<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/01/KEK-Bali-1462942969.png" alt="Gubernur Bali I Wayan Koster (kiri) saat membicarakan KEK Sanur dan KEK kura-kura" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bali I Wayan Koster (kiri) saat membicarakan KEK Sanur dan KEK kura-kura</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus bertujuan untuk menumbuhkan pusat- pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia, serta mendorong peningkatan perekonomian di daerah. Dalam rangka meningkatkan daya saing Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai destinasi investasi dunia melalui perbaikan iklim investasi di Indonesia, Pemerintah mendorong pengembangan KEK sesuai amanat Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Saat ini terdapat 20 (dua puluh) KEK yang tersebar di seluruh Indonesia, dua diantaranya berlokasi di Kota Denpasar, Provinsi Bali, yaitu KEK Sanur (Kesehatan) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2022 dan KEK Kura- Kura Bali (Pariwisata) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2023. Keberadaan kedua KEK di Bali tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam mendorong Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bali serta membuka lapangan kerja di wilayah sekitar Denpasar, Bali. KEK Kura-Kura Bali ditargetkan akan mampu menarik investasi sebesar Rp104,4 triliun dan membuka lapangan kerja sebesar 99.853 orang baik secara langsung maupun tidak langsung, ketika beroperasi secara penuh dan ultimate pada tahun 2052. Sedangkan KEK Sanur yang bergerak di bidang jasa kesehatan, ditargetkan mampu mengundang investasi mencapai Rp 10,2 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 43.647 orang baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk dapat mewujudkan target investasi dan lapangan kerja tersebut, diperlukan dukungan dan komitmen dari seluruh stakeholder. Untuk mendukung operasionalisasi dan pengembangan KEK di Pulau Bali, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dewan Kawasan KEK Provinsi Bali. Dalam keputusan itu, menetapkan Gubernur Bali sebagai Ketua Dewan Kawasan, Walikota Denpasar sebagai Wakil Ketua Dewan Kawasan, Sekretaris Daerah Provinsi Bali sebagai&nbsp;ex- officio&nbsp;Sekretaris Dewan Kawasan, serta anggota Dewan Kawasan lainnya. Selain itu, juga telah ditetapkan Keputusan Ketua Dewan Nasional KEK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan PT Bali Turtle Island Development (BTID) sebagai Badan Usaha Pembangun dan Badan Usaha Pengelola (BUPP) KEK Kura Kura Bali, yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembangunan dan pengelolaan kawasan, termasuk menghadirkan investasi baru di KEK. &ldquo;Keputusan Presiden (Keppres) Dewan Kawasan sudah ada dan diserahkan kepada Pak Gubernur. Tadi juga sudah disampaikan Penetapan BUPP untuk KEK Kura Kura Bali, sehingga saat ini sudah lengkap semua persyaratan formal yang diperlukan untuk kedua KEK ini, tingal kita bersama Pak Gubernur Bali akan terus mendorong perkembangannya,&rdquo; ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso selaku Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK. Dalam kesempatan tersebut, Sesmenko Susiwijono juga mengingatkan kewajiban Dewan Kawasan untuk turut mendukung KEK, salah satunya melalui pemberian insentif daerah yang harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah. &ldquo;Selain fasilitas Insentif Fiskal dari Pemerintah Pusat, ada juga fasilitas yang diberikan oleh daerah berupa insentif daerah. Ini harus bisa kita dorong bersama-sama, mumpung pertumbuhan kedua sektor ini di Bali lagi tinggi-tingginya,&rdquo; ujar Sesmenko Susiwijono menekankan pentingnya sinergi Dewan Nasional (Pemerintah Pusat) dan Dewan Kawasan (Pemerintah Daerah) dalam mendorong pengembangan kedua KEK di Bali. Terkait pertumbuhan ekonomi khususnya di wilayah Bali, Sesmenko Susiwijono dan Gubernur Bali sepakat bahwa kedua KEK di Bali tersebut harus mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Bali. &ldquo;Dua KEK ini harus bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Bali. Selain sektor Pariwisata yang mendatangkan turis dari negara lain, kita juga punya segmen khusus untuk kelas&nbsp;middle up&nbsp;untuk kedua KEK ini, yang akan kita garap sehingga&nbsp;spending&nbsp;mereka bisa mendorong PDRB Bali ke depan,&rdquo; tambah Sesmenko Susiwijono. Gubernur Bali I Wayan Koster menyatakan bahwa model bisnis di kedua KEK tersebut akan mendatangkan Wisatawan dengan kualitas spending yang berbeda. Menurut Gubernur Koster, hal ini merupakan bagian dari transformasi pariwisata di Bali. &ldquo;Pariwisata tetap menjadi andalan, namun berada pada situasi posisi yang jauh berbeda dibandingkan sebelumnya. Dan dua-duanya ini akan mendorong tranformasi pariwisata Bali, dari&nbsp;mass tourism&nbsp;ke&nbsp;quality tourism,&rdquo; ujarnya Gubernur Koster. Lebih lanjut, Gubernur Koster menambahkan, &ldquo;Dari sisi strategi, kedua KEK ini sangat penting bagi ekonomi Bali. KEK ini akan berkontribusi untuk PDRB Bali, mendorong dampak ekonomi ke sektor terkait, membuka lapangan kerja baru, dan mendatangkan tenaga yang berkelas, serta mampu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.&rdquo; Sesmenko Susiwijono berharap KEK Sanur dan KEK KKB akan menjadi&nbsp;success- story&nbsp;KEK Pariwisata di Indonesia. Harapan tersebut sejalan dengan pertumbuhan&nbsp;sektor pariwisata paska pandemi, di mana sektor ini mencatatkan&nbsp;growth&nbsp;paling tinggi dibandingkan sektor lainnya, dengan pertumbuhan jauh di atas nasional. KEK Kura Kura Bali segera Wujudkan Investasi di 2023 KEK Kura Kura Bali (KEK KKB) yang baru saja ditetapkan pada April 2023 ini memiliki luas lahan 498 Ha dengan pengusul PT Bali Turtle Island Development. Sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, di KEK KKB akan dikembangkan kegiatan pariwisata dengan menghadirkan Kawasan Marina Terintegrasi (Marina Mixed-use &amp; Integrated Resort), Hotel dan Resor bintang 5 dan bintang 6,&nbsp;centre for exellence for education&nbsp;(UID Tsinghua SEA Executive Education Center) dan&nbsp;tech park,&nbsp;serta&nbsp;Mixed use commercial center dan lifestyle wellness center.&nbsp; Dalam lima tahun pertama, usulan KEK Kura-Kura Bali ditargetkan mampu menghadirkan investasi sebesar Rp 12 triliun dan menyerap 2.045 tenaga kerja langsung serta 3.783 tenaga kerja tidak langsung. Rencana pada 2023 adalah terbangunnya beberapa fasilitas seperti Pusat Pendidikan Eksekutif UID Tsinghua SEA dan pembangunan Taman Budaya. Sedangkan di tahun 2024 nanti, rencananya akan dimulai pembangunan fasilitas lainnya seperti Premium Outlet Mall, Intercultural School, dan infrastruktur marina berupa Sea Wall sejauh 4 km. Sebagai usulan KEK dengan rencana kerja pariwisata luxury berkelas internasional, diharapkan usulan KEK Kura-Kura Bali mampu memperoleh pendapatan devisa sebesar Rp477 Triliun di tahun 2052 secara kumulatif. KEK Sanur menjadi Tujuan Medis Kelas Internasional KEK Sanur telah ditetapkan menjadi KEK Kesehatan, dengan luas lahan 41,26 hektar, yang menghadirkan berbagai fasilitas layanan kesehatan internasional. KEK Sanur diharapkan dapat beroperasi optimal dengan memanfaatkan statusnya sebagai KEK, di mana diberikan fasilitas dan kemudahan seperti izin praktik tenaga kesehatan asing, fasilitas fiskal kepabeanan untuk peralatan medis, jenis layanan dan teknologi yang diberikan, penggunaan obat yang telah tersertifikasi, hingga kemudahan layanan imigrasi bagi pasien dan keluarga pasien. Keberadaan KEK Sanur dengan seluruh fasilitas kesehatan berkelas dan berteknologi tinggi tersebut nantinya diharapkan mampu menyerap pasien yang sebelumnya berobat ke luar negeri, dengan total pasien sebanyak 123-240 ribu orang pada tahun 2030. Dengan berkurangnya pasien dari Indonesia yang berobat ke luar negeri, diharapkan terwujud penghematan devisa sebesar total Rp 86 Triliun dan penambahan devisa sebesar Rp 19,6 triliun (2022-2045).

