<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/26/f8npqIWPalaJ17dCgOnxh5srMVIfr8nTTXhzJ543-3571454437.jpg" alt="Anggota Komisi III DPR RI, Rizki Faisal bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kajati Kepri), Teguh Subroto. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR RI, Rizki Faisal bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kajati Kepri), Teguh Subroto. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI, Rizki Faisal, menyampaikan apresiasi atas kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kajati Kepri), Teguh Subroto, dalam upaya penegakan hukum di wilayah Kepulauan Riau. Ia menyebut, Teguh Subroto telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberantas tindak pidana korupsi dan menjaga integritas hukum. Rizki Faisal juga turut melakukan kunjungan kerja secara langsung ke Kejaksaan Tinggi Kepri. Legislator Partai Golkar itu turut melakukan perbincangan seputar peristiwa hukum pada daerah pemilihannya itu. "Kami di Komisi III DPR RI akan terus mendukung penuh setiap langkah Kejati Kepri dalam menjaga integritas hukum dan melindungi kepentingan rakyat,&rdquo; kata Rizki Faisal kepada wartawan, Rabu (26/3). Sepanjang 2024, lanjut Rizki, Kejati Kepri berhasil menangani 10 kasus korupsi yang signifikan. Pertama, kasus korupsi pembangunan studio LPP TVRI Kepri Tahun 2022, pada 9 Desember 2024, bertepatan dengan Hari Antikorupsi Sedunia, Kejati Kepri menahan tiga tersangka terkait dugaan korupsi dalam pembangunan studio LPP TVRI Kepri. Kasus ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp9,08 miliar. Kedua, kasus korupsi pengelolaan PNBP Jasa Penundaan Kapal di Batam.&nbsp;Kejati Kepri mengusut dugaan korupsi dalam pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) jasa penundaan kapal pada pelabuhan di wilayah Batam yang dilaksanakan oleh beberapa perusahaan swasta. Total kerugian negara dari kasus ini mencapai Rp 9,63 miliar dan USD 318.749,52. Ketiga, kasus korupsi proyek polder pengendalian nanjir di Tanjungpinang.&nbsp;Kejati Kepri menangani dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Polder Pengendalian Banjir oleh Satker Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR di Tanjungpinang dengan nilai proyek Rp16,3 miliar. Kasus ini telah divonis oleh Pengadilan Negeri Tanjungpinang. Rizki mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penegakan hukum. Ia berharap, sinergi antara Kejati Kepri dan lembaga penegak hukum lainnya terus diperkuat demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Ia pun menilai, Kajati Kepri telah menunjukkan kinerja yang luar biasa, tidak hanya dalam menangani kasus-kasus besar seperti tindak pidana korupsi, tetapi juga dalam memastikan hadirnya keadilan hukum yang menyentuh langsung masyarakat kecil. &ldquo;Saya mengapresiasi langkah-langkah tegas yang dilakukan Kajati Kepri dalam upaya penegakan hukum yang bersih dan berintegritas, bukan hanya menegakkan aturan, tapi juga hadir dengan pendekatan humanis yang mengedepankan keadilan substantif,&rdquo; ujar Rizki Faisal. Lebih lanjut, Rizki Faisal menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses hukum. Ia menilai, Kajati Kepri telah menjadi contoh baik dalam hal itu, termasuk melalui upaya membangun komunikasi aktif dengan masyarakat dan media. "Sinergi antara Kejaksaan Tinggi Kepri dan lembaga penegak hukum lainnya terus diperkuat demi menjaga marwah hukum dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum," pungkasnya.

Rizki Faisal, Anggota DPR RI, apresiasi Kejati Kepri dan dorong transparansi dalam penegakan hukum di Kepulauan Riau.

