<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/21/WhatsApp-Image-2024-09-21-at-131600-465731900.jpeg" alt="Staf Khusus Presiden RI Grace Natalie. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Staf Khusus Presiden RI Grace Natalie. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perkembangan teknologi komunikasi yang berbasis digital jika tidak hati-hati menyikapinya bisa berdampak buruk. Bahkan kini bentuk kekerasan sudah masuk ke ranah digital. Kasusnya disebut dengan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Jumlah kasus KBGO mendapat perhatian besar dari Istana. Staf Khusus Presiden RI Grace Natalie mendorong untuk pencegahan atas KBGO. "Daya destruksinya besar sekali karena ada jejak digital yang sangat sulit dihapus, dan bisa menimpa siapa saja. Makin merusak karena sebagian menggunakan artificial intelligence," kata Grace di Jakarta belum lama ini. KBGO pun menjadi dibedah dalam focus group discussion yang berlangsung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu (17/9). Mengutip data LBH APIK Jakarta, Grace mengatakan, sekitar Jakarta ada 250 kasus KBGO yang dilaporkan pada 2023. Jumlah itu diyakini jauh lebih tinggi, karena biasanya korban tak melapor dengan berbagai sebab, termasuk enggan terjerat sebagai pelaku di UU ITE dan UU Pornografi. Dalam diskusi, perwakilan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kompol Jeffrey Bram mengatakan motif KBGO. Kini motif KBGO sudah mulai bergeser dari motif asmara menjadi banyak dilatarbelakangi upaya pemerasan. &ldquo;Pelaku minta uang ke korban. Kalau tidak, video disebar. Termasuk kasus remaja pria yang diajak video call dan diminta memperagakan adegan seksual. Setelah selesai, mereka dimintai uang. Otak pemerasan pria dewasa dengan bantuan perempuan dewasa,&rdquo; ujar Jeffrey . Selain Jeffrey, hadir pula Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan, Kementerian PPA Eni Widiyanti; Tim Hukum dan Kerja sama, Ditjen Aptika, Kominfo, Sariaty Dinar Silalahi; Koordinator Divisi Perubahan Hukum LBH APIK Jakarta Dian Novita; Koordinator Advokasi dan Pelayanan Hukum ECPAT Indonesia Rio Hendra; serta salah seorang penyintas dan orang tuanya. Diskusi itu menghasilkan sejumlah catatan penting. Pertama, mendorong segera pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RPP 4P TPKS). Kedua, edukasi dan sosialisasi terkait literasi digital. Selanjutnya, menyiapkan landasan agar institusi berwenang bisa melakukan penghapusan konten atau akun yang memuat konten KBGO dengan cepat. Terakhir, penambahan anggaran bantuan hukum dan psikologis untuk korban.

Jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) mendapat perhatian besar dari Istana. KBGO bisa menimpa siapa saja dan kapan saja.

Jejak Digital Sangat Sulit Dihapus, Istana Dorong Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/dara-ayu.jpeg" alt="Penyintas KBGO Dara Ayu" width="100%">
<figcaption>Penyintas KBGO Dara Ayu</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Layaknya pedang bermata dua, pesatnya perkembangan dan penyebaran teknologi informasi serta populernya penggunaan media sosial juga menghadirkan bentuk bentuk baru kekerasan. Jenis kekerasan ini disebut kekerasan berbasis gender online (KBGO).  Terdapat beberapa bentuk kekerasan berbasis gender online, seperti pendekatan untuk memperdaya atau cyber grooming, pelecehan online atau cyber harassment, peretasan atau hacking, konten illegal, pelanggaran privasi, ancaman distribusi foto atau video pribadi, pencemaran nama baik dan recruitment online.  Dalam kasus KBGO, perempuan lebih sering dan lebih rentan menjai korban. Berdasarkan laporan Safenet, pada 2021 sebanyak 74 persen KBGO dialami oleh perempuan, sementara 8 persen dialami oleh laki-laki.  Efek dari KBGO juga tidak bisa dianggap sepele. KBGO dapat menyebabkan depresi hingga kecemasan berlebih serta perubahan perilaku sehingga tidak bisa dilihat sebelah mata bagi banyak pihak.  Penyintas KBGO dan founder Gender.Talk, Dara Ayu dalam keterangan resmi yang diterima pada Jumat (10/3) mengungkapkan bahwa banyak perempuan yang bahkan tidak sadar masuk dalam potensi ranah KBGO. Hal itu disebabkan oleh rasa nyaman misalnya ketika memiliki pasangan maka akan bertukar password media sosial atau smatphone kepada orang lain.  “Banyak sekali, kita tidak sadar foto yang dikirim dapat menjadi boomerang,” kata Dara dalam kegiatan Obral Obrol Literasi Digital yang digagas Kemenkominfo.   Media sosial dan aplikasi kencan adalah dua aplikasi yang kerap membuat perempuan terkena KBGO. “Diawali dengan meminta PaP (Post a Picture) dengan persetujuan kedua belah pihak secara sukarela. Lalu ketika si perempuan memutuskan untuk mengakhiri hubungan, maka PaP tersebut dapat dijadikan ancaman. Beberapa korban bahkan berujung melakukan kekerasan terhadap diri sendiri ketika sudah merasa depresi,” jelasnya.  "Saran aku kalau berkirim foto atau video harus memperhatikan beberpa hal agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti mengirimkannya ke media lain dan ke orang lain dengan tujuan ancaman,"sambungnya.  Sementara itu, Dewan Pengarah Siberkreasi Diena Haryana menambahkan bahwa perempuan harus bisa bersikap terhadap perempuan lain yang menjadi korban dengan mendampinginya melewati masa-masa sulit tersebut.  “Ketika perempuan mengalami kekerasan tersebut ada rasa marah, takut, kecewa, luka batin yang dalam. Jadi kita sebagai perempuan perlu membersamainya selama proses yang dia pilih baik perawatan konseling atau bantuan hukum,” jelas Diena.

