<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/26/HdpaVa6ZUiG0ICAbQIq2s1bD2yPDMZyxUnZJbQdw-2777532143.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto mengecek fasilitas kesehatan dan medis yang ada di Bali International Hospital, Denpasar, Kamis (26/6). (Biro Pers Setpres)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto mengecek fasilitas kesehatan dan medis yang ada di Bali International Hospital, Denpasar, Kamis (26/6). (Biro Pers Setpres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur dan Bali International Hospital (BIH) di Denpasar, Bali, Rabu (25/6) sore waktu setempat. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan layanan kesehatan nasional yang lebih merata, berkualitas, dan berdaya saing global. Dalam sambutannya, Prabowo menyebut KEK Sanur sebagai terobosan sejarah dalam dunia pelayanan kesehatan Indonesia. Kawasan ini dikembangkan sebagai destinasi health and wellness bertaraf internasional, lengkap dengan rumah sakit, hotel bintang lima, pusat konvensi, kebun tanaman obat, serta sentra UMKM dan area komersial. &ldquo;Dengan inisiatif ini, kita bisa memberi pelayanan kesehatan yang tidak kalah dengan yang terbaik di dunia,&rdquo; ujar Prabowo.&nbsp; Kepala Negara menekankan pentingnya negara hadir dalam menjamin kesehatan seluruh rakyat. Menurut dia, pembangunan infrastruktur kesehatan seperti KEK Sanur adalah bagian dari pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup warga negara. &ldquo;Pendidikan dan kesehatan adalah wahana pemerataan dan peningkatan kesejahteraan. KEK kesehatan ini sangat penting dalam membangun kemandirian bangsa,&rdquo; katanya. Selain itu, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia tidak boleh lagi bergantung pada sistem lama yang tidak efisien. Dia menyerukan pembenahan menyeluruh, mulai dari manajemen pelayanan hingga reformasi pendidikan tenaga medis. &ldquo;Kita harus tambah akademi keperawatan dan pendidikan spesialis, serta tinggalkan sistem manajemen yang boros dan tidak efisien. Rakyat Indonesia menuntut pelayanan yang bertanggung jawab,&rdquo; tuturnya.&nbsp; KEK Sanur diproyeksikan menyerap lebih dari 18 ribu tenaga kerja hingga tahun 2045. Selain itu berpotensi menghemat devisa hingga Rp 86 triliun dan memperoleh devisa Rp 19,6 triliun dari wisata medis. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga meninjau langsung Bali International Hospital. Dia mengapresiasi kecanggihan fasilitas rumah sakit yang dilengkapi 255 tempat tidur, delapan ruang operasi, dan layanan unggulan itu. &ldquo;Indonesia adalah negara besar dan dinamis. Kita harus punya fasilitas terbaik untuk melayani rakyat dan juga menarik pasien dari Asia Tenggara dan kawasan Pasifik,&rdquo; ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto resmikan KEK Sanur dan Bali International Hospital untuk tingkatkan layanan kesehatan nasional yang berkualitas da

Resmikan KEK Sanur dan Bali International Hospital, Prabowo Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan Berkualitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/14/image-17-727499684.png" alt="Ilustrasi facial atau perawatan wajah. (Freepik (@lookstudio),)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi facial atau perawatan wajah. (Freepik (@lookstudio),)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur di Bali akan semakin lengkap dengan kehadiran pusat kecantikan bertaraf internasional milik PT Bluecross Medika International, yang ditandai dengan upacara&nbsp;topping off&nbsp;pada Senin (11/11). Fasilitas tersebut menawarkan beragam layanan perawatan estetika dan bedah plastik untuk memenuhi kebutuhan wisatawan domestik maupun mancanegara yang mencari perawatan kecantikan. Bluecross Medika International (Bluecross International) telah menjalin kerja sama dengan lebih dari 20 klinik ternama yang mengkhususkan diri dalam berbagai bidang estetika, termasuk bedah kosmetik, estetika medis, kontur tubuh, bedah plastik, perawatan kecantikan, transplantasi