<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Jubir-Kejati-NTB.jpg" alt="Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan. Dhimas B.P./Antara" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan. Dhimas B.P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menyatakan sudah bisa melakukan penyadapan sesuai hasil keputusan DPR yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.  ”Sesuai apa yang telah disahkan DPR, kami (kejaksaan) sudah bisa melakukan tindakan penyadapan,” kata juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan seperti dilansir dari Antara di Mataram, Senin (20/12).  Menurut dia, penyadapan tidak hanya pada tahap penyidikan, melainkan juga pada tahap penyelidikan, penuntutan, eksekusi, dan pencarian buron. Adanya kewenangan itu, Kejati NTB akan berkoordinasi dengan tim yang bertugas di bagian pemantauan penyadapan di Kejaksaan Agung RI.  ”Jadi penyadapan sementara kami lakukan melalui koordinasi dengan Kejagung. Sebab, di NTB belum ada alat penunjangnya,” ujar Dedi.  Berdasar Undang-Undang Kejaksaan yang baru, jaksa mendapat kewenangan untuk melaksanakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial kejaksaan. Selain itu, jaksa juga mendapat kewenangan untuk turut serta aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan.  Jaksa dalam aturan yang baru itu, juga turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi. Termasuk melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda serta pidana pengganti serta restitusi. Mediasi penal adalah alternatif penyelesaian sengketa, pembaharuan, sistem peradilan pidana.  ”Itu semua sudah menjadi bagian dari kewenangan jaksa,” ucap Dedi Irawan.

Kejati NTB Bilang Sudah Siap Laksanakan Penyadapan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/IMG_0828-1.jpg" alt="Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan. Dhimas B.P./Antara" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan. Dhimas B.P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menetapkan Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto (DKF) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan penambahan ruang IGD dan ICU RSUD tahun anggaran 2019.  Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan di Mataram mengatakan, Danny pada proyek itu berperan sebagai konsultan pengawas dari CV Indo Mulya Consultant. ”Dalam kasus ini, DKF diduga muluskan kedua proyek bermasalah itu sehingga proyeknya dibayar lunas,” kata Dedi seperti dilansir dari Antara, Kamis (23/9).  Akibat dari perbuatan DKF sebagai konsultan pengawas, kata dia, timbul kerugian negara yang nilainya mencapai Rp 1,75 miliar. Selain DKF, Kejati NTB turut menetapkan empat tersangka lain, yakni mantan Direktur RSUD Lombok Utara SH, pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek HZ, kuasa Direktur PT Batara Guru MF, dan Direktur CV Indo Mulya Consultant.  ”Lebih lanjut, para tersangka akan mulai diperiksa pekan depan,” ujar Dedi.  Proyek penambahan ruang IGD dan ICU oleh PT Batara Guru Group dikerjakan dengan nilai Rp 5,1 miliar. Dugaan korupsinya muncul usai pemerintah memutus kontrak proyeknya di tengah progres pengerjaan.  Selanjutnya, untuk kasus dugaan korupsi pada proyek penambahan ruang operasi dan ICU oleh PT Apro Megatama dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 6,4 miliar, ditetapkan empat tersangka. Mereka adalah mantan Direktur RSUD KLU SH, pejabat pembuat komitmen EB, kuasa Direktur PT Apro Megatama DT, dan Direktur CV Cipta Pandu Utama DD.  ”Mantan Direktur (RSUD) menjadi tersangka dalam dua proyek,” ucap Dedi.  Dalam kasus itu dugaan korupsinya muncul karena pengerjaannya molor hingga menimbulkan denda. Hal itu pun mengakibatkan muncul kerugian negara berdasar hasil audit sebesar Rp 742,75 juta.

