<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/02/1000034559-3488648102.jpg" alt="Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada. (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri)" width="100%">
<figcaption>Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada. (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memperkuat kerja sama dalam percepatan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian antara Bareskrim Polri dan Kementerian PPPA, Selasa (4/3/2025), sebagai langkah konkret menangani tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi, menegaskan bahwa hasil survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 2024 menunjukkan satu dari empat perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. "Hasil survei nasional juga menunjukkan angka yang lebih tinggi terhadap anak dan remaja, di mana satu dari dua anak pernah mengalami kekerasan seksual," ungkapnya. <h2>Polri Perkuat Komitmen dengan Pembentukan Direktorat TPPA dan TPPO</h2> Kerja sama antara Polri dan Kementerian PPPA bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus, memastikan pelaku kekerasan mendapat hukuman setimpal, serta memberikan perlindungan lebih bagi korban. Kabareskrim Polri Komjen Pol. Wahyu Widada menyampaikan bahwa Polri telah membentuk Direktorat TPPA (Tindak Pidana Perdagangan Orang) dan TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) sebagai langkah nyata dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. "Pembentukan direktorat ini merupakan bentuk komitmen kuat Polri dan Kapolri dalam memberikan perlindungan maksimal kepada kelompok rentan seperti perempuan dan anak," tegas Komjen Wahyu Widada. <h2>Upaya Bersama Tekan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak</h2> Menteri PPPA berharap kerja sama dengan Polri dan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dapat memberikan percepatan dalam proses hukum kasus kekerasan perempuan dan anak. Dengan sinergi ini, diharapkan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat diprioritaskan, proses hukum berjalan lebih cepat, dan keadilan bagi korban bisa terwujud. Polri juga akan meningkatkan langkah-langkah preventif agar angka kekerasan dapat ditekan secara signifikan.

Polri dan Kementerian PPPA sepakat mempercepat penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Polri dan Kementerian PPPA Bersinergi, Percepat Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/04/child-1864718_1920-3904617721.jpg" alt="Ilustrasi tempat penitipan anak atau daycare. (Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tempat penitipan anak atau daycare. (Pixabay)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Mencuatnya kasus penganiayaan terhadap anak balita di Daycare Wensen School Indonesia Depok membuat daerah lain ikut waspada. Tidak terkecuali DKI Jakarta. Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta kini memperketat pengawasan tempat-tempat penitipan anak atau daycare. &ldquo;Kita akan melakukan pengawasan lebih banyak dan intens lagi pada tempat-tempat penitipan anak (daycare) dan juga di&nbsp;sekolah-sekolah,&rdquo; kata&nbsp;Plt Kepala Dinas PPAPP&nbsp;DKI Jakarta&nbsp;Mochamad Miftahulloh Tamary&nbsp;di Gedung PKK Melati, Jakarta Selatan, Senin (5/8), sebagaimana dilansir dari Antara. Miftah mengatakan, meski kejadian penganiayaan terhadap anak balita itu terjadi di luar wilayah Jakarta, namun kasus tersebut tetap menjadi pengingat. Agar Pemprov DKI Jakarta tidak lengah dalam melindungi hak-hak anak. karena itu, lanjut Miftah, sebagai Langkah pencegahan, pihaknya kini tengah menggalakkan sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang&nbsp;bullying&nbsp;dan anti kekerasan. Korban kekerasan bisa mengadu ke pos pengaduan yang ada di RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak) dan setiap kecamatan di seluruh wilayah DKI Jakarta. &ldquo;Untuk korban-korban kekerasan tersebut kita sudah menyiapkan psikolog, paralegal dan lain sebagainya. Kita akan mendampingi mereka dari awal sampai akhir misalnya ada aduan ke pengadilan kita juga akan dampingi,&rdquo; jelas Miftah. Para orang tua juga diingatkan untuk tidak lengah. Bila menitipkan anak saat bekerja, pastikan pihak yang dititipi benar-benar dapat dipercaya untuk menjaga buah hati mereka. Tidak terkecuali keluarga dekat. Miftah menjelaskan, berdasarkan data, kekerasan pada anak dan perempuan banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat. Sebelumnya, kasus penganiayaan terhadap anak balita di salah satu daycare di Depok viral di media sosial. Pemilik daycare sekaligus pelaku penganiayaan, Meita Irianty, telah ditetapkan sebagai tersangka. &nbsp; &nbsp;

Pemprov DKI Jakarta akan memperketat pengawasan pada daycare di Jakarta, setelah kasus penganiayaan terhadap balita di daycare Depok viral.

