<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/19/Polda-Banten1-2754520272.jpeg" alt="Potret Kabid Humas Polda Banten Didik Hariyanto. (Humas Polda Banten)." width="100%">
<figcaption>Potret Kabid Humas Polda Banten Didik Hariyanto. (Humas Polda Banten).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dugaan tindak kekerasan oleh 2 personel Korps Brimob Polri terhadap jurnalis dalam kegiatan kunjungan Kementerian Lingkungan Hidup di PT Genesis Regeneration Smelting (GRS), Kabupaten Serang, Banten, langsung ditindaklanjuti oleh Polda Banten. Saat ini, 2 personel Brimob tersebut sudah diperiksa. Kabid Humas Polda Banten Kombes Didik Hariyanto memastikan hal itu. Dia menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengamankan 2 personel Brimob tersebut. Kedua personel Brimob itu diamankan untuk diperiksa oleh Polda Banten secara intens. Didik memastikan bahwa pihaknya mendalami dugaan tindak kekerasan yang dialami oleh jurnalis di Banten. &rdquo;Sedang diperiksa (2 personel Brimob) berinisial TG dan TR,&rdquo; ungkap dia dalam keterangan resmi kepada awak media pada Jumat (22/8).&nbsp; Perwira menengah Polri dengan tiga kembang di pundak itu berjanji, hasil pemeriksaan terhadap kedua personel Brimob tersebut akan disampaikan secara terbuka dan terperinci. Namun demikian, dia meminta waktu sampai proses pemeriksaan dan pendalaman yang dilaksanakan oleh Polda Banten terhadap 2 polisi tersebut selesai.&nbsp; &rdquo;Hasilnya akan kami sampaikan secara resmi setelah proses (pemeriksaan dan pendalaman) selesai,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Didik menegaskan, Polda Banten memegang teguh komitmen untuk menegakkan hukum secara profesional dan transparan. Tidak terkecuali dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan personel Polri. Dia menjamin, jika terbukti bersalah, mereka akan mendapat sanksi tegas sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.&nbsp; &rdquo;Kami berharap masyarakat dan rekan-rekan media tidak terprovokasi oleh isu-isu yang belum terverifikasi. Percayakan prosesnya kepada kami,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Selain itu, Polda Banten juga membuka ruang kepada semua pihak yang merasa dirugikan atas dugaan tindak kekerasan tersebut. Dia memastikan, Polda Banten akan menerima bila para pihak yang merasa dirugikan membuat laporan kepolisian secara resmi. Tujuannya agar penanganan kasus dugaan pelanggaran hukum tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Dua personel Brimob Polri diperiksa Polda Banten terkait dugaan kekerasan terhadap jurnalis, proses pemeriksaan berlangsung transparan.

Polda Banten Periksa 2 Personel Brimob yang Diduga Lakukan Kekerasan Terhadap Jurnalis di PT GRS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/07/JKT_Raker-PPATK-Dengan-Komisi-III-Bahas-Judi-Online_Salman-Toyibi-1JPG-1341461227.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni (kanan). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni (kanan). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejumlah wartawan di Serang, Banten diduga menjadi korban kekerasan. Peristiwa terjadi saat mereka melakukan peliputan&nbsp;penyegelan pabrik pengolahan timbal PT GRS di Kecamatan Jawilan, Serang, bersama&nbsp;pejabat Kementerian Lingkungan Hidup. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengecam tindakan ini. Dia menilai kekerasan kepada jurnalis mengancam demokrasi. &ldquo;Saya sangat mengecam keras aksi ini. Para pelaku kekerasan dan intimidasi terhadap pers di Serang ini harus diusut tuntas oleh polisi karena mereka sama saja mengancam kebebasan berpendapat," kata Sahroni kepada wartawan, Kamis (21/8). Politikus Partai NasDem ini meminta kepada aparat kepolisian agar mengusut tuntas kasus ini. Pelaku kekerasan harus dihukum sesuai undang-undang yang berlaku. "Saya minta dalam hal ini polisi tidak boleh lambat, harus cepat dan jangan tanggung-tanggung. Kalau perusahaan juga terlibat, proses hukum perusahaannya. Polda Banten harus segera usut dan tangkap semua pelaku yang terlibat dan ungkap motifnya!,&rdquo; imbuhnya. Sahroni&nbsp;mengatakan, negara harus memberikan rasa aman bagi para wartawan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan tidak boleh terjadi. &ldquo;Kalau benar ada aparat yang sampai ikut terlibat, maka harus diproses hukum juga. MJangan biarkan ada ketakutan baru bagi wartawan dalam menjalankan tugasnya. Kalau wartawan saja tidak bisa bekerja dengan aman, maka masyarakat yang akan kehilangan hak untuk mendapatkan informasi yang benar. Pokoknya kita harus mengakhiri segala bentuk intimidasi dan kejahatan terhadap wartawan,&rdquo; pungkas Sahroni.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengecam tindakan ini. Dia menilai kekerasan kepada jurnalis mengancam demokrasi.