Anggota Komisi III DPR RI Rizki Faisal Ingatkan Kejati Kepri Bangun Sinergisitas dan Transparansi untuk Jaga Integritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/21/1000031052-2123737297.jpg" alt="Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri di Kota Tanjungpinang. (Ogen/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri di Kota Tanjungpinang. (Ogen/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) menyatakan berkas perkara dugaan pemalsuan surat tanah yang menjerat mantan Penjabat Wali Kota Tanjungpinang Hasan masih belum lengkap. &rdquo;Berdasar penelitian jaksa, berkas perkara belum lengkap, masih ada kekurangan syarat formil dan materiil,&rdquo; kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Kepri Yusnar Yusuf seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang. Yusnar menyebut, berkas perkara tersebut masih di tangan penyidik Satreskrim Polres Bintan. Penyidik kepolisian masih melakukan penyidikan tambahan untuk memenuhi petunjuk jaksa. &rdquo;Sampai saat ini penyidik masih berupaya melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk jaksa,&rdquo; sebut Yusnar Yusuf. Sementara, Kasi Humas Polres Bintan Iptu Missyamsu Alson mengatakan, Penyidik Satreskrim Polres Bintan tengah melengkapi berkas perkara kasus dugaan pemalsuan surat tanah yang melibatkan tiga orang tersangka. Yakni Hasan, M. Ridwan, dan Budiman. Alson memastikan, saat ini perkara dugaan pemalsuan lahan seluas 2,6 hektare milik PT Expasindo Raya, itu masih terus berlanjut. Penyidik tengah melengkapi berkas perkara tersangka M. Ridwan dan Budiman setelah dikembalikan sebanyak lima kali oleh jaksa. Demikian pula berkas perkara milik tersangka Hasan yang sudah dua kali dikembalikan jaksa. &rdquo;Untuk para tersangka juga masih dikenakan wajib lapor ke Polres Bintan,&rdquo; jelas Alson. Sementara itu, Kuasa Hukum mantan Pj Wali Kota Tanjungpinang Hendy Davitra meminta penyidik Satreskrim Polres Bintan transparan terhadap hambatan berkas perkara kliennya sesuai petunjuk jaksa. Sebab, sampai saat ini belum ada kepastian hukum padahal masa penahanan Hasan dan dua tersangka lain sudah habis dan harus dibebaskan demi hukum.&nbsp; &rdquo;Prinsipnya sebagai tersangka, klien kami menjadi objek pemeriksaan, artinya apa yang menjadi sangkaan dan pembuktian itu ranahnya penyidik. Pertanyaannya, dalam konteks penyidikan yang sekian lama ini hingga habisnya masa penahanan, belum terjawab kepastian hukum para tersangka,&rdquo; tutur Hendy Davitra. Sebagai warga negara, lanjut dia, negara wajib melindungi kepastian hukum dan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tersebut.&nbsp;Hal itu mengingat dampak dari penyidikan perkara cukup merugikan para tersangka.&nbsp; &rdquo;Mulai dari penetapan tersangka yang mengakibatkan harus diberhentikan sebagai Pj Wali Kota Tanjungpinang.&nbsp; Belum lagi menjalani penahanan,&rdquo; terang Hendy Davitra. Dia menilai sudah cukup waktu yang diberikan undang-undang untuk proses penyidikan perkara tersebut, tapi tak kunjung ada kepastian hukum dalam kelengkapan berkas perkara. Hendy mengakui tidak bisa mencampuri apalagi mengintervensi proses yang dilakukan penyidik. Kecuali transparan ke publik terhadap hambatan yang dihadapi dalam melengkapi berkas perkara.

Kejati Kepri menyatakan berkas perkara dugaan pemalsuan surat tanah yang menjerat mantan Pj Wali Kota Tanjungpinang masih belum lengkap

Kejati Sebut Berkas Perkara Mantan Pj Wali Kota Tanjungpinang Hasan Belum Lengkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/16/1710511292638-2482722188.jpg" alt="Kejati Kepri mengeksekusi tiga terpidana kasus korupsi tunjangan rumah dinas DPRD Kabupaten Natuna tahun 2011-2015 ke Lapas Kelas IIA Tanjungpinang, Kamis (14/3)." width="100%">
<figcaption>Kejati Kepri mengeksekusi tiga terpidana kasus korupsi tunjangan rumah dinas DPRD Kabupaten Natuna tahun 2011-2015 ke Lapas Kelas IIA Tanjungpinang, Kamis (14/3).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau (Kepri) menjebloskan ke penjara, tiga terpidana kasus korupsi tunjangan rumah dinas DPRD Kabupaten Natuna tahun 2011-2015. Total kerugian negara mencapai Rp 7,7 miliar. &rdquo;Ketiga terpidana yakni Ilyas Sabli, Hadi Chandra, dan Makmur. Ketiganya sudah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tanjungpinang, mulai ditahan Kamis (14/3),&rdquo; kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kepri Denny Anteng Prakoso seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang. Dia menyebut, penahanan atau eksekusi terpidana Ilyas Sabri berdasar putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5203 K/Pid.Sus/2023 3 November 2023. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan pidana kurungan penjara selama enam tahun dan pidana denda sejumlah Rp 300 juta. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan penjara. Kemudian, terpidana Makmur berdasar Putusan MA Nomor 5914 K/Pid.Sus/2023 27 November 2023. Dia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan pidana penjara satu tahun dan pidana denda Rp 50 juta. Apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan penjara. Sedangkan terpidana Hadi Candra berdasar Putusan MA Nomor 5158 K/Pid.Sus/2023 10 November 2023. Hadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan pidana penjara selama satu tahun dan pidana denda Rp 200 juta, Bila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan penjara. Selain itu, juga menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 345 juta. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta benda dapat disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. &rdquo;Apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama satu tahun penjara,&rdquo; ungkap Denny. Denny menjelaskan, pelaksanaan eksekusi terhadap para terpidana dilakukan dengan mengundang terlebih dahulu para terpidana hadir di Kantor Kejari Kepri di Tanjungpinang, Kamis (14/3). &rdquo;Prosesi eksekusi didahului dengan melakukan pemeriksaan kesehatan para terpidana oleh tim dokter klinik Kejati Kepri. Setelah dinyatakan sehat, para terpidana dibawa ke Lapas Kelas IIA Tanjungpinang,&rdquo; ujar Denny Anteng Prakoso. Kejati Kepri sebelumnya telah menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi rumah dinas DPRD Kabupaten Natuna 31 September 2017. Lima tersangka yaitu mantan Bupati Natuna Ilyas Sabli dan Raja Amirullah, mantan Sekda Natuna Syamsurizon, mantan Sekwan Makmur, serta mantan Ketua DPRD Natuna Hadi Candra. Penyidik menemukan bukti pengalokasian dan pencairan dana tunjangan perumahan unsur pimpinan dan anggota DPRD Natuna sejak 2011 hingga 2015. Sehingga dalam kasus itu negara mengalami kerugian sebesar Rp 7,7 miliar.

