<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/16/Resize_20240215_190538_8239-1629944782.jpg" alt="Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Ketut Sumedana (kanan) melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kejaksaan Negeri Gianyar, Bali, Kamis (15/2)." width="100%">
<figcaption>Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Ketut Sumedana (kanan) melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kejaksaan Negeri Gianyar, Bali, Kamis (15/2).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) menangkap seorang anggota DPRD Kabupaten Muara Enim berinisial KT dan anaknya, RA, dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (18/2). Keduanya diamankan terkait dugaan gratifikasi dalam proyek pengembangan jaringan irigasi Ataran Air Lemutu di Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim. Kepala Kejati Sumsel, Ketut Sumedana, mengatakan operasi senyap tersebut dilakukan oleh tim penyidik di wilayah Muara Enim, Sumatera Selatan. &ldquo;Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melakukan OTT di Muara Enim terhadap dua orang berinisial KT selaku Anggota DPRD Muara Enim dan RA selaku anak dari KT,&rdquo; kata Ketut kepada wartawan, dikutip Kamis (19/2). Ketut menjelaskan, KT dan RA diduga menerima uang sekitar Rp 1,6 miliar dari pihak pengusaha atau rekanan proyek. Uang tersebut berkaitan dengan pencairan uang muka kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Ataran Air Lemutu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muara Enim. &ldquo;Uang tersebut berkaitan dengan pencairan uang muka kegiatan. Akibatnya, proyek tidak berjalan sebagaimana mestinya,&rdquo; ucapnya. Proyek irigasi tersebut diketahui memiliki nilai kontrak sekitar Rp 7 miliar. Dari hasil pemeriksaan terhadap 10 orang saksi, uang Rp 1,6 miliar yang diduga diterima telah digunakan untuk membeli satu unit mobil mewah. Selain mengamankan dua terduga pelaku, penyidik juga melakukan penggeledahan di tiga lokasi berbeda di wilayah Muara Enim. Dua lokasi merupakan rumah milik KT di Perumahan Hunian Sederhana Greencity Blok Q5 dan Q6, Desa Muara Lawai. Satu lokasi lainnya adalah rumah milik saksi berinisial MH di Jalan Pramuka 4 RT 1 RW 7, Kelurahan Pasar II, Kecamatan Muara Enim. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita satu unit mobil Toyota Alphard warna putih bernomor polisi B 2451 KYR, sejumlah dokumen, telepon seluler, serta berbagai surat yang diduga berkaitan dengan perkara. &ldquo;Sejauh ini sudah ada 10 saksi yang diperiksa dan penyidik masih terus melakukan pendalaman serta pengembangan kasus,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Kejati Sumsel tangkap anggota DPRD Muara Enim dan anaknya dalam OTT dugaan gratifikasi proyek irigasi Rp1,6 miliar. 

Kejati Sumsel Tangkap Anggota DPRD Muara Enim dan Anaknya dalam OTT Dugaan Gratifikasi Proyek Irigasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/cegah-politikus-terlibat-korupsi-dengan-praktik-antimahar_m_.jpg" alt="Ilustrasi korupsi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi korupsi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang aparatur sipil negara (ASN) di Kantor Camat Pagar Gunung, pada Kamis (24/7) malam. Operasi senyap itu mengamankan 20 orang kepala desa di wilayah Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat.&nbsp; OTT ini diduga terkait penyalahgunaan dana desa yang disalurkan kepada oknum aparat penegak hukum. Dalam OTT tersebut, Kejaksaan mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 65 juta. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel, Adhryansah, menyampaikan operasi ini berkaitan dengan dugaan dana desa. "Terindikasi dalam lingkaran dana desa yang masuk dalam lingkup keuangan negara. Penindakan ini dilakukan untuk menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar tidak menanggapi permintaan dari oknum yang mengatasnamakan aparat penegak hukum,&rdquo; kata Adhryansah sebagaimana dikutip, Jumat (25/7). Adhryansah menjelaskan, praktik ini terungkap setelah 20 kepala desa diundang dalam forum Apdesi Pagar Gunung guna membahas penggunaan APBDes masing-masing desa. Namun, dalam pertemuan itu, Ketua Forum Apdesi diduga meminta setiap kepala desa menyetor dana desa sebesar Rp 7 juta, yang diduga akan diserahkan kepada aparat penegak hukum. Meski demikian, tidak semua kepala desa menyetujui permintaan tersebut. Karena itu, Kejati Sumsel masih mendalami dugaan penyimpangan tersebut. &ldquo;Kami masih mendalami dugaan kasus ini untuk mencari bukti permulaan yang cukup agar bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan,&rdquo; tegasnya. Sementara, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, menyatakan pihak-pihak yang diamankan masih berstatus saksi. Kejaksaan memiliki waktu 1&times;24 jam untuk menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam operasi senyap ini. "Jika dalam proses ini ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka kasus akan ditingkatkan ke penyidikan," pungkasnya.

