<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/21/menteri-pu-2746612709.jpg" alt="Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Hari Murti Yudhoyono dan Menteri PU Dody Hanggodo di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Batang, Jawa Tengah. (dok. PU)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Hari Murti Yudhoyono dan Menteri PU Dody Hanggodo di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Batang, Jawa Tengah. (dok. PU)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meresmikan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang, di Jawa Tengah, Kamis (20/3). Presiden Prabowo menyampaikan harapannya. agar KEK ini mampu memperkuat industrialisasi dan hilirisasi nasional serta menciptakan hingga 8 juta lapangan kerja baru dalam lima tahun ke depan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengembangan KEK Industropolis Batang ini merupakan transformasi dari Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang yang sebelumnya diatur melalui Perpres Nomor 106 Tahun 2022 tentang Percepatan Investasi Melalui Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Provinsi Jawa Tengah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang adalah wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Kehadiran KEK ini tidak hanya menjadi jawaban atas kebutuhan industri, tetapi juga membawa dampak positif bagi masyarakat melalui peningkatan konektivitas, penyediaan lapangan kerja, dan penguatan daya saing regional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional yang ditetapkan melalui Perpres 109/2020 dan Perpres 106/2022, pengembangan KEK Batang dirancang sebagai kawasan ramah investasi dengan harga kompetitif dan proses perizinan yang lebih mudah. Dengan lahan seluas &plusmn;4.000 hektare yang disiapkan di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, kawasan ini siap menjadi pusat pertumbuhan industri unggulan di Indonesia," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Dody juga menjelaskan, Kementerian Pekerjaan Umum telah mengalokasikan total anggaran sebesar Rp3,85 triliun untuk mendukung pengembangan kawasan ini. "Dukungan kami meliputi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sepanjang 50,2 km dengan anggaran Rp1,82 triliun, akses jetty senilai Rp194,1 miliar, serta pematangan lahan seluas 400 hektare dengan biaya Rp514,3 miliar. Infrastruktur ini memastikan kelancaran dan efisiensi rantai pasok industri, yang menjadi kunci dalam memperkuat daya tarik investasi di kawasan ini," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari sisi pengelolaan sumber daya air, Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana telah menyelesaikan pembangunan drainase utama (long storage) berkapasitas 105.000 m&sup3; untuk mengendalikan banjir di area seluas 450 hektare, serta embung dan reservoir dengan total kapasitas 1.041.802 m&sup3;. Infrastruktur air baku ini, yang dibangun dengan biaya Rp409,7 miliar, mampu menyediakan hingga 285 liter per detik untuk kebutuhan industri dan masyarakat di sekitar kawasan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami juga memastikan bahwa pengelolaan lingkungan menjadi prioritas. Dengan biaya Rp344 miliar, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) berkapasitas 18.000 m&sup3;/hari telah dibangun menggunakan teknologi ramah lingkungan Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) dan dilengkapi jaringan perpipaan sepanjang 18 km. Selain itu, Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) dengan kapasitas 35 ton per hari juga telah selesai dibangun dengan anggaran Rp 21,9 miliar," jelas Menteri Dody.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk mendukung kebutuhan hunian pekerja, Menteri Dody menyebutkan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Perumahan telah membangun 10 tower rumah susun tipe barak berkapasitas 2.620 orang dengan anggaran Rp351,9 miliar. Hunian ini tidak hanya mendukung efisiensi para pekerja tetapi juga memperkuat ekosistem industri di kawasan ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami percaya bahwa infrastruktur adalah urat nadi ekonomi. Dengan dukungan infrastruktur yang andal dan terintegrasi, KEK Industropolis Batang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi regional hingga 8 persen. Kementerian Pekerjaan Umum akan terus berkomitmen mendukung visi besar Indonesia menjadi negara maju melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat," terang Dody.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), juga menyampaikan dukungan penuh pemerintah terhadap pengembangan kawasan ekonomi khusus di berbagai wilayah Indonesia. AHY menegaskan pentingnya kesinambungan pembangunan infrastruktur dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya agar pembangunan yang sudah berjalan tetap terjaga kualitas dan manfaatnya.</div>

KEK ini diharap mampu memperkuat industrialisasi dan hilirisasi nasional serta menciptakan hingga 8 juta lapangan kerja baru dalam 5 tahun.

Menteri PU Alokasikan Rp 3,85 Triliun Dukung Pengembangan KEK Industropolis Batang, Diharap Ciptakan 8 Juta Lapangan Kerja

<div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Hari ini (20/3), Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah. Salah satu agendanya adalah peresmian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang merupakan transformasi dari Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB)," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana dalam keterangan tertulisnya, kamis (20/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Negara direncanakan tiba di Pangkalan Udara Utama TNI Angkatan Darat (AD) Ahmad Yani, Kota Semarang pada siang hari. Dari Semarang, Presiden Prabowo akan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Batang dengan menggunakan heli caracal TNI AU.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di Batang, Presiden Prabowo dijadwalkan untuk meninjau sekaligus meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, KITB ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2022 tentang Percepatan Investasi melalui Pengembangan Industri Terpadu (KITB) Batang. "Perubahan dari KITB menjadi KEK bertujuan untuk mendorong peningkatan investasi yang lebih besar," kata Yusuf.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yusuf mengatakan, pemerintah menargetkan nilai investasi di KEK Industropolis Batang dalam 5 tahun ke depan sebesar Rp 75,8 triliun. Adapun target jumlah tenaga kerja yang diserap sejumlah 58.145 orang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kegiatan usaha yang dilakukan adalah di bidang manufaktur, logistik, dan distribusi," kata dia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain KEK Industropolis Batang, Presiden Prabowo juga akan meresmikan Masjid An-Nahl yang berada di kawasan yang sama. Usai peresmian, Presiden Prabowo direncanakan akan langsung kembali ke Jakarta.&nbsp;</div> </div>

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang merupakan transformasi dari Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).

Ke Jateng Hari ini, Presiden Resmikan KEK Industropolis Batang, PSN Era Jokowi yang Dulunya KITB

KEK Industropolis Batang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#KEK Industropolis Batang

Berita Terkini

Menteri PU Alokasikan Rp 3,85 Triliun Dukung Pengembangan KEK Industropolis Batang, Diharap Ciptakan 8 Juta Lapangan Kerja

Ke Jateng Hari ini, Presiden Resmikan KEK Industropolis Batang, PSN Era Jokowi yang Dulunya KITB

Download Aplikasi JawaPos.com