<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/28/1000422236-748341950.jpg" alt="Mantan Bupati Pesawaran dua periode Dendi Ramadhona. (Dian Hadiyatna/Antara)" width="100%">
<figcaption>Mantan Bupati Pesawaran dua periode Dendi Ramadhona. (Dian Hadiyatna/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Mantan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona ditetapkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Air Minum dan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun Anggaran 2022. &rdquo;Kami telah menetapkan lima orang tersangka terhadap kasus SPAM Pesawaran Tahun Anggaran 2022," kata Asisten Pidana Khusus Kejati Lampung Armen Wijaya seperti dilansir dari Antara di Bandarlampung, Selasa (28/10). Dia mengatakan, tersangka yang telah ditetapkan yakni mantan kepala daerah di Provinsi Lampung dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Pesawaran ZF, kemudian tiga orang lainnya merupakan pihak swasta yang diduga meminjam bendera perusahaan untuk mengerjakan proyek DAK tersebut. &rdquo;Penetapan status tersangka diumumkan usai penyidik ​​Bidang Pidana Khusus Kejati Lampung menemukan alat bukti yang cukup dalam penyelidikan kasus tersebut,&rdquo; ujar Armen Wijaya. Armen menjelaskan, kasus ini bermula pada 2021 saat Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) mengajukan usul DAK Fisik Bidang Air Minum senilai Rp 10 miliar kepada Kementerian PUPR. &rdquo;Dari total itu, Kementerian menyetujui Rp 8,2 miliar untuk pelaksanaan anggaran Tahun 2022. Namun, proyek tersebut justru dilaksanakan Dinas PUPR dengan alasan perubahan struktur organisasi,&rdquo; beber Armen Wijaya. Dia mengatakan, dalam praktiknya, Dinas PUPR membuat perencanaan baru yang berbeda dari rencana awal yang sudah disetujui Kementerian PUPR. Akibat perubahan itu, hasil pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan tujuan program nasional. &rdquo;Sehingga negara dirugikan karena target penyediaan layanan air minum tidak tercapai,&rdquo; ungkap Armen. Dia mengatakan, mantan Bupati Pesawaran dan Kadis PUPR diduga memiliki peran dalam pengaturan dan pelaksanaan proyek SPAM tersebut. &rdquo;Kelima tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta subsider pasal 3 undang-undang yang sama,&rdquo; ucap Armen Wijaya. Untuk kepentingan penyidikan, lanjut dia, seluruh tersangka kini ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Way Hui dan Rutan Polresta Bandar Lampung. &rdquo;Penyidik ​​juga telah menyita sejumlah barang bukti, antara mobil lain, tas, sertifikat tanah, dan dokumen proyek yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut. Kami terus mendalami aliran dana dan berkomitmen menindak tegas setiap inovatif keuangan negara,&rdquo; tandas Armen Wijaya.

Kejati Lampung tetapkan mantan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona tersangka dugaan korupsi proyek DAK Fisik Bidang Air Minum Perluasan SPAM

Kejati Lampung Tetapkan Mantan Bupati Pesawaran Tersangka Kasus SPAM 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/17/masyarakat-lampung-puas-gubernur-arinal-djunaidi-di-puncak-elektabilitas_116595-2307748011.jpg" alt="Mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi." width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung mengungkap perkembangan dalam penanganan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana Participating Interest 10 Persen Pada Wilayah Kerja Offshore South East Sumatera dengan nilai total USD 17.286.000. Melalui akun media resminya, pada Jumat (5/9) Kejati Lampung menyatakan bahwa tim penyidik sudah melakukan serangkaian tindakan penyidikan, termasuk penggeledahan di kediaman milik mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi alias ARD. Rumah yang beralamat di Jalan Sultan Agung Nomor 50, RT 004, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung tersebut digeledah pada Rabu (3/9). Lewat penggeledahan tersebut, Kejati Lampung menyita sejumlah aset milik Arinal. &rdquo;Bahwa dalam pelaksanaan penggeledahan tim penyidik telah melakukan pengamanan aset milik saudara ARD yang diperkirakan total keseluruhan penyitaan bernilai Rp 38.588.545.675,&rdquo; ungkap Kejati Lampung dalam unggahan media sosial resminya.&nbsp; Aset bernilai puluhan miliar itu terdiri atas 7 unit kendaraan roda empat dengan nilai Rp 3,5 miliar, logam mulia seberat 645 gram yang diperkirakan bernilai Rp 1.291.290.000, uang tunai berupa dalam bentuk mata uang asing dan rupiah sebanyak Rp 1.356.131.100, deposito pada beberapa bank senilai Rp 4.400.724.575, serta sertifikat sebanyak 29 SHM yang diperkirakan bernilai Rp 28.040.400.000.&nbsp; &rdquo;Hingga saat ini tim penyidik masih mendalami aliran uang yang diterima oleh Provinsi Lampung sebesar USD 17.286.000 dari Pertamina Hulu Energi (PHE) melalui PT Lampung Energi Berjaya (PT LEB) sebagai anak perusahaan dari BUMD PT &nbsp;Lampung Jasa Utama (PT LJU) Provinsi Lampung,&rdquo; beber Kejati Lampung. Tidak berhenti pada penggeledahan dan penyitaan aset, tim penyidik akan memangil semua pihak terkait dalam proses penyidikan kasus dugaan korupsi korupsi pengelolaan dana Participating Interest 10 Persen Pada Wilayah Kerja Offshore South East Sumatera.&nbsp; &nbsp;