Kejati Sumsel tangkap ASN dan 20 kepala desa di Lahat, diduga terkait penyalahgunaan dana desa untuk oknum aparat.

Kejati Sumsel Tangkap ASN dan 20 Kepala Desa di Lahat, Diduga Terkait Dana Desa untuk Oknum Aparat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/11/A353CE6E-BADD-4BB9-8833-78102EB4F3FE-4205451486.jpg" alt="Kejati Sumsel geledah rumah mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin, di Palembang, Kamis (10/7). (M Mahendra Putra/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kejati Sumsel geledah rumah mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin, di Palembang, Kamis (10/7). (M Mahendra Putra/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tim penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) menggeledah rumah mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin di Jalan Merdeka, Kota Palembang, Kamis (10/7). Pengeledahan terkait kasus dugaan korupsi revitalisasi Pasar Cinde. Tim penyidik kejaksaan tiba di kediaman Alex Noerdin sekitar pukul 10.30 WIB dan menyelesaikan proses penggeledahan sekitar pukul 14.38 WIB. Usai penggeledahan, tim terlihat membawa satu koper yang diduga berisi dokumen penting terkait kegiatan proyek tersebut. Kasipenkum Kejati Sumsel Vanny Yulia Eka Sari mengatakan, hasil penggeledahan di rumah tersangka tersebut, dilakukan penyitaan terhadap beberapa data, dokumen serta surat yang dianggap perlu. Yakni berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi atas mangkraknya proyek revitalisasi Pasar Cinde. &rdquo;Kegiatan penggeledahan di lokasi tersebut berjalan dengan aman, tertib dan kondusif,&rdquo; kata Vanny Yulia Eka Sari seperti dilansir dari Antara. Sebelumnya, penyidik Kejati Sumsel juga telah menggeledah tiga rumah milik para tersangka lain, yakni Rainmar Yosandi, Edi Hermanto, dan Harnojoyo, pada Rabu (9/7). Dalam perkara tersebut, Kejati Sumsel telah menetapkan lima orang sebagai tersangka, yaitu Rainmar Yosandi (Kepala Cabang PT Magna Beatum), Alex Noerdin (mantan Gubernur Sumatera Selatan), Edi Hermanto (Ketua Panitia Pengadaan Badan Usaha Mitra Kerja Sama Bangun Guna Serah), Aldrin Tando (Direktur PT Magna Beatum) dan Harnojoyo (mantan Wali Kota Palembang). Penyidikan kasus tersebut saat ini terus dilakukan untuk mendalami keterlibatan para pihak serta kerugian negara dalam proyek yang hingga kini masih mangkrak.