Pemprov DKI Jakarta Perketat Pengawasan Daycare, Imbas Kasus Penganiayaan terhadap Anak Balita di Depok   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/11/mdr-4209832981.jpg" alt="ILUSTRASI: Korban kekerasan seksual. (Pexels/RDNE Stock project)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Korban kekerasan seksual. (Pexels/RDNE Stock project)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menyebutkan kasus kekerasan pada perempuan dan anak meningkat sepanjang Januari hingga Desember tahun 2023. "Peningkatan kasus kekerasan pada perempuan dan anak terlihat dari jumlah pelaporan yang kami terima," kata Kabid Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Karawang, Hesti Rahayu, di Karawang, Selasa. Ia mengatakan, dibandingkan dengan tahun lalu, jumlah pelaporan kasus kekerasan pada perempuan dan anak meningkat pada tahun 2023. Rinciannya, pada tahun 2022 terdapat 116 pelaporan kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Kemudian pada tahun 2023 tercatat 124 pelaporan kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang diterima Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Karawang. "Pada tahun 2023 ada 124 kasus kekerasan pada perempuan dan anak dengan 144 korban," katanya. Ia mengatakan, dari 144 korban kekerasan itu, sebanyak 81 korban merupakan anak di bawah umur dengan rincian, dua laki-laki dewasa, 17 anak laki-laki, 61 perempuan dewasa dan 64 anak perempuan. Hesti mengaku pada tahun ini akan menggulirkan beberapa program yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan keberanian masyarakat untuk berani melaporkan tindak kekerasan yang dialami. Jadi diharapkan pada tahun ini jumlah masyarakat yang melaporkan kasus kekerasan pada perempuan dan anak mengalami peningkatan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/properti/013713789/skema-kpr-35-tahun-bakal-mudahkan-milenial-dan-gen-z-miliki-hunian">Skema KPR 35 Tahun Bakal Mudahkan Milenial dan Gen Z Miliki Hunian</a> Hal itu diharapkan karena jumlah pelaporan kasus adalah indikator keberhasilan dari hasil sosialisasi terhadap perlindungan perempuan dan anak. "Kita juga melakukan kampanye untuk melawan tindak kekerasan perempuan dan anak, dengan menyediakan pelayanan aduan di 30 kecamatan sekitar Karawang," kata dia.

Dibandingkan dengan 2022, jumlah pelaporan kasus kekerasan pada perempuan dan anak meningkat pada tahun 2023.

Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak Meningkat Pada 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG-20230214-WA0047.jpg" alt="Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani sambutan dalam Rakor bersama Forkopimda dan lembaga pendidikan di Pendopo Kabupaten Banyuwangi. Selasa (14/2/2023) ANTARA/HO-Humas Pemkab Banyuwangi" width="100%">
<figcaption>Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani sambutan dalam Rakor bersama Forkopimda dan lembaga pendidikan di Pendopo Kabupaten Banyuwangi. Selasa (14/2/2023) ANTARA/HO-Humas Pemkab Banyuwangi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menginstruksikan agar institusi pendidikan setempat lebih mengefektifkan pencegahan-pencegahan mengenai kasus terhadap anak-anak dan mendorong terwujudnya lembaga pendidikan ramah anak, dikutip dari ANTARA.  "Jangan sampai justru masalah anak terjadi di lingkup pendidikan," ujar Ipuk dalam rapat koordinasi yang dihadiri Forkopimda dan lembaga pendidikan di Pendopo Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (14/2) malam kemarin.  Mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Kota Ramah Anak, kata dia, Banyuwangi berkomitmen untuk melakukan serangkaian tindakan preventif guna mencegah perundungan, asusila dan tindak kekerasan lainnya terhadap anak-anak.  Menurut Ipuk, salah satu yang menjadi perhatian Pemkab Banyuwangi adalah di lembaga pendidikan, dan selain mendorong terwujudnya lembaga pendidikan ramah anak, juga perlu peningkatan efektivitas pojok curhat guna memitigasi lebih awal terjadinya penyimpangan terhadap anak serta sejumlah langkah terukur lainnya.  Selain berbagai tindakan preventif tersebut, Bupati Ipuk juga meminta kepada para penegak hukum untuk bersama-sama berkomitmen memberikan perlindungan kepada anak dan memberikan efek jera kepada para pelaku.  "Jangan sampai kasus kekerasan, khususnya yang menyangkut seksualitas diselesaikan secara kekeluargaan. Itu mungkin bisa menyelesaikan secara hubungan kemanusiaan, tapi tetap trauma kepada anak, bekas atau luka yang diterima anak akan berbekas sangat panjang," ucapnya.  Selain itu, dalam rapat koordinasi itu juga disoroti upaya pencegahan pernikahan dini sesuai Undang Udang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perkawinan.  Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi Amak Burhanudin mengatakan telah menjalankan aturan pembatasan usia pernikahan yang ditetapkan berdasarkan Undang Undang 6/2019 tentang Perkawinan yang mengatur batas minimal usia menikah 19 tahun.  "Kalau ada yang mengajukan pernikahan di bawah usia itu kami tolak. Untuk pernikahan di bawah usia itu membutuhkan dispensasi dari Pengadilan Agama," katanya.

