<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/13/WhatsApp-Image-2025-08-13-at-205358-1-2177177215.jpeg" alt="Anggota Satgas Kejati Kaltim memeriksa dokumen di PT Listrik Kaltim. (Dok. Kejati Kaltim)" width="100%">
<figcaption>Anggota Satgas Kejati Kaltim memeriksa dokumen di PT Listrik Kaltim. (Dok. Kejati Kaltim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dugaan penyalahgunaan modal daerah di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kembali disorot aparat penegak hukum. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) kali ini menyasar PT Ketenagalistrikan Kalimantan Timur (Perseroda) atau yang dikenal sebagai PT Listrik Kaltim. Dilansir dari Kaltim Post (Jawa Pos Grup), Rabu (13/8), langkah tegas itu diwujudkan melalui penggeledahan kantor PT Listrik Kaltim di Samarinda, Rabu (13/8). Aksi tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan perusahaan milik Pemerintah Provinsi Kaltim itu pada periode 2016 hingga 2019. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim Toni Yuswanto menjelaskan, penggeledahan berlangsung selama kurang lebih empat jam, dimulai pukul 15.00 WITA. Selama proses tersebut, penyidik fokus mencari dan mengumpulkan alat bukti yang relevan dengan perkara yang sedang diusut. &ldquo;Penggeledahan ini bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi,&rdquo; kata Toni. Untuk informasi, PT Ketenagalistrikan Kaltim tercatat memiliki kepemilikan saham di PT Cahaya Fajar Kaltim (CFK), sebuah perusahaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang juga dimiliki Dahlan Iskan. CFK sendiri didirikan pada 2003 sebagai hasil kerja sama antara PT Kaltim Electric Power (KEP) dan Perusda PT Kelistrikan Kalimantan Timur. Saat awal berdiri, komposisi pemegang saham KEP adalah 84 persen dimiliki Dahlan Iskan dan 16 persen oleh Zainal Muttaqin. Perusda kala itu menanamkan modal sebesar Rp 96 miliar yang bersumber dari APBD, dan menguasai 60 persen saham CFK. Namun, sejak 2011, kepemilikan saham Perusda terus menyusut hingga kini hanya tersisa 17,06 persen. Sementara itu, saham KEP justru meningkat menjadi 78,50 persen, sedangkan Dahlan Iskan memegang 4,44 persen saham secara langsung. Investasi PT Ketenagalistrikan Kalimantan Timur di CFK meninggalkan catatan hitam. Pada 2023, ada proses PKPU CFK di PN Surabaya yang sudah&nbsp;mencapai homologasi atau kesepakatan perdamaian antara debitur dengan kreditur. Hutang CFK pada Perusda dalam kesepakatan perjanjian dicicil dalam rentang waktu yang panjang sebesar Rp 456 jutaan setiap bulannya. Permasalahan CFK tidak hanya dengan pemda Kaltim. Tetapi, juga dengan PT Duta Manuntung yang merupakan penerbit Kaltim Post (Jawa Pos Group). Dalam perjalanannya, PT CFK berhutang ke Bank Panin sekitar Rp 600 miliar. Namun, PT CFK tidak beroperasi penuh sehingga kesulitan membayar utang.

Kejati Kaltim menggeledah PT Ketenagalistrikan Kalimantan Timur (Perseroda) atau yang dikenal sebagai PT Listrik Kaltim.

PT Listrik Kaltim Digeledah Kejati, Tercatat Punya Saham di CFK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/13/6b4a360f-9a23-4bdf-b604-4b7837e39a5c-1367051602.jpg" alt="Kejati Kaltim melakukan penggeledahan kantor PT Listrik Kaltim di Samarinda, Rabu (13/8). (Dok. Kejati Kaltim)" width="100%">
<figcaption>Kejati Kaltim melakukan penggeledahan kantor PT Listrik Kaltim di Samarinda, Rabu (13/8). (Dok. Kejati Kaltim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dugaan penyalahgunaan modal daerah di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kembali disorot aparat penegak hukum. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) kali ini menyasar PT Ketenagalistrikan Kalimantan Timur (Perseroda) atau yang dikenal sebagai PT Listrik Kaltim. Dilansir dari Kaltim Post (Jawa Pos Grup), Rabu (13/8), langkah tegas itu diwujudkan melalui penggeledahan kantor PT Listrik Kaltim di Samarinda, Rabu (13/8). Aksi tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan perusahaan milik Pemerintah Provinsi Kaltim itu pada periode 2016 hingga 2019. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim, Toni Yuswanto, menjelaskan penggeledahan berlangsung selama kurang lebih empat jam, dimulai pukul 15.00 WITA. Selama proses tersebut, penyidik fokus mencari dan mengumpulkan alat bukti yang relevan dengan perkara yang sedang diusut. &ldquo;Penggeledahan ini bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi,&rdquo; kata Toni. Dari lokasi, tim penyidik bidang tindak pidana khusus mengamankan sejumlah dokumen penting dan barang bukti elektronik. Dokumen tersebut meliputi salinan cetak maupun digital yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan perusahaan dalam kurun 2016&ndash;2019. Semua barang yang disita akan menjadi bahan pendalaman lebih lanjut guna menguatkan pembuktian perkara. Penyidikan ini bermula dari temuan adanya kerja sama yang dilakukan PT Listrik Kaltim dengan pihak lain di luar bisnis inti perusahaan. Penyidik menduga mekanisme kerja sama itu tidak dilaksanakan sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. Birokrasi yang semrawut serta penyalahgunaan kewenangan menjadi sorotan, karena berpotensi menimbulkan perbuatan melawan hukum. &ldquo;Untuk nilai kerugian masih ditelusuri lebih lanjut penyidikan,&rdquo; ujar Toni. Ia menambahkan, pola penyalahgunaan modal daerah tersebut dapat memicu kerugian keuangan negara atau daerah. Tindakan penggeledahan ini dilakukan berdasarkan Pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberi kewenangan kepada penyidik untuk menghimpun alat bukti dalam rangka membuat terang tindak pidana. Setelah penyitaan, seluruh dokumen dan bukti elektronik akan dianalisis untuk menentukan langkah hukum berikutnya. Kejati Kaltim menegaskan akan menuntaskan penyidikan kasus ini dengan menelusuri setiap aliran dana modal daerah yang digunakan. Hasil penelaahan barang bukti akan menjadi pijakan bagi penegak hukum dalam mengambil keputusan lanjutan terkait dugaan korupsi di tubuh perseroda tersebut.