Kejati Sumsel geledah rumah Alex Noerdin di Kota Palembang, Kamis (10/7), terkait kasus dugaan korupsi revitalisasi Pasar Cinde

Jaksa Geledah Rumah Alex Noerdin Terkait Dugaan Korupsi Pasar Cinde

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/03/IMG-20250421-WA0062-2307567519.jpg" alt="Mantan gubernur Sumatera Selatan sekaligus terpidana kasus korupsi Masjid sriwijaya dan PDPDE Alex Nerdin. (M Mahendra Putra/Antara)" width="100%">
<figcaption>Mantan gubernur Sumatera Selatan sekaligus terpidana kasus korupsi Masjid sriwijaya dan PDPDE Alex Nerdin. (M Mahendra Putra/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan empat tersangka kasus revitalisasi Pasar Cinde Palembang. Salah satunya termasuk mantan Gubernur Alex Noerdin, yang telah menjalani proses penyidikan sejak 2023. &rdquo;Tim penyidik telah memeriksa 74 saksi dan mengumpulkan alat bukti yang cukup diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP, maka menetapkan empat orang sebagai tersangka,&rdquo; kata Aspidsus Umaryadi didampingi Kasipenkum Kejati Sumsel Vanny Yulia Eka Sari seperti dilansir dari Antara di Palembang, Rabu (2/7) malam. Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdien ditetapkan sebagai tersangka yang saat ini tercatat masih menjalani hukuman untuk kasus korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dan kasus pembelian gas bumi melalui PT PDPDE. Kemudian, tiga tersangka lain yakni Edi hermanto yang sedang menjalani penahanan pada kasus sebelumnya selaku Ketua Panitia Pengadaan Badan Usaha Mitra Kerja Sama Bangun Guna Serah, Direktur PT Magna Beatum Eldrin Tando, dan Kepala Cabang PT Magna Beatum Rainmar. Keempat tersangka oleh penyidik kejaksaan dikenakan pasal kesatu primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Dugaan subsidaer pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Atau kedua, pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aspidsus Umaryadi menjelaskan, modus operandi yakni bermula adanya rencana pemanfaatan aset milik Pemprov Sumsel untuk pembangunan fasilitas pendukung Asian Games 2018, kemudian disetujui Pasar Cinde berpotensi dilakukan pengembangan dengan mekanisme Bangun Guna Serah (BGS). Dalam pelaksanaan proses pengadaan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dan Mitra Bangun Guna Serah (BGS) tidak memenuhi kualifikasi panitia pengadaan. Kemudian dilakukan penandatanganan kontrak yang mana kontrak tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kontrak tersebut mengakibatkan hilangnya bangunan cagar budaya Pasar Cinde, serta terdapat juga aliran dana dari mitra kerja sama ke pejabat terkait pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Ditemukan fakta dari bukti elektronik (chatting handphone) yaitu adanya usaha untuk menghalang-halangi proses penyidikan yaitu ada yang bersedia pasang badan dengan kompensasi sejumlah uang senilai kurang lebih Rp 17 miliar serta ada upaya mencarikan pemeran pengganti untuk menjadi tersangka. &rdquo;Tidak menutup kemungkinan para tersangka dikenakan pasal penghalangan penyidikan obstruction of justice,&rdquo; kata Aspidsus Umaryadi. Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan akan terus mendalami alat bukti terkait keterlibatan pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Kejaksaan segera melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan sehubungan dengan penyidikan dimaksud. Perkara dugaan korupsi Pasar Cinde ini sudah bergulir sejak 2023 silam, sempat mangkrak di 2024 dan baru dilanjutkan kembali pada 2025. Beberapa saksi sudah diperiksa termasuk, Harnojoyo (mantan Wali Kota Palembang), Basyarudin (mantan Kadis Perkim Sumsel), dan Edison (mantan Kepala BPN Kota Palembang yang saat ini menjabat Bupati Muaraenim). Selain saksi, penyidik Kejati Sumsel juga sudah melakukan penggeledahan dan penyitaan dimulai dari kantor Dinas Perkim Sumsel, kantor Pemkot, kantor Pemprov, kantor Bapenda, BPKAD hingga gedung Arsip dan kantor pemborong guna menetapkan tersangka.