rambut, dan terapi sel punca anti-aging. Gedung Bluecross International terdiri atas empat lantai, mencakup area seluas 10.000 meter persegi, dan akan dilengkapi dengan layanan rawat jalan, rawat inap, serta ruang operasi yang memenuhi standar rumah sakit internasional. "Melalui fasilitas ini, kami tidak hanya memperkaya perawatan estetika di Bali, tetapi juga memberikan kesempatan bagi wisatawan untuk merayakan kecantikan dan kesejahteraan mereka yang istimewa," kata Direktur PT Bluecross Medika International Rudy Surjanto, dikutip Kamis (14/11). Direktur Utama PT Hotel Indonesia Natour atau InJourney Hospitality Christine Hutabarat menyampaikan bahwa KEK Sanur, yang didirikan dengan visi menjadi pusat wisata kesehatan dan kebugaran kelas dunia, telah mencapai tonggak penting dengan kemitraan strategis bersama Bluecross International. Kolaborasi ini bertujuan mewujudkan ekosistem pariwisata kesehatan yang berkelanjutan dan inklusif, dengan penambahan layanan estetika dan bedah plastik sebagai salah satu fokus utama. "Kami optimistis kolaborasi ini dapat menjadi katalis dalam ekosistem pariwisata kesehatan dan memperkuat daya tarik wisata medis Indonesia yang berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia, khususnya Bali," tuturnya. Menurutnya, kemitraan strategis dengan Bluecross International, yang menghadirkan teknologi mutakhir, obat-obatan berkualitas, dan tenaga ahli terkemuka di bidang estetika dan bedah plastik, akan memberikan pengalaman perawatan yang mengesankan bagi para pengunjung KEK Sanur, sejalan dengan visi KEK Sanur untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat Indonesia dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Kolaborasi ini bertujuan mewujudkan ekosistem pariwisata kesehatan yang berkelanjutan dan inklusif, dengan penambahan layanan estetika.

Tak Perlu Jauh-jauh ke Korea, Sebentar Lagi KEK Sanur Bali Bakal Punya Pusat Kecantikan dan Bedah Plastik Kelas Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/01/KEK-Bali-1462942969.png" alt="Gubernur Bali I Wayan Koster (kiri) saat membicarakan KEK Sanur dan KEK kura-kura" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bali I Wayan Koster (kiri) saat membicarakan KEK Sanur dan KEK kura-kura</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus bertujuan untuk menumbuhkan pusat- pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia, serta mendorong peningkatan perekonomian di daerah. Dalam rangka meningkatkan daya saing Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai destinasi investasi dunia melalui perbaikan iklim investasi di Indonesia, Pemerintah mendorong pengembangan KEK sesuai amanat Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Saat ini terdapat 20 (dua puluh) KEK yang tersebar di seluruh Indonesia, dua diantaranya berlokasi di Kota Denpasar, Provinsi Bali, yaitu KEK Sanur (Kesehatan) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2022 dan KEK Kura- Kura Bali (Pariwisata) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2023. Keberadaan kedua KEK di Bali tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam mendorong Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bali serta membuka lapangan kerja di wilayah sekitar Denpasar, Bali. KEK Kura-Kura Bali ditargetkan akan mampu menarik investasi sebesar Rp104,4 triliun dan membuka lapangan kerja sebesar 99.853 orang baik secara langsung maupun tidak langsung, ketika beroperasi secara penuh dan ultimate pada tahun 2052. Sedangkan KEK Sanur yang bergerak di bidang jasa kesehatan, ditargetkan mampu mengundang investasi mencapai Rp 10,2 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 43.647 orang baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk dapat mewujudkan target investasi dan lapangan kerja tersebut, diperlukan dukungan dan komitmen dari seluruh stakeholder. Untuk mendukung operasionalisasi dan pengembangan KEK di Pulau Bali, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dewan