Kejati Kepri jebloskan ke penjara, tiga terpidana kasus korupsi tunjangan rumah dinas DPRD Natuna dengan total kerugian negara Rp 7,7 M

Kejati Kepri Jebloskan Terpidana Korupsi Rumah Dinas DPRD ke Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/05/20230504_212613-2708237053.jpg" alt="Koordinator MAKI Boyamin Saiman di Tanjungpinang, Kepri." width="100%">
<figcaption>Koordinator MAKI Boyamin Saiman di Tanjungpinang, Kepri.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau menuntaskan penanganan kasus dugaan tindak pidana penyelundupan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) dari luar negeri ke Kota Batam. Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, kasus dugaan penyelundupan limbah B3 tersebut dia laporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sekitar empat bulan lalu. Saat ini telah dinaikkan ke tingkat penyidikan. &rdquo;KLHK telah menetapkan dua tersangka dalam perkara ini, yaitu perorangan dan perusahaan atau korporasi yang diduga menyelundupkan limbah B3 ke Batam,&rdquo; kata Boyamin seperti dilansir dari Antara usai mendatangi kantor Kejati Kepri di Kota Tanjungpinang, Jumat (5/5). Menurut Boyamin, penyidik KLHK sudah melimpahkan perkara dugaan penyelundupan limbah B3 tersebut kepada Kejati Kepri di Tanjungpinang. Bahkan, sudah ada proses P-19 (pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi) disertai petunjuk tambahan dari Kejati Kepri yang harus dilengkapi KLHK. &rdquo;Penyidik KLHK masih berupaya melengkapi petunjuk tambahan yang disampaikan Kejati Kepri,&rdquo; ujar Boyamin. Boyamin minta ketegasan Kejati Kepri mempercepat pemberkasan perkara menjadi P-21 (pemberitahuan bahwa penyelidikan sudah lengkap) jika perkara itu telah terpenuhi unsur dan alat buktinya. Selanjutnya langsung dibawa ke pengadilan untuk disidangkan. Sebaliknya, kata Boyamin, apabila memang tidak memenuhi unsur dan alat bukti, Kejati Kepri dapat menyatakan dalam petunjuknya (P-19) agar menghentikan penyelidikan terhadap dugaan penyelundupan limbah B3 tersebut. &rdquo;Kejati Kepri harus tegas, perkara ini diteruskan atau berhenti. Kalau terus-terusan P-19, saya selaku pelapor mencadangkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang,&rdquo; terang Boyamin. Boyamin menambahkan, kasus dugaan penyelundupan limbah B3 itu bukan persoalan ilegal atau tidak mempunyai izin. Namun, ada larangan memasukkan limbah B3 dari luar negeri ke Indonesia. &rdquo;Apalagi, volume limbah B3 yang diduga diselundupkan menggunakan kapal tanker itu sangat besar mencapai 5.500 ton,&rdquo; papar Boyamin. Dia tidak ingin Indonesia menjadi tempat pembuangan kotoran atau limbah dari negara lain. Bahkan, jika perkara itu berhasil diproses pidana, MAKI akan melanjutkan gugatan perdata, baik kepada perusahaan di Batam maupun pemasok limbah B3 dari luar negeri sehingga menjadi gugatan internasional. &rdquo;Kita harapkan kasus ini diproses pidana supaya tak terulang di kemudian hari,&rdquo; ucap Boyamin. Sementara itu, Kepala Kejati Kepri Rudi Margono memastikan institusinya berkomitmen menuntaskan perkara dugaan tindak pidana penyelundupan limbah B3 dari luar negeri yang masuk ke wilayah Batam. Sejauh ini, penanganan perkara itu berjalan lancar tanpa ada kendala antara jaksa penuntut umum Kejati Kepri dan penyidik KLHK. Namun demikian, Kejati Kepri harus memastikan apakah alat bukti dalam perkara tersebut sudah terpenuhi atau belum. &rdquo;Apabila belum terpenuhi, kita koordinasikan dengan penyidik Kementerian LHK&nbsp;sehingga alat bukti tindak pidananya kuat dalam persidangan nanti,&rdquo; jelas Rudi Margono. Rudi menyebut, posisi berkas perkara dugaan penyelundupan limbah B3 masih di penyidik KLHK&nbsp;dan berharap berkas itu bisa dilengkapi secepatnya sesuai petunjuk jaksa peneliti. &rdquo;Masyarakat juga bisa monitor perkara ini hingga di persidangan,&rdquo; tutur Rudi Margono. Rudi menyarankan penyidik KLHK memisahkan berkas perkara antara tersangka perorangan dan perusahaan atau korporasi. Hal itu untuk memudahkan pembuktian dan pemberkasan atau dakwaan supaya lebih fokus saat dibawa ke meja persidangan. &nbsp;