Kejati Sumsel tetapkan empat tersangka kasus revitalisasi Pasar Cinde Palembang. Salah satunya termasuk mantan Gubernur Alex Noerdin

Kejati Sumsel Tetapkan Alex Noerdin Tersangka Korupsi Pasar Cinde

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/10/1000515110-1178727616.jpg" alt="Mobil Ambulance yang mengantarkan HA Ke Kejati Sumsel di Palembang, Senin (10/3). (M Imam Pramana/Antara)" width="100%">
<figcaption>Mobil Ambulance yang mengantarkan HA Ke Kejati Sumsel di Palembang, Senin (10/3). (M Imam Pramana/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan memeriksa Direktur Utama PT SMB yakni HA yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus administrasi lahan seluas 34 hektare di Musi Banyuasin (Muba) pada Kamis (6/3). &rdquo;HA memenuhi panggilan Kejati Sumsel setelah ditetapkan tersangka pada 6 Maret dan tidak memenuhi panggilan,&rdquo; kata Kajari Muba Roy Riyadi seperti dilansir dari Antara, Senin (10/3). Dia menerangkan, HA ditetapkan sebagai tersangka bersama AM dalam kasus dugaan pemalsuan surat tanah seluas 34 ha di Muba. Namun AM sudah ditahan selama 20 hari ke depan sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 6 Maret 2025. Sementara HA juga ditetapkan sebagai tersangka namun tidak memenuhi panggilan tim penyidik. Roy Riyadi menyebutkan, HA merupakan Direktur PT SMB dan AM merupakan mantan pegawai BPN Muba yang berperan mengurus kelengkapan dokumen untuk ganti rugi pengadaan tanah Tol Palembang- Jambi yang melintasi wilayah Muba. &rdquo;Penyidikan yang dilakukan mengenai dugaan tindak pidana korupsi pemalsuan administrasi penggantian uang ganti rugi lahan pembangunan jalan tol Palembang - Jambi yang ditemukan berdasarkan penyelidikan dan penyidikan,&rdquo; tutur Roy Riyadi. Sementara itu HA tiba di Kejati Sumsel dengan menaiki mobil Ambulance sekitar pukul 12.10 WIB dengan mendapatkan pengawalan dari petugas medis dan kejaksaan. Setelah tiba HA langsung dibawa ke ruangan untuk dilakukan pemeriksaan.

Kejati Sumsel memeriksa Direktur Utama PT SMB yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus administrasi lahan seluas 34 hektare di Muba

Kejati Sumsel Periksa Dirut PT SMB Tersangka Kasus Lahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/15/1000475888-3222584240.jpg" alt="Penangkapan DPO kasus pencurian 1,4 ton besi di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. (M Imam Pramana/Antara)" width="100%">
<figcaption>Penangkapan DPO kasus pencurian 1,4 ton besi di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. (M Imam Pramana/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan memburu 20 orang buronan kasus tindak pidana khusus (Pidsus) dan pidana umum (Pidum). Plt Asintel Kejati Sumsel Aka Kurniawan menyebutkan, perburuan tersebut digencarkan setelah Kejati Sumsel dalam waktu dua minggu terakhir berhasil menangkap dua buronan dari dua kasus yang berbeda. Yakni kasus korupsi Covid-19 di OKU Selatan dan kasus pencurian 1,4 ton besi di Muara Enim. Dia menegaskan, tidak ada tempat yang aman bagi para buronan untuk melarikan diri. Pihaknya pasti akan menangkap dan menindak, untuk itu para buronan diminta untuk menyerahkan diri. &rdquo;Kami minta 20 buronan untuk menyerahkan diri karena sudah dua minggu ini dalam bulan Februari 2024 ini, ada dua buronan yang kami tangkap,&rdquo; ujar Aka Kurniawan seperti dilansir dari Antara. Dia menyebutkan, penangkapan buronan kasus pencurian besi itu menjadi bukti bahwa buronan Kejati Sumsel pasti tertangkap dan ditindak. &rdquo;Hari ini terbukti kami berhasil menangkap buronan maling besi di perusahaan di Muara Enim sebanyak 1,4 ton senilai Rp6 juta di Sulawesi Tenggara dan tiba di Palembang akan langsung kami bawa ke Muara Enim,&rdquo; terang Aka Kurniawan. Dia menambahkan, buronan tersebut setelah melarikan diri selama dua tahun ke tempat persembunyian. Penangkapan buronan itu, juga dilakukan koordinasi bersama Tim Tangkap Buronan Kejati Sulteng. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menangani buronan kasus korupsi Covid-19 yang ditangkap di Cibinong pada Selasa (4/2). Adapun buronan tersebut di tangkap setelah melarikan diri selama satu tahun enam bulan.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan memburu 20 orang buronan kasus tindak pidana khusus (Pidsus) dan pidana umum (Pidum)