Kejati Kaltim kali ini menyasar PT Ketenagalistrikan Kalimantan Timur (Perseroda) atau yang dikenal sebagai PT Listrik Kaltim.

Kejati Kaltim Geledah Kantor PT Listrik Kaltim, Usut Dugaan Penyalahgunaan Modal Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/22/IMG_20241122_082314_992-38665790.jpg" alt="Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur geledah rumah salah satu direktur PT Erda Indah atas dugaan korupsi penyalahgunaan kredit Bankaltimtara. (Kejati Kaltim/Antara)" width="100%">
<figcaption>Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur geledah rumah salah satu direktur PT Erda Indah atas dugaan korupsi penyalahgunaan kredit Bankaltimtara. (Kejati Kaltim/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menggeledah kantor PT Erda Indah dan rumah salah satu direkturnya di Kota Bontang. Penggeledahan itu guna membongkar dugaan kontrak fiktif Rp 37 miliar dengan nilai kerugian negara Rp 15 miliar. &rdquo;Penggeledahan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran kredit kepada PT Erda Indah pada Bankaltimtara Cabang Balikpapan pada 2021,&rdquo; kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim Toni Yuswanto seperti dilansir dari Antara di Samarinda, Jumat (22/11). Dugaan korupsi ini bermula dari penyaluran kredit modal kerja sebesar Rp 15 miliar yang diberikan Bankaltimtara Cabang Balikpapan kepada PT Erda Indah pada 2020&ndash;2021. Kredit tersebut seharusnya digunakan untuk modal kerja, namun diduga disalahgunakan. Kejati Kaltim menduga ada indikasi kuat penyalahgunaan wewenang dan manipulasi data dalam proses pengajuan dan pencairan kredit tersebut. &rdquo;Kami menemukan indikasi adanya penyimpangan dalam proses pencairan kredit. Jaminan yang diajukan diduga fiktif,&rdquo; ujar Toni. Jaminan yang diajukan PT Erda Indah berupa kontrak kerja sama senilai Rp 37 miliar dengan PT Waskita Karya untuk proyek pembangunan hunian tetap di Sulawesi Tengah. Setelah dilakukan penyelidikan, kontrak kerja sama tersebut diduga palsu. Penggeledahan yang berlangsung selama kurang lebih empat jam tersebut berjalan lancar. Tim penyidik berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang dianggap berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi ini. Barang bukti yang diamankan antara lain sejumlah dokumen penting terkait pengajuan kredit, laporan keuangan PT Erda Indah, dan dokumen terkait proyek dengan PT Waskita Karya. Selain itu, tim penyidik juga mengamankan satu unit laptop yang diduga berisi data-data penting terkait transaksi keuangan dan kegiatan perusahaan. Tak hanya itu, satu unit mobil mewah jenis MPV yang diduga dibeli menggunakan uang hasil korupsi penyalahgunaan kredit, juga turut disita. Toni Yuswanto mengatakan, Kejati Kaltim tidak akan segan-segan menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam perkara korupsi ini. &rdquo;Kami akan terus mengembangkan penyidikan dan menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat,&rdquo; tegas Toni. Dia menambahkan Kejati Kaltim berkomitmen untuk terus memberantas korupsi dan mengimbau kepada masyarakat untuk aktif melaporkan jika mengetahui adanya indikasi tindak pidana korupsi. &rdquo;Partisipasi masyarakat sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Laporkan kepada kami jika Anda menemukan adanya indikasi korupsi di lingkungan Anda,&rdquo; tandas Toni.

Kejati Kaltim geledah kantor dan rumah direktur PT Erda Indah di Bontang, bongkar dugaan kontrak fiktif Rp 37 M dengan kerugian negara 15 M

Geledah Rumah Direktur, Kejati Kaltim Usut PT Erda Indah Bongkar Kontrak Fiktif Rp 37 Miliar

kejati kaltim

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kejati kaltim

Berita Terkini

PT Listrik Kaltim Digeledah Kejati, Tercatat Punya Saham di CFK

Kejati Kaltim Geledah Kantor PT Listrik Kaltim, Usut Dugaan Penyalahgunaan Modal Daerah

Geledah Rumah Direktur, Kejati Kaltim Usut PT Erda Indah Bongkar Kontrak Fiktif Rp 37 Miliar

Download Aplikasi JawaPos.com