Kejati NTB Tetapkan Wabup Lombok Utara Tersangka Korupsi Proyek RSUD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/empat-IRT-ditahan.jpg" alt="DI BALIK JENDELA RUTAN: Empat IRT yang ditahan di Rutan Praya, Lombok Tengah. Dua IRT terpaksa memba balita ke rutan karena masih menyusui. (APRIADI FOR LOMBOK POST)" width="100%">
<figcaption>DI BALIK JENDELA RUTAN: Empat IRT yang ditahan di Rutan Praya, Lombok Tengah. Dua IRT terpaksa memba balita ke rutan karena masih menyusui. (APRIADI FOR LOMBOK POST)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) membantah terkait penahanan empat ibu rumah tangga (IRT) bersama anak-anaknya dalam kasus pelemparan batu ke pabrik rokok di Lombok Tengah. Kejati NTB mengakui, empat IRT itu sengaja membawa anak-anaknya.  "Bahwa terkait pemberitaan dan foto yang beredar di medsos para Terdakwa ditahan bersama anaknya oleh pihak Kejaksaan adalah tidak benar, melainkan keluarga para Terdakwa dengan sengaja membawa anak para Terdakwa di Polsek Praya Tengah maupun di Rutan Praya untuk ikut bersama para Terdakwa berdasarkan izin pihak Rutan," kata Kasipenkum Kejati NTB, Dedi Irawan dalam keterangannya, Selasa (23/2).  Dedi lantas menjelaskan, alasan penahanan terhadap empaat IRT tersebut. Dia menjelaskan, kasus pelemparan batu oleh Hultiah dkk itu dilimpahkan tahap dua ke Kejati NTT pada Selasa 16 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA di kantor Kejaksaan Negeri Lombok Tengah. Mereka disangka melanggar Pasal 170 ayat 1 KUHP.  Menurut Dedi, dalam pelimpahan tahap dua itu para tersangka dinilai berbelit-belit dalam menyampaikan keterangan kepada jaksa penuntut umum (JPU). Keempat tersangka dipandang tidak kooperatif, karena salah satu tersangka saat pemeriksaan mendobrak meja JPU.  "Para Tersangka berbelit belit dalam memberikan keterangan dan tidak kooperatif karena salah satu Tersangka mendobrak meja dengan melontarkan kata-kata ancaman pada jaksa dan pada saat itu disarankan agar tetap bersabar. Para Tersangka tersebut sempat diberikan kesempatan untuk berdamai melalui upaya Restoratif Justice, namun ke empat tersangka tetap menolak," beber Dedi.  Bahkan pada saat dihadapkan oleh penyidik, para tersangka tidak ada didampingi oleh pihak keluarga maupun penasehat hukum. Dia menegaskan, saat pemeriksaan mereka tidak pernah membawa anak-anak di ruangan penerimaan tahap dua Kejaksaan Negeri Lombok Tengah.  "Jaksa yang menerima para tersangka dari penyidik tidak pernah mendapatkan informasi mempunyai anak balita yang masih menyusui," beber Dedi.  Dedi menegaskan, karena Pasal 170 KUHP yang disangkakan pada para Tersangka merupakan Pasal yang bisa dilakukan penahanan, maka para tersangka telah diberikan hak-haknya oleh JPU agar menghubungi pihak keluarganya untuk mengajukan Permohonan untuk tidak dilakukan penahanan. Tetapi sampai dengan berakhirnya jam kerja pukul 16.00 WITA, pihak keluarga para Tersangka tidak juga datang ke kantor Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, serta telah diberikan pula hak untuk dilakukan perdamaian namun ditolak serta berbelit belit selama pemeriksaan tahap dua.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/23/02/2021/lempar-atap-pabrik-polri-sebut-tak-pernah-tahan-4-irt-dan-2-bayinya/">Lempar Atap Pabrik, Polri Sebut Tak Pernah Tahan 4 IRT dan 2 Bayinya</a>  "Sehingga JPU harus segera mengambil sikap dan oleh karena Pasal yang disangkakan memenuhi syarat subyektif dan obyektif berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka para Tersangka ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum di Polsek Praya Tengah," tegas Dedi.  Oleh karena itu, Dedi menegaskan hal itu yang mendasari Kejati NTB melakukan penahanan kepada para tersangka. Meski demikian, Kejati NTB tetap membuka ruang kepada para tersangka untuk melakukan penangguhan penahanan.  "Bahwa persoalan kenapa ditahan kami sudah jelaskan dengan pertimbangan diatas dan terhadap para terdakwa sebagaimana KUHAP masih mempunyai hak untuk dilakukan penangguhan penahanan pada tahap selanjutnya yaitu tahap persidangan, dengan mengajukan permohonan penangguhan penahanan pada Hakim. Karena pada saat ini status penahanan hakim dan hakimlah yang berwenang menentukan apakah bisa ditangguhkan atau tidak," ucap Dedi menandaskan.  Sebelumnya, 4 IRT dikabarkan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Praya, Lombok Tengah. Mereka dituduh merusak gudang pabrik tembakau di Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang. Ironisnya, dua balita masing-masing berusia 1 tahun dan 1,5 tahun terpaksa ikut menginap bersama ibu mereka di dalam tahanan.  Empat IRT itu adalah Nurul Hidayah, Martini, Fatimah, dan Hultiah. Semuanya warga Dusun Eat Nyiur, Desa Wajageseng. Informasi yang dihimpun Jawa Pos dan Lombok Post, empat IRT tersebut dilaporkan pimpinan UD Mawar Putra Muh. Suwardi. Mereka diduga melempari atap pabrik dengan batu. Aksi pelemparan itu adalah bentuk protes kepada pemilik pabrik. Sebab, aktivitas di pabrik itu disebut menghasilkan bau yang mengganggu warga.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=eCybmPrxDAw

Gebrak Meja dan Mengancam jadi Alasan Jaksa Tahan 4 IRT di Lombok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/IPI-ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di bawah Gubernur Zulkiflimansyah banyak kehilangan pendapatan daerah dari sektor pajak. Hal ini diketahui lembaga antirasuah saat mendampingi Pemerintah Provinsi NTB dan Kejaksaan Tinggi NTB dalam menangani masalah aset Gili Trawangan.  “KPK melalui Unit Koordinasi Wilayah (Korwil) akan terus mengawal penyelesaian atas aset Gili Trawangan. Sudah satu tahun KPK mendampingi penyelesaian masalah aset tersebut dan saat ini Pemprov NTB telah mengirimkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejati NTB,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ipi Maryati dalam keterangannya, Kamis (3/12).  Ipi menyampaikan, Kejati NTB dalam pelaksanaan tugas sebagai Jaksa Pengacara Negara(JPN) akan melakukan penelahaan dan mengambil langkah-langkah penyelesaian terkait kontrak kerja sama antara Pemprov NTB dengan PT GTI.  Menurut Ipi, peninjauan kembali atas kontrak kerja sama ini, didasari atas upaya KPK untuk mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah. Sebab lokasi sekitar aset tersebut juga terdapat banyak permasalahan.  "Di lokasi aset tersebut saat ini banyak berdiri bangunan komersial. Namun faktanya tidak ada penambahan kontribusi bagi pemda, baik Provinsi NTB maupun Pemkab Lombok Utara. Selama ini Pemprov NTB hanya menerima royalti sebesar Rp 22,5 juta pertahun," ujar Ipi.  Karena permasalahan aset itu, sambung Ipi, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara juga tidak dapat melakukan pungutan pajak daerah.  “Sehingga dalam konteks pencegahan, secara paralel KPK juga mencegah hilangnya potensi penerimaan daerah dengan mendorong Pemprov NTB menggali potensi penerimaan daerah dari kegiatan komersil yang saat ini sudah berjalan di lokasi,” beber Ipi.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/10/11/2020/kpk-segera-datangi-ntb-urus-aset-bermasalah-di-gili-trawangan/">KPK Segera Datangi NTB Urus Aset Bermasalah di Gili Trawangan</a>  Oleh karena itu, juru bicara KPK bidang pencegahan ini mengharapkan, ke depan, masyarakat yang melakukan investasi dan kegiatan usaha di lokasi tersebut agar patuh dengan ketentuan yang dibuat oleh Pemprov NTB.  “Ini untuk kepentingan bersama,” pungkas Ipi.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=-rt95ljRmVE

