<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/08/WhatsApp-Image-2025-06-08-at-101143-AM-882179893.jpeg" alt="Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta aparat penegak hukum seperti TNI dan Polri untuk tidak ragu menjatuhkan sanksi tegas kepada anggotanya yang terbukti melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Menurutnya, hukuman yang diberikan tidak cukup sekadar sanksi disiplin, tetapi harus mencakup pidana hingga pemecatan demi memberikan efek jera. &ldquo;Kekerasan oleh aparat berupa pemukulan terhadap warga sipil harus diberi efek jera. Institusi penegak hukum harus memberikan sanksi tegas berupa pemecatan dan sanksi pidana sesuai peraturan hukum yang berlaku,&rdquo; kata Abdullah kepada wartawan, Kamis (25/9). Pernyataan ini muncul setelah maraknya kasus kekerasan yang dilakukan oknum aparat. Salah satunya menimpa Teguh Sukma Akbar, 48, pengemudi ojek online di Pontianak, yang dipukul oleh seorang anggota TNI AL, Letda FA, pada Sabtu (20/9).&nbsp; Teguh mengalami patah hidung dan sesak napas hingga harus dirawat di RS Medika Djaya Pontianak. Insiden berawal ketika pelaku terburu-buru menuju rumah sakit dan tersulut emosi karena korban menyalakan klakson. Cekcok pun berujung pemukulan yang viral di media sosial. Tak hanya itu, kasus serupa juga dialami Faisal, karyawan artis Zaskia Adya Mecca. Saat mengantar anak ke sekolah, Faisal dipukul oleh seorang pengendara vespa pink yang mengaku sebagai &ldquo;anggota&rdquo; di Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Senin (22/9). Aksi pemukulan yang terekam CCTV ini membuat anak Zaskia mengalami trauma setelah menyaksikan langsung kejadian tersebut. Abdullah menilai kasus-kasus tersebut hanyalah potret kecil dari kekerasan aparat yang berulang. Korban kekerasan aparat juga telah menimpa guru, mahasiswa, hingga pelajar.&nbsp; &ldquo;Saat ini driver ojol dan karyawan yang menjadi korban, sebelumnya ada guru, mahasiswa, dan siswa yang menjadi korban kekerasan pemukulan. Nanti siapa lagi korbannya?&rdquo; tegasnya. Legislator Fraksi PKB itu mendesak TNI dan Polri menegakkan hukum dengan transparan, adil, dan tidak diskriminatif. Menurutnya, hanya dengan sanksi tegas institusi dapat menghentikan tradisi kekerasan dan sekaligus menjaga kepercayaan rakyat.&nbsp; &ldquo;Jika yang dilakukan sebaliknya, peristiwa serupa akan berulang dan tentu institusi tersebut akan kehilangan kepercayaan dari rakyat,&rdquo; ucapnya. Abdullah menegaskan, Komisi III DPR akan terus mengawasi jalannya penegakan hukum dalam kasus-kasus kekerasan aparat. Ia menilai pengawasan ini penting sebagai bentuk komitmen DPR dalam melindungi hak warga sipil serta mendukung program reformasi hukum Presiden Prabowo Subianto.&nbsp; &ldquo;Negara harus hadir untuk melindungi warganya dari segala bentuk kekerasan oleh siapa pun pelakunya dengan menegakkan hukum secara profesional dan berintegritas,&rdquo; pungkasnya.

Komisi III DPR meminta sanksi tegas bagi aparat yang melakukan kekerasan terhadap warga sipil, termasuk pemecatan.