Ipuk: Jangan Sampai Masalah Anak Terjadi di Lingkup Pendidikan!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/ulandari.jpg" alt="DUA TERSANGKA: Ulandari (kanan) dan Lipa, dua pelaku penganiayaan AP, kini mendekam di Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Ulandari adalah ibu kandung AP, bocah perempuan berusia 6 tahun. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>DUA TERSANGKA: Ulandari (kanan) dan Lipa, dua pelaku penganiayaan AP, kini mendekam di Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Ulandari adalah ibu kandung AP, bocah perempuan berusia 6 tahun. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Ulandari adalah ibu yang kejam. Perempuan berusia 32 tahun itu tega menganiaya anak kandungnya sendiri hingga tewas. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (20/11) malam di kamar kontrakannya, Jalan Bulak Banteng Kidul Gang 8, Kenjeran. Namun, polisi baru membeberkan para tersangkanya kemarin.  Kasus memilukan itu berawal ketika AP, bocah 6 tahun, disuruh membeli sesuatu di warung. Kebetulan AP menolaknya. Sikap korban membuat Ulandari kesal.  Dengan menggunakan gagang sapu, secara bertubi-tubi dia memukuli sekujur tubuh AP. Mulai kepala, badan, punggung, tangan, hingga kaki. Aksi penganiayaan tersebut tidak dilakukan Ulandari sendiri. Dia dibantu temannya satu kontrakan bernama Lipa, 18.  AP menangis sejadi-jadinya. Bukannya ditenangkan, pelaku justru semakin ganas memukuli korban. Berjalan sempoyongan, AP menuju kamar mandi. Lalu, korban tergeletak tidak sadarkan diri.  Ulandari dan Lipa pun panik. ”Kami berdua membawa korban ke RS Soewandhie,’’ kata Ulandari di Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Kamis (24/11).  Sayang, nyawa korban tidak bisa diselamatkan. Sekitar pukul 21.00, korban dinyatakan meninggal. Petugas medis mencurigai adanya keganjilan dari luka-luka AP. Sebab, di sekujur tubuhnya ada luka sobek dan lebam.  Ulandari kalang kabut. Dia berupaya menyembunyikan aksi jahatnya dengan mengaku bahwa anaknya meninggal karena terjatuh dari tangga rumah kontrakannya.  Pihak rumah sakit tak memercayai begitu saja. RSUD dr Soewandhie lantas melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kenjeran.  Kasatreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Arief Ryzki mengatakan, proses penyelidikan dilakukan. Setelah divisum, korban dinyatakan meninggal akibat dianiaya oleh Ulandari yang tak lain ibunya sendiri. Ulandari pun ditangkap di rumah sakit.  Sementara itu, teman Ulandari, yakni LB, 18, melarikan diri. Menurut keterangan polisi, LB kabur ke Jember. Berkat keterangan dari Ulandari, LB bisa ditangkap.  Di hadapan petugas, kedua pelaku mengaku bahwa aksi penganiayaan itu sudah berlangsung lama. Bahkan, sejak korban masih berusia 4 tahun. Setiap hari korban disuruh mengamen. Jika menolak, korban lantas dianiaya.  ”Meski anak kandung, pelaku membenci korban. Pelaku mengaku tetangga sering menghina korban merupakan anak haram. Kondisi tersebut membuatnya tambah kesal. Dan sebagai pelampiasannya, pelaku terus menganiaya korban,’’ jelas Arief. <h3>Warga Sering Pergoki Ulandari Bermesraan dengan Teman Sesama Jenis</h3> DI MATA warga Jalan Bulak Banteng Kidul Gang 8, Ulandari merupakan sosok yang sangat tertutup. Dia jarang sekali keluar rumah. Setiap hari Ulandari bersama sang anak pergi mengamen. Biasanya di seputar Pantai Kenjeran dan Suramadu. Mereka baru pulang saat malam pukul 20.00.  ”Kalau sudah pulang, mereka hanya berada di dalam kamar kontrakannya,’’ kata Ketua RT 4, RW 4, Kelurahan Sidotopo Wetan, Juari, 53, kemarin (24/11).  Selain dengan sang anak, Lipa, 18, turut tinggal bersama Ulandari.  Sudah tujuh bulan mereka tinggal satu atap. Awalnya, warga tidak merasa curiga dengan kehadiran Lipa. Sebab, mereka sama-sama perempuan. Namun, seiring berjalannya waktu, sikap keduanya cukup aneh. Beberapa kali warga melihat mereka bermesraan.  Misalnya, berpegangan tangan dan bermanja-manjaan layak-nya pasangan kekasih. Kecurigaan tersebut diperkuat dengan perawakan Ulandari. Sejak kecil, dia berpenampilan tomboi layaknya laki-laki. Begitu pun teman pergaulannya. Semuanya laki-laki.  Sebelum memiliki anak, Ulandari kerap menenggak minuman keras (miras). Pada akhirnya, dia pun hamil di luar nikah. Namun, hal tersebut tak mengubah sikapnya. Justru semakin menjadi-jadi.  ”Memang belum bisa dibuktikan kalau mereka pasangan sejenis. Tapi, di sini isu itu sudah banyak yang tahu,’’ ujar pria berusia 53 tahun tersebut.  Terkait dengan penganiayaan yang dilakukan Ulandari, Juari mengaku tidak mengetahuinya. Begitu juga para tetangga Ulandari. Sebab, selama di rumah korban jarang sekali menangis. Kemudian, korban kerap mengenakan pakaian tertutup untuk menutupi luka-lukanya.  Korban juga jarang sekali keluar rumah atau bermain dengan tetangga. Korban hanya keluar saat malam. Itu pun disuruh Ulandari belanja di warung.  PENDERITAAN AP DI TANGAN IBU KANDUNGNYA  - Setiap hari dari pagi hingga malam AP disuruh mengamen.  - Sang ibu hanya mengawasi dari kejauhan.  - Setiap kali mengamen, korban ditargetkan harus mendapat uang Rp 200 ribu. Jika tidak, korban akan dipukuli.  - Korban kerap ditempeleng dan dipukul dengan gagang sapu dan gitar ukulele.  - Korban dilarang keluar rumah dan bermain dengan teman sebayanya.  &nbsp;  (ian/c6/git)

Bocah Dipukuli dengan Gagang Sapu hingga Tewas oleh Ibu Kandung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/fokus_benahi.jpg" alt="ILUSTRASI - SALMAN TOYIBI/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI - SALMAN TOYIBI/JAWA POS</figcaption>
</figure>Saatnya Meninjau Pelanggengan Kebiasaan yang Jadi Pintu Masuk Kekerasan  Menguak kasus kekerasan pada anak ibarat mengupas bawang. Semakin dikupas, semakin pedih. Sampai pertengahan tahun ini, tercatat 1.596 anak yang melakukan kekerasan terhadap temannya, sesama anak. Ironisnya, 486 kasus terjadi di satuan pendidikan.  ---  KABAR pilu dari Sulawesi Utara pada 8 Juni lalu sungguh menyentak. Remaja 13 tahun, siswa salah satu MTs di Kotamobagu, meninggal dunia setelah dirundung teman-teman sekolahnya. Dia dianiaya di area sekolah. Korban dan pelaku masih sama-sama remaja.  Peristiwa itu menambah panjang daftar kasus kekerasan terhadap anak. Namun, seviral apa pun kasus-kasus itu dan semenyesal apa pun sekolah serta orang tua atas peristiwa semacam itu, angka kekerasan terhadap anak tidak berhenti. Tiap tahun angkanya semakin besar.  