Kawasan KEK Provinsi Bali. Dalam keputusan itu, menetapkan Gubernur Bali sebagai Ketua Dewan Kawasan, Walikota Denpasar sebagai Wakil Ketua Dewan Kawasan, Sekretaris Daerah Provinsi Bali sebagai&nbsp;ex- officio&nbsp;Sekretaris Dewan Kawasan, serta anggota Dewan Kawasan lainnya. Selain itu, juga telah ditetapkan Keputusan Ketua Dewan Nasional KEK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan PT Bali Turtle Island Development (BTID) sebagai Badan Usaha Pembangun dan Badan Usaha Pengelola (BUPP) KEK Kura Kura Bali, yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembangunan dan pengelolaan kawasan, termasuk menghadirkan investasi baru di KEK. &ldquo;Keputusan Presiden (Keppres) Dewan Kawasan sudah ada dan diserahkan kepada Pak Gubernur. Tadi juga sudah disampaikan Penetapan BUPP untuk KEK Kura Kura Bali, sehingga saat ini sudah lengkap semua persyaratan formal yang diperlukan untuk kedua KEK ini, tingal kita bersama Pak Gubernur Bali akan terus mendorong perkembangannya,&rdquo; ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso selaku Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK. Dalam kesempatan tersebut, Sesmenko Susiwijono juga mengingatkan kewajiban Dewan Kawasan untuk turut mendukung KEK, salah satunya melalui pemberian insentif daerah yang harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah. &ldquo;Selain fasilitas Insentif Fiskal dari Pemerintah Pusat, ada juga fasilitas yang diberikan oleh daerah berupa insentif daerah. Ini harus bisa kita dorong bersama-sama, mumpung pertumbuhan kedua sektor ini di Bali lagi tinggi-tingginya,&rdquo; ujar Sesmenko Susiwijono menekankan pentingnya sinergi Dewan Nasional (Pemerintah Pusat) dan Dewan Kawasan (Pemerintah Daerah) dalam mendorong pengembangan kedua KEK di Bali. Terkait pertumbuhan ekonomi khususnya di wilayah Bali, Sesmenko Susiwijono dan Gubernur Bali sepakat bahwa kedua KEK di Bali tersebut harus mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Bali. &ldquo;Dua KEK ini harus bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Bali. Selain sektor Pariwisata yang mendatangkan turis dari negara lain, kita juga punya segmen khusus untuk kelas&nbsp;middle up&nbsp;untuk kedua KEK ini, yang akan kita garap sehingga&nbsp;spending&nbsp;mereka bisa mendorong PDRB Bali ke depan,&rdquo; tambah Sesmenko Susiwijono. Gubernur Bali I Wayan Koster menyatakan bahwa model bisnis di kedua KEK tersebut akan mendatangkan Wisatawan dengan kualitas spending yang berbeda. Menurut Gubernur Koster, hal ini merupakan bagian dari transformasi pariwisata di Bali. &ldquo;Pariwisata tetap menjadi andalan, namun berada pada situasi posisi yang jauh berbeda dibandingkan sebelumnya. Dan dua-duanya ini akan mendorong tranformasi pariwisata Bali, dari&nbsp;mass tourism&nbsp;ke&nbsp;quality tourism,&rdquo; ujarnya Gubernur Koster. Lebih lanjut, Gubernur Koster menambahkan, &ldquo;Dari sisi strategi, kedua KEK ini sangat penting bagi ekonomi Bali. KEK ini akan berkontribusi untuk PDRB Bali, mendorong dampak ekonomi ke sektor terkait, membuka lapangan kerja baru, dan mendatangkan tenaga yang berkelas, serta mampu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.&rdquo; Sesmenko Susiwijono berharap KEK Sanur dan KEK KKB akan menjadi&nbsp;success- story&nbsp;KEK Pariwisata di Indonesia. Harapan tersebut sejalan dengan pertumbuhan&nbsp;sektor pariwisata paska pandemi, di mana sektor ini mencatatkan&nbsp;growth&nbsp;paling tinggi dibandingkan sektor lainnya, dengan pertumbuhan jauh di atas nasional. KEK Kura Kura Bali segera Wujudkan Investasi di 2023 KEK Kura Kura Bali (KEK KKB) yang baru saja ditetapkan pada April 2023 ini memiliki luas lahan 498 Ha dengan pengusul PT Bali Turtle Island Development. Sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, di KEK KKB akan dikembangkan kegiatan pariwisata dengan menghadirkan Kawasan Marina Terintegrasi (Marina Mixed-use &amp; Integrated Resort), Hotel dan Resor bintang 5 dan bintang 6,&nbsp;centre for exellence for education&nbsp;(UID Tsinghua SEA Executive Education Center) dan&nbsp;tech park,&nbsp;serta&nbsp;Mixed use commercial center dan lifestyle wellness center.