<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Menko-Perekonomian-Airlangga-Hartanto_MIFTAHULHAYAT-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Usulan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur telah disetujui. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, hal itu seiring dengan upaya transformasi kebijakan pengembangan KEK yang mampu membangun nilai tambah atas penguasaan teknologi dan sumber daya manusia.  ’’Dengan ini, Dewan Nasional KEK menyetujui usulan KEK Sanur dan akan segera memfinalisasi peraturan pemerintah terkait dengan KEK Sanur,” ujar Airlangga di Jakarta kemarin.  Airlangga menjelaskan, untuk menjaga pengelolaan pengembangan KEK agar seiring dengan dinamika ekonomi dan teknologi dunia, pemerintah telah mengembangkan KEK digital.  Selain itu, ada pula KEK maintenance repair and overhaul (MRO), serta melakukan pengembangan KEK pendidikan dan KEK kesehatan.  Dalam pengembangan KEK kesehatan, pemerintah sedang bersiap membangun KEK Sanur yang berlokasi di Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai KEK kesehatan pertama di Indonesia. ’’KEK Sanur juga akan menjadi jawaban atas tantangan saat ini, di mana banyak penduduk Indonesia lebih memilih mendapatkan perawatan medis ke luar negeri karena keterbatasan fasilitas kesehatan di Indonesia,” jelas Airlangga.  Usulan pembangunan KEK Sanur telah mendapat persetujuan dari Dewan Nasional KEK yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada sidang Dewan Nasional KEK Jumat (22/7). Selanjutnya, Dewan Nasional KEK akan merekomendasikan kepada presiden untuk menetapkan KEK tersebut melalui peraturan pemerintah karena telah memenuhi persyaratan keberhasilan pengembangan KEK.  Dengan disetujuinya usulan KEK Sanur, diharapkan akan terjadi penghematan devisa dan peningkatan ekonomi negara. Sekaligus peningkatan fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia melalui transfer knowledge.  Selain itu, pembangunan KEK Sanur diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja dan menghadirkan investasi baru. Pada 2030, diharapkan sekitar 4 persen hingga 8 persen penduduk Indonesia yang sebelumnya berobat ke luar negeri akan beralih ke KEK Sanur, dengan total pasien berada dalam kisaran 123 ribu sampai dengan 240 ribu orang.  Airlangga melanjutkan, hingga 2045, diharapkan total penghematan devisa mencapai Rp 86 triliun. Sedangkan total penambahan devisa pada periode yang sama mencapai Rp 19,6 triliun.  Ketum Partai Golkar itu menekankan, KEK Sanur dirancang untuk menjadi KEK kesehatan dan pariwisata. Adapun rencana bisnisnya meliputi fasilitas kesehatan berupa rumah sakit dan klinik, akomodasi hotel dan MICE, ethnomedicinal botanic garden, serta commercial center. Total lahan yang diusulkan seluas 41,26 ha dengan nilai investasi Rp 10,2 triliun dan target serapan tenaga kerja sebanyak 43.647 orang.

Sanur Jadi Kawasan Ekonomi Khusus Kesehatan Pertama di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/jokowi-harap-tdk-ada-lagi-impor.jpg" alt="BEROPERASI 2023: Presiden Joko Widodo melihat maket pembangunan Rumah Sakit (RS) Internasional Bali di kawasan wisata Sanur, Denpasar, kemarin (27/12). (SETPRES)" width="100%">
<figcaption>BEROPERASI 2023: Presiden Joko Widodo melihat maket pembangunan Rumah Sakit (RS) Internasional Bali di kawasan wisata Sanur, Denpasar, kemarin (27/12). (SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Setiap tahun ada 2 juta penduduk Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk berobat. Jika diuangkan, nilainya mencapai Rp 97 triliun. Melihat potensi tersebut, Presiden Joko Widodo meminta kualitas kesehatan dalam negeri ditingkatkan. Selain itu, ketergantungan dengan asing harus dikurangi.  Kemarin (27/12) Jokowi melakukan groundbreaking pembangunan Rumah Sakit (RS) Internasional Bali. Rumah sakit itu terletak di kawasan wisata Sanur. ”Saya harapkan nanti menjadi KEK (kawasan ekonomi khusus, Red) kesehatan,” tuturnya.  Dengan begitu, lanjutnya, tidak ada lagi masyarakat yang pergi ke luar negeri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kepala negara pun mengapresiasi menteri BUMN dan jajarannya yang telah menggagas pembangunan RS berskala internasional tersebut. Diharapkan, langkah itu juga akan membawa dampak baik bagi Bali. ”Bali bakal menjadi tempat destinasi wisata kesehatan dan ini akan menaikkan wisata ke Bali,” ujarnya.  Jokowi menyampaikan, rumah sakit itu diharapkan selesai dibangun dan beroperasi pada pertengahan 2023. ”Saya harapkan bukan hanya rumah sakit, tetapi juga obat, bahan baku obat, dan alat kesehatan (alkes) kita tidak mengimpor lagi,” katanya.  Untuk menekan impor bahan baku obat, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa pihaknya bakal memfokuskan BUMN Indofarma untuk pengembangan industri obat-obatan herbal. ”Industri herbal kita punya kekuatan. Memang kita mempunyai alam dan kultur mengenai industri herbal ini,” jelas Erick.  Sementara, BUMN Kimia Farma tetap akan berfokus menyediakan obat-obatan generik. Tujuannya, memberikan akses obat yang terjangkau bagi masyarakat. Produksi obat-obatan ini juga bakal didorong untuk menggunakan bahan baku dalam negeri. ”Empat tahun ke depan kita bisa menekan impor bahan baku obat sampai 75 persen,” ujarnya.  Erick mengungkapkan, saat ini pihaknya telah mengonsolidasikan klaster kesehatan BUMN. Ini merupakan bagian dari pembentukan ekosistem guna memperkuat ketahanan dan kemandirian kesehatan. ”Kalau berdiri sendiri-sendiri, akhirnya tentu kita tidak punya kekuatan yang terpadu untuk menahan gelombang yang terjadi ke depannya,” tuturnya.  Kementerian BUMN telah berhasil menggabungkan Bio Farma sebagai perusahaan induk atau holding company yang membawahkan Kimia Farma, Indofarma, dan sejumlah rumah sakit BUMN di bawah Indonesia Healthcare Corporation (IHC). Secara bisnis, ujar Erick, Bio Farma diharapkan membuka peluang-peluang baru dalam industri kesehatan seperti vaksinasi. ”Yang dicoba sekarang adalah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan vaksin mRNA atau protein rekombinan,” terangnya.  Dia menjelaskan, vaksin produksi Bio Farma mulai diuji klinis pada 13 Desember lalu. Dengan dimulainya tahap uji klinis ini, Erick berharap Indonesia segera memproduksi vaksin secara mandiri. (lyn/c14/ttg)

Jokowi Berharap Obat dan Alkes Tak Impor Lagi

KEK Kesehatan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#KEK Kesehatan

Berita Terkini

Sanur Jadi Kawasan Ekonomi Khusus Kesehatan Pertama di Indonesia

Jokowi Berharap Obat dan Alkes Tak Impor Lagi

Download Aplikasi JawaPos.com