Banyak Warga Sipil jadi Korban Kesewenangan Aparat, Komisi III DPR Ultimatum Beri Sanksi Pemecatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/11/dbWlBlIsZo8P5xICK9xusQkzxI6jpflWzsWoaRtn-1-3588337089.jpg" alt="Suasana seminar nasional membedah Rancangan KUHAP yang digelar Fakultas Hukum Universitas Surabaya bersama DPRD Jawa Timur, Rabu (11/6/2025). (Juliana Christy/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Suasana seminar nasional membedah Rancangan KUHAP yang digelar Fakultas Hukum Universitas Surabaya bersama DPRD Jawa Timur, Rabu (11/6/2025). (Juliana Christy/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) akan membawa perubahan besar dalam proses hukum pidana di Indonesia. Salah satu poin penting dalam RKUHAP yang akan berlaku mulai 3 Januari 2026 adalah kewajiban penggunaan CCTV saat pemeriksaan serta pembatasan wewenang penyidik dalam melakukan penangkapan dan penahanan. Hal itu disampaikan Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Dr Freddy Poernomo SH MH dalam seminar nasional bertajuk "Membedah Rancangan KUHAP", yang digelar Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya) bekerja sama dengan DPRD Jatim, Rabu (11/6). &ldquo;Ke depan, penyidik tidak bisa lagi sembarangan menahan orang. Syaratnya akan lebih ketat. Selain itu, proses pemeriksaan juga wajib diawasi lewat kamera pengawas,&rdquo; tegas Freddy. Ia menambahkan, langkah ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk mencegah kekerasan dan penyiksaan dalam proses penegakan hukum. &ldquo;Memang tidak bisa serta merta menghapus kekerasan, tapi kita terus berusaha meminimalisir. Salah satunya dengan pengawasan ketat melalui CCTV,&rdquo; ujarnya. Selain itu, RKUHAP juga mengatur penguatan peran advokat. Freddy menegaskan bahwa dalam skema hukum acara yang baru, advokat wajib mendampingi tidak hanya tersangka, tapi juga saksi dan korban sejak awal pemeriksaan. &ldquo;Ini bagian dari perlindungan hak-hak warga negara. Sistem hukum kita perlu dijaga agar tetap adil dan humanis,&rdquo; lanjut Freddy. Freddy juga menegaskan bahwa keterlibatannya dalam seminar ini bukan atas nama partai politik, melainkan sebagai bagian dari DPRD yang menyuarakan kepentingan daerah dalam pembahasan undang-undang nasional. &ldquo;Hari ini kita hadir bukan dalam kapasitas politik, tapi dalam semangat kolaborasi. Suara dari daerah penting untuk didengar oleh DPR RI dalam penyempurnaan RKUHAP ini,&rdquo; tegasnya. Seminar ini turut menghadirkan berbagai pakar hukum dari kalangan akademisi, kepolisian, dan praktisi hukum. Mereka membedah materi RKUHAP dari berbagai sudut pandang demi menghasilkan hukum acara pidana yang lebih berkeadilan dan akuntabel.

Revisi RKUHAP mulai berlaku 3 Januari 2026, mewajibkan CCTV saat pemeriksaan dan memperkuat peran advokat.

RKUHAP Baru Wajibkan Kamera CCTV Saat Pemeriksaan oleh Penyidik, DPRD Jatim: Untuk Cegah Kekerasan Aparat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Kabid-Humas-Polda-1.jpg" alt="Kabidhumas Polda Jawa Tengah Kombespol M. Iqbal Alqudusy. Humas Polda Jateng/Antara" width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda Jawa Tengah Kombespol M. Iqbal Alqudusy. Humas Polda Jateng/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Jawa Tengah angkat suara terkait temuan Komnas HAM dalam konflik di Wadas, Purworejo. Polisi menghormati temuan Komnas HAM terkait adanya dugaan kekerasan yang dilakukan aparat.  "Kami menghargai apa yang menjadi temuan dan rekomendasi Komnas HAM. Tentunya akan menjadi Bahan anev (analisa dan evaluasi) untuk bekerja lebih baik lagi," kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol M Iqbal Alqudusy kepada wartawan, Jumat (25/2).  Iqbalnmenuturkan, aparat TNI-Polri terus berusaha membangun komunikasi sosial antar masyarakat yang pro dan kontra terhadap pertambangan batu andesit di Wadas. Kegiatan ini untuk mengupayakan kondisi yang kondusif.  "Juga kita melakuakan serangkaian bhakti sosial, psikoedukasi atau psikososial bagi anak-anak dan warga oleh konselor Polda sudah berjalan," jelasnya.  Sebelumnya, Komnas HAM menemukan fakta saat terjadinya bentrok di Wadas pada 8 Februari 2022 lalu. Komnas HAM menemukan adanya polisi berpakaian preman yang diduga melakukan kekerasan kepada warga.  Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam mengatakan, saat konflik terjadi, polisi mengerahkan 250 personel. "50 personel berpakaian sipil atau preman," kata dia di kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (24/2).  Anam menuturkan, akibat kekerasan dari petugas, beberapa warga mengalami luka-luka. Seperti luka di kening, lutut, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Namun, Komnas HAM memastikan para warga yang terluka tidak ada yang dilarikan ke rumah sakit.