&nbsp; Dalam lima tahun pertama, usulan KEK Kura-Kura Bali ditargetkan mampu menghadirkan investasi sebesar Rp 12 triliun dan menyerap 2.045 tenaga kerja langsung serta 3.783 tenaga kerja tidak langsung. Rencana pada 2023 adalah terbangunnya beberapa fasilitas seperti Pusat Pendidikan Eksekutif UID Tsinghua SEA dan pembangunan Taman Budaya. Sedangkan di tahun 2024 nanti, rencananya akan dimulai pembangunan fasilitas lainnya seperti Premium Outlet Mall, Intercultural School, dan infrastruktur marina berupa Sea Wall sejauh 4 km. Sebagai usulan KEK dengan rencana kerja pariwisata luxury berkelas internasional, diharapkan usulan KEK Kura-Kura Bali mampu memperoleh pendapatan devisa sebesar Rp477 Triliun di tahun 2052 secara kumulatif. KEK Sanur menjadi Tujuan Medis Kelas Internasional KEK Sanur telah ditetapkan menjadi KEK Kesehatan, dengan luas lahan 41,26 hektar, yang menghadirkan berbagai fasilitas layanan kesehatan internasional. KEK Sanur diharapkan dapat beroperasi optimal dengan memanfaatkan statusnya sebagai KEK, di mana diberikan fasilitas dan kemudahan seperti izin praktik tenaga kesehatan asing, fasilitas fiskal kepabeanan untuk peralatan medis, jenis layanan dan teknologi yang diberikan, penggunaan obat yang telah tersertifikasi, hingga kemudahan layanan imigrasi bagi pasien dan keluarga pasien. Keberadaan KEK Sanur dengan seluruh fasilitas kesehatan berkelas dan berteknologi tinggi tersebut nantinya diharapkan mampu menyerap pasien yang sebelumnya berobat ke luar negeri, dengan total pasien sebanyak 123-240 ribu orang pada tahun 2030. Dengan berkurangnya pasien dari Indonesia yang berobat ke luar negeri, diharapkan terwujud penghematan devisa sebesar total Rp 86 Triliun dan penambahan devisa sebesar Rp 19,6 triliun (2022-2045).

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus bertujuan untuk menumbuhkan pusat- pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.

Pemerintah Dorong Percepatan Pembangunan KEK Sanur dan KEK Kura-Kura

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/publikasi_1675423551_63dcef3f47e46.jpeg" alt="Airlangga Hartarto" width="100%">
<figcaption>Airlangga Hartarto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KEK Sanur, Bali yang didesain menjadi sebagai kawasan ekonomi khusus kesehatan pertama di Indonesia ditargetkan bisa beroperasi penuh pada Januari 2024. Adapun penyelesaian dari masing-masing proyek di dalamnya ditargetkan pada tahun 2023 secara bertahap.  Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pembangunan hotel dan convention center akan selesai sekitar Agustus 2023. Sementara rumah sakit akan selesai dibangun pada akhir tahun 2023.  "Targetnya sendiri hotel dan convention itu di Agustus 2023, lalu rumah sakit selesai di November atau Desember 2023 dan beroperasi di Januari 2024 secara keseluruhan," kata Airlangga dalam kunjungan kerjanya di KEK Sanur Bali, Sabtu (4/2).  Ia menjelaskan, saat ini proses renovasi dan pembangunan masih terus berjalan. Tentunya dengan kehadiran KEK ini diharapkan bakal menambah kelengkapan industri kesehatan di Indonesia.  Terlebih saat ini, kata Ketua Umum Partai Golkar, industri kesehatan yang super spesialis belum banyak tersedia di tanah air.  "Adapun KEK Kesehatan Sanur Bali akan menjadi penunjang pengobatan super spesialis didukung oleh Mayo Clinic. Ada beberapa klinik khusus untuk estetika, kanker, onkologi research dan untuk orang tua diuretik yang disiapkan di sini," jelas Airlangga.  Lebih lanjut ia mengungkapkan, bahwa KEK Sanur ini ke depan akan menambah kelengkapan industri pariwisata di Bali. Sementara dari sisi kesehatannya bisa mendorong pelayanan kesehatan yang first class.  Sehingga, imbuh Airlangga, dengan fasilitas kesehatan yang mumpuni bisa meningkatkan kepercayaan turis untuk datang ke Indonesia yang semakin tinggi.  