KPK Sebut NTB Banyak Kehilangan Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/IMG_0828-1.jpg" alt="Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan. Dhimas B.P./Antara" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan. Dhimas B.P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menelusuri aliran uang setoran warga yang menyewa lahan PT Gili Trawangan Indah (GTI) sebagai tempat menjalankan usaha.  ”Ke mana warga menyerahkan uang sewa atas lahan di sana (kawasan kelola PT GTI), itu yang sekarang sedang kita telusuri,” kata Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan seperti dilansir dari Antara di Mataram, Rabu (2/12).  Dia mengatakan, langkah itu dilaksanakan pihak kejaksaan setelah mendengar pemaparan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB. Dalam pemaparannya, BPK menyampaikan ada temuan yang berkaitan dengan sewa lahan di dalam kawasan kelola PT GTI seluas 65 hektare di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara. Karena itu, nominal setoran dan peran yang muncul dalam daftar penerima uang sewa tersebut belum bisa pastikan.  ”Persoalan ini masih terlalu dini untuk disampaikan ke masyarakat. Diharapkan masyarakat tetap memberikan kepercayaan dan dukungan kepada kejaksaan,” ujar Dedi Irawan.  Dia meyakinkan, langkah yang sedang ditempuh kejaksaan merupakan bagian dari upaya mengembalikan hak negara terkait peluang besar dalam meningkatkan sumber pendapatan daerah. Dalam upaya tersebut, Kejati NTB juga sedang berkonsentrasi mengurus keperdataan dari penyelesaian sengketa pengelolaan lahan PT GTI yang telah diamanahkan Pemerintah Provinsi NTB melalui surat kuasa khusus (SKK).  ”Yang jelas, ini masih soal keperdataan. Belum ada yang mengarah ke pidana,” ucap Dedi Irawan.  Persoalan aset di kawasan wisata andalan NTB itu kali pertamanya muncul dari hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kontrak kerja antara Pemprov NTB dengan PT GTI. Berangkat dari temuan tersebut, KPK mendorong Pemprov NTB untuk segera menertibkan aset wisata yang ditaksir bisa mendongkrak nilai pendapatan daerah hingga memperoleh angka triliunan rupiah.  Hal itu pun sesuai hasil peninjauan dan penilaian ulang Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Bali dan Nusa Tenggara pada 2018, yang menaksirkan nilai aset yang tumbuh di kawasan wisata andalan NTB itu mencapai Rp 2,3 triliun.  Sebelum menerima SKK dari Pemprov NTB, Kejati NTB sempat memberikan legal opinion (LO) atau pendapat hukum perihal objek lahan PT GTI. Menurut hasil kajian Kejati NTB, banyak ditemukan masalah yang imbasnya akan merugikan daerah. Bahkan dari seluruh kajian, muncul indikasi yang mengarah pada perbuatan melawan hukum.  Salah satu persoalan yang menjadi kajian hukum Kejati NTB perihal luas lahan kelola yang tidak signifikan dengan royalti per tahun PT GTI, yakni sebesar Rp 22.250.000. Kemudian melihat tumbuhnya ladang bisnis secara masif yang kemudian berkembang cukup pesat di kawasan wisata. Pihak kejaksaan bisa memastikan, seluruh kegiatan usaha yang berada di atas lahan PT GTI itu tidak ada satu pun berstatus legal. Perputaran uang bisnis per tahun di atas lahan HGB milik PT GTI dengan luas 65 hektare itu ditaksir menyentuh angka Rp 24 miliar.  Jaksa juga mengendus PT GTI yang melakukan wanprestasi atau tidak pernah menepati janji untuk menyetorkan royalti ke pemerintah. Seharusnya PT GTI setiap dasawarsa, menyetorkan royalti dengan kenaikan harga persentase sebesar 10 persen.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=HM9YrOUv0Vc