Soal Temuan Kekerasan Aparat di Wadas, Polda Jateng Jawab Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/gubernur_jateng.jpg" alt="PICU KONFLIK: Pembangunan Bendungan Bener di Purworejo masih berjalan. Namun proyek tersebut terhenti di Dusun Kalipancer, Desa Guntur, karena pembayaran ganti rugi belum beres. (GUNTUR AGA/JAWA POS RADAR JOJGA)" width="100%">
<figcaption>PICU KONFLIK: Pembangunan Bendungan Bener di Purworejo masih berjalan. Namun proyek tersebut terhenti di Dusun Kalipancer, Desa Guntur, karena pembayaran ganti rugi belum beres. (GUNTUR AGA/JAWA POS RADAR JOJGA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemantauan Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, pascakisruh Selasa (8/2) lalu masih berlangsung. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang telah mengirim tim ke desa tersebut belum sampai pada rekomendasi. Namun, mereka memastikan telah menyampaikan temuan awal kepada semua pihak. Baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun aparat kepolisian.  Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menyampaikan hal itu dalam diskusi yang diselenggarakan Forum Pemred tadi malam (16/2). ”Kami ingin ada langkah-langkah yang cepat dan nyata dari gubernur (Jawa Tengah) dan pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah di Wadas,” terang dia.  Berdasar temuan awal Komnas HAM, aksi kekerasan yang dibantah pemerintah dan polisi itu benar-benar terjadi. Karena itu, Komnas HAM menyampaikan temuan tersebut kepada Polda Jawa Tengah. Pihaknya meminta agar langkah-langkah yang dilakukan berikutnya tidak dibarengi pendekatan keamanan serupa. Sebab, hal itu tidak hanya ditolak warga, tapi juga mengakibatkan beberapa warga trauma. Mereka, kata Beka, takut lantaran banyak aparat kepolisian yang masuk Desa Wadas.  Berdasar informasi terakhir yang diterima Beka, kondisi Desa Wadas kemarin mulai membaik. ”Situasi dan kondisi di Wadas mulai kondusif,” imbuhnya. Dia menekankan, Komnas HAM sudah meminta pemerintah mencari alternatif. ”Karena masih ada warga yang menolak,” jelas dia.  Beka mengungkapkan, pihaknya juga sudah meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan perlindungan kepada warga yang terdampak pembangunan Bendungan Bener. ”Dan menghindari cara-cara penggusuran, pengusiran, serta pendekatan keamanan dalam menyelesaikan konflik,” imbuhnya.  Komnas HAM juga meminta Ganjar segera membentuk tim terpadu. Tim itu harus melibatkan semua pihak. ”Untuk melakukan evaluasi dan merumuskan ulang konsep perencanaan, penyusunan, program tata kelola strategi penyelesaian atas dampak pembangunan Bendungan Bener,” terang dia.  Mukti, warga Desa Wadas, menyampaikan bahwa pihaknya tidak punya maksud lain di samping menjaga desa yang mereka tinggali. ”Kami hanya ingin mempertahankan, melindungi, dan melestarikan,” ujarnya. Dia menyayangkan pemerintah membantah terjadinya tindak kekerasan aparat kepada warga. ”Kami menyayangkan pernyataan Menko polhukam yang bilang tenang saja di sana (Desa Wadas, Red) tidak ada apa-apa,” tambahnya.  Dia mengakui, masyarakat sempat merasa sangat takut setelah aparat kepolisian datang dengan peralatan lengkap. ”Menangkap warga itu menangkap secara awur-awuran,” sesalnya. Bahkan, sampai Ganjar datang ke Desa Wadas, banyak anak yang tidak datang ke sekolah karena takut. Dia meminta pemerintah bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi di Desa Wadas pada 8 Februari lalu itu.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/gubernur_jateng_1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> PICU KONFLIK: Pembangunan Bendungan Bener di Purworejo masih berjalan. Namun proyek tersebut terhenti di Dusun Kalipancer, Desa Guntur, karena pembayaran ganti rugi belum beres. (HENDRI UTOMO/JAWA POS RADAR PURWOREJO)