Lebih jauh ia juga berharap bahwa KEK Sanur bisa direplikasi di tempat lain dan bisa melengkapi fasilitas kesehatan di Indonesia yang cenderung masih terbatas.  "Tentu harapannya ini bisa menjadi satu model yang bisa direplikasi di tempat lain. Kita tahu bahwa jumlah hospital dan center of excellence kita relatif masih terbatas dibandingkan dengan jumlah penduduk," ungkapnya.  Tak hanya sebagai tempat pengobatan, Airlangga menyebut KEK Sanur Bali diharapkan bisa menjadi tempat penelitian di bidang kesehatan. Antara lain onkologi, kemudian spesialis penyakit-penyakit tertentu.  "KEK ini adalah untuk pertama kali kita mempunyai best practice untuk kesehatan dan di situ juga diharapkan riset-riset kerja sama bisa dikembangkan. Sehingga Indonesia bisa memperoleh intelektual property rights yang berkaitan dengan kesehatan," tandasnya.

Pemerintah Targetkan KEK Sanur Bali Beroperasi Penuh pada Januari 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/BAHLIL.jpg" alt="Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat mengunjungi KEK Sanur di Denpasar, Bali." width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat mengunjungi KEK Sanur di Denpasar, Bali.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan masyarakat akan berobat di negeri sendiri bukan luar negeri jika Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur sudah siap beroperasi.  Pernyataan ini disampaikan Bahlil saat mengunjungi KEK Sanur di Denpasar, Bali, di sela kegiatannya menghadiri rangkaian G20.  "KEK Sanur ini memiliki potensi ke depannya sangat bagus. Ini akan menjadi fasilitas kesehatan dengan one stop solution. Masyarakat tidak perlu jauh-jauh lagi berobat ke luar negeri," kata Bahlil dalam keterangannya, ditulis Senin (14/11).  Selain untuk menunjang kebutuhan bidang kesehatan, Bahlil juga mengatakan KEK Sanur akan menambah pemasukan negara khususnya melalui sektor pariwisata.  "Apalagi Bali juga menjadi destinasi wisata yang populer di dunia. Selain bisa menghemat devisa, kawasan ini juga berpotensi bisa menambah pemasukan negara melalui sektor pariwisata,” imbuhnya.  Di dampingi oleh Direktur Utama PT Hotel Indonesia Natour (HIN) Iswandi Said, Bahlil meninjau langsung perkembangan proyek pembangunan fasilitas kesehatan pada kawasan seluas 41,26 hektare.  Pembangunan proyek KEK Sanur ini memiliki nilai investasi sebesar Rp 10,2 triliun dengan rencana penyerapan tenaga kerja sebesar 43.647 orang.  Dalam kunjungannya, Bahlil memberikan apresiasi kepada PT HIN dan mitranya yang telah mendesain KEK Sanur dengan fasilitas kesehatan yang sangat lengkap. Direktur Utama PT HIN Iswandi Said menjelaskan bahwa pada KEK Sanur ini nantinya akan berdiri rumah sakit berkelas internasional yang menyediakan berbagai fasilitas medis, seperti unit vertiliti kesuburan, bedah plastik, dan lain sebagainya.  Selain itu juga, kata Iswandi, akan disediakan fasilitas pendukung lainnya seperti pusat perbelanjaan serta hotel yang saat ini masih dalam proses revitalisasi.  “Jadi di sini merupakan kawasan ekonomi khusus kesehatan. Di sini ada rumah sakit berkelas internasional nanti dari PT Pertamina Bina Media IHC akan bekerja sama dengan Mayo Clinic dalam membangun rumah sakit internasional, termasuk juga pelayanan untuk orang tua," ujar Iswandi.  Selain rumah sakit, Iswandi menambahkan, pihaknya di KEK Sanur akan melakukan revitalisasi atau peremajaan terhadap hotel yang sudah ada.  "Hotel kita di sini terkenal dengan tower sepuluh lantai. Satu-satunya tertinggi di Bali, itu tetap kita pertahankan namun kita revitalisasi. Ini diperkirakan akan selesai di Agustus 2023,” tambahnya.  Seperti diketahui, KEK Sanur dirancang untuk menjadi KEK kesehatan dan pariwisata dengan rencana bisnis fasilitas kesehatan berupa rumah sakit dan klinik, akomodasi hotel dan MICE, etnomedicinal botanic garden, serta pusat komersial yang rencananya akan menggandeng Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)untuk mengisi pusat perbelanjaannya.