Kejati Sumsel Buru 20 Buronan Kasus Pidsus dan Pidum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/23/1000444161-2805932461.jpg" alt="Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan mantan Sekda Kota Palembang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. (M Imam Pramana/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan mantan Sekda Kota Palembang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. (M Imam Pramana/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan mantan Sekretaris Daerah Kota Palembang berinisial HRB sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penjualan aset Yayasan. Yakni berupa sebidang tanah dengan luas 3.646 meter persegi. Asisten Pidana Khusus Kejati Sumsel Umaryadi mengatakan, penyidik menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi kasus penjualan aset yayasan tersebut. &rdquo;Salah satu tersangka itu, yakni HRB yang merupakan mantan Sekda Kota Palembang periode 2016. Dua tersangka lainnya, yakni USG yang berperan sebagai penjual aset dan YHR selaku mantan Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Badan Pertanahan Kota Palembang pada 2016,&rdquo; kata Umaryadi seperti dilansir dari Antara. Dia menyebutkan, tiga orang tersangka melakukan modus operandi dengan cara penerbitan sertifikat tidak sesuai prosedur. Yakni dengan memanipulasi data terhadap objek dan membuat surat keterangan identitas palsu. Para tersangka sebelumnya diperiksa sebagai saksi dan tim penyidik telah mengumpulkan alat bukti serta barang bukti. Berdasar bukti permulaan yang cukup, kejati menetapkan mereka sebagai tersangka. &ldquo;Kerugian keuangan negara berdasarkan laporan hasil audit ditaksir senilai Rp 11,7 miliar. Para tersangka kini ditahan di Rutan Pakjo selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan,&rdquo; terang Umaryadi. Dia menambahkan, perbuatan tersangka melanggar primer pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP. Kemudian subsider pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara untuk para saksi yang telah diperiksa dalam kasus tersebut sebanyak 77 orang. Umaryadi menegaskan, tim penyidik akan terus mendalami alat bukti terkait keterlibatan pihak lainnya yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya serta akan melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan dengan penyelidikan tersebut.

Kejati Sumsel tetapkan mantan sekda Kota Palembang sebagai tersangka dugaan korupsi penjualan aset yayasan berupa tanah 3.646 meter persegi

