dia tidak bisa diam saja saat martabat dan kehormatannya sebagai seorang perempuan Yazidi diinjak-injak. Bersama Amal Clooney, dia melawan kesewenang-wenangan tersebut. Semua demi ribuan perempuan Yazidi lain yang masih berada dalam cengkeraman ISIS. &rdquo;Kami dipaksa berdiri menghadap tembok. Setelah itu, mereka akan menggerayangi dada kami satu per satu. Mereka yang berdada rata dipisahkan. Sedangkan mereka yang punya payudara langsung dibawa ke tempat lain untuk diperkosa,&rdquo; kata seorang gadis Yazidi yang diidentifikasi sebagai Victim One dalam kesaksiannya pertengahan bulan lalu. Meski lolos dari pemerkosaan, para gadis yang berdada rata belum lepas dari ancaman. Sebab, ISIS melakukan inspeksi dada itu tiga bulan sekali. Jika dalam waktu tiga bulan sudah ada perubahan, nasib mereka akan berubah. Mereka pun akan bergabung dengan rekan-rekan mereka yang lebih dulu menjadi budak seks ISIS. Dalam buku berjudul Trafficking Terror, How Modern Slavery and Sexual Violence Fund Terrorism, Nikita Malik menyatakan bahwa para budak seks ISIS itu rentan depresi. Victim One, menurut dia, merupakan salah seorang korban yang lantas mengalami gangguan jiwa Sebab, Victim One hamil setelah berkali-kali diperkosa militan ISIS. Dia sempat berusaha bunuh diri dengan menjatuhkan dirinya di tangga.&nbsp; &rdquo;Saya pernah berusaha kabur, tapi kemudian ketahuan. Sebagai hukuman, saya diperkosa oleh enam orang sekaligus,&rdquo; kata Victim One. Tidak hanya diperkosa, dia juga beberapa kali dijual ke orang lain untuk keperluan yang sama. Yakni, menjadi budak seks. Sebagai budak, dia pun diperlakukan layaknya barang. Jika pemiliknya tidak berkenan dengan layanan yang diberikan, para budak seks itu lantas disiksa. &rdquo;Para budak (seks) itu sama seperti benda. Kami boleh saja membeli, menjual, atau memberikan mereka kepada orang lain sebagai hadiah,&rdquo; kata seorang militan ISIS saat dihadirkan dalam sidang kasus Murad di Inggris. Bukan hanya itu, militan ISIS tersebut juga mengungkapkan bahwa berhubungan badan dengan bocah yang belum cukup umur adalah tindakan yang sah asalkan kondisi fisik si bocah sehat. Saat ini, ada sedikitnya 800 perempuan Yazidi yang tinggal sebagai pengungsi di Kanada. Itu sesuai dengan komitmen Perdana Menteri (PM) Justin Trudeau kepada Murad tahun lalu. Saat itu, dia menegaskan bahwa Kanada akan menerima sebanyak 1.200 Yazidi yang menjadi korban ISIS. Sebagian besar di antaranya adalah perempuan dan anak-anak. Kini, ISIS masih menguasai sekitar 3.000 warga Yazidi di Iraq. (*)

Dada Rata Aman Sementara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/sering-hamil-agar-tak-diperkosa_m_166897.jpeg" alt="NYARIS MELAHIRKAN: Perempuan Rohingya segera ditandu setelah berhasil melintasi perbatasan Myanmar-Bangladesh." width="100%">
<figcaption>NYARIS MELAHIRKAN: Perempuan Rohingya segera ditandu setelah berhasil melintasi perbatasan Myanmar-Bangladesh.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di desa-desa <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/09/26/159329/biadab-perempuan-rohingya-diperkosa-secara-brutal-oleh-militer" target="_blank">Rohingya</a>, bukan hanya kaum pria yang jadi bulan-bulanan tentara. Dalam bentrok sektarian yang pecah mulai 25 Agustus itu, militer Myanmar memang menarget lelaki dewasa. Mereka dibunuh dan disiksa. Namun, para wanita yang lantas menjadi janda karena aksi keji tentara tersebut jauh lebih menderita. Para istri yang kehilangan suami mereka menjadi target pemerkosaan. Bukan hanya tentara Myanmar, melainkan juga kelompok ekstremis Buddha di Rakhine yang dikenal dengan istilah Mogh. Karena itu, 600.000 warga Rohingya yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak memilih untuk meninggalkan