Tinjau KEK Sanur, Bahlil: Tidak Perlu Jauh Lagi Berobat ke Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Menko-Perekonomian-Airlangga-Hartanto_MIFTAHULHAYAT-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Usulan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur telah disetujui. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, hal itu seiring dengan upaya transformasi kebijakan pengembangan KEK yang mampu membangun nilai tambah atas penguasaan teknologi dan sumber daya manusia.  ’’Dengan ini, Dewan Nasional KEK menyetujui usulan KEK Sanur dan akan segera memfinalisasi peraturan pemerintah terkait dengan KEK Sanur,” ujar Airlangga di Jakarta kemarin.  Airlangga menjelaskan, untuk menjaga pengelolaan pengembangan KEK agar seiring dengan dinamika ekonomi dan teknologi dunia, pemerintah telah mengembangkan KEK digital.  Selain itu, ada pula KEK maintenance repair and overhaul (MRO), serta melakukan pengembangan KEK pendidikan dan KEK kesehatan.  Dalam pengembangan KEK kesehatan, pemerintah sedang bersiap membangun KEK Sanur yang berlokasi di Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai KEK kesehatan pertama di Indonesia. ’’KEK Sanur juga akan menjadi jawaban atas tantangan saat ini, di mana banyak penduduk Indonesia lebih memilih mendapatkan perawatan medis ke luar negeri karena keterbatasan fasilitas kesehatan di Indonesia,” jelas Airlangga.  Usulan pembangunan KEK Sanur telah mendapat persetujuan dari Dewan Nasional KEK yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada sidang Dewan Nasional KEK Jumat (22/7). Selanjutnya, Dewan Nasional KEK akan merekomendasikan kepada presiden untuk menetapkan KEK tersebut melalui peraturan pemerintah karena telah memenuhi persyaratan keberhasilan pengembangan KEK.  Dengan disetujuinya usulan KEK Sanur, diharapkan akan terjadi penghematan devisa dan peningkatan ekonomi negara. Sekaligus peningkatan fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia melalui transfer knowledge.  Selain itu, pembangunan KEK Sanur diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja dan menghadirkan investasi baru. Pada 2030, diharapkan sekitar 4 persen hingga 8 persen penduduk Indonesia yang sebelumnya berobat ke luar negeri akan beralih ke KEK Sanur, dengan total pasien berada dalam kisaran 123 ribu sampai dengan 240 ribu orang.  Airlangga melanjutkan, hingga 2045, diharapkan total penghematan devisa mencapai Rp 86 triliun. Sedangkan total penambahan devisa pada periode yang sama mencapai Rp 19,6 triliun.  Ketum Partai Golkar itu menekankan, KEK Sanur dirancang untuk menjadi KEK kesehatan dan pariwisata. Adapun rencana bisnisnya meliputi fasilitas kesehatan berupa rumah sakit dan klinik, akomodasi hotel dan MICE, ethnomedicinal botanic garden, serta commercial center. Total lahan yang diusulkan seluas 41,26 ha dengan nilai investasi Rp 10,2 triliun dan target serapan tenaga kerja sebanyak 43.647 orang.

Sanur Jadi Kawasan Ekonomi Khusus Kesehatan Pertama di Indonesia

kek sanur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kek sanur