Kejati Lampung melakukan serangkaian tindakan penyidikan, termasuk penggeledahan di kediaman milik mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaii.

Terseret Kasus Dugaan Korupsi, Kejati Lampung Sita Aset Mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Senilai Rp 38,5 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/11/Abul-Rachman-Thaha-105686356.jpg" alt="Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha (kanan)." width="100%">
<figcaption>Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha (kanan).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha menyebut kejaksaan sudah mengambil langkah tepat terkait kasus penghentian ibadah Gereja Kristen Kemah Daud di Bandar Lampung. &rdquo;Jaksa Agung &nbsp;begitu mulia dalam bersikap. Saya harus acungkan jempol,&rdquo; ujar Abdul Rachman Thaha. Dia berterima kasih dan mengapresiasi Langkah-langkah yang telah dilakukan pihak Kejaksaan Tinggi Lampung dan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Yakni dalam proses hukum yang terkait masalah kasus dugaan peristiwa penghentian atau pembubaran ibadah Gereja Kristen Kemah Daud di Bandar Lampung. Abdul Rachman Thaha menyatakan, sudah melakukan rapat koordinasi dalam penanganan kasus yang menimpa Wawan Kurniawan. Mengapa DPD RI turun melakukan advokasi ke Lampung, karena adanya aspirasi melalui Ketua DPD RI. &rdquo;Saya atas nama komite 1 DPD RI dan anggota DPD RI dari dapil Lampung, Ahmad Bastian, Bustami, dan Abdul hakim,&rdquo; terang Abdul Rachman Thaha. Dia menjelaskan, pertemuan koordinasi difasilitasi Pemprov Lampung dihadiri pihak polda, kanwil agama, dan forum keagamaan. Dalam pertemuan tersebut pihaknya beberapa kali meminta kepada polisi untuk dilakukan penangguhan penahanan. &rdquo;Tetapi sampai hari ini pelimpahan belum permohonan itu masih belum juga dikabulkan,&rdquo; ucap Abdul Rachman Thaha. Dia menegaskan, penangguhan itu perlu dilakukan untuk menghindari konflik yang bakal terjadi. Meski begitu, pihaknya selalu mengingatkan umat muslim untuk mengambil langkah-langkah yang bisa membuat konflik antar umat. &rdquo;Untungnya dengan segala upaya yang kami lakukan, umat muslim tidak melakukan hal-hal apa yang kami risaukan. Namun Saya agak kecewa terhadap Polda Lampung karena pada hari ini (11/5), dilakukan pelimpahan berkas,&rdquo; terang Abdul Rachman Thaha. Dia menjelaskan, awalnya pihak polda mentersangkakan Wawan Kurniawan dengan dugaan perbuatan pidana pasal 156a huruf a KUHP dan atau 175 KUHP dan atau 167 KUHP. Namun polda mengubah pasal dengan dugaan perbuatan pidana pasal 335/pasal 167 KUHP perbuatan tidak menyenangkan. Menurut dia, setelah mempelajari dan mengikuti dengan seksama perjalanan proses kejadian sudah jelas. Sudah ada kesepakatan-kesepakatan sebelumnya yang mengarah pada penyelesaian dengan cara-cara yang bijak untuk meredam gejolak. &rdquo;Saya sendiri marah jika ada perbuatan umat muslim menghentikan orang sedang beribadah di tempat ibadah yang resmi. Artinya secara administratif hukum rumah ibadah tersebut sudah memiliki izin,&rdquo; papar Abdul Racman Thaha. &rdquo;Karena ajaran agama saya, Islam melalui Alquran tidak pernah mengajarkan hal tersebut dan tidak dibenarkan,&rdquo; tambah dia. Abdl Rachman Thaha menilai, langkah-langkah yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Lampung dan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung sudah tepat dengan mengembalikan berkas. Sehingga hal itu dapat meredam gejolak sosial. &rdquo;Saya sangat berterima kasih kepada Kejaksaan Agung. &nbsp;Jaksa Agung ST. Burhanuddin begitu bijak dalam mengambil sikap dan keputusan,&rdquo; tutur Abdul Rachman Thaha. Dia menambahkan, pihak Kejaksaan Tinggi Lampung dan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung sudah ada upaya untuk melakukan restorative justice. &rdquo;Kami selaku pengembang amanah rakyat dan tidak terlepas dari suatu fungsi pengawasan pelaksanaan undang-undang, baik Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Kepolisian. Harapan saya, jangan karena sesuatu kita mau berat sebelah dalam proses penegakan hukum. Itu namanya tidak fair,&rdquo; ucap Abdul Rachman Thaha.

Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha menyebut kejaksaan sudah mengambil langkah tepat terkait kasus dugaan penistaan agama di Bandar Lampung

Anggota DPD RI Sebut Langkah Kejaksaan Selesaikan Kasus Dugaan Penistaan Agama di Lampung Sudah Tepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG-20230105-WA00781.jpg" alt="Pejabat Kejati Lampung menjelaskan terkait pemeriksaan oknum jaksa di Bandarlampung, Kamis (5/1). Damiri/Antara" width="100%">
<figcaption>Pejabat Kejati Lampung menjelaskan terkait pemeriksaan oknum jaksa di Bandarlampung, Kamis (5/1). Damiri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung membenarkan bahwa pihaknya tengah melakukan pemeriksaan terhadap oknum jaksa secara internal. Namun, pihak Kejati Lampung belum bisa membeberkan pemeriksaan tersebut terkait siapa saja yang dilakukan pemeriksaan, berapa jumlah orang yang diperiksa, hingga asal kejari mana yang dilakukan pemeriksaan.  Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung I Made Agus Putra menegaskan tidak ada penangkapan yang dilakukan secara operasi tangkap tangan (OTT).  ”Saya sampaikan dan saya tegaskan bahwa kemarin tidak ada yang namanya OTT. Apalagi yang melakukan OTT dari Tim PAM SDO saya tidak tahu,” kata I Made Agus Putra seperti dilansir dari Antara.  Namun, I Made Agus Putra membenarkan sedang melakukan pemeriksaan yang dilakukan secara internal di bidang pengawasan terhadap oknum jaksa yang menyalahgunakan kewenangan. ”Kita panggil, lakukan pemeriksaan internal. Semua masih dalam proses pemeriksaan kami. Banyak yang diperiksa, yang pasti lebih dari satu bisa dua bisa tiga bisa lima,” tutur I Made Agus Putra.  Sebelumnya, beredar bahwa Kejaksaan Agung (Kajagung) dikabarkan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap dua orang pejabat di Kejaksaan Negeri (Kajari) Pringsewu, Lampung. Informasi yang beredar, dua pejabat yang diduga terkena OTT yang dilakukan Tim Pengamanan Sumber Daya Organisasi (PAM SDO) Jamintel Kejagung tersebut, bernama Ade Indrawan, kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pringsewu dan Yogie Verdika, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) kejari setempat.  Dua oknum pejabat tersebut diduga dilakukan OTT terkait dugaan uang pengamanan pemeriksaan pupuk yang melibatkan petinggi di salah satu pemerintah kabupaten (pemkab) setempat. Selain dua oknum pejabat, ada dua anggota kejaksaan juga yang terlibat dalam OTT Tim PAM SDO.