Setelah Kotamobagu, perundungan yang berujung dengan hilangnya nyawa seorang remaja terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kali ini, usia korban bahkan baru 11 tahun. Kasusnya pun bukan hanya perundungan fisik, melainkan juga mental. Sebelum mengembuskan napas terakhirnya, korban sempat depresi.  Menyusul dua kabar pilu itu, bulan ini kekerasan berujung kematian kembali terjadi. Korban yang berusia 17 tahun mengalami kekerasan di pesantren di Jawa Timur. Pelakunya pun sesama pelajar.  Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menempatkan perundungan fisik dan psikis pada posisi kedua dan ketiga daftar kekerasan terhadap anak. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA Nahar mengatakan bahwa kekerasan atau perundungan di satuan pendidikan terjadi karena ’’kebiasaan’’. Celakanya, kebiasaan itu seperti sengaja dibuat langgeng.  Misalnya, praktik senioritas atau pelatihan kedisiplinan. Pihak sekolah dan sebagian masyarakat menganggap pemberian hukuman dengan dalih mendisiplinkan sebagai hal yang lumrah. Padahal, menurut Nahar, itu merupakan bagian dari perundungan. ”Artinya, kalau tidak ada kejadian meninggal, praktik pasti tetap dilaksanakan. Korban yang tidak meninggal pasti mengalami depresi. Ini harus diwaspadai,” paparnya pada Kamis (8/9).  Ada banyak faktor yang memengaruhi praktik kekerasan terhadap dan oleh anak. Salah satunya adalah perkembangan teknologi. Kerap kali bully atau ledekan lewat smartphone berujung pada kekerasan fisik. Tak jarang juga perundungan di media sosial membuat psikologis anak terganggu. Anak menjadi depresi hingga trauma.  ”Semua faktor tadi berkaitan. Karenanya, ketika ada kasus kekerasan tidak bisa hanya melihat saat kejadian. Pasti ada faktor lainnya. Mulai dari keluarga, lingkungan, hingga daring,” jelas Nahar.  Penyelesaiannya pun, menurut dia, juga membutuhkan kerja sama banyak pihak. Aturan teknis untuk menyelesaikan kasus sudah tersedia. Namun, pembenahan yang mengarah pada upaya pencegahan juga perlu dukungan semua pihak. ”Satuan pendidikan membuat aturan jelas, pengasuhan juga dibenahi,” tegasnya.  Terpisah, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyatakan bahwa peraturan untuk mencegah kasus kekerasan di pesantren atau boarding school sudah lama ada. ”Yang kurang dari pendidikan berbasis asrama seperti pesantren atau boarding school yang lain, pola pengasuhannya,” tuturnya pada Kamis (8/9).  Dia menambahkan, orang tua yang menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan berbasis asrama punya harapan besar terhadap lembaga agar buah hati mereka diasuh. Mengingat, orang tua tak hadir di sana. ”Nah, pola pengasuhan ini yang kami lihat masih kurang dalam lembaga-lembaga pendidikan,” lanjut Yaqut.  Karena itu, pihaknya terus berupaya melakukan pendekatan dan sosialisasi pada pesantren. Dia mengakui kementerian hanya bisa sebatas membuat aturan dan melakukan pendekatan. Sebab, pondok pesantren dan boarding school merupakan lembaga yang independen. Maka, kementerian tidak bisa mengintervensi langsung. ”Saya kira ya itu, usaha kita ya ikhtiar, memperbaiki sebisa mungkin melalui pendekatan-pendekatan,” ungkapnya.