Sejumlah Wartawan Diserang saat Meliput di Banten, Sahroni Geram Minta Pelaku Segera Ditangkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/JKT_AKSI-TOLAK-KEKERASAN-TERHADAP-JURNALIS_MIFTAHULHAYAT-7.jpg" alt="Sejumlah Wartawan Aksi Stop Kekerasan Terhadap Jurnalis Didepan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2019). Dalam Aksi Tersebut Mereka Mendesak Kapolri Untuk Periksa Dan Adili Polisi Pelaku Pemukulan Dan Perampasan Alat Kerja Wartawan, Beri Sanksi Tegas A" width="100%">
<figcaption>Sejumlah Wartawan Aksi Stop Kekerasan Terhadap Jurnalis Didepan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2019). Dalam Aksi Tersebut Mereka Mendesak Kapolri Untuk Periksa Dan Adili Polisi Pelaku Pemukulan Dan Perampasan Alat Kerja Wartawan, Beri Sanksi Tegas A</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kekerasan dan penganiayaan jurnalis di Surabaya beberapa waktu lalu sudah dalam tahap penetapan tersangka. Direktorat Kriminal Umum (Ditkrimum) Polda Jatim telah menetapkan dua oknum polisi yaitu Brigpol Muhammad Firman Subhekhi dan Bripka Purwanto, menjadi tersangka.  Fatkhul Khoir, pengacara jurnalis Tempo, Nurhadi, menjelaskan, dalam konteks konstruksi pasal 18, kategori menghalang-halangi itu tidak berhenti pada dua orang itu saja. Fakta-fakta menunjukkan bahwa yang terlibat sekitar 10–15 orang.  ”Ini yang menjadi desakan kami kepada penyidik agar tidak berhenti di dua orang saja,” ungkap Fatkhul Khoir pada Senin (10/5).  Fatkhul Khoir mengatakan, berdasar kesaksian Nurhadi, ada oknum lain yang harus diperiksa lebih mendalam.  ”Dari keterangan saksi juga sudah jelas, fakta menyebut kalau dia sempat melihat sekitar 5 menit bahwa Ahmad Yani sempat nengok peristiwa itu. Artinya si Ahmad Yani ini kan tuan rumah, orang yang punya hajat. Dia juga seorang polisi. Dia bisa memerintahkan untuk menghentikan itu. Tapi kenapa nggak dihentikan. Nah ini kan harusnya dimintai keterangan,” kata Fatkhul Khoir.  Sementara itu, Polda Jatim menyatakan, akan menggelar proses rekonstruksi perkara pada Selasa (11/5). ”Minggu (9/5) sudah ditetapkan dua tersangka. Prosesnya sampai sekarang masih berjalan. Ada kemungkinan tersangka bakal bertambah,” tutur Kepala Bagian (Kabag) Humas Polda Jatim Kombespol Gatot Repli Handoko pada Senin (10/5).  Namun, dia belum berkomentar lebih rinci terkait siapa dalang terhadap kasus kekerasan terhadap jurnalis tersebut. Gatot menyatakan, sejauh ini kasus itu masih terus dalam penyelidikan. ”Ini masih kita terapkan hasil gelar. Jadi, dari hasil tersebut, kita putuskan dulu dua orang tadi. Ini masih dilakukan pemeriksaan lagi,” ucap Gatot.