Kejati Lampung Benarkan Ada Pemeriksaan Oknum Jaksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG_20221103_093947-1_1.jpg" alt="Tim Penyidik Kejati Lampung menggeledah Kantor BPPRD Kota Bandarlampung terkait kasus di DLH, Bandarlampung, Kamis (3/11). Dian Hadiyatna/Antara" width="100%">
<figcaption>Tim Penyidik Kejati Lampung menggeledah Kantor BPPRD Kota Bandarlampung terkait kasus di DLH, Bandarlampung, Kamis (3/11). Dian Hadiyatna/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung melakukan penggeledahan Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandarlampung. Penggeledahan itu terkait penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pemungutan retribusi sampah pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat.  Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Lampung Hutamrin memimpin kegiatan tersebut, di Bandarlampung, Kamis (3/11). Dia mengatakan, penggeledahan tersebut dilakukan berdasar masukan dari tim ahli.  ”Kami lakukan penggeledahan di BPPRD berdasar masukan dari tim auditor ataupun tim ahli terkait kasus di DLH Bandarlampung,” kata Hutamrin seperti dilansir dari Antara.  Dia mengungkapkan, dalam penggeledahan tersebut Tim Penyidik Kejati Lampung mengecek dan mencari dokumen yang berkaitan dengan kasus dugaan tipikor pemungutan retribusi sampah di DLH pada 2019-2021.  ”Pengecekan dokumen tersebut guna penguatan pembuktian dalam proses penyidikan kasus di DLH Bandarlampung,” terang Hutamrin.  Menurut dia, dalam proses penggeledahan itu, tim penyidik menyita beberapa dokumen di BPPRD terkait kasus tersebut dan tidak melebar kemana-mana.  ”Alhamdulillah kami temukan beberapa dokumen yang memperkuat. Sudah kuat memperkuat lagi dengan adanya dokumen itu. Namun, tetap akan dipilah kembali mana yang memiliki nilai pembuktian atau tidak,” tutur Hutamrin.  Kepala BPPRD Kota Bandarlampung Yanwardi mengatakan, akan kooperatif dalam penanganan kasus yang sedang ditangani Kejati Lampung. ”Kejati datang kemari atas kejadian yang menyangkut DLH Kota Bandarlampung. Tadi ada beberapa dokumen yang dibutuhkan mereka dan sudah kami siapkan untuk dibawa,” papar Yanwardi.

Kejati Lampung Geledah BPPRD Terkait Kasus Korupsi DLH Bandarlampung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Rapid-Test-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Petugas medis mengambil sampel darah karyawan tenant Mal AEON saat tes cepat (rapid test) COVID-19 di Mal AEON, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (7/8/2020). Pihak Mal AEON melakukan penyemprotan cairan disinfektan dan tes cepat (rapid test) bagi karyawa" width="100%">
<figcaption>Petugas medis mengambil sampel darah karyawan tenant Mal AEON saat tes cepat (rapid test) COVID-19 di Mal AEON, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (7/8/2020). Pihak Mal AEON melakukan penyemprotan cairan disinfektan dan tes cepat (rapid test) bagi karyawa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pihak kejaksaan menyatakan tengah menyelidiki dugaan korupsi dana Covid-19 di Kabupaten Lampung Timur. Hal itu dikatakan Jaksa Agung ST Burhanuddin.  "Kami tengah melakukan penyelidikan dan dalami kasusnya,” kata Jaksa Agung ST Burhanuddin, di Bandarlampung, Kamis (13/8). Mantan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM Datun) tersebut mengatakan, apabila ada niat untuk melakukan tindak pidana, akan ditindak secara hukum.  Menurut dia, Kejaksaan akan terus melakukan pengawalan jika terjadi dugaaan korupsi dana Covid-19. Selain itu, kata dia, Kejaksaan akan terus memberi pendampingan dan arahan dalam penyaluran dana Covid-19.  Ia menegaskan, dalam penyelidikan ini, kejaksaan masih akan mencari dulu beberapa barang bukti, yang mengarah ke kasus korupsi. “Kami masih cari barang bukti. Kalau ada informasi terkait korupsi, akan ditindaklanjuti,” ujarnya.  Pada sisi lain, Kejaksaan juga akan memberi pendampingan dan arahan dalam penyaluran dana Covid-19. “Apabila sudah dilakukan pendampingan. Kemudian ada terjadi kesalahan bersifat administrasi. Kami tak ada masalah,” katanya.  Namun, kata dia, apabila ada dugaan korupsi, maka pasti ditindaklanjuti. Kejaksaan tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi dana Covid-19 di salah satu kabupaten di Lampung.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=s33I5iQoL_M