Kejati NTB Telusuri Uang Setoran Sewa Lahan PT GTI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG20201126145047-1.jpg" alt="Petugas kejaksaan mendampingi tersangka kasus dugaan korupsi dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sewa gedung di UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok periode 2017–2019. Dhimas B.P./Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas kejaksaan mendampingi tersangka kasus dugaan korupsi dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sewa gedung di UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok periode 2017–2019. Dhimas B.P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menahan Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok berinisial AF, tersangka kasus dugaan korupsi dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sewa gedung periode 2017–2019.  ”Jadi penahanan ini sesuai dengan aturan KUHAP, yakni mencegah tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatan pidana,” kata Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan seperti dilansir dari Antara di Mataram, Kamis (26/11).  Tersangka AF ditahan usai menjalani pemeriksaan dalam proses tahap dua perkara, yakni pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke jaksa penuntut umum. Selain syarat pelaksanaan tahap dua, hasil tes cepat Covid-19 yang bersangkutan juga telah dinyatakan nonreaktif.  ”Jadi kasus ini sebelumnya sudah P 21 (berkas perkara dinyatakan lengkap). Dengan terlaksananya tahap dua perkara ini, penanganan kasusnya sudah tuntas, tinggal menunggu persidangan,” ujar Dedi Irawan.  Umaiyah, kuasa hukum tersangka yang ditemui disela penahanan tersangka mengatakan, pihaknya akan mengajukan penangguhan penahanan ke kejaksaan. ”Sebelumnya sudah meminta agar klien kami tidak ditahan, tapi ternyata ditahan. Jadi nanti kita ajukan penangguhan penahanan, pertimbangannya masalah kesehatan dan tanggungan keluarga,” kata Umaiyah.  Selain AF, Kejati NTB juga sudah melakukan penahanan terhadap tersangka berinisial IJK, bendahara UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok. Tersangka IJK menjalani penahanan di Rutan Polda NTB sejak Senin (23/11). Kedua tersangka yang berstatus tahanan titipan itu tinggal menunggu proses persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Mataram.  Dalam kasus itu, kedua tersangka diduga telah menikmati dana yang seharusnya disetorkan ke negara. Akibat perbuatannya, muncul kerugian negara mencapai Rp 400 juta. Penyidik menetapkan nominal tersebut sebagai kerugian negara berdasar hasil audit Inspektorat NTB.  Karena itu, AF dan IJK dalam berkasnya ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman pidana pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=5gC0x7SpujM

Kejati NTB Tahan Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Dedi-Irawan-1.jpg" alt="Juru Bicara Kejaksaan Tinggi NTB Dedi Irawan. Dhimas B.P./Antara" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Kejaksaan Tinggi NTB Dedi Irawan. Dhimas B.P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Intelijen Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mulai melakukan telaah terhadap laporan dugaan penyelewengan dalam proses lelang proyek pembangunan jalan bypass Bandara Internasional Lombok (BIL) menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.  ”Sekarang berkas laporannya sudah di intel dan lagi ditelaah. Jadi analisa dulu apa laporannya,” kata Juru Bicara Kejaksaan Tinggi NTB Dedi Irawan seperti dilansir dari Antara di Mataram, Selasa (17/11).  Laporan yang datang dari masyarakat itu diwakilkan Ade Muchlis, pengacara dari Mataram. Dia mengatakan, dalam laporannya disebutkan ada indikasi penyimpangan prosedur lelang dan persaingan usaha yang tidak sehat.  ”Ada proses yang tidak transparan. Kemudian di situ ada perusahaan yang tidak memenuhi syarat tapi menang lelang,” ujar Ade. <ul> 	<li>Baca juga : <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/16/11/2020/kejati-ntb-terima-laporan-penyelewengan-proyek-bypass-bil-mandalika/">Kejati NTB Terima Laporan Penyelewengan Proyek Bypass BIL–Mandalika</a></li> </ul> Dia menjelaskan, proyek kontrak tahun jamak yang dibagi dalam tiga paket pengadaan itu memiliki syarat lelang yang sama. Hampir seluruh syarat yang dicantumkan para perusahaan untuk ikut dalam proses lelang ketiga paket tersebut juga sama.  ”Tapi kenapa perusahaan yang sebelumnya telah dinyatakan gugur pada paket pertama, bisa menang pada paket kedua. Begitu juga nama perusahaan yang dinyatakan gugur pada paket kedua, kenapa bisa menang di paket pertama,” tutur Ade.  Karena itu, pihaknya patut menduga ada gratifikasi atau bentuk pemufakatan jahat dalam proses lelang tersebut.  ”Makanya yang kita laporkan itu adalah pokja (kelompok kerja) dari Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah NTB. Dasar kami sebagai masyarakat melaporkan itu sesuai pasal 41 UU Tipikor,” ucap Ade.  Selain laporan ke Kejaksaan Tinggi NTB, pihaknya juga bersurat ke Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. ”Jadi memang laporan ini juga kami sampaikan ke Irjen Kementerian PUPR, untuk yang ke Kejati NTB itu bentuknya tembusan,” terang Ade.  Proyek kontrak tahun jamak itu salah satu sarana yang disiapkan pemerintah untuk menunjang perhelatan MotoGP di KEK Mandalika pada 2021. Karena itu, pemerintah menargetkan agar proyek strategis nasional tersebut dapat tuntas sebelum gelaran internasional itu berlangsung.  Proyek di bawah kendali Kementerian PUPR itu direncanakan terbentang sepanjang 17,363 kilometer dengan lebar 50 meter. Pengerjaannya, dibagi dalam tiga paket pengadaan dengan pagu anggaran yang nilainya mencapai Rp 892 miliar.  Dari laman resmi lpse.pu.go.id, pengerjaan paket pertama dimenangkan PT Nindya Karya Wilayah 7 dengan nilai kontrak Rp 181.646.907.200 dari pagu anggaran Rp 238.569.600.000. Perusahaan akan mengerjakan sepanjang 3,4 kilometer jalan dengan masa pelaksanaan 365 hari kalender. Penandatanganan kontraknya terlaksana pada 5 Oktober.  Untuk pengerjaan paket kedua dimenangkan PT Adhi Karya dengan nilai kontrak Rp 321.731.972.000 dari pagu anggaran senilai Rp 394.815.218.000. PT Adhi Karya akan mengerjakan paket kedua dengan masa pelaksanaan 365 hari kalender untuk 9,7 kilometer jalan. Kontrak kerjanya ditandatangani pada 20 Oktober.  Sedangkan untuk paket ketiga, proyek dengan pagu anggaran Rp 180.555.657.000 masih dalam masa sanggah. Namun dari hasil evaluasi, muncul PT Yasa Patria Perkasa sebagai nomor urut pertama dengan harga penawaran yang telah terkoreksi menjadi Rp 138.590.663.200.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=L9yH61NGKgI

Intelijen Kejati NTB Telaah Penyelewengan Proyek Bypass BIL–Mandalika

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG20201113131811-1.jpg" alt="Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan. Dhimas B.P./Antara" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan. Dhimas B.P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menerima laporan dugaan penyelewengan dalam proses lelang proyek pembangunan jalan bypass Bandara Internasional Lombok (BIL) menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.  Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan seperti dilansir dari Antara di Mataram membenarkan, adanya laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan dalam proses lelang proyek multiyears contracts (MYC) tersebut.  ”Informasinya memang ada masyarakat yang melapor. Yang ditanya memang soal lelangnya,” kata Dedi pada Senin (16/11). <ul> 	<li>Baca juga : <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01/10/2020/komnas-ham-temukan-dugaan-intimidasi-dan-lahan-mandalika-belum-dibayar/">Komnas HAM Temukan Dugaan Intimidasi dan Lahan Mandalika Belum Dibayar</a></li> </ul> Menurut dia, setiap persoalan yang muncul dalam proses lelang proyek sejatinya masih berkutat pada kesalahan administrasi. ”Memang kebanyakan dalam proses lelang itu masalah administratif. Seperti kesalahan dalam pemenuhan syarat lelang,” ujar Dedi.  