Kasus Kekerasan Jurnalis, Dua Polisi Jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/satu-dekade-terakhir-setiap-tahun-50-wartawan-jadi-korban-kekerasan_m_.jpg" alt="Ilustrasi.I" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi.I</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat selama satu dekade terakhir, angka kekerasan terhadap jurnalis tak kurang dari 50 orang juru warta menjadi korban kekerasan per tahunnya. Menurutnya, hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah telah gagal memberikan perlindungan jurnalis di Indonesia. Ketua AJI Indonesia, Abdul Manan menegaskan, sangat sedikit kasus kekerasan yang dialami jurnalis yang benar-benar diproses hingga ke tingkat pengadilan. Bahkan sangat jarang pelaku utama kekerasan diproses secara hukum. Manan menyebut dari data kasus wartawan terbunuh sebagian besar pelaku utama tidak diadili tidak sampai ke pengadilan. Misalnya kasus kematian Wartawan Harian Bernas, Fuad Muhammad Syafrudin atau Udin pada 1996. Hingga saat ini pelaku utamanya belum diadili. Kemudian, jurnalis RCTI Ersa Siregar yang tewas saat bertugas di Aceh pada 29 Desember 2003. Selain itu, nama Agus Mulyawan, jurnalis Asia Press, yang tewas di Timor-Timur pada 25 September 1999. "Hingga saat ini keseriusan pemerintah memberikan jaminan perlindungan hukum kepada wartawan di Indonesia, patut dipertanyakan. Kasus terbaru, pemerintah justru memberikan remisi kepada otak pelaku pembunuhan Prabangsa, jurnalis Radar Bali," ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (27/1). Selama tiga tahun terakhir, AJI mencatat korban kekerasan kepada wartawan di Indonesia lebih dari 10 kasus. Pada 2016, ada 80 kasus, 2017 ada 60 kasus dan 2018 ada 64 kasus kekerasan yang menimpa jurnalis. Manan menilai, dari angka tersebut, ke kekerasan terhadap wartawan tidak turun drastis. Dalam satu dekade terakhir kekerasan terhadap wartawan selalu di atas 50 orang korban impunitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jaminan pemerintah terhadap perlindungan pekerja pers di Indonesia sangat rendah. Menurut Manan, dengan para pelaku tidak diproses hukum ke tingkat pengadilan, atau para pelaku kekerasan yang tidak hukum, atau pelaku diproses hukum tapi hukumannya diringankan, maka hal tersebut sama saja pemerintah membiarkan pelaku untuk melakukan kekerasan kepada wartawan. "Kami sangat concern terkait praktik impunitas. Tujuannya, sebagai upaya untuk memotong praktek impunitas ini. Kalau pelaku kekerasan tidak diusut, atau kalau diusut dihukum ringan, kalau dihukum tetapi diberikan remisi, itu sinyal yang buruk bagi komunitas pers," ujarnya. Sebelumnya, AJi pun mengecam pemerintah atas pemberian remisi kepada terpidana otak pelaku pembunuhan terhadap pewarta Radar Bali (Jawa Pos Grup) AA Gede Bagus Narendra Prabangsa menuai kecaman dari komunitas jurnalis. Usulan pemberian pengurangan masa tahanan itu disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui surat Kepres No. 29 tahun 2018 tentang Pemberian Remisi Perubahan dari Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Sementara tertanggal 7 Desember 2018. "Ini sangat melukai komunitas pers. Karena orang melakukan pembunuhan keji kepada wartawan kok mendapat pengurangan hukuman. Ini sangat jarang sekali," ujarnya.