Diam-diam Kejaksaan Selidiki Dugaan Korupsi Dana Covid-19 di Lampung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/baca-nih-ini-sejumlah-orang-yang-paling-dicari-kejati-lampung_m_169366.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah (PR) besar. PR itu adalah mencari dan menangkap buronan Korps Adhyaksa Lampung.&nbsp; Dua buronan kasus korupsi yang paling dicari yakni bos Tripanca Group Sugiharto Wiharjo alias Alay dan mantan Bupati Lampung Timur Satono. Meski menjadi prioritas Kajati Lampung Syafrudin, jejak kedua buronan ini hingga kini belum juga terdeteksi. Untuk itu, Syafrudin meminta bantuan masyarakat untuk turut membantu mencari keberadaan para DPO. "Kalau mendapat info DPO termasuk Alay dan Satono laporkan kepada kami untuk penyelidikan dan penangkapan terhadap para DPO ini," katanya belum lama ini. Menurut Kajati, pihaknya terus berupaya menangkap para DPO. Bahkan baru-baru ini pihak Kejati melakukan penangkapan terhadap tiga DPO kasus yang sama. "Kita akan terus berupaya. Sebulan kemarin kan kita sudah tangkap 3 DPO korupsi dan 3 DPO pidana umum," kata mantan Dirtipidum Kejagung ini sebagaimana dilansir Radar Lampung (Jawa Pos Group), Minggu (19/11). Kajati menyebutkan, meski sudah dilakukan upaya penangkapan, pihaknya masih memiliki 25 buronan lagi yang masih berkeliaran termasuk DPO pidana umum. "Masih ada banyak pidana umum masih ada 13, dan kasus korupsi 12 orang lagi," kata Syafrudin. Pada bagian lain, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bandarlampung, Tedi Nopriadi mendamping Kepala Kejaksaan Negeri Hentoro Cahyono menuturkan, selama ini Kejari Bandarlampung menargetkan 7 buronan kasus korupsi yang belum terselesaikan. Dari beberapa kasus tersebut, dalam kurun sebulan terakhir telah tertangkap 3 DPO. Dengan penangkapan tersebut masih tersisa 4 DPO lagi yang belum tertangkap. "Yang terbesar kerugian negara mencapai puluhan miliar kasus Alay dan Satono. Untuk dua lainnya hanya ratusan juta," kata Tedi. Tiga DPO yang tertangkap itu yakni M. Dalton merupakan terpidana kasus korupsi pembuatan sumur bor APBD Bandarlampung pada tahun 2010 yang merugikan negara sebesar Rp282 juta. Ia divonis satu tahun 2 bulan pidana penjara dan denda Rp50 juta subsidair 2 bulan kurungan. Pada September lalu, Kejari kembali menangkap satu DPO yakni Andhy Irawan Irham terpidana kasus peningkatan mutu jalan di Kemiling tahun 2008. Dan terakhir, tim Kejari dan Kejati Lampung menangkap Masrodi (54) terpidana kasus pengadaan satu unit kapal pengawas dan satu unit kapal kayu di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandarlampung tahun 2007. Dalam putusan kasasi di Mahkamah Agung, Masrdoi divonis selama 4 tahun dan denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 bulan. Selain itu, keberhasilan juga diraih oleh Kejari Kalianda. Pada 6 September lalu, Kejari Kalianda menangkap tiga dari empat buronan kasus penyerobotan tanah yakni M. Rusdi, Erwin Nusantara, serta Fahrun Najib. Penangkapan ketiganya dilakukan oleh tim gabungan Kejari Kalianda dan Kejari Bandarlampung. Putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 1306/K/PID2015 menghukum mereka selama satu tahun dan 10 bulan. Dari tiga yang ditangkap, Hanya M.Fadil Syahfitri yang berhasil lolos. Sehingga periode September 2017 ini korps Adhyaksa sudah menangkap 6 buronan sekaligus.&nbsp;"Kami selalu berupaya untuk melakukan penangkapan terhadap beberapa DPO selama ini, termasuk kordinasi antarkejaksaan terus dilakukan," katanya. Tak hanya itu, kata dia, pihaknya juga telah meminta bantuan melalui Kejaksaan Agung yakni melalui Adhyaksa Monitoring Center (AMC) milik Kejagung. Ia mengatakan selain koordinasi antarkejaksaan, Kejari Bandarlampung juga telah meminta bantuan kepolisian. &ldquo;Selain itu kita juga meminta bantuan masyarakat, identitas yang memberitahu keberadaan pelaku pasti rahasiakan,&rdquo; jelasnya. Tedi menjelaskan, selain itu upaya yang dilakukan pihaknya yakni dengan tetap menyidangkan para DPO ke persidangan atau yang lebih dikenal dengan istilah In Absentia. Dengan langkah ini, lelang terhadap harta benda buronan korupsi bisa tetap dapat dilakukan. &ldquo;In Absentia diperbolehkan di pasal 79 ayat 1 UU Tipikor yang mengatur itu karena sifatnya lex spesialis,&rdquo; jelas mantan Kasipidsus Kejari Gunungsugih itu.