Penyintas KBGO Sebut Keselamatan Perempuan Rentan di Media Sosial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/kekerasan-pada-perempuan-ANTARA.jpg" alt="Ilustrasi kasus kekerasan dalam keluarga" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kasus kekerasan dalam keluarga</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Pengarah Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi Diena Haryana mengatakan perempuan perlu memiliki resiliensi digital agar dapat terhindar dari Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di ruang siber, dikutip dari ANTARA.  "Digital resilience (resiliensi digital) artinya kita bisa tangguh menghadapi segala kemungkinan di ruang digital. Kita sebagai perempuan tidak mudah terkecoh oleh orang-orang yang merayu kita," kata Diena dalam acara diskusi literasi digital yang didukung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bertajuk "Perempuan dan Media Sosial", Kamis (9/3) malam.  Berdasarkan data yang dihimpun oleh Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, pada 2021 terdapat 1.721 kasus KBGO yang dilaporkan dengan perempuan menjadi korban.  Jumlah tersebut naik 83 persen dari kasus di 2020 yang mencapai 940 kasus.  Laporan kasus paling banyak diterima oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), disusul Women Crisis Center, lalu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan Pengadilan Negeri.  Adapun kasus KBGO yang paling banyak terjadi di 2021 ialah intimidasi secara online (cyber harassment), ancaman penyebaran foto atau video pribadi (malicious distribution), dan pemerasan seksual online (sextortion).  Diena berpendapat agar kasus KBGO dapat dicegah dan tidak kembali terjadi, maka perempuan perlu memiliki resiliensi digital.  Caranya dengan menambah edukasi dan meningkatkan kecakapan di ruang digital.  Ia mendorong perempuan-perempuan terutama di Indonesia agar bisa mencari informasi dan mengenal jenis-jenis penipuan dan risiko agar KBGO tidak perlu terjadi kembali.  "Jadi perempuan mesti belajar mengenai isu-isu yang dihadapi perempuan di ruang digital, miliki kecakapan digital. Sehingga kita bisa menolak dan tidak diperdayai," ujar Diena.  Selain cakap menggunakan teknologi dan kecanggihan digital, Diena berharap resiliensi digital juga dapat ditingkatkan perempuan dengan menjaga keamanan digitalnya.  Ia berharap perempuan bisa bijak dalam menjaga data pribadinya dengan tidak membagikan kepada publik di ruang siber hal-hal yang bersifat privasi.  Di samping resiliensi digital, Diena berharap perempuan juga bisa memiliki ketahanan emosi dan kemandirian finansial sehingga dengan ketiganya perempuan bisa berdaya dan tidak terperdaya.  "Ketika kita punya itu semua maka kita tidak akan bisa ditipu daya oleh siapa pun termasuk di ruang digital," kata Diena menutup penjelasannya.

Perempuan Perlu Miliki Resiliensi Digital Agar Terhindar dari KBGO