Myanmar saat konflik sektarian pecah. Bayangan menjadi budak seks tentara dan Mogh membuat kaum hawa Rohingya kuat berjalan kaki berhari-hari serta mempertaruhkan nyawa menyeberangi Sungai Naf yang berarus deras. Padahal, tidak sedikit dari mereka yang sedang hamil atau terpaksa berjalan dengan menggendong bayi dan balita. &rdquo;Mereka tidak punya pilihan lain,&rdquo; kata Abdul Zabber, seorang tetua Rohingya. Dengan atau tanpa konflik, lanjut dia, perempuan-perempuan Rohingya memang selalu rawan diperkosa. Karena itu, pernikahan dini menjadi mekanisme pertahanan diri yang kini menjadi tradisi. &rdquo;Hanya gadis-gadis lajang yang menjadi incaran para tentara dan Mogh. Dengan menikah dini, para gadis Rohingya memperkecil peluang diperkosa,&rdquo; paparnya. Kendati demikian, tidak berarti mereka yang bersuami lantas bebas dari kebrutalan tentara dan Mogh yang sedang berahi. Para perempuan Rohingya hanya benar-benar bebas dari ancaman perkosaan jika mereka hamil. Karena itu, frekuensi kehamilan perempuan Rohingya sangat tinggi. Dengan rajin hamil, mereka memang aman dari kejahatan seksual. Namun, ancaman baru mengintai. Yakni, penyakit. &rdquo;Menikah dini dan langsung hamil. Mengandung dan melahirkan di usia muda. Lantas, segera hamil lagi,&rdquo; ujar AZM Zajid, koordinator klinik medis di kamp pengungsian Rohingya di Bangladesh, kepada Dhaka Tribune. Ibu termuda di kamp pengungsian tersebut berusia 12 tahun. Sementara itu, rekor anak terbanyak dalam satu keluarga adalah 12. Lantaran tidak mengindahkan kesehatan alat reproduksi mereka, banyak ibu Rohingya yang bermasalah dengan rahim dan kehamilan. &rdquo;Setiap hari, ada 3.000 sampai 5.000 penduduk Rohingya yang memeriksakan diri ke klinik ini. Di antara jumlah itu, 500 ibu hamil mengalami komplikasi,&rdquo; terangnya. Prihatin dengan masalah tersebut, pemerintah Bangladesh menggalakkan KB. Pintu Kanti Bhattacharya, wakil direktur pada Direktorat Jenderal Keluarga Berencana di Cox&rsquo;s Bazar, mengirim tim khusus untuk mengedukasi para pengungsi Rohingya tentang KB. &rdquo;Tim kami terdiri atas 700 orang. Mereka bertugas mengajarkan metode KB kepada para pengungsi. Mereka juga kami bekali dengan 3.000 pil KB, 1.000 kondom, dan 3.600 suntikan KB,&rdquo; jelasnya. (*)

Sering Hamil agar Tak Diperkosa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/menikahi-teroris-atau-jalani-misi-bom-bunuh-diri_m_166896.jpeg" alt="TAK MAU MATI KONYOL: Aisha (nama samaran) meminta pertolongan petugas keamanan untuk melepas sabuk bom bunuh diri yang dilekatkan di tubuhnya." width="100%">
<figcaption>TAK MAU MATI KONYOL: Aisha (nama samaran) meminta pertolongan petugas keamanan untuk melepas sabuk bom bunuh diri yang dilekatkan di tubuhnya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - &rsquo;&rsquo;Nama saya Romina Lozano. Saya mewakili Provinsi Callaomy dan ukuran saya, sekitar 3.114 perempuan menjadi korban penyelundupan manusia hingga 2014,&rdquo; kata Lozano saat memperkenalkan dirinya sebagai kontestan Miss Peru di hadapan dewan juri Minggu (29/10). Kontestan yang lain pun memperkenalkan diri mereka dengan cara sama. Saat seharusnya menyebutkan ukuran dada dan pinggang pada sesi perkenalan, mereka justru melaporkan angka kekerasan terhadap perempuan. Jenis kekerasannya berbeda-beda. Angkanya juga bervariasi. Sebagian sudah familier dengan publik. Di antaranya, kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual. Bukan tanpa alasan jika penyelenggara Miss Peru menyelipkan misi mulia itu. Jessica Newton, salah seorang panitia, menyatakan bahwa tema Miss Peru kali ini memang peduli kepada penderitaan perempuan. Padahal, fenomena tersebut sangat nyata dan bisa dengan mudah ditemui di lingkungan tempat tinggal