MAKI minta Kejati Kepri tuntaskan penanganan kasus dugaan tindak pidana penyelundupan limbah B3 dari luar negeri ke Kota Batam

MAKI Minta Kejati Kepri Tuntaskan Perkara Penyelundupan Limbah B3

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bp-batam-kejati-kepri-perpanjang-kerja-sama_m_.jpg" alt="Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo (kiri) bersama Kepala Kejati Kepri Asri Agung Putra, seusai penandatanganan perpanjangan MoU di Gedung Marketing BP Batam." width="100%">
<figcaption>Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo (kiri) bersama Kepala Kejati Kepri Asri Agung Putra, seusai penandatanganan perpanjangan MoU di Gedung Marketing BP Batam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau (Kepri) kembali memperpanjang kerja sama. Terutama di bidang perdata dan tata usaha negara. Kerja sama tersebut memberikan banyak manfaat bagi BP Batam dalam menjalankan fungsinya. Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo menjelaskan, perpanjangan kerja sama diharapkan bisa kembali memudahkan BP Batam dalam menghadapi gugatan. Terutama persoalan lahan yang selama ini paling banyak diterima BP Batam. Salah satu persoalan lahan yang dihadapi BP Batam saat ini adalah pembangunan Waduk Sungai Gong di Kecamatan Galang, Batam. Sampai sekarang, permasalahan pembebasan lahan masih terus bergulir beriringan dengan pembangunan proyek yang ditargetkan rampung pada akhir 2018. BP Batam juga kerap kali menghadapi tuntutan massa yang juga berkaitan dengan sengketa lahan permukiman. Tidak jarang, kantor BP Batam didatangi massa yang berunjuk rasa. "BP Batam banyak mendapatkan manfaat melalui MoU sebelumnya melalui legal opinion, legal standing, dan beracara di pengadilan atas gugatan dari berbagai pihak," kata Lukita ketika ditemui seusai penandatanganan MoU di Gedung Marketing BP Batam, Batam Centre, Jumat (24/8). Selain itu, MoU sekaligus memberi tambahan ilmu bagi pegawai di biro hukum BP Batam. Kejati Kepri juga akan memberikan bimbingan kepada pegawai BP dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Sementara itu, Kepala Kejati Kepri Asri Agung Putra menjelaskan, pihaknya diperbolehkan mewakili lembaga pemerintah seperti BP Batam. Kompleksitas tugas BP Batam memberi ruang buat Kejati untuk berkontribusi. "Kejaksaan bersama-sama menjaja agar tugas BP Batam berjalan baik. Sudah banyak yang kami lakukan dan saat ini terus berjalan," imbuh Agung.

BP Batam-Kejati Kepri Perpanjang Kerja Sama

kejati kepri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kejati kepri

Berita Terkini

Anggota Komisi III DPR RI Rizki Faisal Ingatkan Kejati Kepri Bangun Sinergisitas dan Transparansi untuk Jaga Integritas

Kejati Sebut Berkas Perkara Mantan Pj Wali Kota Tanjungpinang Hasan Belum Lengkap

Kejati Kepri Jebloskan Terpidana Korupsi Rumah Dinas DPRD ke Penjara

MAKI Minta Kejati Kepri Tuntaskan Perkara Penyelundupan Limbah B3

BP Batam-Kejati Kepri Perpanjang Kerja Sama

Download Aplikasi JawaPos.com