Namun, Dedi tidak menepis kemungkinan unsur pidana bisa saja muncul dalam proses lelang proyek. Seperti adanya gratifikasi atau pemufakatan di balik layar antara peserta dengan instansi yang mengeluarkan lelang. Atau ada aliran dana yang muncul, yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. ”Ya itu pidana, tapi memang itu sulit untuk dibuktikan,” ucap Dedi.  Untuk membuktikan adanya pihak-pihak yang telah diuntungkan, lanjut Dedi, butuh alat bukti yang cukup kuat terkait transaksi atau pemberian janji kepada pihak tertentu. ”Kalau seperti itu, baru bisa kita telusuri. Tapi kalau hanya soal administratif saja, bisa selesai sampai di situ,” tutur Dedi.  Oleh karena itu, laporan tersebut, kata Dedi, masih akan dipelajari kejaksaan. Klarifikasi kepada para pihak yang berkaitan dengan proyek tersebut masuk dalam agenda. ”Jadi apakah persoalan administrasi saja atau ada pidananya, masih akan kita pelajari dan analisis dulu,” terang Dedi.  Proyek MYC merupakan salah satu sarana yang disiapkan pemerintah untuk menunjang perhelatan MotoGP di KEK Mandalika pada 2021. Pemerintah menargetkan agar proyek tersebut dapat tuntas sebelum event internasional itu berlangsung. Proyek yang berada di bawah kendali Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tersebut direncanakan terbentang sepanjang 17,363 kilometer dengan lebar 50 meter. Pengerjaannya dibagi dalam tiga paket pengadaan dengan pagu anggaran yang nilainya mencapai Rp 892 miliar.  Dari laman resmi lpse.pu.go.id, pengerjaan paket pertama dimenangkan PT Nindya Karya Wilayah 7 dengan nilai kontrak Rp 181.646.907.200 dari pagu anggaran Rp 238.569.600.000. Perusahaan tersebut akan mengerjakan sepanjang 3,4 kilometer jalan dengan masa pelaksanaan 365 hari kalender. Penandatanganan kontraknya terlaksana pada 5 Oktober.  Untuk pengerjaan paket kedua dimenangkan PT Adhi Karya dengan nilai kontrak Rp 321.731.972.000 dari pagu anggaran senilai Rp 394.815.218.000. Adhi Karya akan mengerjakan paket kedua itu dengan masa pelaksanaan 365 hari kalender untuk 9,7 kilometer jalan. Kontrak kerjanya ditandatangani pada 20 Oktober. Sedangkan paket ketiga, proyek dengan pagu anggaran Rp 180.555.657.000 masih dalam masa sanggah. Namun dari hasil evaluasi, muncul PT Yasa Patria Perkasa sebagai nomor urut pertama dengan harga penawaran yang telah terkoreksi menjadi Rp 138.590.663.200.  Saksikan video menarik berikut ini:   https://www.youtube.com/watch?v=SrSUTMF2P7w

Kejati NTB Terima Laporan Penyelewengan Proyek Bypass BIL–Mandalika

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/IMG_0828-1.jpg" alt="Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan. Dhimas B.P./Antara" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan. Dhimas B.P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menyelidiki dugaan penjualan aset berupa lahan seluas 6,9 hektare milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.  Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan seperti dilansir dari Antara di Mataram membenarkan terkait penyelidikan yang kini masih ditindaklanjuti bidang intelijen Kejati NTB. ”Iya benar, dugaan penjualan aset ini masuk bidang intelijen, masih penyelidikan,” kata Dedi pada Kamis (12/11).  Proses penyelidikan, kata dia, dilaksanakan berdasar hasil pantauan pihak kejaksaan di lapangan. Karena itu, penanganannya masih membutuhkan pendalaman terkait dugaan penjualan aset di Dusun Punikan, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat.  ”Upaya kejaksaan menangani dugaan ini sudah dimulai dengan pengecekan lahan di pesisir kawasan perbukitan bagian utara dari Kabupaten Lombok Barat ini,” ujar Dedi.  Selain itu, lanjut dia, sejumlah pejabat terkait pemeliharaan aset dari Pemkab Lombok Barat hingga aparatur desa turut dimintai klarifikasi oleh jaksa. Dalam dugaannya, aset yang dijual berpetak dengan luasan kavling itu memanfaatkan modus gugatan perdata sengketa lahan. Putusan dari sengketa perdata tersebut kemudian menjadi dasar penjualan. Hal itu sebagai dasar pengajuan perubahan status lahan ke Badan Pertahanan Nasional (BPN).  ”Namun informasi yang diterima kejaksaan, BPN telah menolak perubahan status lahan yang sudah diajukan secara berantai pada 2017 lalu,” papar Dedi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=RMjOZ0R-xPI&ab_channel=jawapostvofficial