Fokus Benahi Pola Pengasuhan Anak Didik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-25-at-14.08.18.jpg" alt="Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga." width="100%">
<figcaption>Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan, saat ini pemerintah tengah berupaya mengatasi permasalahan ibu dan anak, di antaranya menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan stunting. Sejalan dengan hal tersebut, DPR RI telah mengirimkan naskah Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) kepada Presiden RI.  “Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Tahun 2015 menunjukkan Angka Kematian Ibu masih cukup tinggi, yaitu 305 per 100 ribu kelahiran hidup. Sementara, Angka Kematian Bayi pada 2017 sebesar 24 per seribu kelahiran hidup. Ini merupakan tantangan bagi negara kita,” ujar Bintang, Selasa (16/8).  Bintang menilai perlu adanya partisipasi dan kolaborasi antara Pemerintah dengan berbagai pihak untuk memperjuangkan kesejahteraan ibu dan anak.  “Kami mencatat berbagai praktik baik terkait kolaborasi Pemerintah dengan berbagai pihak, termasuk dalam kesejahteraan ibu dan anak. Tidak hanya yang ada di perkotaan, tetapi sampai ke perdesaan. Selain itu, tidak hanya ibu pekerja, namun ibu dan anak dengan berbagai kondisi kerentanannya," imbuhnya.  Menurut Bintang, negara wajib menjamin kehidupan yang sejahtera lahir dan batin bagi setiap warga negara, terutama bagi ibu dan anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.  “Di sinilah letak pentingnya kita berdialog untuk menemukan gagasan solutif, sejalan dengan semangat dari RUU KIA. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, demikian pula kesejahteraan ibu dan anak tidaklah bisa tercapai tanpa kerja kita bersama,” imbuhnya.  Pemerintah dan seluruh pihak sepakat untuk mewujudkan RUU yang tidak diskriminatif dan tidak menimbulkan ketimpangan gender. “Berkenan dengan yang telah disampaikan oleh Bapak dan Ibu yang hadir, pada dasarnya itu untuk menjadikan RUU ini menjadi lebih baik,” ujar perwakilan Ikatan Konselor Indonesia, Indah Sukmawati.  Saat ini, Pemerintah tengah menyusun DIM RUU KIA berdasarkan hasil dialog lintas sektor, termasuk lembaga masyarakat, akademisi, dan dunia usaha. DIM RUU KIA ditargetkan akan selesai dan diparaf oleh menteri perwakilan Presiden RI pada 26 Agustus 2022.

RUU KIA Sudah Dikirim ke Presiden, Ditargetkan Selesai Akhir Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1656400899701.jpg" alt="Ilustrasi kasus asusila. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kasus asusila. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Masih cukup banyak kasus asusila di wilayah hukum Sidoarjo belum masuk persidangan. Namun, laporan kasus serupa ke kepolisian terus bertambah. Dari beberapa kasus itu, korbannya adalah anak di bawah umur dan termasuk anggota keluarga.  Terkini, ada laporan MA bertindak asusila terhadap anak kandungnya sendiri. Sebut saja namanya Bunga (bukan nama sebenarnya). Usia Bunga masih 5 tahun. Namun, bocah itu sudah diperlakukan tidak senonoh oleh bapaknya sendiri. MA pun telah dilaporkan M, ibu korban, ke Polresta Sidoarjo.  Informasi yang berhasil dihimpun, aksi bejat MA diketahui setelah Bunga melaporkan peristiwa asusila itu kepada ibunya. MA mengunakan jari tangannya ke alat vital Bunga. Tentu saja, korban pun kesakitan. Aksi bejat itu juga kerap disertai ancaman dan tindak kekerasan.  Kabarnya, MA menyentil telinga korban jika menolak aksi bejatnya. Perbuatan itu diduga dilakukan MA di rumahnya. “Anaknya masih TK,” ujar sumber seperti dikutip Jawa Pos Radar Sidoarjo, Sabtu (13/8).  MA dan istrinya, atau ibu kandung Bunga, telah berpisah. Sang ibu tinggal di rumah kos. Sedangkan MA memilih pulang ke rumah orang tuanya. Nah, setiap hari, Bunga dibawa ke rumah neneknya atau rumah orang tua MA. Sebab, si ibu bekerja. Jarak antara rumah kos yang ditempai ibu Bunga dengan rumah orang tua MA, tidak terlalu jauh.  ’’Baru kalau sore dijemput sama ibunya. Kalau siang memang dimomongkan ke rumah mertuanya, ” imbuh sumber. Ketika ditinggal kerja ibunya itulah, MA disebut bertindak asusila terhadap buah hatinya sendiri.  Ketika dikonfirmasi Jawa Pos Radar Sidoarjo, Kasi Humas Polresta Sidoarjo Iptu Tri Novi Handono tidak menampik bahwa ibu korban memang sudah melapor dugaan tindak asusila itu ke Mapolresta Sidoarjo. “Iya, ibu korban sudah lapor,” katanya.  Sebelumnya, pada Juli 2022 lalu, Polresta Sidoarjo juga telah berhasil mengungkap tiga kasus pencabulan dengan pelaku ayah tiri atau ayah sambung. Korban masih berusia di bawah umur. Bahkan, salah seorang korban yang masih berusia 10 tahun sampai hamil dua bulan.  Karena tindakannya itu, ketiga tersangka dijerat Pasal 81 dan Pasal 82 Ayat (3) UU Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara, serta denda paling banyak Rp 5 miliar. Hukum mereka bisa diperberat karena dilakukan oleh keluarga atau orang terdekat.