para kontestan. &rsquo;&rsquo;Banyak yang masih belum tahu dan tidak peduli kepada hal tersebut. Saya rasa, kontes kecantikan ini menjadi panggung yang tepat untuk menggugah kesadaran masyarakat,&rsquo;&rsquo; ujar Newton. Tidak hanya di Peru, menurut dia, kekerasan terhadap perempuan juga marak terjadi di belahan bumi yang lain. Di negara lain yang berjarak sekitar 9.479 kilometer dari Peru, Aisha dan rekan-rekannya yang masih remaja menjadi contoh nyata penderitaan yang disebut Lozano dan para kontestan lainnya di panggung. Bocah perempuan 15 tahun itu sedang kabur dari kekacauan yang terjadi di rumahnya di Nigeria saat Boko Haram menangkapnya. Bersama sang ayah dan adik lelakinya, Aisha disandera. &rsquo;&rsquo;Mereka langsung menembak mati ayah saya. Saat itu juga mereka memasangkan bom pada tubuh adik saya yang berumur 10 tahun,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Sang adik dibawa oleh dua orang militan Boko Haram dengan menggunakan sepeda motor. Tidak lama, dua orang tersebut kembali tanpa adik Aisha. Mereka tertawa lebar sambil mengatakan bahwa misi pengeboman mereka sukses. Tubuh Aisha bergetar. Nyalinya langsung ciut. Dia tahu, gilirannya segera tiba. Tetapi, tidak hari itu. Dia masih diberi kesempatan untuk hidup. Dia tinggal sebagai sandera Boko Haram di kamp milisi. Tidak lama memang. Sebab, bagi seorang gadis seperti Aisha, Boko Haram punya aturan baku. Dikawini atau hidupnya diakhiri. Caranya, dikirim ke area musuh sebagai pelaku bom bunuh diri. &rsquo;&rsquo;Mereka menanyai saya, &rsquo;Kamu memilih untuk kami tiduri atau menjalankan misi dari kami?&rsquo;,&rsquo;&rsquo; kata Aisha. Remaja yang minta agar nama aslinya dirahasiakan itu jelas tidak mau begitu saja menyerahkan kehormatannya kepada Boko Haram. Karena itu, meskipun tahu pilihannya tidak tepat, dia tetap memilih menjalankan misi sebagai pelaku bom bunuh diri. Menjadi budak seks Boko Haram, bagi Aisha, lebih hina jika dibandingkan dengan mati. Saat harinya tiba, Aisha tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Ketika Boko Haram memasangkan sabuk bom bunuh diri di pinggang kecilnya dan lantas menutupi peledak itu dengan menggunakan hijab panjang, wajah Aisha langsung pucat. Aisha diminta untuk berbaur di keramaian, kemudian menekan alat pemicu. Aisha tidak mau menjadi pencabut nyawa orang-orang yang tidak berdosa hanya karena Boko Haram memerintahkannya. Dia pun lantas mengubah rute. Semula dia terpikir untuk berjalan ke tempat sepi dan meledakkan diri agar tidak ada orang lain yang tewas bersamanya. Saat hendak menjalankan misi pribadinya itu, Aisha melihat ada beberapa tentara di sekitarnya. Dia lantas mendekati mereka. &rsquo;&rsquo;Adik saya meledakkan diri di tempat ini dan membuat teman-teman kalian terbunuh. Dia hanya menjalankan perintah. Dia tidak tahu apa-apa. Tetapi, saya tidak mau seperti itu. Tolonglah, saya. Lepaskan bom dari tubuh saya ini,&rsquo;&rsquo; katanya. Sambil memohon, Aisha menangis. Dia berusaha meyakinkan para serdadu itu bahwa dirinya bukan pembunuh dan juga tidak mau meledakkan diri di sana. Dia ketakutan. Entah air mata, suara, atau ketulusan hati Aisha yang membuat para tentara itu akhirnya luluh. Mereka mendekati Aisha dan dengan sangat hati-hati melepaskan peledak dari tubuh bocah perempuan tersebut. Setelah itu, Aisha diamankan di barak militer sebelum dikirim ke Unicef untuk mengusir trauma. Dia beruntung. Sebab, biasanya serdadu-serdadu Nigeria itu akan langsung menembak gadis berkerudung panjang seperti Aisha. Sebab, gadis muda berkerudung panjang identik dengan pelaku bom bunuh diri. (*)

Menikahi Teroris, atau Jalani Misi Bom Bunuh Diri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kekerasan pada perempuan

Berita Terkini