Baca Nih! Ini Sejumlah Orang Yang Paling Dicari Kejati Lampung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/kejaksaan-selidiki-pelesiran-istri-kades-di-lambar_m_150652.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Pengelola dana desa (DD) di Lampung Barat (Lambar) sepertinya bakal lebih sibuk dari biasanya. Pasalnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Liwa tengah menyelidiki penggunaan DD di kabupaten tersebut. Kajari akan mengusut dugaan dana desa yang dipakai untuk &rsquo;&rsquo;pelesiran&rdquo; ke Bali oleh istri kepala desa (Kades) se-Lambar yang dibungkus dengan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) peningkatan kapasitas ibu-ibu PKK. &rsquo;&rsquo;Sejak baca beritanya di Radar Lampung, saya langsung perintahkan Kasipidsus (kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Red) Kejari Liwa untuk menindaklanjutinya,&rdquo; ujar Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Syafrudin seperti dikutip Radar Lampung, Minggu (13/8). Menurut Syafrudin, penggunaan DD untuk pelesiran jelas menyalahi aturan. &rsquo;&rsquo;Kan DD sesuai perundang-undangan digunakan untuk membangun infrastruktur atau fasilitas umum di desa supaya masyarakat desa bisa merasakan pembangunan,&rdquo; katanya. Karena itu, kata mantan direktur tindak pidana umum Kejaksaan Agung ini, dirinya sudah memerintahkan Kejari Liwa untuk menyelidiki permasalahan tersebut. Dia menjelaskan, informasi yang diterimanya, Kejari Liwa sedang menelaah serta pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) guna dilakukan penyelidikan. Diketahui, istri peratin se-Lambar saat ini sedang berada di Bali. Mereka berkunjung ke Pulau Dewata dalam kegiatan yang dibungkus dengan bimtek peningkatan kapasitas ibu-ibu PKK. Kegiatan mereka di sana dipastikan dibiayai dana desa (DD) dengan besaran Rp10 juta per orang. Sehingga jika dikalkulasikan, biaya &rsquo;&rsquo;pelesiran&rdquo; mereka mencapai Rp1,3 miliar. Angka ini didapat dari jumlah pekon/desa yang ada di Lambar sebanyak 131 pekon. Terpisah, Ketua DPRD Lampung Barat Harun Roni menyesalkan adanya kegiatan yang dibungkus bimtek ini. &rsquo;&rsquo;Di Bali itu kan terkenal pariwisata wisata pantainya. Apakah bisa itu diterapkan di Lambar yang tidak punya laut? Setahu saya kalau bidang pemerintahan itu yang bagus di Medan, nggak usah jauh-jauh ke Bali. Saya rasa itu tidak pas,&rdquo; sebutnya. Dia juga menyoroti dana desa yang dipakai hingga Rp10 juta per orang untuk pergi ke Bali. Menurutnya, angka itu terlalu besar. &rsquo;&rsquo;Sementara untuk dana anggota DPRD saja tidak sebesar itu. Keberangkatan mereka ini juga dipihakketigakan. Ya, kita tunggu saja hasilnya nanti,&rdquo; pungkasnya.

Kejaksaan Selidiki ’’Pelesiran” Istri Kades di Lambar

kejati lampung

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kejati lampung

Berita Terkini