Aset Lahan 6,9 Hektare di Lombok Barat Dijual, Kejati NTB Turun Tangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/IPI-ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan segera mendatangi Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkiflimansyah dan Pemerintah Provinsi NTB, terkait aset-aset bermasalah di Gili Trawangan. Kedatangan lembaga antirasuah ke NTB untuk melakukan monitoring dan evaluasi.  "Tim akan melakukan monev (monitoring dan evalusi) bulan ini di NTB," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang pencegahan, Ipi Maryati dalam keterangannya, Selasa (10/11).  Ipi menjelaskan, kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala dilakukan tim Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK di NTB. Tercatat 7.848 bidang tanah atau sekitar 46 persen, dari total 15.355 bidang tanah yang dimiliki pemda masih belum bersertifikat.  Menurut Ipi, dalam proses pendampingan tata kelola pemerintahan daerah tak hanya di NTB, KPK menemukan hampir di setiap daerah terdapat aset bermasalah, seperti aset yang belum disertifikasi, dalam penguasaan pihak ketiga atau dalam proses hukum dengan pihak ketiga.  Selain itu, sambung Ipi, ada juga aset pemekaran yang belum diserahkan, kemudian ada pula yang belum diserahterimakannya prasarana, sarana dan ultilitas (PSU) oleh pengembang kepada pemda, dan lain sebagainya.  Karenanya, KPK mendorong untuk dilakukan penertiban dengan melakukan legalisasi dan penguasaan oleh negara atau daerah. Upaya pemulihan aset-aset tersebut dilakukan untuk menghindari potensi kerugian negara atau daerah.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/27/08/2020/pemprov-jawa-barat-cegah-korupsi-lewat-platform-digital/">Pemprov Jawa Barat Cegah Korupsi Lewat Platform Digital</a>  "Demikian juga terkait pemanfaatan aset, KPK menemukan beberapa kontrak dan kerja sama dalam pemanfaatan aset negara perlu ditinjau ulang terkait optimalisasi kontribusi untuk penerimaan negara," ucap Ipi.  Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setda NTB Ruslan Abdul Gani mengatakan, Surat Kuasa Khusus (SKK) terkait pengelolaan aset di Gili Trawangan, tak kunjung diberikan Pemprov NTB kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Menurutnya, upaya memperjelas aset pemprov yang dikelola PT Gili Trawangan Indah (GTI) baru sebatas pemberian somasi yang dilakukan sebanyak dua kali.  Ruslan menyebut, Pemprov NTB sebenarnya sudah membuat rancangan SKK dan tinggal diajukan ke Kejati NTB. Namun, hal ini masih menunggu draf SKK dari Kejaksaan yang nantinya dikombinasikan dengan draft milik pemprov.  "Kita mau rumuskan seperti apa model SKK. Kalau draft dari kejaksaan sudah ada, nanti tinggal kita bahas lagi," ujar Ruslan.  Sedangkan, Kajati NTB Nanang Sigit Yulianto mengatakan, perjanjian Pemprov dan PT GTI harus ditinjau ulang. Hanya saja, belum bisa memberikan keterangan lebih detail mengenai persoalan perjanjian, karena belum menerima SKK.  "Makanya, kita tunggu dulu SKK resmi dari pemerintah seperti apa," pungkasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/fhlzjNtbID8

KPK Segera Datangi NTB Urus Aset Bermasalah di Gili Trawangan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kejati ntb

Berita Terkini