Di Sidoarjo, Bapak Dilaporkan Cabuli Anaknya Sendiri, Usia 5 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG_1746.jpg" alt="Siswa mengampanyekan anti kekerasan pada anak di lampu merah. Humas Pemkot Surabaya" width="100%">
<figcaption>Siswa mengampanyekan anti kekerasan pada anak di lampu merah. Humas Pemkot Surabaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Para pelajar SD/SMP negeri dan swasta di Kota Surabaya meramaikan puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2022. Mereka menggelar kampanye Stop Kekerasan pada Anak di beberapa titik di Kota Pahlawan, Rabu (27/7).  Para pelajar membentangkan spanduk dan melakukan orasi. Mereka juga membagikan leaflet hingga stiker tentang hak anak dan ajakan untuk berhenti melakukan kekerasan kepada anak-anak.  Lokasi kegiatan kampanye Stop Kekerasan pada Anak, di antaranya di Jembatan Kedung Baruk Surabaya serta Kebun Bibit Bratang depan kantor Polsek/Kelurahan Baratajaya. Kemudian di depan Maspion Square (Frontage road), di depan Museum Bank Indonesia serta Taman Bungkul, di depan Jembatan Merah Plaza (JMP) atau Taman Sejarah, dan Jalan Tegalsari depan Pasopati, dan Taman Apsari.  Anggota Organisasi Pelajar Surabaya (Orpes) Zidny Mazaya mengatakan, kegiatan kampanye Stop Kekerasan pada Anak merupakan kolaborasi antar SD/SMP negeri dan swasta se-Kota Surabaya. Kegiatan itu juga diinisiasi Forum Anak Surabaya (FAS), Organisasi Pelajar Surabaya (Orpes), serta didampingi mahasiswa dari BEM Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.  ”Persiapan kami sejak Kamis (21/7). Kemarin, kita ada persiapan dengan divisi masing-masing. Seperti bertemu dengan BEM FKM Unair dan Forum Anak Surabaya (FAS), terkait koordinasi kegiatan hari ini (27/7),” ujar Zidny Mazaya saat ditemui di Taman Apsari Kota Surabaya.  Siswa SMP Negeri 19 Kota Surabaya itu berharap, pada puncak peringatan HAN 2022 dan dengan digelarnya kampanye Stop Kekerasan pada Anak bisa membuat masyarakat makin mudah memahami hak dan kewajiban anak, serta tidak bertindak kasar terhadap anak-anak.  ”Kita membagikan kertas-kertas (leaflet) dan stiker ke masyarakat, supaya mereka bisa membaca dan mengerti bahwa orang tua tidak boleh kasar kepada anak,” ucap Zidny Mazaya.  Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama 1.200 pelajar di Kota Pahlawan memeriahkan Gebyar Puncak Hari Anak Nasional (HAN) 2022 di kompleks Balai Pemuda Kota Surabaya. Kegiatan itu diisi penampilan para pelajar SD/SMP negeri dan swasta, pameran produk UMKM, hingga penampilan mendongeng dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Pelajar SMP Minta Warga Surabaya Stop Kekerasan pada Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/cyber-bullying.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati menyesalkan pernyataan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum yang terkesan menyepelekan kasus perundungan anak SD yang berakhir dengan bunuh diri. Menurut Saraswati, perundungan dalam bentuk apapun bukanlah candaan seperti yang diutarakan Wagub Jabar.  "Perundungan dalam bentuk apapun bukanlah candaan! Apalagi kali ini berakibat sangat fatal, korban bunuh diri. Jadi bukan persoalan seburuk apa perundungannya tetapi bahwa perundungan itu betul terjadi," kata Saraswati kepada wartawan, Senin (25/7).  