Komnas HAM: Kekerasan Aparat di Wadas Benar-Benar Terjadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/kapolri-listyo-sigit.jpg" alt="Kapolri Listyo Sigit Prabowo di Sulawesi Tengah (Sulteng). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Listyo Sigit Prabowo di Sulawesi Tengah (Sulteng). (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Surat Telegram Rahasia (STR) dengan nomor ST/2162/X/HUK.2.8./2021. Telegram ini berisi intruksi kepada seluruh anggota Polri untuk mencegah terjadinya aksi kekerasaan oleh aparat.  Telegram tersebut ditandatangani langsung oleh Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono membenarkan telegram ini. "Benar," kata dia saat dikonfirmasi, Selasa (19/10).  Dalam STR tersebut, Kapolri menyoroti terkait masih adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi. Salah satunya kasus Polsek Percut Sei Tuan yang tidak profesional. Kemudian oknum polisi membanting mahasiswa di Tangerang, hingga anggota Satlantas Polresta Deli Serdang menganiaya pengendara sepeda motor.  Berikut 11 poin telegram yang diterbitkan oleh Kapolri:  1. Agar mengambil alih kasus kekerasan berlebihan yang terjadi serta memastikan penangananya dilaksanakan secara prosedural, transparan dan berkeadilan.  2. Melakukan penegakan hukum secara tegas dan keras terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran dalam kasus kekerasan berlebihan terhadap masyarakat.  3. Memerintahkan Kabid Humas untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara terbuka dan jelas tentang penanganan kasus kekerasan berlebihan yang terjadi.  4. Memberikan petunjuk dan arahan kepada anggota pada fungsi operasional khususnya yang berhadapan dengan masyarakat agar pada saat melaksanakan pengamanan atau tindakan kepolisian harus sesuai dengan kode etik profesi Polri dan menjungjung tinggi Hak Asasi Manusia.  5. Memberikan penekanan agar dalam pelaksanaan tindakan upaya paksa harus mendomani SOP tentang urutan tindakan kepolisian sesuai dengan peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.  6. Memberikan penekanan agar dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan dan tindakan kepolisian yang memiliki kerawanan sangat tinggi harus didahului dengan APP, memastikan seluruh anggota yang terlibat dalam kegiatan memahami dan menguasai tindakan secara teknis, taktis dan strategi.  7. Memperkuat pengawasan, pengamanan dan pendampingan oleh fungsional Propam baik secara terbuka maupun tertutup pada saat pelaksanaan pengamanan unjuk rasa atau kegiatan upaya paksa yang memiliki kerawanan atau melibatkan massa.  8. Mengoptimalkan pencegahan dan pembinaan kepada anggota Polri agar dalam pelaksanaan tugasnya tidak melakukan tindakan arogan, sikap tidak simpatik, berkata-kata kasar, penganiayaan, penyiksaan dan tindakan kekerasam yang berlebihan.  9. Memerintahkan fungsi operasional khususnya yang berhadapan langsung dengan masyarakat untuk meningkatkan peran dan kemampuan para first line supervisor dalam melakukan kegiatan pengawasan melekat dan pengendalian kegiatan secara langsung di lapangan.  10. Memerintahkan para Dir, Kapolres, Kasat dan Kapolsek untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian dalam setiap penggunaan kekuatan dan tindakan kepolisian agar sesuai dengan SOP dam ketentuan yang berlaku.  11. Memberikan punishment atau sanksi tegas terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau kode etik maupun pidana khususnya yang berkaitan dengan tindakan kekerasan berlebihan serta terhadap atasan langsung yang tidak melakukan pengawasan dan pengendalian sesuai tanggung jawabnya.

Kapolri Terbitkan TR Pencegahan Kekerasaan Aparat, Ini 11 Poinnya