Kejati Tetapkan Mantan Sekda Kota Palembang Tersangka Penjualan Aset

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/28/1000375615-4048822548.jpg" alt="Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melimpahkan barang bukti dan tersangka kasus kereta cepat light rail transit (LRT) Sumsel senilai Rp 22 miliar. (M Imam Pramana/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melimpahkan barang bukti dan tersangka kasus kereta cepat light rail transit (LRT) Sumsel senilai Rp 22 miliar. (M Imam Pramana/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) limpahkan barang bukti dan tersangka kasus kereta cepat light rail transit (LRT) Sumsel senilai Rp 22 miliar. Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumsel Umaryadi menerangkan, barang bukti sebanyak Rp 22.591.320.000 dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Palembang, Sumatera Selatan. Uang barang bukti tersebut dititipkan ke bank dengan rekening yang tidak berbunga untuk tindak lanjut digunakan sebagai barang bukti dalam persidangan. Menurut Umaryadi, kasus itu merupakan masih dalam tahap perencanaan dan belum masuk ke dalam tahap pelaksanaan dan masih akan terus dilakukan pendalaman. &rdquo;Barang bukti sebanyak Rp 22.591.320.000 dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Palembang, Sumatera Selatan. Adapun uang barang bukti tersebut dititipkan ke bank dengan rekening yang tidak berbunga untuk tindak lanjut digunakan sebagai barang bukti dalam persidangan,&rdquo; terang Umaryadi seperti dilansir dari Antara. Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Hutamrin mengatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Kejati Sumsel untuk menangani menjadi jaksa penuntut umum (JPU). Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Sumsel) menetapkan empat tersangka dugaan kasus korupsi kegiatan pekerjaan pembangunan prasarana kereta api ringan atau light rail transit (LRT) Sumsel tahun anggaran 2016-2020 senilai Rp 1,3 triliun. Tersangka tersebut adalah T selalu Kepala Divisi II PT WK, kemudian IJH selaku Kepala Divisi Gedung II PT WK, SAP selaku Kepala Divisi Gedung III PT WK, dan BHW. Lalu terdapat satu tersangka lagi berinisial PB yang merupakan mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan periode Mei 2016-Juli 2017.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) limpahkan barang bukti dan tersangka kasus kereta cepat LRT Sumsel senilai Rp 22 miliar

Kejati Limpahkan Barang Bukti Rp 22 Miliar Kasus LRT Sumsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/07/Resize_20231106_212621_1492-735300802.jpg" alt="Kejaksaan tinggi Sumsel tahan tiga tersangka kasus korupsi pajak di Palembang, Senin (6/11)." width="100%">
<figcaption>Kejaksaan tinggi Sumsel tahan tiga tersangka kasus korupsi pajak di Palembang, Senin (6/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menahan tiga orang tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan wilayah hukum Kejati Sumsel. Asisten Pidana Khusus Kejati Sumsel Abdullah Noer Denny menegaskan, ketiganya resmi dilakukan upaya penahanan usai sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka penerima gratifikasi pajak. &rdquo;Selain diduga penerima gratifikasi terkait pajak, para tersangka juga diduga menyalahgunakan kewenangan dalam jabatan,&rdquo; ujar Abdullah Noer Denny seperti dilansir dari Antara. Dia menambahkan, tidak menutup kemungkinan bakal dilakukan pengembangan perkara. Terutama, penyidikan terkait pemberi gratifikasi dalam hal ini terhadap wajib pajak yang saat ini sedang dilakukan penyidik Pidsus Kejati Sumsel. Pemberian gratifikasi terhadap para tersangka yakni berupa uang, namun untuk nominalnya belum dapat dipublikasikan. &rdquo;Karena masih menunggu hasil audit perhitungan kerugian negara,&rdquo; kata Abdullah Noer Denny. Sebelumnya Kasi Penkum Kejati Sumsel Vanny Yulia Eka Sari menjelaskan, para tersangka merupakan pihak yang diduga bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa tindak pidana korupsi. &rdquo;Ketiganya yakni, RFG, NWP, RFH yang merupakan oknum pegawai pajak pada Kantor Pajak Pratama Palembang tahun 2019, 2020, 2021,&rdquo; tutur Vanny Yulia Eka Sari. Modus perkara menjerat tiga oknum ASN pegawai pajak Kota Palembang, berawal dari adanya laporan disinyalir ketiganya diduga melakukan pemotongan pajak masuk ke kantong pribadi. Hal tersebut diterangkan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel Sarjono Turin saat gelar penetapan tersangka beberapa waktu lalu. Sarjono mencontohkan, seharusnya pajak yang disetorkan untuk negara Rp 1 miliar namun disetorkan para tersangka hanya beberapa ratus juta. Ketiganya disangkakan melakukan tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sementara itu, terhadap dua wajib pajak dari perusahaan juga turut dijadikan tersangka, namun kewenangan penyidikan ada pada PPNS pajak. Akibatnya, para tersangka sebagaimana penetapan beberapa hari lalu disangkakan melanggar primair pasal 2 ayat (1) atau subsider pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 12 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, usai dipanggil dan diperiksa selama beberapa jam oleh penyidik bidang pidana khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel menahan tiga tersangka kasus korupsi pajak, Senin (6/11). Sebelumnya, tiga tersangka korupsi menghadiri panggilan secara patut yang kedua dan diperiksa penyidik sebagai tersangka di lantai 6 gedung Kejati Sumsel. Pukul 19.47 WIB, ketiga tersangka dengan menggunakan rompi keramat turun dari lantai 6 digiring petugas kejati menuju mobil tahanan untuk dilakukan penahanan di Rutan dan Lapas Perempuan Palembang. Kuasa Hukum tersangka Alamsyah Hanafiah mengatakan bahwa kejati tidak membuka atau menutupi alat bukti. Menurut dia, untuk menahan dan menetapkan tersangka minimal dua alat bukti sah sesuai KUHAP dan Undang-Undang MK minimal dua alat bukti yang sah. Penyidik harus terbuka dengan tersangka ataupun dengan kuasa hukum. Kemudian Kejati mengambil kesimpulan bahwa ini merupakan gratifikasi seorang pegawai negeri menerima jadi selama ini menerima keuntungan dari usaha. Akan tetapi gratifikasi pasal lima pemberi dan penerima jangan hanya menahan dan menetapkan tersangka hanya penerima, karena pemberi PT tersebut tidak ditetapkan tersangka. &rdquo;Kita ada upaya hukum nanti tidak saya buka sekarang selama saya diberi mandat klien saya akan melakukan,&rdquo; ucap Alamsyah Hanafiah.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menahan tiga orang tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan

Kejaksaan Tinggi Sumsel Tahan Tiga Tersangka Kasus Korupsi Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kejati-riau-terima-surat-ketarangan-tsk-korupsi-alami-gangguan-jiwa_m_.jpg" alt="Ilustrasi korupsi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi korupsi</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan (Sumsel)&nbsp;menetapkan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumsel HZ menjadi tersangka kasus korupsi dana hibah tahun anggaran 2021. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumsel Vanny Yulia Eka Sari mengatakan, hingga saat ini memang tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka HZ. &rdquo;Iya benar, untuk HZ telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut tim penyidik khusus (pidsus) Kejati Sumsel untuk tersangka HZ ini masih dianggap kooperatif,&rdquo; kata Vanny Yulia Eka Sari seperti dilansir dari Antara. Dia mengungkapkan, sesuai dengan pasal 21 KUHAP, tersangka tidak dikhawatirkan akan melarikan diri ataupun menghilangkan barang bukti serta melakukan tindakan pidana lain. &rdquo;Dari pagi sudah dilakukan panggilan sebagai saksi, kemudian karena sudah ditemukan bukti yang cukup, dinaikkan statusnya sebagai tersangka. Lalu, untuk pertanyaan yang diajukan ada sekitar belasan,&rdquo; ungkap Vanny Yulia Eka Sari. Sementara itu, Kuasa Hukum HZ, Gede Pasek Suardika menjelaskan, kliennya telah mendapatkan surat sebagai tersangka pada tahap awal. Namun saat ini, kliennya dipanggil Kejati Sumsel menjadi saksi terhadap dua tersangka lain atas kasus tersebut. &rdquo;HZ diperiksa sebagai saksi, tetapi selanjutnya akan dipanggil sebagai tersangka menunggu jadwal dari Kejati Sumsel untuk di BAP, sebab penetapan tersangka itu dapat dilakukan kapan pun oleh penyidik,&rdquo; jelas Gede Pasek Suardika. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) juncto pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (primer). Kemudian, pasal 3 juncto pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (subsider).

Kejati Sumsel tetapkan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumsel menjadi tersangka kasus korupsi dana hibah tahun anggaran 2021

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kejati sumsel

Berita Terkini