Satu Dekade Terakhir, Setiap Tahun 50 Wartawan Jadi Korban Kekerasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/aniaya-jurnalis-prada-kiren-hanya-dituntut-enam-bulan-penjara_m_173268.jpeg" alt="Prada Kiren Singh, anggota TNI AU yang bertugas di Landasan Udara Soewondo Medan dalam sidang lanjutan kasus penganiayaan jurnalis, Kamis (7/12)" width="100%">
<figcaption>Prada Kiren Singh, anggota TNI AU yang bertugas di Landasan Udara Soewondo Medan dalam sidang lanjutan kasus penganiayaan jurnalis, Kamis (7/12)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Prada Kiren Singh terdakwa kasus penganiayaan terhadap seorang jurnalis di Medan hanya dituntut enam bulan penjara oleh Oditur Militer, Mayor Rio Panjaitan di Pengadilan Militer I-02 Medan, Kamis (7/12). Dalam tuntutannya, oknum anggota TNI AU yang bertugas di Landasan Udara Soewondo Medan itu dinyatakan bersalah lantaran melakukan penganiayaan terhadap jurnalis Array. Ia dijerat dengan pasal 351 KUHPidana sebagaimana dakwaan oditur militer. "Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap jurnalis bernama Array dengan cara menendang. Tindakan itu dilakukan saat kericuhan sengketa lahan di Sari Rejo Polonia pada 15 Agustus 2016 silam," kata Rio di hadapan Ketua Majelis Hakim, Letnan Kolonel Chairul, Kamis (7/12). Dilanjutkan Rio, saat persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa, Kiren juga mengakui melakukan tindakan kekerasan itu. Sehingga, Kiren layak dihukum dengan hukuman enam bulan penjara. "Meminta majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan hukuman kepada Prada Kiren Singh dengan hukuman selama enam bulan penjara," tandasnya. Menanggapi tuntutan tersebut, Kiren menyerahkan sepenuhnya kasus yang dihadapinya kepada kuasa hukum. Sementara itu, dalam nota pembelaan atau pledoinya, Kiren beralasan tindakan kekerasan tersebut dilakukan karena dirinya bertugas dan menjalankan perintah untuk mengamankan situasi kerusuhan di Sari Rejo antara TNI AU dengan warga. Usai mendengar tuntutan dan pembelaan terdakwa, Majelis Hakim menunda sidang dan akan dilanjutkan pada Senin (11/12) mendatang. Ketua Divisi Jaringan LBH Medan, Aidil A Aditya selaku penasehat hukum Array sangat menyayangkan tuntutan Oditer yang dianggap ringan tersebut. Harusnya kata Aidil, oditur militer turut menjerat terdakwa Kiren dengan pasal 170 KUHPidana. "Penganiayaan yang dilakukan Kiren dan (Pratu) Rommel kan secara bersama-sama. Kenapa tidak dijerat pasal 170-nya. Kenapa juga berkas kasus ini harus dipisah," ungkap Aidil. Ia menyatakan, harusnya oditur militer jeli melihat perkara ini. Sebab, dalam proses persidangan pun, kedua terdakwa mengaku bahwa penganiayaan terhadap Array dilakukan secara bersama-sama, sehingga korban sempat mengalami luka-luka. "Harusnya baik Kiren dan Rommel dituntut dengan hukuman yang setimpal. Peristiwa penganiayaan ini jelas dilakukan secara bersama-sama," kata Aidil. Ia pun berharap, majelis hakim yang menyidangkan perkara ini nantinya memberikan hukuman yang setimpal terhadap Kiren. Aidil juga berharap sidang ini benar-benar memberikan putusan yang adil bagi korban. Selama persidangan bergulir, Kiren dan temannya Rommel mengaku melakukan penganiayaan terhadap Array saat korban melakukan peliputan di Sari Rejo, Medan Polonia pada 15 Agustus 2016 silam. Kiren beralasan, penganiayaan itu dilakukannya karena alasan emosi. Ia menendang Array di bagian perutnya. Namun, menurut pengakuan korban, Kiren juga memukul bagian rahang kanan Array.

Aniaya Jurnalis, Prada Kiren Hanya Dituntut Enam Bulan Penjara