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus bertujuan untuk menumbuhkan pusat- pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.

Pemerintah Dorong Percepatan Pembangunan KEK Sanur dan KEK Kura-Kura

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/KEK.jpg" alt="Kawasan Ekonomi Khusus di Bali" width="100%">
<figcaption>Kawasan Ekonomi Khusus di Bali</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah menyiapkan dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Bali, yaitu KEK Kura-Kura Bali yang terletak di Pulau Serangan Kota Denpasar. Serta KEK Sanur di Denpasar, Provinsi Bali.  Keduanya dihadirkan untuk menjadi kawasan yang memiliki keunggulan ekonomi dan geostrategis dalam mendukung peningkatan investasi. Diantaranya, untuk mendorong ekonomi Bali agar lebih berkelanjutan dan juga berperan penting dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah serta pemerataan pembangunan secara nasional.  “Tentu kawasan ekonomi ini diharapkan melengkapi kawasan ekonomi kesehatan yang ada di Sanur. Oleh karena itu, Bali salah satu provinsi yang dapat dua KEK, dan dua-duanya menunjang industri pariwisata. Diharapkan dengan adanya dua KEK ini, ekonomi Bali menjadi lebih sustain,” kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat meninjau dua KEK di Bali, Sabtu (4/2).  Airlangga menjelaskan, sebagai wujud implementasi dari UU Cipta Kerja, Pemerintah terus mengupayakan transformasi kebijakan pengembangan KEK dengan menekankan orientasi pada terwujudnya KEK yang mampu membangun nilai tambah atas penguasaan teknologi dan sumber daya manusia.  Terutama guna menjaga pengelolaan pengembangan KEK agar tetap sejalan dengan dinamika ekonomi dan teknologi dunia. Adapun dua KEK di Bali masing-masing masuk dalam kategori KEK Pariwisata, dan KEK Kesehatan.  Lantas, apa saja kawasan ekonomi khusus yang ada di Bali? Berikut informasi lebih lengkapnya.  1. Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Kura-Kura Bali Berlokasi di Pulau Serangan Kota Denpasar, KEK Kura-Kura Bali akan di bangun di atas tanah dengan luas sekitar 498 Ha. KEK ini tercatat belum lama disetujui pembangunannya.  Adapun penyetujuan itu sebagaimana telah ditetapkan dalam Sidang Dewan Nasional KEK. KEK Kura-Kura Bali akan mengembangkan kegiatan pariwisata luxury berkelas internasional yang diantaranya berupa Kawasan Marina Terintegrasi, centre for exellence for education and tech park, serta lifestyle wellness center.  Investasi di KEK Kura-Kura Bali sendiri ditargetkan sebesar Rp 104,4 triliun dan mampu menyerap 99.853 tenaga kerja ketika beroperasi secara ultimate pada 2052. KEK Kura-Kura Bali juga diharapkan mampu menghasilkan devisa secara kumulatif sebesar Rp 477 triliun di tahun 2052 dengan target sebesar Rp 4,6 triliun dalam lima tahun pertama.  2. Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Sanur Bali KEK Sanur Bali pembangunannya ditetapkan pada bulan Juli 2022 lalu. KEK Sanur Bali merupakan KEK Kesehatan pertama di Indonesia yang mengembangkan fasilitas kesehatan dan pariwisata berkelas internasional.  KEK Sanur ditargetkan mampu merealisasikan investasi sebesar Rp 10,2 triliun dan diharapkan mampu menyerap 43.647 orang tenaga kerja.  Selain itu, ke depan diharapkan bisa berperan dalam penghematan devisa sebesar Rp 86 triliun dari WNI yang sebelumnya berobat ke luar negeri. Dan, lebih jauh bisa berperan dalam penambahan devisa sebesar Rp19,6 triliun secara kumulatif pada tahun 2022 hingga 2045.  Sumber foto: Dok. Kementerian BUMN  Kawasan Ekonomi Khusus di Bali

Bali Bakal Punya Dua Kawasan Ekonomi Khusus, Apa Saja?

KEK Kura-kura

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#KEK Kura-kura

Berita Terkini

Pemerintah Dorong Percepatan Pembangunan KEK Sanur dan KEK Kura-Kura

Bali Bakal Punya Dua Kawasan Ekonomi Khusus, Apa Saja?

Download Aplikasi JawaPos.com