Belakangan ini, viral berita mengenai anak 11 tahun yang bunuh diri usai di-bully dan diduga dipaksa memperkosa kucing sambil direkam menggunakan ponsel di Tasikmalaya, Jawa Barat. Rekaman tersebut tersebar dan mengakibatkan korban depresi. Hal ini membuat bocah malang itu tidak mau makan dan minum sebelum akhirnya meninggal.  Hingga saat ini, penyidikan kasus perundungan anak tersebut masih dilakukan. Namun, Saraswati mengaku aneh dengan usulan Wagub Jabar agar dilakukan upaya perdamaian antara para pihak dalam kasus tersebut.  "Pesan didamaikan di sini sangat tidak pas karena dampak akhir harus menjadi pertimbangan. Jika didorong untuk damai, pesan apa yang kita kirimkan ke para pelaku dan korban lainnya? Bahwa perundungan itu diperbolehkan dan tidak ada sanksinya?" ucap Saraswati.  Terlepas dari betul atau tidak korban memiliki sejarah depresi dan ada tidaknya pemaksaan perkosaan terhadap seekor kucing, peristiwa perundungan itu nyata terjadi. Karena terdapat pihak-pihak yang menyebarkan video.  "Yang awal mula menyebarkannya jelas harus diproses secara serius," tegas Saraswati.  Oleh karena itu, mantan Anggota DPR RI ini mengingatkan bahaya perundungan ini memiliki dampak kuat terhadap potensi kekerasan seksual. Data tahun 2022, menyatakan Jawa Barat memiliki tingkat kekerasan seksual anak dan perempuan tertinggi di Indonesia.  Hal ini mengindikasikan adanya ancaman serius akan potensi kekerasan seksual jika negara bersikap permisif, bahkan terhadap kasus perundungan.  "Kita harus memberikan pesan jelas bahwa segala perundungan tidak bisa ditolerir. Keluarga dan sekolah harus siap bertanggung jawab. Jika ada perundungan, evaluasi terhadap para pelaku, baik lingkungan di rumah maupun sistem pengawasan di sekolah, harus dilakukan," ucap Saraswati.  Lebih lanjut, Saraswati mengatakan pemerintah melalui Kementerian Sosial telah menganggarkan biaya konseling bagi korban kekerasan. Namun, jumlahnya masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah kasus dan korban yang sebenarnya.  "Bayangkan, yang dianggarkan untuk 70.000-an korban dan keluarga. Sedangkan kasus yang tercatat di Komnas Perempuan saja, kasusnya sudah lebih dari 400.000 per tahun. Mungkin untuk kasus yang selevel perundungan, pemprov dalam hal ini harus ikut bertanggung jawab dengan memfasilitasi anggaran serta tenaga konseling tersebut," ungkap Saraswati.  Sebagai penyintas perundungan, Saraswati mengimbau kepada semua korban perundungan untuk mengetahui bahwa mereka tidak sendirian. Karena itu mencari sosok yang dapat dipercaya untuk menyampaikan apa yang mereka alami.  "Sosok yang paling pas seharusnya adalah Guru BP (Bimbingan dan Penyuluhan) karena hal ini masuk di dalam ranah tugas pokok dan fungsinya guru BP," demikian Saraswati menandaskan.  Sebelumnya, Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum menganggap candaan seolah-olah bersetubuh dengan hewan merupakan hal yang biasa. Bahkan, semasa kecil orang nomor dua di Jabar itu pernah mendengar adanya candaan tersebut.  "Mohon maaf yah, saya juga dulu pernah lah melakukan hal semacam itu, sering saya denger kejadian seperti itu. Bahkan temen saya (seolah-olah bersetubuh) dengan kerbau dan tetangga saya dengan ayam, candaan biasa lah, mungkin karena ada medsos itu jadi viral," papar Uu saat mengunjungi keluarga korban bully di Tasikmalaya, Sabtu (23/7).

Bocah Meninggal Akibat Di-bully, Wagub Uu Usul Damai, Gerindra Berang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kekerasan pada anak

Berita Terkini